Tag: Indonesia

Kegiatan Lari ‘Tugu to Tugu yang digelar pada Rabu (31/12/2025) berlangsung meriah dan penuh semangat. Ajang lari ini menjadi momentum positif dalam menutup akhir tahun sekaligus mendorong penerapan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua kategori rute, yakni Ultra Marathon sejauh 55 kilometer dengan titik start dari Tugu Monas, Jakarta, menuju Tugu Kujang, Kota Bogor. Selain itu, disiapkan pula rute 30 kilometer yang dimulai dari Polres Depok dan berakhir di Tugu Kujang, Bogor.

Kedua rute tersebut melintasi sejumlah kawasan strategis dan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Meski menempuh jarak yang cukup panjang, para pelari tetap menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan sepanjang kegiatan berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, Lari ‘Tugu to Tugu’ berjalan aman dan tertib dengan dukungan pengamanan, pelayanan kesehatan, serta koordinasi lintas wilayah guna memastikan keselamatan seluruh peserta. Kegiatan ini juga mencerminkan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung aktivitas olahraga berbasis masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain meningkatkan kesehatan, kegiatan tersebut juga memperkuat rasa kebersamaan serta pemanfaatan ruang publik secara positif.

Lari ‘Tugu to Tugu’ menjadi salah satu rangkaian kegiatan akhir tahun 2025 yang sarat dengan nilai kesehatan, kebersamaan, dan semangat optimisme dalam menyongsong tahun baru.

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat I, M Shadiq Pasadigoe, menyoroti serius masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak terjadinya musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra Barat.

Anggota Komisi XIII DPR RI itu menegaskan, persoalan distribusi dan pelayanan bahan bahar minyak (BBM) tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga mobilitas pascabencana. Ia mengaku menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat saat turun ke lapangan dalam agenda reses.

“Dalam reses ini, banyak masyarakat yang menyampaikan langsung kepada saya tentang antrean panjang BBM di SPBU. Ini bukan persoalan kecil. Di tengah kondisi pascabencana, masyarakat justru dihadapkan pada kesulitan tambahan,” tegas Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Kamis (1/12/2025).

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sumbar I tersebut, pengelolaan dan pengawasan SPBU tidak berada di bawah satu kementerian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama lintas kementerian. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan sektor energi, termasuk regulasi harga eceran BBM, standar teknis SPBU, serta perizinan usaha niaga BBM.

Di sisi lain, karena mayoritas SPBU di Indonesia dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero), maka Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan operasional distribusi BBM di lapangan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan berperan dalam pengawasan aspek niaga, termasuk keakuratan meteran BBM, legalitas usaha, serta stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Artinya, tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Ini harus menjadi kerja cepat dan terkoordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan,” tukas Anggota Komisi XIII DPR RI ini.

Mantan Bupati Tanah Datar dua periode ini pun mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dan cepat, mulai dari evaluasi distribusi BBM pascabencana, penambahan pasokan di daerah terdampak, hingga penguatan pengawasan di SPBU agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

“Negara harus hadir secara nyata dalam situasi darurat dan pemulihan. Masyarakat Sumatra Barat sedang bangkit dari musibah banjir dan longsor. Jangan sampai kesulitan BBM justru memperlambat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat,” tutupnya. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keterangan yang diterima tonggakhukum.com/, Selasa (30/12/2025).

Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa.

Menurutnya, tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia seringkali disampaikan secara sepihak tanpa melihat konteks global dan fakta pembanding dengan komoditas lain.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Firman mengakui, isu keberlanjutan tetap menjadi perhatian penting. Namun, ia berharap Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari sertifikasi ISPO, moratorium izin baru, hingga penguatan transparansi tata kelola perkebunan.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan. Menurut Firman, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru memiliki kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegas politisi yang juga anggota Baleg DPR ini. 

Gemerlap perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 membawa suasana meriah di berbagai daerah, ditandai ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Namun, di balik euforia tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah justru dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan pokok.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan jelang dan selama Nataru tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang rutin terjadi setiap tahun, tetapi kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar mencerminkan persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan di lapangan.

