Tag: Indonesia

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola dan pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sebab, menurutnya, diprediksi akan terjadi peningkatan volume penumpang secara signifikan.

Hal itu disampaikan Saadiah saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk mengevaluasi berbagai persoalan pelayanan dan mendengar langsung laporan dari Kementerian Perhubungan serta Angkasa Pura.

“Kunjungan ini untuk mendengar, melihat, dan mengevaluasi berbagai persoalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Kami ingin memastikan upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan bandara berjalan baik, agar kenyamanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Saadiah kepada tonggakhukum.com/ usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Rabu (13/11/2025).

Saadiah pun menyambut positif langkah revitalisasi Terminal 1C yang dilakukan oleh Angkasa Pura, khususnya untuk maskapai Citilink. Terminal tersebut kini memiliki jalur penerbangan dan kapasitas yang meningkat dari 3 juta menjadi 9 juta penumpang per tahun. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

“Lonjakan penumpang harus diantisipasi dengan kesiapan SDM dan fasilitas terminal yang memadai. Ini penting agar pelayanan di masa Nataru tetap lancar dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Politisi Fraksi PKS ini.

Selain menyoroti kesiapan fasilitas, legislator asal Maluku itu juga menekankan pentingnya pelayanan yang ramah dan efisien di bandara. Ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan antrean panjang dan sikap petugas yang kurang responsif terhadap kebutuhan penumpang.

“Saya sendiri sering merasakan antrean panjang dan pelayanan yang kurang ramah. Hal-hal seperti ini harus segera dibenahi agar citra pelayanan publik di bandara semakin baik,” tegasnya.

Saadiah juga mengungkapkan adanya sejumlah persoalan lain di lapangan, termasuk tata kelola parkir, keterlibatan pelaku UMKM di area bandara, hingga kenaikan harga tiket pesawat yang kerap terjadi setiap musim liburan. Ia menilai, masalah tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh melalui koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat kunjungan tersebut, muncul pula usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penerbangan, yang akan fokus mengurai persoalan sistemik di sektor transportasi udara, termasuk penetapan harga tiket dan efektivitas kebijakan pajak penerbangan.

“Tadi ada masukan agar Komisi V juga mengundang Menteri Keuangan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga tiket, seperti beban pajak atau biaya operasional pesawat. Negara perlu hadir memberikan solusi agar harga tiket lebih terjangkau dan tidak selalu melonjak setiap Nataru,” pungkas Saadiah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meminta pengelola bandara dan pihak Angkasa Pura untuk tidak hanya fokus pada aspek kenyamanan dan keselamatan. Namun, juga memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh persoalan pelayanan dan konektivitas penerbangan, terutama menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Menurut Roberth, sejumlah perbaikan di Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat, seperti renovasi Terminal 1C yang kini lebih nyaman dan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dari 3 juta menjadi 9 juta penumpang per tahun. Namun, ia menegaskan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami melihat sudah ada perbaikan fasilitas, tapi pelayanan bukan hanya soal kenyamanan dan keselamatan. Semua aspek harus diperhatikan mulai dari akses masuk ke area bandara, kelancaran arus penumpang, hingga keterhubungan antar-maskapai,” ujar Roberth kepada tonggakhukum.com/ usai melakukan peninjauan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bandara, Rabu (13/11/2025).

Politisi Partai NasDem itu menyoroti masalah konektivitas antar-penerbangan yang masih kerap semrawut. Ia mencontohkan banyak penumpang mengalami kerugian akibat keterlambatan atau gagalnya penerbangan lanjutan karena maskapai berbeda, tanpa ada kejelasan tanggung jawab dari pihak terkait.

“Kita sering melihat penumpang dirugikan karena tiketnya hangus akibat tidak bisa tersambung dengan penerbangan berikutnya beda maskapai. Yang bertanggung jawab siapa? Pemerintah dan operator penerbangan harus tegas menegakkan aturan,” tegasnya.

