Tag: Indonesia

 Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan memperlemah pemberantasan korupsi. Ia menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penyusunan RUU tersebut.

“Dalam penyusunan RUU KUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Tentu saja kami tidak ingin RUU KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Ia menyebutkan, Komisi III DPR RI akan mengalokasikan waktu untuk menggelar rapat kerja atau rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama KPK dan para aktivis antikorupsi pada masa sidang mendatang, usai 16 Agustus 2025. Agenda tersebut dilakukan sebelum tim perumus dan tim sinkronisasi melanjutkan pembahasan lebih lanjut terhadap draf RUU KUHAP.

Habiburokhman menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai RUU KUHAP akan mengebiri kewenangan KPK. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut justru memperkuat posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Yang pertama, tidak benar bahwa KUHAP menghilangkan sifat lex specialis UU Tipikor dan UU KPK. Dalam Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP secara tegas disebutkan bahwa tata cara peradilan pidana mengikuti ketentuan undang-undang lain jika diatur secara khusus,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Pasal 7 ayat (5) RUU KUHAP juga mengatur secara eksplisit bahwa penyidik KPK tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara RI. Hal ini dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Terkait status penyelidik dan penyidik, Habiburokhman juga menegaskan bahwa draf RUU KUHAP tidak mengesampingkan keberadaan penyidik di luar Polri.

“Dalam Pasal 1 angka 7, telah disepakati bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian atau pejabat lain yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan. Jadi tidak benar kalau penyidik hanya dari Polri,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia membantah anggapan bahwa definisi penyidikan dalam RUU KUHAP terlalu sempit dan berpotensi membatasi ruang gerak KPK dalam mengumpulkan informasi awal.

“Definisi penyelidikan dalam RUU KUHAP konsisten dengan pendekatan formil. Ini tidak akan menghalangi KPK mengumpulkan informasi awal dalam proses penegakan hukum,” tambahnya.

Habiburokhman memastikan, Komisi III DPR RI tidak akan tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU KUHAP. “Baru bisa disahkan jika berbagai masukan penting dari para pemangku kepentingan sudah dipertimbangkan,” pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius skandal beras premium oplosan yang tengah ramai dibicarakan. Ia mengatakan temuan ini bukan hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tetapi juga mencoreng etika perdagangan dan semakin menekan hidup masyarakat yang terdampak inflasi dan lonjakan harga bahan pokok.

“Praktik curang seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Saat daya beli masyarakat sedang menurun, mereka justru dihadapkan pada manipulasi mutu pangan yang sangat merugikan,” kata Puan, Rabu (23/7/2025).

Seperti diketahui, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan temuan beras opolosan terungkap dari kejanggalan harga yang tercatat dalam dua bulan terakhir. Dalam catatan itu, harga gabah di tingkat petani menurun. Tapi anehnya, harga beras di tingkat konsumen justru naik.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, sebagian besar sampel menunjukkan ketidaksesuaian mutu di 10 provinsi produsen utama beras dengan pengujian 268 merek yang beredar. 

Mentan mengatakan dari hasil uji laboratorium ditemukan sekitar 85 persen sampel tidak sesuai standar. Bahkan ditemukan beras dalam kemasan lima kilogram yang berat isinya hanya 4,5 kilogram.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik curang beras oplosan menyebabkan kerugian besar bagi negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Menanggapi hal tersebut, Puan berpandangan nilai kerugian ini merupakan pertanda adanya celah dalam tata kelola distribusi pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras.

“Lebih dari sekadar kerugian finansial, skandal ini telah memukul pedagang kecil yang sebetulnya menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan. Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Untuk itu, Puan mendorong adanya langkah konkret dan terukur dari Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait agar keadilan ekonomi dalam sektor pangan dapat diwujudkan. Ia juga meminta negara hadir secara aktif melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil.

“Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” tegas Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu, ada sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan beras oplosan itu. Seperti, kata Puan, transparansi nama produsen dan merek yang terlibat untuk memulihkan kepercayaan publik. 

“Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas. Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas,” ujar cucu Bung Karno tersebut.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun dinilai harus ikut turun tangan dalam membongkar akar permasalahan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Ia menilai seluruh instansi yang berwenang harus menindaklanjuti temuan dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras ini, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Puan menegaskan perlindungan untuk pedagang kecil dan Konsumen menjadi prioritas utama. “Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil,” ucap Puan.

Puan mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas praktik curang dan manipulasi mutu sehingga ia menekankan pentingnya keadilan ekonomi dari hulu ke hilir, dari petani hingga ke meja makan rakyat.

“Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain besar tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya,” pungkas Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara peluncuran logo HUT Kemerdekaan ke-80 Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Acara ini dilaksanakan guna memperkenalkan logo resmi yang akan menjadi simbol perayaan kemerdekaan RI tahun 2025 ini.

Logo HUT ke-80 RI diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/7/2025). Tema perayaan tahun ini adalah ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’. Selain Puan, acara turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Puan mengatakan tema HUT RI kali bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pengingat akan arah perjuangan yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

“Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Bukan sekadar rangkaian kata, ini adalah pengingat arah perjuangan yang harus kita jaga bersama,” kata Puan.

Puan juga mengungkapkan logo HUT ke-80 RI yang diluncurkan Prabowo juga menjadi simbol pemersatu. “Harapan menuju rakyat sejahtera,” sebut cucu Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Sukarno itu.

Dengan semangat ini, Puan berharap logo tersebut dapat memotivasi bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju, menjaga persatuan, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Logo HUT ke-80 RI yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo di Istana Negara hari ini, menjadi simbol pemersatu, harapan menuju rakyat sejahtera, dan dorongan kemajuan yang berkelanjutan,” ungkap Puan.

Adapun logo yang terpilih ini merupakan hasil karya anak bangsa, Bram Patria Yoshugi yang berhasil memadukan filosofi tema besar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Bram mendesain angka 8 dan 0 dengan memiliki inti yang sama yaitu bersatu berdaulat. Selain itu logo HUT juga terdapat garis yang melambangkan kesejahteraan rakyat dan juga secara bentuk garis utuh menggambarkan Indonesia Maju. Bram menyampaikan proses merancang logo itu membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara filosofis makna desain logo yang menampilkan bentuk angka delapan dan nol yang terhubung dan tak terputus. Ia menyebut hal itu merupakan simbol pemersatu bangsa.

“Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus,” jelas Prabowo.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyampaikan dukungannya terhadap perluasan akses pendidikan dan kolaborasi riset antara lembaga legislatif dengan dunia akademik. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dari mahasiswa dan dosen Magister Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2025).

Aspirasi yang dibahas mencakup keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang S2, serta perlunya transformasi program pemberdayaan sosial yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa UIN menyampaikan harapan agar peluang beasiswa, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dapat diperluas agar menjangkau lebih banyak mahasiswa magister, khususnya dari kampus berbasis keagamaan seperti UIN yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama.

“Kami berharap ada celah yang bisa dimanfaatkan agar mahasiswa Magister Ilmu Politik, terutama dari kalangan kurang mampu, bisa mendapat dukungan beasiswa yang layak,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Fikri merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan pentingnya reformulasi kebijakan agar akses pendidikan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi. Ia juga menyoroti tantangan koordinasi antar kementerian yang selama ini membuat kampus di bawah Kementerian Agama, seperti UIN, mengalami keterbatasan akses terhadap program beasiswa nasional yang dikelola Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Saya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik dan parlemen dalam bidang riset, penulisan buku, dan publikasi ilmiah, terutama dalam isu-isu politik dan kebijakan publik,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Menutup pertemuan, Fikri mengapresiasi semangat mahasiswa FISIP UIN dan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata. 

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Uruguay Yan Permenas Mandenas menegaskan komitmen BKSAP DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Uruguay dalam berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan tersebut, Yan Permenas Mandenas menggarisbawahi beberapa prioritas utama yang tengah dijajaki bersama, mulai dari kerja sama pertanian, olahraga, hingga peningkatan hubungan di bidang sosial politik.

“Kami menyambut baik inisiatif kerja sama pertanian yang sudah dijajaki oleh Dubes Uruguay dengan Kementerian Pertanian. Uruguay dikenal sukses di sektor ini, meski dengan wilayah kecil,” ujar Yan Permenas Mandenas usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales, di Ruang Lounge BKSAP, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Tak hanya itu, menariknya Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan adanya kabar baik rencana uji tanding (friendly match) antara Tim Nasional Uruguay dan Indonesia menjelang Piala Dunia juga menjadi sorotan, sebagai bagian dari diplomasi olahraga. Di sisi lain, GKSB turut mendorong kebijakan bebas visa antar negara sebagai bagian dari penguatan relasi politik dan mobilitas warga.

Selain itu, kerja sama bilateral juga diarahkan pada isu-isu strategis lainnya seperti transfer teknologi di sektor pertanian, ketahanan pangan, serta pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. “Kami mendukung penuh prioritas program yang dibawa oleh Miss Christina selaku representasi Pemerintah Uruguay, dan akan memastikan sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya terkait pangan gratis dan kemandirian pangan nasional,” jelas  Legislator Dapil Papua itu.

