Tag: Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menegaskan komitmen DPR untuk memastikan target kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun 2029 benar-benar tercapai. Karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk melihat langsung kondisi industri pertahanan, berdiskusi, sekaligus mengawasi proses pengembangan teknologi agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Kami hanya ingin belanja masalah serta memastikan bahwa sesuai dengan visi besar kita, kemandirian alutsista di tahun 2029 bisa tercapai,” ujar Ilham kepada Parlementaria saat kunjungan kerja ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

Ilham menyebut pertemuan dengan jajaran direksi Defend ID dan Pindad memberikan gambaran jelas bahwa industri pertahanan nasional tidak hanya berkembang, tetapi juga mulai menemukan solusi atas berbagai hambatan teknis. 

“Banyak rekayasa teknologi yang sudah dilakukan Pindad untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Kami sangat mengapresiasi,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Salah satu kendala klasik sektor manufaktur yang turut dibahas adalah ketersediaan bahan baku, termasuk propelan yang belakangan sulit dan mahal. Namun, Ilham mengungkapkan Pindad telah memiliki terobosan untuk mengatasi hal tersebut. 

“Ternyata Pindad sudah punya way out (jalan keluar,red), sudah punya rekayasa industri sehingga masalah propelan bisa mereka pecahkan. Ini kabar baik,” ujarnya.

Ilham berharap inovasi dan rekayasa industri yang sudah dilakukan Pindad dapat memperkuat daya saing pertahanan Indonesia di tingkat global.  “Mudah-mudahan ini menjadi kabar penting dan pembangunan industri pertahanan kita benar-benar bisa mencapai kemandirian alutsista 2029,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta menekankan pentingnya reformasi yang terukur dan tepat guna dalam sistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Baginya, reformasi harus memastikan adanya keadilan karena hal itu merupakan prasyarat penting bagi stabilitas bangsa.

“Kalau sedemikian parah keadaan kita, bisakah kita membuat reformasi yang terukur (dan) tepat guna. Jangan sampai tujuan baik nanti implementasinya malah tidak ada apa-apa,” ujar Wayan dalam Rapat Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, dengan narasumber Akademisi UII Yogyakarta Suparman Marzuki serta Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Wayan menyoroti kewenangan besar yang dimiliki polisi, jaksa, dan hakim, tetapi tidak diimbangi pengawasan yang kuat. Ia menyebut lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi salah satu akar masalah di sektor penegakan hukum. 

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi pandangan Sugeng yang mengusulkan agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diberi kewenangan melakukan penyelidikan untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak cukup hanya memperluas satu kewenangan saja.

“Selama ini banyak sekali kelemahan pengawasan, bukan hanya eksternal, juga internal. Internal bolong-bolong, lalu dibuat eksternal, bolong-bolong lagi, bahkan ketika pengawasan eksternal pun membuat rekomendasi tidak didengarkan,” ujarnya. Ia meminta masukan konkret mengenai bagaimana rekomendasi pengawasan dapat memiliki daya ikat agar tidak lagi diabaikan institusi terkait.

Dalam forum tersebut, Wayan juga menyinggung efektivitas tiga lembaga pengawas, yaitu  Kompolnas, Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Yudisial (KY). Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut belum bekerja optimal. Ia merujuk pemberitaan media yang menyebut KY “kurang efektif” karena banyak hakim masih terjerat kasus hingga ditangkap KPK. Wayan mendorong para narasumber memberikan rancangan usulan revisi UU KY yang dapat diterima Mahkamah Agung, tetapi tetap memperkuat fungsi pengawasan atas perilaku hakim.

Lebih jauh, Wayan juga mempertanyakan apakah reformasi kultural saja sudah mampu menjawab persoalan di institusi penegak hukum. Ia menilai problem sumber daya manusia (SDM) masih sangat serius dalam tiga aspek: rekrutmen, pendidikan, dan penempatan. Ia meminta para ahli memberikan rekomendasi agar reformasi SDM dan pengawasan berjalan paralel dengan perubahan kebijakan struktural.

Menanggapi pernyataan Sugeng yang menyarankan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, Wayan meminta penjelasan lebih rinci. Sebab, menurutnya, sekalipun berada di bawah Presiden, masalah besar di tubuh Polri tetap terjadi. “Selama ini di bawah Presiden kok masih ada masalah seperti ini. Kalau di bawah Presiden plus minusnya apa? Kalau di bawah kementerian plus minusnya apa? Agar kami mudah memutuskan nanti,” kata Wayan.