Roberth juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pengelola angkutan udara yang lalai menjalankan kewajibannya. Ia menyebut, kejadian keterlambatan atau gagal koneksi penerbangan bukan hanya merugikan penumpang secara finansial, tetapi juga berdampak buruk terhadap citra pelayanan transportasi udara Indonesia, terutama bagi wisatawan mancanegara.

Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPR RI berencana mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pelayanan Angkutan Penerbangan, guna memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan pelayanan transportasi udara berjalan sesuai standar.

“Ke depan kami akan usulkan pembentukan Panja Pengawasan terhadap pelayanan angkutan penerbangan, agar ada pengawasan yang lebih ketat dan masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” pungkas Roberth.

Ia juga meminta Angkasa Pura untuk memaksimalkan pelayanan pada masa puncak libur Nataru, dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran arus penumpang. “Fokus dulu memberikan pelayanan terbaik saat Nataru. Setelah itu, baru kita evaluasi dan tingkatkan lagi pengawasan di tahun 2026 dengan melakukan satu Panja pengawasan terhadap angkutan penerbangan,” tandasnya.

Mengadu dengan haru dan amarah tertahan mewarnai ruang rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, siang itu. Satu per satu para korban investasi bodong PT Fikasa Group menceritakan nasib mereka—tabungan puluhan tahun lenyap, harapan masa depan memudar. Di hadapan wakil rakyat, mereka mencari satu hal yang selama ini hilang: keadilan.

Komisi XI DPR RI pun tak tinggal diam. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima dari masyarakat, termasuk kasus Fikasa Group yang telah menjerat banyak warga dengan janji manis keuntungan investasi.

“Kami sudah mendengarkan semua yang disampaikan. Isu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Komisi XI akan menindaklanjutinya dengan mengagendakan rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Misbakhun dengan nada tegas di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral Komisi XI sebagai representasi rakyat. Aspirasi dan keluhan yang disampaikan korban akan menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama mitra kerja Komisi XI, terutama OJK, untuk mencari solusi yang konkret.

“Kalau kasus ini sudah berlangsung belasan tahun tapi belum tuntas, tentu kita ingin tahu di mana masalahnya. Kami tidak bisa ikut campur dalam proses hukum, tapi kami bisa meminta penjelasan dari OJK terkait perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Misbakhun menekankan bahwa DPR tidak akan membiarkan rakyat terus menjadi korban permainan investasi ilegal yang menjerat tanpa pengawasan. Ia menegaskan, OJK memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengatur, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Yang bisa kami lakukan adalah memastikan OJK menunaikan tugasnya. Karena di undang-undang jelas disebutkan, OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen jasa keuangan. Nah, perlindungan itu harus sampai sejauh apa? Itu yang akan kami dorong,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Anam, kuasa hukum korban, menggambarkan betapa terorganisirnya modus investasi Fikasa Group. Ia menyebut para korban dijanjikan keuntungan tinggi, antara 10 hingga 15 persen per tahun, melalui tiga entitas: PT Wahana Bersama Nusantara (WBN), PT Tiara Global Propertindo (TGP), dan Koperasi Simpan Pinjam Alto (Kospina).

Perusahaan-perusahaan tersebut dijalankan oleh nama-nama yang kini kerap disebut korban dengan getir: Agung Salim, Bhakti Salim, Elly Salim, Dewi Salim, dan Christina Salim. Mereka disebut-sebut sebagai manajemen utama Fikasa Group yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari OJK, Bank Indonesia, maupun Bappebti.

“Para korban ini bukan orang yang serakah. Mereka hanya percaya pada janji keuntungan wajar dan ingin menyimpan uangnya di tempat yang aman. Tapi ternyata, perusahaan itu tidak memiliki izin dari otoritas mana pun,” ungkap Saiful dalam rapat dengar pendapat umum.

Pahitnya, setelah kasus terbongkar, perusahaan tersebut justru mengajukan kepailitan pada tahun 2020. Langkah ini, menurut Saiful, hanyalah cara licik untuk mengulur waktu dan menghindari kewajiban kepada investor. Homologasi yang dijanjikan tak pernah dijalankan, sementara para korban terus menanggung beban hidup yang kian berat.

