Tag: MPR RI

Pemuda peduli lingkungan yang tergabung dalam Pandawara Grup mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Pertemuan ini dilaksanakan di Bandung, Selasa (5/8).

Pertemuan dan dialog bersama Wakil Ketua MPR ini dilakukan setelah sebelumnya Pandawara Grup diterima secara khusus oleh Presiden Prabowo di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Eddy Soeparno menyampaikan, pertemuan dengan Pandawara ini sudah direncanakan sejak lama, namun baru bisa terealisasi saat ini karena padatnya jadwal masing-masing.

“Saya mengikuti kegiatan Pandawara di media sosial dengan aksi konkrit yang turun langsung mengambil sampah di banyak  tempat dengan melibatkan begitu banyak relawan. Alhamdulillah hari ini pertemuan dengan Pandawara bisa terealisasi,” ungkapnya.

Pertemuan ini membahas kegiatan dan aksi lapangan Pandawara yang selama ini sudah dilakukan. Selain itu Pandawara Grup juga menyampaikan upaya memperluas cakupan kegiatan mulai dari pembersihan sampah sampai edukasi kepada masyarakat.

“Saat ini secara total sudah ada 1,79 kg sampah dipulihkan dengan lebih dari 30.000 relawan aktif yang terlibat. Kami juga bersyukur kegiatan ini menginspirasi anak-anak muda di tempat lain untuk melakukan hal yang sama. Bahkan sampai ke Malaysia dan juga Vietnam,” kata Muchamad Ikhsan Destian salah satu pendiri Pandawara.

Kepada Pandawara Grup, Eddy Soeparno menjelaskan program pemerintah tentang penanganan sampah melalui program Waste to Energy (WTE), dimana Eddy sebagai Wakil Ketua MPR turun langsung memberikan saran dan masukan tentang revisi Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Eddy menjelaskan bahwa sebagai Pimpinan MPR dirinya terus berupaya memfasilitasi pemda mengatasi krisis sampah sekaligus terus memperjuangkan payung hukum mengenai penanganan sampah yang komperehensif dan solutif.

“Melalui Teknologi waste to energy ini kita bisa mendapatkan 2 manfaat sekaligus. Pertama tentu mengurangi secara signifikan tumpukan sampah yang selama ini tidak bisa ditampung di TPA. Kedua, bisa menghasilkan sumber energi terbarukan,” jelasnya.

Secara khusus Eddy Soeparno menyampaikan dirinya membuka ruang kolaborasi dengan Pandawara dalam berbagai kegiatan seperti edukasi, aksi lapangan dan juga diskusi tentang kebutuhan kebijakan publik untuk menangani krisis sampah.

“MPR adalah Rumah Kolaborasi dan karena itu kami menyambut baik jika ada ruang kolaborasi yang bisa dilakukan agar semakin banyak pihak yang terlibat dalam mengatasi krisis sampah, perubahan iklim dan isu lingkungan hidup lainnya,” tutup Eddy.

Upaya mewujudkan ekosistem perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan perlu peran aktif sejumlah pihak terkait untuk merealisasikannya.

“Perlindungan menyeluruh terhadap anak dan perempuan tidak semata melalui adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh para penegak hukum dan masyarakat dengan tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Senin (4/8), di Jawa Timur, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga layanan yang inklusif, edukatif, dan berbasis komunitas.

Karena itu harus dipastikan tersedianya tenaga paralegal yang profesional, terlatih, dan memiliki perspektif gender serta hak anak yang baik.

Menurut Lestari, upaya untuk memastikan bahwa aturan hukum untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya harus konsisten dilakukan.

Sejumlah catatan dalam pelaksanaan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual misalnya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera ditindaklanjuti agar tujuan untuk memberi perlindungan yang menyeluruh dapat terwujud.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terkait perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dapat terus dilakukan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, upaya mewujudkan ekosistem perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak dari sejumlah tindak kekerasan mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Rerie, perempuan dan anak yang tumbuh di lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan.

 Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat   Republik Indonesia (F-PKB MPR RI) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap bijak, dan menghindari. melakukan tindakan represif kepada warga, terkait maraknya pengibaran kain bergambar ‘One Piece’ yang saat ini terjadi di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Neng Eem kembali mengingatkan sikap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah membolehkan warga mengibarkan bendera lain asalkan dibawah Benderah Merah Putih.