GKSB DPR RI juga berencana melakukan kunjungan balasan ke Uruguay dalam waktu sekitar sebulan ke depan. Kunjungan ini akan dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama bilateral melalui pertemuan dengan parlemen dan pemerintah Uruguay. “Kami akan bertukar informasi dan mendalami potensi kerja sama di sektor industri, perdagangan, ekonomi, hingga politik,” tutur Yan Permenas Mandenas.

Sementara itu, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales menyampaikan bahwa Uruguay sangat berkomitmen menjadi mitra strategis Indonesia di kawasan. Ia menilai, penguatan hubungan parlemen menjadi kunci dalam membangun jembatan kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.

“Uruguay adalah salah satu eksportir makanan terbesar dunia, seperti daging, bayam, dan kedelai. Kami percaya bisa berkontribusi pada program prioritas pemerintah Indonesia di bidang agrikultur. Kami ingin membangun kerja sama konkret, termasuk melalui kooperasi teknologi,” ujar Dubes Uruguay.

Menurutnya, masa depan hubungan bilateral kedua negara terlihat sangat menjanjikan, terutama jika diperkuat melalui interaksi parlemen yang lebih erat. “Kami sangat menantikan kolaborasi yang lebih intens di masa depan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Uruguay, antara lain Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Syarif Fasha, Nanang Samodra, dan Zulkifli Anwar.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada 2.000 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri yang resmi dilantik pada Rabu (23/7/2025). Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dilaksanakan di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam momentum tersebut, Puan mengapresiasi pencapaian para penerima Adhi Makayasa yang menjadi penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna-taruni terbaik dari masing-masing matra. Ia berharap penghargaan tersebut dapat motivasi untuk terus menjaga integritas dan semangat pengabdian. Para Capaja terbaik ini dinilai yang telah menunjukkan keteladanan dalam prestasi.

“Selamat kepada seluruh perwira muda TNI/Polri peraih Adhi Makayasa. Jadikan penghargaan ini sebagai pemacu semangat untuk terus mengabdi kepada bangsa,” ungkap Puan dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Puan mengingatkan perwira muda untuk memiliki sikap humanis dan kenegarawanan dalam mengemban tugasnya. Ia menegaskan perwira TNI dan Polri harus bekerja dengan hati sebagai tugas pengabdian kepada rakyat.

“Jadilah perwira yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas, humanis, dan berjiwa besar. Jangan pernah mengkhianati rakyat dan negara,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Kepada seluruh Capaja TNI/Polri yang baru saja dilantik, Puan berpesan untuk selalu menjaga kehormatan diri dan instansi. Ia mengingatkan bahwa menjadi perwira bukanlah hak istimewa, melainkan amanah dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Menjadi perwira bukanlah hak istimewa, tetapi amanah rakyat,” ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, ia berharap para perwira muda ini mampu memulai perjalanan panjang dengan integritas tinggi, kecermatan, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Ia mengatakan Negara membutuhkan perwira yang tidak hanya siap memerintah, tetapi juga mampu mendengar, memahami, dan melayani.

“Selamat bertugas kepada seluruh Perwira muda TNI dan Polri yang akan memulai masa pengabdiannya. Teruslah belajar, tetap rendah hati, dan jadilah benteng yang kuat sekaligus pelindung rakyat yang bijaksana. Jayalah TNI, Jayalah Polri, Jayalah Indonesiaku,” tutup Puan.

Peraih Adhi Makayasa 2025 tingkat IV, yakni dari AKMIL, yaitu Alim Bimo Pratowo (Wonogiri); AAL yaitu Menanda Putra Duta (Indragiri Hilir, Riau);  AAU: Evan Basith Reswara (Sukoharjo); dan AKPOL, yaitu Muh. Malik Aditya K (Jember). Kemudian di tingkat III dari AKMIL, yaitu Muh. Afridzal Muchlis (Makassar); AAL, yaitu Aryya Handaru (Bekasi), AAU, yaitu Axel Fahreza Aditama (Sukoharjo), dan AKPOL, yaitu Fathan Putra Rifitro (Jakarta).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya reformasi perlindungan psikososial dalam lingkungan pendidikan. Hal ini menyusul insiden meninggalnya seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat, berinisial P (16) yang diduga kuat mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan fisik dan verbal di sekolahnya.

“Tentunya kami sangat berduka cita atas peristiwa memilukan ini. Kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi peristiwa semacam ini,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Senin (21/7/2025).