Kini, setelah bertahun-tahun berjuang melalui jalur hukum dan pengaduan publik, secercah harapan muncul kembali lewat pintu DPR. Komisi XI berjanji akan menjadi jembatan antara suara korban dan lembaga pengawas keuangan negara.

Bagi sebagian korban, langkah DPR ini bukan sekadar tindak lanjut administratif — tetapi tanda bahwa mereka tidak dilupakan. Bahwa di tengah hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri, masih ada ruang bagi suara rakyat kecil untuk didengar dan diperjuangkan.

Sebagaimana dituturkan salah satu korban usai rapat, “Kami hanya ingin uang kami kembali. Tapi lebih dari itu, kami ingin keadilan ditegakkan, agar tidak ada lagi orang lain yang merasakan luka seperti kami.”

Komisi XI kini memegang amanah itu. Amanah untuk memastikan, agar kepercayaan rakyat terhadap lembaga keuangan—dan pada negara—tidak kembali hancur karena keserakahan segelintir orang.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memimpin Panitia Kerja (Panja) RUU Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI meninjau kualitas dan stok beras di Gudang Bulog Mandalika di Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/11/2025). Menurut perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya memperoleh masukan dan data faktual di lapangan melalui peninjauan langsung ke Gudang Bulog Mandalika di Kota Mataram.

“Kita melihat secara langsung kondisi kualitas dan ketersediaan stok beras serta mekanisme penyimpanan dan distribusinya,” ungkap Titiek usai meninjau Gudang Bulog Mandalika di Kota Mataram didampingi Wakil Direktur Utama Perum BULOG Mayjend TNI (Purn) Marga Taufik.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, ketersediaan dan kualitas pangan, khususnya beras sebagai komoditas strategis nasional, merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dan menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perum Bulog memegang peran vital dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah kepulauan seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sistem penyimpanan beras, tingkat kesiapan Bulog dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan, yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan dalam revisi RUU Pangan,” imbuh Legislator asal Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Titiek menjelaskan bahwa kedatangan Komisi IV DPR juga untuk mendapatkan data dan penjelasan teknis dari Perum Bulog mengenai Volume cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah NTB, kualitas dan umur simpan beras, rantai distribusi beras ke daerah-daerah konsumen, dan upaya stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV dipimpin oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto didampingi oleh Alex indra Lukman (Wakil Ketua), Panggah Susanto (Wakil Ketua), Ahmad Yohan (Wakil Ketua) dan Anggota Komisi IV DPR antara lain Paolus Hadi, Firman Soebagio, Dadang M Naser, Adrianus Asia Sidot, Ilham Pangestu, Dwita Ria Gunadi, Endang Setyawati, Sumail Abdullah, Rina Sa’adah, Herry Dermawan dan Bambang Purwanto.

Setelah lebih dari satu dekade berjalan tanpa payung hukum yang jelas, DPR mulai menyiapkan regulasi komprehensif untuk sektor transportasi daring. Upaya ini ditujukan untuk mengakhiri ketimpangan antara pengemudi dan aplikator serta memastikan mobilitas digital di Indonesia berjalan lebih berkeadilan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut keterlambatan pembentukan undang-undang transportasi online telah menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Hal ini disampaikan saat menghadiri dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026: Menata Mobilitas Digital, Membangun Arah Baru Transportasi Indonesia.

“Setelah 12 tahun lahirnya Gojek dan sejumlah aplikasi lain, kita terlambat hampir 10 tahun. Bisnis sebesar ini masih hanya diatur lewat keputusan menteri, padahal dampaknya luar biasa bagi ekonomi dan sosial,” ujar Huda, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ia menyoroti ketimpangan relasi kerja yang selama ini menempatkan pengemudi dalam posisi lemah. Status mereka belum diakui secara jelas dalam sistem ketenagakerjaan, sehingga banyak hak perlindungan sosial dan ekonomi tidak dapat mereka peroleh.