“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan dalam keterangannya dikutip tonggakhukum.com/, Senin (29/12/2025).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait mahalnya harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam banyak ditemui di pasar-pasar tradisional. Fenomena tersebut, kata dia, hampir selalu berulang setiap musim libur panjang dan tidak boleh dianggap sepele.

“Bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apa pun dampaknya sangat besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Johan menambahkan, DPR terus mendorong pemerintah memastikan stok pangan aman, operasi pasar berjalan efektif, serta Satuan Tugas Pangan aktif turun ke lapangan. Namun ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan atau rapat semata.

“Pengawasan harus benar-benar hadir di pasar dan sepanjang jalur distribusi agar potensi permainan harga bisa dicegah. Tanpa pengawasan langsung di lapangan, praktik spekulasi dan penimbunan akan terus berulang setiap musim libur panjang,” tegas Legislator Daerah Pemilihan NTB I tersebut.

Ia menyebut, aspirasi masyarakat mengenai mahalnya harga pangan telah menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat, mulai dari operasi pasar, penambahan pasokan, hingga penertiban jika ditemukan pelanggaran di sektor distribusi dan perdagangan.

Lebih jauh, Johan menilai lonjakan harga pangan selama Nataru 2025 kembali menegaskan ketimpangan antara meningkatnya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata dan konsumsi kelompok menengah atas tumbuh pesat, sementara masyarakat kecil harus semakin mengencangkan ikat pinggang.

“Libur panjang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan inflasi pangan,” katanya.

Menurut Johan, perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus diwujudkan secara nyata dan menyeluruh. Stabilitas harga perlu dijaga, daya beli masyarakat diperkuat, dan operasi pasar serta pasar murah harus benar-benar menyasar kelompok rentan, bukan sekadar formalitas. Bantuan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran.

Ia menegaskan, Nataru tidak boleh terus menjadi momentum rutin kenaikan harga pangan. Pemerintah dituntut tegas dalam pengawasan dan cepat dalam intervensi, sementara pelaku usaha harus menjunjung etika berusaha.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pangan tetap terjangkau, terutama pada momen sensitif yang seharusnya menjadi masa kebahagiaan bagi seluruh rakyat, seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal,” tutup Johan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah harga bahan pokok melonjak selama periode Nataru. Harga bawang merah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, sementara cabai rawit yang sempat turun ke Rp45 ribu per kilogram kembali naik hingga Rp80 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, serta daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dimaknai sebagai proses pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan sosial, ekonomi, dan martabat masyarakat terdampak.

“Pendekatan tenaga padat karya menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, Rabu (31/12/2025). 

Melalui skema ini, warga terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, memperoleh penghasilan, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah situasi sulit.

Pendekatan tersebut juga memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali wilayahnya.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra pemulihan pascabencana. 

Kampus dapat memberikan kontribusi nyata melalui asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga dukungan pemulihan psikososial.

“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” tambahnya.

Dalam konteks ini pula, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang juga Mitra Komisi X, memegang peran krusial untuk memastikan proses pemulihan berbasis riset, data, dan inovasi. BRIN dapat mendukung pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah terdampak.

Hetifah menegaskan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. “Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum membangun ketangguhan jangka panjang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tegas Legislator Fraksi Partai Golkar itu. 

Komisi X, lanjut Hetifah, mendorong agar kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong penguatan konsep ekonomi hijau dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra serta dikabulkannya gugatan iklim nelayan Indonesia di Pengadilan Kanton Zug, Swiss, baru-baru ini.

Menurutnya, dua peristiwa yang terjadi secara beriringan pada akhir 2025 tersebut menjadi refleksi penting atas implementasi arah pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi kemandirian bangsa.

