Tag: Indonesia

 Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.

“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti melalui rilis media yang dikutip oleh tonggakhukum.com/ di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Lebih lanjut, ia mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Menurutnya, jajaran direksi tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik. “Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.

Perlu diketahui, data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan bahwa total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Dalam periode yang sama, laba PLN justru turun Rp4,3 triliun.

Dirinya pun juga menyayangkan munculnya dugaan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri dengan uang perusahaan. Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendesak untuk merombak jajaran direksi sekaligus audit keuangan PLN secara menyeluruh.

“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras. pasalnya, pelaku pengoplosan beras terindikasi berasal dari pengusaha besar, yang menyebabkan komoditi tersebut mengganggu distribusi dan ketahanan pangan masyarakat.

“Ulah tidak bertanggung jawab pengusaha besar itu sangat merugikan masyarakat karena beras menjadi kebutuhan pokok bangsa Indonesia sehingga mengganggu ketahanan pangan sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Untuk itu DPR RI merekomendasikan agar aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan segera melakukan penanganan terhadap kasus tersebut dengan menangkap pelaku pengoplosan di semua rantai distribusi,” ungkapnya yang dikutip tonggakhukum.com/, Senin (4/8/2025).

Penanganan tegas terhadap praktik pengoplosan beras menjadi langkah krusial demi menjaga kedaulatan pangan nasional dan melindungi masyarakat dari praktik curang yang merugikan. 

Kolaborasi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan di Kota Bogor menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku dan menutup celah distribusi beras oplosan.

Dengan sinergi dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi pangan yang bersih, adil, dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sejalan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun geram dengan pelaku pengoplosan beras yang terus melakukan praktek tercela. Presiden mengumpulkan Menteri Pertanian, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan soal tindak lanjut penanganan beras premium dan medium yang dioplos di pasaran, Rabu (30/7). 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga melakukan langkah antisipasi guna mencegah beredarnya beras oplosan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Wina menjelaskan saat ini sudah ada satgas pangan yang bertugas untuk menelusuri keberadaan jejak distribusi beras oplosan di kota Bogor. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul maraknya kembali insiden keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah.

"Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," kata Yahya dalam keterangan rilisnya yang diterima tonggakhukum.com/, Senin (4/8/2025). 

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali terjadi baru-baru ini. Kali ini menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang yang sampai harus dirawat di sejumlah rumah sakit. Ratusan siswa ini merasakan mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG. Peristiwa serupa juga dilaporkan terjadi di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang.

Selain di Kupang, ratusan anak keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Sebelum masalah keracunan ini, persoalan paket MBG juga sudah berulang kali terjadi di NTT. Di Kabupaten Sumba Timur, Pulau Sumba, daging ayam yang dibagikan kepada siswa terlihat mentah karena masih ada darahnya. Ada juga helaian rambut yang ditemukan dalam kotak makan. 

Akibatnya, sejak awal pekan ini, sejumlah orangtua murid melarang anak mereka mengonsumsi paket MBG, karena khawatir dengan keselamatan anaknya menyusul keracunan di sejumlah sekolah. Kini, warga lebih memilih membekali anaknya dari rumah ketimbang mengkonsumsi jatah MBG. 

Tak hanya NTT, belasan siswa SD 45 Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua juga dilaporkan mengalami keracunan menu MBG.

Kemudian, 80 siswa dari dua SMP di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah pun diduga keracunan MBG. Dengan rincian 30 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan 50 siswa dari SMP N 3 Wates. Mereka harus menjalani perawatan di puskesmas setempat. 

Atas rentetan kejadian MBG, Yahya pun mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya. 

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” tegas Yahya. 

Ia berharap dengan pengawasan yang ketat, maka proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Yahya juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” imbuh Yahya. 

Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik. Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkas Yahya. 

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Mardani mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru menghakimi dan melihat fenomena ini dengan kacamata yang lebih dalam.

“Di era digital semua punya akses pada informasi. Makanya ojo kesusu (jangan terburu-buru) menyimpulkan. Jangan cepat menilai itu buruk,” kata Mardani dalam rilisnya yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Seperti diketahui, menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, muncul fenomena di media sosial dengan pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda, yang dipasangan di sejumlah rumah dan kendaraan.

Bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang itu dikibarkan sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah. Hal itu juga sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada.

Dalam sejarah dunia, simbol bendera ini sering digunakan sebagai peringatan akan bahaya atau ancaman. Dalam konteks One Piece, bendera tersebut menjadi simbol yang dikenakan oleh kru bajak laut, termasuk digunakan pada kapal dan pakaian mereka.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, mengatakan ada provokasi dari sejumlah kelompok yang berupaya menurunkan muruah bendera perjuangan (Merah Putih) dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ia pun meminta masyarakat untuk menghargai pengorbanan para pahlawan, seraya menyebut bahwa Bendera Merah Putih adalah hasil perjuangan kolektif bangsa.