“Selama ini hubungan mereka masih dianggap kemitraan, bukan ketenagakerjaan. Padahal, dalam praktiknya, banyak hak yang seharusnya dilindungi negara tidak terpenuhi,” tegasnya.

Huda juga menyoroti besarnya beban transportasi publik terhadap pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan sejumlah kajian, biaya transportasi mencapai sekitar 34 persen dari total pengeluaran masyarakat, jauh di atas standar ideal internasional yang berada di bawah 12 persen.

“Kalau biaya transportasi bisa ditekan, selisihnya bisa dipakai masyarakat untuk kebutuhan gizi. Itu dampaknya langsung terasa,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menghadirkan sistem transportasi murah dan terintegrasi melalui berbagai moda. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diadopsi pemerintah daerah lain dengan dukungan anggaran APBD, termasuk penyediaan bus sekolah gratis, angkutan petani ke sawah, dan transportasi pasar bagi pedagang kecil.

Lebih jauh, Huda menyebut DPR sedang menyiapkan regulasi transisi sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online dibahas secara penuh. Langkah ini dimaksudkan untuk merespons cepat aspirasi para pengemudi daring terkait pembagian hasil antara 10–20 persen dari pendapatan bersih.

“Kalau menunggu undang-undang, prosesnya panjang. Karena itu kami sedang bahas regulasi transisi sebagai langkah cepat agar ada keadilan sementara,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam algoritma yang digunakan aplikator transportasi digital. Ketertutupan sistem algoritma selama ini dinilai menimbulkan ketidakadilan karena distribusi order tidak merata.

“Fakta di lapangan, ada driver yang terus dapat order, sementara yang lain menunggu berjam-jam tanpa penumpang. Ini harus diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Selain menyoroti sisi transportasi, Huda menilai regulasi baru ini akan menjadi bagian dari kerangka besar yang mengatur pekerja ekonomi digital. DPR disebut tengah menyiapkan draf awal untuk mengatur seluruh pelaku ekonomi berbasis aplikasi, termasuk UMKM digital dan sektor gig economy lainnya.

“Transportasi online ini hanya satu sub dari ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Kita butuh payung hukum yang komprehensif, bukan hanya tambal sulam,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Iwan Setiawan yang turut hadir dalam forum tersebut menilai masuknya RUU Transportasi Online ke Program Legislasi Nasional 2026 sebagai langkah politik yang penting dan patut diapresiasi. Ia menyebut, setelah hampir 15 tahun aspirasi pengemudi daring bergulir tanpa kepastian, kini terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk menjawab tuntutan itu secara konkret.

“Sudah terlalu lama mereka menanggung ketidakadilan, tidak ada kepastian hukum dan perlindungan sosial. Karena itu, masuknya RUU ini ke Prolegnas harus kita syukuri, dan ke depan harus benar-benar dikawal agar menghasilkan solusi yang adil bagi pengemudi maupun aplikator,” ujar Iwan.

Ia menilai, pembahasan RUU ini juga menjadi cerminan dari arah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada rakyat kecil, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kehadiran regulasi transportasi daring nantinya tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi juga peta jalan menuju masa depan mobilitas digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Wacana pembentukan Undang-Undang Transportasi Online muncul dari kebutuhan akan regulasi khusus yang mampu menjawab kompleksitas hubungan antara pengemudi, aplikator, dan konsumen. Selama ini, sektor tersebut masih bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai belum relevan dengan karakter industri digital.

Kini, RUU Transportasi Online resmi masuk dalam perubahan Prolegnas 2025–2026 sebagai langkah menuju sistem transportasi digital yang lebih berkeadilan dan teratur. 

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu, menegaskan bahwa DPR akan berdiri di sisi rakyat, khususnya ratusan karyawan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang menjadi korban dari kebijakan salah urus BUMN. Ia menilai pemerintah, melalui Kementerian BUMN, tidak bisa lepas tangan terhadap nasib para pekerja yang belum menerima hak-haknya.

“Negara tidak bisa membiarkan rakyatnya lapar hanya karena pejabatnya lambat mengambil keputusan. Kita yang di DPR justru harus bekerja lebih cepat,” tegas Adian saat memimpin pertemuan BAM DPR RI dengan perwakilan eks karyawan IGM di PT. Indofarma Tbk, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/11/25).