Alex menjelaskan, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, pada 22 Desember 2025 mengabulkan seluruh permohonan gugatan yang diajukan empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan semen multinasional asal Swiss, Holcim. Gugatan tersebut terkait dampak perubahan iklim yang dirasakan para nelayan, termasuk tuntutan kompensasi, dukungan pendanaan untuk perlindungan banjir, serta kewajiban penurunan emisi karbon dioksida secara cepat.

Di sisi lain, Alex juga menyoroti bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Bencana tersebut tidak terlepas dari kerusakan lingkungan dan deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan serta aktivitas pertambangan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Sehubungan dengan hal itu, Alex menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat dari pemerintah dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan hilirisasi, industrialisasi, dan pembangunan sumber daya manusia, agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyinggung pernyataan Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025, terkait pengambilalihan 3,1 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada 9 Juli 2025.

Menurut Alex, kebijakan pengambilalihan lahan sawit ilegal tersebut perlu disertai dengan pemetaan yang lebih berpihak pada gagasan ekonomi hijau, termasuk pemetaan potensi ancaman ekologis akibat alih fungsi hutan yang telah terjadi.

Alex menilai langkah pemerintah mencabut tanaman sawit yang merambah kawasan konservasi, seperti di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, merupakan contoh penegakan kebijakan yang perlu diperluas penerapannya.

“Saya mendorong agar kebun sawit yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi alam diperlakukan secara serupa, guna mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, memiliki peran strategis dalam isu global terkait perubahan iklim. Ia juga menilai putusan Pengadilan Swiss tersebut dapat menjadi rujukan penting dalam memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan di tingkat nasional.

Menurutnya, preseden hukum internasional tersebut menunjukkan bahwa perusakan lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

“Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya. 

 Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada para siswa penerima manfaat dalam kegiatan reses yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 3.303 penerima PIP telah disalurkan melalui usulan Anggota DPR RI, dan jumlah tersebut akan ditingkatkan pada tahun mendatang sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

Dalam sambutannya di hadapan para wali murid dan tenaga pendidik, Adies Kadir menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya pengawalan anggaran pendidikan agar benar-benar tepat sasaran dan dapat mencegah angka putus sekolah.

“Program Indonesia Pintar ini adalah hak masyarakat prasejahtera yang harus kita kawal bersama. Negara hadir memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujar Adies Kadir dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Selain penyerahan bantuan secara simbolis, Adies Kadir juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait berbagai kendala administrasi pendidikan, mulai dari proses pencairan bantuan hingga keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di wilayah pinggiran Sidoarjo.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut antara lain penyederhanaan proses aktivasi rekening penerima PIP, pemerataan kuota bagi keluarga prasejahtera yang belum terdata dalam DTKS namun layak menerima bantuan, serta peninjauan fasilitas sekolah yang membutuhkan dukungan renovasi melalui program pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyampaikan pesan kepada para orang tua agar tetap memperhatikan pembentukan karakter anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

“Anak-anak harus melek teknologi, tetapi pendidikan karakter, etika, dan budi pekerti tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan harus seimbang antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya,” tegasnya.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan dinas terkait. Adies Kadir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar data keluarga pra sejahtera dan kebutuhan pendidikan dapat terus diperbarui secara akurat.

Warga menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap pengawalan terhadap program-program pendidikan seperti PIP dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meringankan beban ekonomi keluarga pra sejahtera, terutama di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana. Hal ini agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. Ia menekankan bahwa percepatan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun.

“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).

Andi menjelaskan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia, seperti Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk program bantuan sosial hingga puluhan juta rupiah.

Selain percepatan hunian tetap, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak. Hal ini termasuk kayu gelondongan yang terbawa oleh arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah.

“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya peran BMKG dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mengingat musim penghujan baru memasuki tahap awal dan potensi bencana susulan masih cukup tinggi.

“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya.

Anggota DPR RI M Shadiq Pasadigoe, mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut pergantian Tahun Baru 2026 dengan penuh empati, kesederhanaan, dan kepedulian sosial.