“Ingat, Gus Dur pernah bilang  Kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari Merah Putih. Karena itu, pemerintah harus bijak dalam menyikapi ekspresi warga yang megibarkan kain bergambar one piece,” tegas Neng Eem, Selasa (5/8/2025).

Lebih lanjut, Neng Eem yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengajak seluruh masyarakat untuk fokus menyiapkan diri memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia dengan kegiatan-kegiatan positif. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memasang Bendera Merah Putih di tempat tinggal kita masing-masing selama bulan Agustus ini.

“Sebagai warga negara yang baik, mari kita kibarkan Bendera Merah Putih. Ingat, di UUD 1945 pasal 35 sudah  jelas disebut bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, jadi tidak ada pilihan lain,” lanjut Eem.

Lebih jauh Eem juga menjelaskan bahwa kedudukan bendera negara telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Upaya menjawab tantangan dalam membangun pendidikan inklusif di tanah air membutuhkan dukungan masif semua pihak terkait.

“Sejumlah kendala teknis dan budaya yang dihadapi dalam membangun pendidikan inklusif di tanah air harus segera diatasi dengan gerak dan langkah bersama semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/8).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Minggu (3/8), mengungkapkan terdapat tiga tantangan dalam pembangunan pendidikan inklusif di tanah air.

Selain kurangnya tenaga pendidik, tantangan lainnya terkait masih terbatasnya jumlah sekolah, dan tantangan dari sisi kultural karena sebagian orang tua merasa malu apabila anaknya menjadi siswa di sekolah inklusi.

Menurut Lestari, sejumlah tantangan tersebut harus dijawab dengan langkah-langkah yang terukur sehingga pendidikan inklusif yang diharapkan bisa segera terwujud.

Kehadiran pendidikan yang inklusif, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, merupakan bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II itu berharap, sejumlah langkah untuk mewujudkan pendidikan inklusif di tanah air mendapat perhatian dan dukungan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong semua pihak terkait membangun komitmen kuat agar dapat mewujudkan pendidikan inklusif yang bisa menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno angkat bicara mengenai marak pengibaran bendera One Piece yang ramai dibicarakan di media sosial.

Bagi Eddy Soeparno, Di atas semua kreativitas yang diimplementasikan dalam logo dan simbol, Bendera Merah Putih tetap harus yang paling tinggi.  

“Saya mengutip Almarhum Gus Dur, bahwa di atas segala bentuk kreativitas dalam ruang demokrasi kita, Bendera Merah Putih harus tetap yang paling tinggi,” lanjutnya.

Mengenai maraknya pihak-pihak yang menjadikan pengibaran Bendera One Piece sebagai kritik, Doktor Ilmu Politik ini percaya bahwa dialog dan komunikasi diantara elemen bangsa merupakan pendekatan yang terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan yang menjadi kegundahan masyarakat.

“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas tapi ada sisi musyawarah dan mufakat. Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan. Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama”

Waketum PAN ini juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terbukti sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik masyarakat.

“Pak Prabowo sangat terbuka dalam mendengarkan masukan masyarakat umum. Bahkan Presiden tidak pernah berhenti hanya mendengarkan masukan dari menterinya saja, tetapi langsung mendengarkan suara dari akar rumput. Sehingga lahirlah berbagai kebijakan yang pro rakyat kecil seperti penghapusan kredit macet UMKM, pembatalan PPN 12%, tetap mengizinkan penjualan LPG 3kg di pengecer sampai dengan pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” tutup Eddy.

 Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan orasi kebangsaan yang penuh semangat dalam acara Pelantikan Keluarga Besar Alumni Pelajar Islam Indonesia (PII) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya merawat konsensus kebangsaan sebagai fondasi utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini adalah negeri kita, ini adalah republik kita, rakyat dan negeri yang kita cintai bersama. Mencintai Indonesia berarti mencintai republik ini, mencintai Indonesia berarti mencintai rakyat ini, mencintai Indonesia berarti juga mencintai pengelola negara ini,” tegas Ahmad Muzani

Ahmad Muzani juga menggaris bawahi pentingnya konsensus nasional yang menjadi pondasi berdirinya Republik Indonesia. Dalam konsensus tersebut disepakati bahwa simbol Indonesia adalah merah putih, dasar negara adalah Pancasila, dan menyepakati bangsa Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ia juga mengapresiasi histori kontribusi PII dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, khususnya pada masa-masa sulit.