Terkait hal ini, Mardani menilai rakyat Indonesia terutama generasi muda adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Mardani, aspirasi masyarakat itu perlu pendekatan yang empatik, bukan reaktif.

“Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti ngaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa,” tuturnya.

Mardani juga menilai fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menilai, selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

“Nikmati aja. Kadang cuma perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Anggota komisi DPR yang membidangi urusan pemerintahan itu juga tak melihat adanya pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

“Nggak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat,” sebut Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

“Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis,” tutup Mardani. 

 Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto merupakan pelaksanaan hak prerogatif Presiden RI sesuai dengan konstitusi, bukan suatu kebijakan istimewa. Menurutnya, hal itu sudah lazim dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya dan merupakan bagian dari pertimbangan yang lebih luas demi kepentingan negara.

“Ini bukan soal hukum semata, tapi konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara jelas memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo dalam hal ini menjalankan hak konstitusionalnya sebagai kepala negara,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia menambahkan, permintaan amnesti dan abolisi memang diputuskan oleh presiden terlebih dahulu, dan kemudian meminta pertimbangan kepada DPR RI, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, DPR memberikan persetujuan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara yang lebih luas.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, juga menyoroti bahwa kebijakan amnesti dan abolisi sudah berkembang sejak lima tahun terakhir, terutama untuk merespons persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diisi oleh pelaku kejahatan ringan dan pengguna narkoba. “Kalau lima tahun lalu, rata-rata kapasitas lapas itu bisa 400 persen melebihi daya tampung,” ungkapnya.

Menanggapi dua nama yang belakangan menyita perhatian publik, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Habiburokhman menjelaskan bahwa keduanya tidak melakukan tindak pidana yang memperkaya diri atau merugikan keuangan negara. “(Di kasus Tom Lembong) Mens rea-nya tipis sekali. Tidak ada aliran dana, tidak ada kerugian negara. Bahkan (di kasus Hasto Kristiyanto), obstruction of justice juga tidak terbukti. Jadi, dari perspektif hukum, dua kasus ini tidak signifikan,” jelasnya.

Ia menilai bahwa kegaduhan politik yang timbul akibat perkara tersebut justru tidak produktif. Karena itu, kebijakan Prabowo dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas nasional. “Ini soal menjaga persatuan demi NKRI. Dan tentu presiden punya pertimbangan yang lebih luas yang tidak selalu bisa dijelaskan secara hukum,” katanya.

Habiburokhman juga mengingatkan bahwa hak prerogatif presiden dalam bidang hukum bukan hal baru. Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi, amnesti dan abolisi sudah berkali-kali diberikan. Ia menyebutkan contoh historis seperti Keppres Nomor 449 Tahun 1961 untuk tokoh-tokoh gerakan pasca-kemerdekaan, hingga Keppres Presiden Jokowi pada 2016, 2019, dan 2021 untuk korban jeratan UU ITE.

“Presiden SBY juga pernah memberikan pengampunan kepada pihak Gerakan Aceh Merdeka. Jadi, ini bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah bagian dari tugas kenegaraan,” pungkas Habiburokhman. 

Diketahui, Soekarno pernah mengeluarkan Keppres Nomor 449 Tahun 1961 Amnesti dan Abolisi untuk tokoh-tokoh gerakan Pasca-Kemerdekaan, misalnya Daud Buereuh Aceh, Kahar Muzakar PRRI/Permesta Sulsel, Kartosuwiryo (DI TII/Jawa), dan Ibnu Hadjar (DI TII/Kalsel).

Era Presiden Soekarno, diterbitkan Keppres Nomor 63 tahun 1977 Amnesti dan Abolisi untuk Pelaku Pemberontakan Fretilin di Timor Leste. Keppres Nomor 123 Tahun 1998 Pengampunan bagi tokoh oposisi Orde Baru dan separatis di Aceh, seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan lain-lain.

Era Presiden Abdurrahman Wahid, diterbitkan Keppres Nomor 159/1999 dan Nomor 93/2000 Amnesti dan Abolisi untuk Aktivis Orba dan pengkritik pemerintah, seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, dan lain-lain.

Presiden SBY pun pernah menerbitkan Keppres Nomor 22 tahun 2005 Pengampunan untuk pihak GAM. Serta Presiden Jokowi memberikan tiga kali, yaitu 2016, 2019, dan 2021 untuk Baiq Nurul dan Saiful Mahdi untuk Korban Jeratan UU ITE, serta Din Minimi eks Pimpinan Kelompok Bersenjata Aceh.