Di akhir pernyataannya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa esensi reformasi hukum adalah mewujudkan keadilan, bukan hanya perubahan struktur. Ia mengingatkan, banyak konflik negara lain berawal dari ketidakadilan, dan Indonesia memiliki dua titik rawan yang harus diwaspadai: keadilan hukum serta keadilan pusat–daerah. Wayan berharap momentum reformasi aparat penegak hukum kali ini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan tidak sekadar slogan. 

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pengawasan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Nusa Dua, Bali, dalam rangka peninjauan kesiapan Pertamina dan jajaran unit PSO menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sabtu (6/12/2025).

Menurut Andi, fungsi Komisi XI salah satunya adalah memastikan subsidi dan kompensasi BBM tepat sasaran, sehingga pengawasan distribusi oleh Pertamina dan operator di lapangan harus berjalan efektif. “Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu hal yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujarnya. 

Ia menambahkan, subsidi energi memiliki dampak fiskal yang besar, sehingga penyimpangan penerima dapat berpengaruh terhadap perhitungan kompensasi. “Tentunya kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Andi meminta Pertamina memperkuat pengawasan terhadap SPBU, SPBE, agen LPG, dan seluruh jaringan penjualan energi bersubsidi sehingga kuota benar-benar digunakan sesuai alokasinya. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyaluran yang tidak sesuai kelompok penerima. 

“Kita harapkan kerja sama, di mana pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, kemudian SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jadi jangan sampai subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat,” katanya.

Menjelang libur Nataru, Andi turut mengingatkan potensi peningkatan kebutuhan BBM transportasi dan LPG rumah tangga, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, lonjakan aktivitas konsumsi memasak di rumah tangga juga berpotensi menambah kebutuhan LPG bersubsidi maupun non-subsidi. 

“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.

Andi juga menyinggung penggunaan solar dan biodiesel bagi angkutan logistik serta truk pengangkut kebutuhan pokok. Meski konsumsi biosolar disebut menurun, ia menilai perlu pengaturan jelas agar pemanfaatan tidak mengganggu alokasi subsidi. 

“Kadang-kadang ini harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa BBM non-subsidi harus diarahkan bagi pengguna yang memang tidak termasuk penerima bantuan energi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Andi menyampaikan harapan agar tidak terjadi kelangkaan, baik pada BBM maupun LPG, terutama pada wilayah yang menjadi destinasi wisata dengan potensi peningkatan mobilitas. 

“Tentunya kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, kemudian ketersediaan BBM di titik-titik di mana pariwisata kita semakin meningkat,” tuturnya.

Dalam situasi saat ini kebutuhan akan ketersediaan pangan dan energi menjadi fokus utama perhatian nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menegaskan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dan minyak. Dengan stok beras nasional yang mencapai 3,5 juta ton mendekati 4 juta ton Nasril menyatakan bahwa data mengenai fasilitas penyimpanan harus selalu diperbarui. 

Menurut Nasril minyak menjadi komoditas yang cukup sensitif dalam distribusinya. “Peran swasta sangat penting hari ini untuk dipantau,” ujarnya. Ketidakstabilan harga sering kali disebabkan oleh spekulasi yang muncul ketika data stok tidak diperbaharui. Hal ini berpotensi menciptakan gejolak harga di daerah tertentu sehingga, kolaborasi dengan pihak penegak hukum menjadi sangat diperlukan. “Kita tidak ingin respon baru muncul setelah terjadi gejolak harga,” tambahnya usai memimpin pertemuan dengan Kemendag dan BUMN Pangan di Denpasar, Jumat (6/12/2025).

Nasril juga menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan di update datanya. Ia menekankan bahwa meskipun teknologi sudah diperkenalkan jika data tidak diperbaharui tepat waktu maka upaya tersebut menjadi tidak efektif. Ini menandakan perlunya adanya inovasi dalam pengumpulan dan pemantauan data yang lebih real-time. 

Beralih ke kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Nasril menjelaskan bahwa hampir semua lembaga dan kementerian telah memberikan bantuan, terutama kepada dua provinsi yang terdampak. Meskipun bantuan telah disalurkan, masih terdapat kendala dalam hal jumlah yang cukup serta masalah transportasi akibat longsor dan banjir yang menghalangi distribusi. 