“Ketika Pancasila terancam pada tahun 1965, PII hadir untuk mempertahankan Pancasila, dan ketika Pancasila dipaksakan menjadi asas tunggal dengan cara-cara politik yang tidak demokratis, PII menentang pemaksaan itu,” ujarnya

Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Ahmad Muzani menyerukan agar seluruh elemen bangsa terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata.

Ahmad Muzani juga memberikan tanggapannya mengenai fenomena bendera one peace yang sempat menuai reaksi dari beberapa pihak. Menurutnya, fenomena tersebut sebagai bentuk ekspresi kecintaan generasi muda terhadap kemerdekaan.

“Saya kira itu adalah ekspresi kreativitas, inovasi dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Ketua MPR RI kepada wartawan

Ia juga menekankan bahwa kecintaan rakyat Indonesia terhadap bendera merah putih tidak akan tertukar oleh apapun, bahkan dalam bentuk ekspresi yang tidak konvensional.

Ketua MPR RI ini kembali menegaskan bahwa pentingnya persatuan, kekuatan negara, dan peran aktif seluruh rakyat dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Saya percaya jika Republik Indonesia ini kuat, maka rakyat Indonesia juga akan kuat. Jika Republik Indonesia ini kuat  maka Pancasila akan kuat. Dan, jika Republik ini kuat maka kita semua juga akan kuat,” tutupnya

Turut hadir dalam acara ini diantaranya, Dewan Penasehat Keluarga Besar PII, Ketua Umum Pengurus Pusat KBPII, Dr. H. Nasrullah Larada, S.Ip., M.Si., Ketua Dewan Pertimbangan KBPII, Soetrisno Bachir, S.E., Sekretaris Dewan Pakar KBPII sekaligus Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin, dan seluruh keluarga besar alumni PII.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menegaskan pentingnya diplomasi akademik sebagai jembatan peradaban antara Asia Tenggara dan Amerika Latin, serta mendorong kemitraan strategis Indonesia–Meksiko di bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Ia memperkenalkan Indonesia sebagai negara demokrasi kepulauan terbesar yang tengah memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan manusia, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam acara Academic Discussion (Diskusi Akademik) yang digelar di El Colegio de México, dikenal sebagai salah satu institusi akademik paling bergengsi di Amerika Latin (29/7/30).

“Kunjungan ini menjadi jembatan peradaban yang menghubungkan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Kami ingin mendorong diplomasi akademik serta mengeksplorasi peluang kerja sama dalam kepemimpinan, produksi pengetahuan, dan kolaborasi kelembagaan,” ungkap Ibas mengawali pemaparannya.

Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menyampaikan tujuan dari pertemuan ini. “Tujuan kami jelas: membangun hubungan intelektual dan budaya yang berkelanjutan antara Indonesia dan Meksiko, antara El Colegio de México dan berbagai lembaga kajian, universitas, serta institusi negara di kedua negara,” ujarnya.

Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga merupakan lulusan S3 IPB University ini kemudian menyampaikan apresiasi terhadap semangat belajar mahasiswa dari berbagai negara. “Saya melihat para mahasiswa yang datang ke El Colegio de México memiliki alasan kuat untuk belajar di sini. Saat ini baru ada satu mahasiswa asal Indonesia yang belajar di sini. Harapan kami, di masa mendatang akan lebih banyak mahasiswa yang datang untuk mempelajari Meksiko, Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia.”

Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 255 juta jiwa yang terus bertumbuh, khususnya generasi muda. Ia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang.

“Kami adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia dengan pemilihan presiden secara langsung, ratusan bahasa daerah, lebih dari 300 kelompok etnis, tetapi tetap satu bangsa, satu identitas. Semboyan nasional kami, ‘Bhinneka Tunggal Ika,’ mencerminkan persatuan dalam keberagaman.”