Puan mengatakan, peristiwa memilukan tersebut bukan hanya tragedi personal namun juga cerminan dari krisis yang masih menghantui dunia pendidikan nasional. “Ini adalah peringatan keras bahwa sistem deteksi dan intervensi dini terhadap kekerasan di sekolah masih jauh dari memadai,” tegas Puan.

Sebagai informasi, P ditemukan meninggal dunia pada Senin (14/7) di rumahnya dalam kondisi gantung diri pada hari pertama masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas. Penyebab utama P nekat menghabisi nyawanya sendiri, berdasarkan keterangan keluarga, karena diduga korban mengalami bullying di sekolah sejak Juni 2025. 

Terkait kasus ini, Puan menekankan bahwa pendekatan penyelesaian kasus perundungan harus lebih dari sekadar respons insidental. 

“Dibutuhkan pembenahan menyeluruh yang menyasar kelemahan struktural, termasuk minimnya kapasitas guru dalam menangani dinamika psikologis siswa, absennya konselor profesional di banyak sekolah, dan lemahnya kanal pelaporan yang ramah anak,” papar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Oleh karenanya, Puan mendorong Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, dan seluruh institusi pendidikan untuk segera memperkuat mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi siswa yang mengalami perundungan. Termasuk integrasi platform digital anonim yang bisa diakses langsung oleh pelajar.

“Kehadiran konselor psikologis profesional merupakan hal wajib yang harus ada di setiap sekolah menengah, bukan sekadar guru BK tanpa pelatihan psikologi mendalam,” ungkap Puan.

“Harus dilakukan pelatihan berkala untuk guru dan tenaga kependidikan dalam mendeteksi gejala gangguan psikososial, depresi, dan potensi kekerasan sosial di kelas,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Berdasarkan data yang diungkap Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tren kekerasan di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, tercatat 573 kasus terjadi sepanjang tahunnya.

JPPI menyebut, 2024 menjadi tahun dengan lonjakan kasus bullying paling tinggi, dengan peningkatan kasus lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2023.

Secara lengkap, JPPI mencatat pada tahun 2020 terdapat 91 kasus kekerasan di pendidikan yang terlaporkan. Tahun 2021 naik menjadi 142 kasus, tahun 2022 naik lagi menjadi 194 kasus, tahun 2023 naik menjadi 285 kasus, dan tahun 2024 terdapat 573 kasus. 

Sementara untuk kasus bullying pada tahun 2025, belum ada data yang dikeluarkan secara resmi. 

Melihat fenomena ini, Puan mendorong agar pemerintah mempertimbangkan penerapan Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Remaja di Sekolah (Satgas PARS) yang melibatkan unsur lintas sektor. Meliputi psikolog, tokoh masyarakat, serta dinas perlindungan anak dan pendidikan untuk melakukan inspeksi berkala dan pendampingan terhadap sekolah yang masuk zona rawan kekerasan.

“Kita tidak bisa menormalisasi bullying dengan dalih kenakalan remaja. Pembenahan terstruktur dalam mengatasi fenomena bullying di sekolah harus dilakukan segera demi masa depan generasi bangsa,” tutup Puan.

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyampaikan sikap tegas terhadap kasus keterlibatan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam jaringan perdagangan bayi lintas negara. Dia meminta pelaku dipecat dan dihukum berat.

Indrajaya menyatakan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam praktik kejahatan kemanusiaan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat undang-undang dan kepercayaan publik.

“Perdagangan bayi adalah kejahatan serius. Apalagi jika dilakukan oleh pegawai Dukcapil yang seharusnya menjaga data kependudukan. Tidak ada alasan untuk mentolerir. Mereka harus dipecat secara tidak hormat dan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, kasus ini bukan hanya mencoreng integritas Dukcapil, tetapi juga berpotensi merusak sistem administrasi kependudukan yang menjadi basis pelayanan publik.

Indrajaya mendesak Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan audit internal dan memperketat pengawasan terhadap seluruh jajaran Dukcapil agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan kriminal,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dan kependudukan, Indrajaya menekankan pentingnya integritas pegawai Dukcapil sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura. Kasus ini terbongkar setelah Polda Jawa Barat berhasil menangkap 13 pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan bayi tersebut. Salah satunya, pegawai Dukcapil setempat. Para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti diberitakan, pengungkapan kasus perdagangan bayi itu berawal dari laporan salah satu orangtua terkait dugaan penculikan anak. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya mengungkap jaringan perdagangan bayi.

Bayi-bayi yang dijual ke Singapura masih berusia dua hingga tiga bulan. Bayi dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi. Harganya kisaran dari ibu kandungnya antara Rp 11 juta sampai Rp 16 juta.