Lebih lanjut, Nasril mengingatkan pentingnya kerja sama antara aparat pemerintah provinsi dan kementerian perhubungan dalam menjamin distribusi bantuan. “Kami berharap kerjasama antar instansi dapat diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dia juga mencatat bahwa respon antarprovinsi sangat positif. Ketika satu provinsi mengalami bencana, provinsi lain menunjukkan solidaritas dengan memberikan bantuan. Ini adalah contoh kolaborasi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

“Dari pengamatan kami, terdapat kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pemerintah dalam membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua proses pendistribusian dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Nasril. 

Dengan semua langkah ini, harapan ke depan adalah agar kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketersediaan pangan serta energi dapat terus ditingkatkan, berkat dukungan teknologi dan kerjasama antara berbagai pihak. Ini penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk di masa yang akan datang.

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) agar BUMN pelayaran tersebut mampu bersaing dan bertransformasi menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. Hal itu disampaikan saat kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke PT PELNI di Denpasar, Bali.

Mekeng mengungkapkan bahwa PELNI, sebagai industri pelayaran yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu, seharusnya dapat berkembang mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor pelayaran dan logistik nasional. Namun demikian, ia menilai tata kelola dan perencanaan bisnis PELNI masih memerlukan penguatan yang signifikan.

“PELNI ini industri pelayaran yang sudah cukup lama, sejak saya kecil pun sudah ada. Tetapi menurut hemat saya, tata kelola, manajemen, dan business plannya belum komprehensif. Sepuluh tahun yang lalu saja pembukuannya sangat menyedihkan dan selalu meminta pertolongan kepada pemerintah,” ujar Mekeng, Sabtu (6/12/2025).

Ia menegaskan bahwa ketika industri pelayaran dan logistik sedang booming, PELNI justru tertinggal karena belum mampu melakukan penyesuaian strategis. Untuk itu, ia mendorong PELNI melakukan lompatan besar dalam perencanaan bisnis.

“Saya arahkan agar PELNI mempersiapkan diri untuk go public. Dengan go public, pembukuan akan lebih transparan, manajemennya lebih prudent dan kompetitif. Ini penting agar PELNI dapat bersaing dengan industri lainnya,” tegasnya.

Mekeng juga memberikan contoh perusahaan pelayaran dan logistik lain yang baru berdiri sekitar 14–15 tahun namun kini memiliki kapitalisasi pasar hampir Rp50 triliun, bahkan tengah mempersiapkan diri untuk melantai di bursa Nasdaq, Amerika Serikat.

“PELNI bisa seperti itu. Tapi jangan lagi sedikit-sedikit mengulurkan tangan kepada pemerintah. Pemerintah punya tugas besar lainnya untuk rakyat,” tambahnya.

Menurut Mekeng, sebagai BUMN, PELNI memang memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun peran itu mustahil dijalankan jika perusahaan terus bergantung pada bantuan negara. Ia menekankan pentingnya restrukturisasi keuangan, penguatan manajemen, serta penyusunan strategi bisnis yang mampu mendorong PELNI melakukan quantum leap.

Melchias Mekeng berharap PELNI mampu melakukan transformasi besar agar dapat menjadi perusahaan pelayaran nasional yang kuat, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

“Dengan 17 ribu pulau, pasar dalam negeri saja tidak akan habis. PELNI harus mandiri. Negara harus memikirkan rakyat yang sedang susah, seperti korban bencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat yang kehilangan rumah. Itu yang harus diprioritaskan,” tuturnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional sebagai BUMN yang melayani transportasi laut. Ia menyampaikan bahwa kemajuan yang telah dicapai PELNI harus menjadi landasan untuk melakukan pembenahan dan pengembangan layanan secara lebih komprehensif.

“Kita bersyukur melihat PELNI terus mengalami kemajuan. Tapi pelayanan dan servisnya masih belum mencapai titik excellence. Sebagai negara kepulauan, PELNI sejatinya memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama transportasi laut,” ujar Kamrussamad saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke Denpasar, Bali, Sabtu (6/12/2025).

Kamrussamad menilai bahwa diversifikasi layanan merupakan kebutuhan mendesak agar PELNI mampu menjawab tantangan industri transportasi dan pariwisata. Ia mendorong PELNI untuk memperluas portofolio bisnis, tidak hanya pada angkutan penumpang, tetapi juga pada layanan logistik serta sektor pariwisata maritim

Menurutnya, akselerasi pengembangan bisnis ini bukan hanya untuk meningkatkan daya saing PELNI, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas antardaerah, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan layanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

“Potensi wisata kita luar biasa. Konsep kapal pesiar dari Sabang sampai Merauke dapat menjadi ikon baru pariwisata nasional. Masyarakat Indonesia juga memiliki karakter petualang dan menyukai perjalanan laut. Jika PELNI mampu melakukan lompatan besar ini, transportasi laut akan kembali menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti disharmoni kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait relasi antara upah dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai sejumlah dalil yang selama ini digunakan untuk menekan besaran upah buruh tidak selaras dengan data empiris di lapangan.