“Sistem politik dan demokrasi kami kini menempatkan Indonesia sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, demokrasi bagi kami bukanlah sekadar peristiwa, melainkan sebuah proses dan janji bagi rakyat,” tegasnya lebih lanjut.

Dalam konteks ekonomi, EBY menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia berlandaskan pada keadilan sosial.
“Kebijakan ekonomi kami berlandaskan keadilan sosial, sekaligus terbuka bagi investasi global. Kami menjaga keseimbangan antara dinamika pasar dan kesejahteraan publik, serta membuka diri terhadap berbagai proyek internasional.”

“Indonesia merupakan salah satu dari 20 ekonomi terbesar dunia, anggota G20, sekaligus kini bergabung dengan BRICS. Kami berada di peringkat ke-16 secara nominal dan peringkat ke-7 berdasarkan paritas daya beli.”

Menyikapi berbagai tantangan dunia, Ibas kemudian menekankan posisi strategis Indonesia di tingkat global dan mengajak untuk membangun kemitraan strategis Indonesia–Meksiko berbasis pengetahuan, riset, dan pertukaran ide.

“Dalam hubungan internasional, Indonesia aktif di ASEAN, G20, dan berbagai forum global lainnya. Prinsip politik luar negeri kami adalah ‘million friends, zero enemy’ dengan semangat membangun persahabatan dan kerja sama yang luas.”

“Kami berharap di masa depan Indonesia dan Meksiko dapat membangun kemitraan strategis yang komprehensif,” tambahnya.

EBY juga memaparkan bahwa dengan bonus demografi yang besar, Indonesia tengah menuju era keemasan pada 2045. “Ketika lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif, ini adalah peluang besar bagi kami untuk berinvestasi di bidang pendidikan, keterampilan, dan inovasi. Kami memiliki program LPDP dan banyak beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan terbaik di dalam dan luar negeri.”

“Pertumbuhan populasi yang tinggi berarti kami memerlukan lebih banyak pangan, energi, dan sumber daya lainnya, sehingga kami harus mempersiapkan diri untuk mengelola bonus demografi ini dengan baik.”

Oleh karena itu Ibas menekankan perlunya pembangunan ketahan pangan. “Kami tengah membangun ketahanan dan kemandirian di sektor-sektor utama, seperti peningkatan produksi beras, jagung, dan komoditas lain.”

“Dalam transisi energi, kami mendorong produksi biofuel, tenaga surya, tenaga air, baterai kendaraan listrik, dan energi terbarukan lainnya. Dalam tata kelola lingkungan, kami juga berfokus menghadapi dampak perubahan iklim. Reformasi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas penting, sejalan dengan industrialisasi inklusif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.”  

Sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, EBY menegaskan bahwa Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, dengan prinsip growth with equity.

“Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Artinya, setiap kebijakan yang kami dorong harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga kelestarian alam. Prinsip ini telah menjadi fondasi sejak era Presiden SBY, dan hingga kini tetap menjadi arah utama pembangunan nasionals,” ujarnya.

Di akhir pemaparannya, EBY mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya “Strategi bersama apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang semakin tidak pasti dan saling terhubung? Kita memerlukan generasi muda yang cerdas dan terdidik, termasuk mahasiswa Indonesia yang belajar di El Colegio de México, untuk kembali dan membangun masa depan bersama,” tutupnya.

Menanggapi diskusi ini, Prof. Chris Lundry, Center of Asian-African Studies, El Colegio de México menyampaikan beberapa hal, antara lain peluang kerja sama strategis serta pertukaran budaya antara Indonesia dan Meksiko dalam konteks dinamika geopolitik dan hubungan antar kawasan.

“Sebagai akademisi, tentu saya ingin melihat pertukaran akademik dari dosen peneliti hingga mahasiswa. Tahun ini, kami menyambut mahasiswa Indonesia pertama dalam program internasional kami. Ini luar biasa. Saya mengagumi kesamaan antara Meksiko dan Indonesia, masyarakatnya hangat, ramah, terbuka, dan santai. Mungkin ini juga bisa menjadi fondasi untuk memperkuat hubungan kedua negara,” ungkapnya.