Shadiq mengajak masyarakat tidak melakukan konvoi, pesta pora, maupun perayaan yang berlebihan, mengingat masih banyak saudara-saudara di berbagai daerah yang tengah tertimpa musibah dan membutuhkan perhatian serta solidaritas bersama.

“Menyambut tahun baru hendaknya kita lakukan dengan empati. Kebahagiaan tidak boleh membuat kita abai terhadap duka saudara-saudara kita. Lebih baik kita lanjutkan rasa syukur dan bahagia itu dengan kepedulian serta kebersamaan,” ujar Shadiq dalam keterangannya yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam solidaritas, empati, dan kepedulian sosial terhadap sesama. Menurut Shadiq, nilai empati dan gotong royong merupakan jati diri masyarakat Minangkabau.

Hal ini tercermin dalam falsafah ‘Sakik samo mangadokan, sanang samo manarimo’, yang bermakna penderitaan dirasakan bersama dan kebahagiaan dinikmati bersama. Prinsip ‘Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah’ juga menegaskan bahwa adat dan kehidupan sosial harus berlandaskan nilai moral, agama, dan kemanusiaan.

Shadiq turut mengingatkan pesan Buya Hamka bahwa hakikat kebahagiaan dan kemajuan suatu masyarakat terletak pada kepekaan nurani dan kasih sayang terhadap sesama, nilai luhur yang juga diwariskan para tokoh Minangkabau pendiri bangsa dalam membangun Indonesia.

Mengakhiri imbauannya, Shadiq menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Barat yang selama ini dikenal saling menghormati, menghargai, serta menjaga persatuan dan ketertiban.

“Mari kita sambut Tahun Baru 2026 dengan doa, empati, dan kepedulian. Bukan dengan euforia berlebihan, tetapi dengan memperkuat solidaritas dan rasa kemanusiaan,” pungka Anggota DPR RI dari Dapil Sumbar I ini.

Pesan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dalam menjaga nilai kebangsaan, ketertiban umum, serta kepedulian terhadap sesama, khususnya di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian bersama.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, hilirisasi merupakan strategi kunci yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat struktur ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. 

Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak boleh dipahami semata sebagai proyek industri, melainkan sebagai agenda besar pembangunan yang menyentuh sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, hilirisasi memberikan ruang besar bagi peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Dengan pengolahan lanjutan di dalam negeri, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah yang selama ini membuat posisi tawar ekonomi nasional lemah.

“Hilirisasi adalah jawaban atas ketergantungan lama kita terhadap ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, nilai tambahnya meningkat, lapangan kerja tercipta, dan pendapatan negara ikut terdongkrak. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal kedaulatan ekonomi,” kata Firman Soebagyo dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya mendorong industri pengolahan hasil tani dan hasil hutan agar tidak berhenti pada komoditas primer.

Produk olahan buah, sayur, rempah-rempah, hasil perkebunan seperti sawit, karet, dan kopi, hingga industri pengolahan kayu dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan petani serta masyarakat sekitar.

“Hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan harus menjadi prioritas. Ketika hasil panen dan hasil hutan diolah menjadi produk bernilai tinggi, maka kesejahteraan petani dan masyarakat desa ikut terangkat. Inilah esensi pembangunan yang adil dan merata,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.

Sementara itu, pada sektor pertambangan, Firman menilai kebijakan hilirisasi mineral sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu diperkuat secara konsisten. Pengolahan mineral seperti nikel, tembaga, dan emas hingga menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk baterai dan komponen elektronik, dipandang sebagai langkah strategis untuk menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok global.

Menurutnya, hilirisasi pertambangan bukan hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dengan demikian, manfaat sumber daya alam tidak berhenti pada ekspor, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hilirisasi harus berdampak nyata pada serapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika dikelola dengan benar, daerah penghasil sumber daya alam tidak lagi tertinggal, tetapi justru menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia pun menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, regulasi yang berpihak pada industri nasional, hingga penguatan sumber daya manusia. Ia berharap pemerintah terus menjaga konsistensi kebijakan agar hilirisasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang berkelanjutan.