“Jadi ada satu statement dan data yang penting bagi saya bahwa upah tinggi tidak berkorelasi langsung dengan PHK atau pindah PHK. Karena (pihak penyampai aspirasi) memberikan contoh konkret, Jawa Tengah itu upahnya rendah, tetapi PHK-nya justru (tetap) tinggi,” ujar Totok dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/12/2025).

Menurut Totok, kondisi tersebut sering dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menekan upah, padahal faktanya tidak demikian. Ia menyebut persoalan ketenagakerjaan kerap terjebak dalam pertanyaan mendasar, yaitu apakah negara lebih berpihak kepada buruh atau kepada industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalil bahwa upah rendah akan memperluas ruang akumulasi kapital, lanjutnya, tidak dapat dijadikan justifikasi.

“Yang saya lihat, negara masih belum jelas berpihak pada siapa. Apakah pada rakyat dalam pengertian buruh, atau pada industri yang dikejar demi pertumbuhan ekonomi, meski dengan mengorbankan kesejahteraan,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Totok juga menyoroti tumpang tindih regulasi yang menghambat keadilan perburuhan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), hingga peraturan menteri yang dinilai kerap menabrak inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial.

“Kami akan mengkaji lebih lanjut dan menjadikan ini agenda penting BAM, meski distribusinya nanti harus ke Baleg atau komisi-komisi terkait,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ia juga mempertanyakan arah kebijakan otonomi daerah dalam konteks perburuhan, di tengah kecenderungan sentralisasi kewenangan. “Kita ini masih mau menjalankan otonomi, atau semua ditarik ke pusat? Ini peta persoalan yang perlu kami lihat sebelum menentukan solusi,” tutup Totok.

Hasil RDPU tersebut akan dirumuskan BAM sebagai rekomendasi kebijakan kepada alat kelengkapan dewan terkait untuk memperkuat tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.

Anggota DPR RI Muhammad Rahul, menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas bencana alam yang terjadi di Sumatra. Bencana ini telah menimbulkan penderitaan bagi ribuan warga, merusak pemukiman, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Rahul memberangkatkan tiga truk yang berisikan 15 ribu paket Sembako dan juga kebutuhan sehari-hari seperti keperluan bayi, obat – obatan dan lain-lainnya ke daerah yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat (Sumbar), pada Rabu (03/12/2025).

Dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, Kamis (4/12/2025), Muhammad Rahul, mengatakan bahwa dirinya turut berduka atas musibah yang menimpa saudara se-Sumatra. Ia berharap semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta kondisi segera pulih kembali.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Riau terhadap saudara kita yang tertimpa bencana. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung penanganan darurat, kebutuhan dasar masyarakat, serta mempercepat proses pemulihan daerah terdampak khususnya di Sumatra Barat”, ungkap Muhammad Rahul.

Lebih lanjut M. Rahul menjelaskan bahwa, penyaluran bantuan ini atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, yang telah menginstruksikan untuk bergerak cepat membantu dan menyalurkan bantuan logistik.

“Kita semua sangat berduka atas kejadian banjir bandang di Sumatra Barat. Semoga logistik bantuan yang disalurkan ke Sumatera Barat bermanfaat dan bisa membantu mengurangi sedikit beban yang dipikul oleh saudara saudara kita yang tertimpa musibah,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat disambut dengan hangat oleh masyarakat terdampak dan relawan yang bertugas di sana.

“Kita doakan bersama sama saudara saudara kita yang terdampak bencana agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan perlindungan dari Allah SWT. Semoga proses pemulihan berjalan dengan lancar bagi masyarakat provinsi Sumatera Barat,” tutup M. Rahul yang juga sekaligus Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra.

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji mendorong ASN untuk mempersiapkan masa purnabakti secara lebih matang dengan meningkatkan literasi keuangan.

Dalam arahannya, Rahmad menegaskan bahwa purnabakti bukan sekadar berakhirnya masa tugas kedinasan, tetapi merupakan fase transisi penting yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, fisik, finansial, dan administratif.