Menurut Adian, DPR akan menggunakan seluruh kewenangan politik untuk memastikan persoalan ini diselesaikan. BAM DPR RI akan memanggil Indofarma, kurator, hingga Kementerian BUMN untuk dimintai pertanggungjawaban atas tunggakan hak pekerja yang mencapai puluhan miliar rupiah.

“Yang bersalah bukan karyawan. Mereka bekerja dan memenuhi kewajibannya. Tapi pejabat yang salah pilih dan salah kelola justru menikmati jabatan dengan gaji besar. Itu tidak adil,” ujarnya Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Adian menambahkan, kasus Indofarma menjadi pengingat bahwa BUMN bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga cerminan moral negara terhadap rakyatnya. “DPR tidak akan diam saat rakyat dikorbankan. Kita akan terus menekan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa 10 paket calon induk ikan nila dan 10 paket calon induk ikan lele kepada pihak BBI Batu Kumbung, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/11/2025).

“Hari ini kami meninjau Balai Benih Ikan Batu Kumbung di Mataram NTB untuk melihat secara langsung bagaimana kondisinya dan apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan. Ke depan, kami berharap agar benih-benih bantuan ikan tersebut dapat dipelihara dan dirawat dengan baik sehingga menghasilkan panen ikan yang melimpah,” ujar Siti Hediati Soeharto, didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Haeru Rahayu, usai menyerahkan bantuan.

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini juga mendorong agar pihak BBI Batu Kumbung terus menjaga kebersihan dan merawat kolam pembenihan maupun pembesaran ikan agar menghasilkan panen ikan yang berkualitas tinggi.

“Hasil panen ikan di sini juga bisa mendukung salah satu program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai lauk-pauk bergizi. Dengan demikian, masyarakat peternak ikan turut merasakan dampak positif dari terserapnya hasil panen ikan untuk kebutuhan program MBG di NTB,” imbuh Legislator asal Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung merupakan pengembangan dari Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang berdiri pada tahun 1975 di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2001, lembaga ini mengalami peningkatan status menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah – Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (UPTD-BPBIAT), sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2001.

Lembaga ini memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar, khususnya dalam produksi benih dan calon induk ikan unggul.

“Balai Benih ini memiliki fungsi utama untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di bidang perbenihan dan pengembangan budidaya ikan air tawar, dengan fokus pada produksi benih dan calon induk ikan unggul,” tegas Titiek Soeharto.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga mendorong BBI Batu Kumbung agar terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis perbenihan dan budidaya ikan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas dengan Perguruan Tinggi, SMK Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengembangkan teknologi perbenihan dan budidaya ikan di NTB.

Komisi IV berharap pengembangan jaringan sistem informasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan dapat terus diperluas, tidak hanya di NTB, tetapi juga di seluruh Indonesia, sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan sektor perikanan nasional.

Mengadu dengan haru dan amarah tertahan mewarnai ruang rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, siang itu. Satu per satu para korban investasi bodong PT Fikasa Group menceritakan nasib mereka—tabungan puluhan tahun lenyap, harapan masa depan memudar. Di hadapan wakil rakyat, mereka mencari satu hal yang selama ini hilang: keadilan.

Komisi XI DPR RI pun tak tinggal diam. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima dari masyarakat, termasuk kasus Fikasa Group yang telah menjerat banyak warga dengan janji manis keuntungan investasi.

“Kami sudah mendengarkan semua yang disampaikan. Isu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Komisi XI akan menindaklanjutinya dengan mengagendakan rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Misbakhun dengan nada tegas di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral Komisi XI sebagai representasi rakyat. Aspirasi dan keluhan yang disampaikan korban akan menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama mitra kerja Komisi XI, terutama OJK, untuk mencari solusi yang konkret.