Acara ini dihadiri oleh beberapa profesor, di antaranya, Prof. José Antonio Cervera (Director of the Center for Asian and African Studies) Prof. Matías Chiappe (Research Coordinator), Prof. Chris Lundry (Center of Asian-African Studies, El Colegio de México) dan lain sebagainya.

Edhie Baskoro hadir bersama sejumlah anggota delegasi parlemen Indonesia yang turut mendukung penguatan kerja sama antar universitas serta pusat penelitian antara Indonesia dan Meksiko, di antaranya Herman Khaeron, Fathi, dan Bramantyo.

Di tengah derasnya arus perubahan sosial dan krisis nilai yang melanda generasi muda, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mencoba kembali ke akar, melalui sarasehan kebudayaan bertajuk “MPR RI dan Gerakan Kebudayaan: Merajut Keindonesiaan, Menjawab Tantangan Zaman”, yang digelar di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan yang mengangkat kembali “bale ngaji” sebagai simbol perlawanan terhadap krisis moral ini, selain dihadiri ratusan peserta dari kalangan pendidik, budayawan, tokoh adat, dan forum lintas etnis, juga menghadirkan H. Johan Rosihan, ST, Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI, sekaligus Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa).

Johan Rosihan yang tampil sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa bale ngaji bukan sekadar tempat belajar membaca Alquran.  Tetapi, di Tana Samawa telah lama menjadi ruang pembentukan karakter dan etika sosial. Di sana, anak-anak tidak hanya diajarkan ayat suci, tetapi juga adab kepada orang tua, sopan santun terhadap sesama, hingga rasa malu sebagai pengendali diri.

“Bale ngaji adalah rumah cahaya.  Di sana ada adab, ada penghormatan pada ilmu, ada ketundukan kepada guru, dan yang terpenting: ada tameng dari gelapnya zaman,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Johan menyampaikan kegelisahannya terhadap makin longgarnya ikatan nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Menurutnya, bale ngaji dapat menjadi salah satu instrumen paling relevan untuk mengembalikan kekuatan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi ancaman nyata seperti penyebaran narkoba yang kian menyasar anak-anak usia sekolah dasar.

Objektifikasi Krik Selamat Tau Samawa

Dalam sesi berbeda, Ketua Pejatu LATS, Dr. Ihsan Syafitri, menyampaikan pentingnya aktualisasi falsafah hidup orang Samawa. Ia menyinggung Krik Selamat Tau Samawa, sebuah konsep malu spiritual yang bersandar pada keyakinan: “Kengila ko Nene, Katakit Boat Lenge”—malu kepada Allah SWT, takut melakukan hal-hal buruk.

“Nilai ini bukan slogan. Ia adalah pedoman hidup. Bila semua generasi muda mengamalkannya, maka kita tak perlu takut akan masa depan negeri ini,” tegas Ihsan.

Sakeco dan Pesona Budaya Lokal

Sebagai penanda bahwa tradisi bukan milik masa lalu, dua siswi SMAN 3 Sumbawa Besar membawakan sakeco, seni tutur khas Samawa yang merangkai puisi rakyat (lawas-lawas) dalam irama dan langgam lokal. Suara mereka mengalun lembut sekaligus penuh tekanan makna, menyita perhatian peserta dan menyuguhkan suasana yang jauh dari seremonial.

Sakeco bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah warisan kultural yang menyimpan memori kolektif masyarakat, mengingatkan bahwa di balik setiap tradisi, ada kebijaksanaan yang bisa menjawab persoalan hari ini.

Sarasehan sendiri berlangsung cair namun penuh substansi. Ratusan peserta dari berbagai kalangan berdiskusi soal nasib kebudayaan di tengah zaman digital dan dominasi pasar. Di akhir sesi, para pendidik dan tokoh adat sepakat untuk mendorong kembali peran bale ngaji sebagai ruang edukasi moral sekaligus benteng sosial dari dalam masyarakat itu sendiri.

Johan Rosihan menutup sarasehan dengan ajakan untuk membumikan kembali nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat, serta menjadikan kebudayaan sebagai instrumen strategis memperkuat keindonesiaan.

“Konstitusi sudah menegaskan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional. Sekarang, mari kita jadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam gerakan kebudayaan yang beradab dan berkeadilan,” pungkasny