“Masa purnabakti ini adalah awal babak baru. Ada perubahan ritme aktivitas, peran sosial, dan kondisi keuangan yang harus disiapkan dengan matang,” ujarnya pada Kamis (4/12/2025), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Rahmad menyoroti pentingnya persiapan finansial jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan pegawai tetap terjaga setelah pensiun. Ia mengingatkan bahwa perencanaan pensiun idealnya dilakukan sejak awal masa kerja, bukan menjelang akhir masa dinas.

“Kalau saya pengennya sih tidak pernah pensiun bukan pekerjaannya, tetapi penghasilannya. Dan itu seharusnya sudah diperhitungkan sejak menerima gaji pertama, bukan tiga tahun terakhir,” tegasnya.

Ia juga mendorong ASN agar mulai memahami instrumen investasi sederhana dan terjangkau, termasuk saham. Rahmad mengatakan bahwa saat ini akses investasi semakin mudah, sehingga pegawai memiliki kesempatan yang luas untuk mulai menata aset sejak dini.

“PNS itu harus melek finansial. Nabung saham sekarang sudah sangat mudah. Dari seratus ribu rupiah pun bisa mulai,” jelasnya.

Selain literasi keuangan, Rahmad juga menekankan pentingnya mempersiapkan peluang usaha sebagai alternatif kegiatan produktif setelah tidak lagi aktif bekerja. Menurutnya, pegawai yang memasuki masa purnabakti tidak seharusnya kehilangan produktivitas atau bergantung pada anggota keluarga.

“Ada teman-teman yang siap mendampingi pengembangan usaha. ASN harus tetap sehat, mandiri, dan tetap punya makna setelah purnabakti,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad turut menyampaikan komitmen Setjen DPR RI untuk memastikan seluruh proses administrasi pensiun berjalan lancar dan tidak membebani pegawai. “Tidak pantas jika seseorang yang mengabdi 30-40 tahun harus mengurus pensiunnya sendiri. Kita pastikan semua haknya selesai dengan baik,” tegasnya.

Pembekalan purnabakti juga menghadirkan PT Taspen dan perbankan untuk memberikan penjelasan terkait jaminan pensiun, serta mitra mendukung pengembangan usaha bagi ASN yang ingin memulai aktivitas baru setelah pensiun.

Melalui kegiatan ini, Rahmad berharap ASN Setjen DPR RI dapat memasuki masa purnabakti dengan kesiapan komprehensif, kesejahteraan yang lebih baik, serta kemampuan untuk tetap produktif dalam berbagai bentuk. “Purnabakti bukan akhir pengabdian, tetapi awal perjalanan baru yang tetap penuh makna,” pungkasnya.

Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera mempercepat penanganan rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Desakan ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan bahwa percepatan penanganan dampak bencana, khususnya kerusakan rumah, adalah prioritas. Selain itu, Komisi V juga mendukung penuh upaya Kementerian PKP dalam melakukan penyesuaian regulasi terkait daerah atau lokasi yang terdampak bencana.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti parahnya dampak bencana yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, termasuk di daerah pemilihan (Dapil) yang ia wakili, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

“Saya berharap Kementerian PKP mengelilingi daerah terdampak. Rata-rata korban, selain air bersih, mereka mintanya rumah, Pak,” ujar Zigo Rolanda saat mengikuti Raker dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan laporan sementara yang diterima dari pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi, data kerusakan rumah akibat banjir cukup signifikan. Total rumah yang terdampak banjir mencapai 37.406 unit, dengan rincian: Rumah hanyut 428 unit, Rusak berat: 1.301 unit, Rusak sedang: 1.429 unit dan Rusak ringan: 1.302 unit.

Meskipun APBN 2025 telah ditetapkan, Zigo Rolanda berharap Kementerian PKP dapat bergerak cepat memanfaatkan skema lain yang memungkinkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan, untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat yang hanyut atau rusak terdampak banjir.

Komisi V juga secara khusus mengusulkan agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pernah diberikan dapat kembali diusulkan, dan data penerima sebelumnya dapat dievaluasi kembali untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI juga meminta Menteri dan jajaran Kementerian PKP untuk mengevaluasi syarat-syarat prosedural pembangunan perumahan. Hal ini disampaikan terkait target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

“Di Sumbar banyak perumahan dibangun berpotensi rawan bencana. Jangan sampai tidak sesuai target,” tegas Zigo Rolanda, menekankan pentingnya evaluasi agar rumah-rumah yang dibangun tidak berada di lokasi rawan bencana dan target pemenuhan kebutuhan rumah dapat tercapai.