“Kalau kasus ini sudah berlangsung belasan tahun tapi belum tuntas, tentu kita ingin tahu di mana masalahnya. Kami tidak bisa ikut campur dalam proses hukum, tapi kami bisa meminta penjelasan dari OJK terkait perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Misbakhun menekankan bahwa DPR tidak akan membiarkan rakyat terus menjadi korban permainan investasi ilegal yang menjerat tanpa pengawasan. Ia menegaskan, OJK memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengatur, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.

“Yang bisa kami lakukan adalah memastikan OJK menunaikan tugasnya. Karena di undang-undang jelas disebutkan, OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen jasa keuangan. Nah, perlindungan itu harus sampai sejauh apa? Itu yang akan kami dorong,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Anam, kuasa hukum korban, menggambarkan betapa terorganisirnya modus investasi Fikasa Group. Ia menyebut para korban dijanjikan keuntungan tinggi, antara 10 hingga 15 persen per tahun, melalui tiga entitas: PT Wahana Bersama Nusantara (WBN), PT Tiara Global Propertindo (TGP), dan Koperasi Simpan Pinjam Alto (Kospina).

Perusahaan-perusahaan tersebut dijalankan oleh nama-nama yang kini kerap disebut korban dengan getir: Agung Salim, Bhakti Salim, Elly Salim, Dewi Salim, dan Christina Salim. Mereka disebut-sebut sebagai manajemen utama Fikasa Group yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin resmi dari OJK, Bank Indonesia, maupun Bappebti.

“Para korban ini bukan orang yang serakah. Mereka hanya percaya pada janji keuntungan wajar dan ingin menyimpan uangnya di tempat yang aman. Tapi ternyata, perusahaan itu tidak memiliki izin dari otoritas mana pun,” ungkap Saiful dalam rapat dengar pendapat umum.

Pahitnya, setelah kasus terbongkar, perusahaan tersebut justru mengajukan kepailitan pada tahun 2020. Langkah ini, menurut Saiful, hanyalah cara licik untuk mengulur waktu dan menghindari kewajiban kepada investor. Homologasi yang dijanjikan tak pernah dijalankan, sementara para korban terus menanggung beban hidup yang kian berat.

Kini, setelah bertahun-tahun berjuang melalui jalur hukum dan pengaduan publik, secercah harapan muncul kembali lewat pintu DPR. Komisi XI berjanji akan menjadi jembatan antara suara korban dan lembaga pengawas keuangan negara.

Bagi sebagian korban, langkah DPR ini bukan sekadar tindak lanjut administratif — tetapi tanda bahwa mereka tidak dilupakan. Bahwa di tengah hiruk pikuk politik dan ekonomi negeri, masih ada ruang bagi suara rakyat kecil untuk didengar dan diperjuangkan.

Sebagaimana dituturkan salah satu korban usai rapat, “Kami hanya ingin uang kami kembali. Tapi lebih dari itu, kami ingin keadilan ditegakkan, agar tidak ada lagi orang lain yang merasakan luka seperti kami.”

Komisi XI kini memegang amanah itu. Amanah untuk memastikan, agar kepercayaan rakyat terhadap lembaga keuangan—dan pada negara—tidak kembali hancur karena keserakahan segelintir orang.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR meninjau kualitas dan stok beras di Gudang Bulog Mandalika di Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/11/2025). Menurut perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya memperoleh masukan dan data faktual di lapangan melalui peninjauan langsung ke Gudang Bulog Mandalika di Kota Mataram.

“Kita melihat secara langsung kondisi kualitas dan ketersediaan stok beras serta mekanisme penyimpanan dan distribusinya,” ungkap Titiek usai meninjau Gudang Bulog Mandalika di Kota Mataram didampingi Wakil Direktur Utama Perum BULOG Mayjend TNI (Purn) Marga Taufik.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, ketersediaan dan kualitas pangan, khususnya beras sebagai komoditas strategis nasional, merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dan menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Perum Bulog memegang peran vital dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah kepulauan seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sistem penyimpanan beras, tingkat kesiapan Bulog dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan, yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan dalam revisi RUU Pangan,” imbuh Legislator asal Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini.

Titiek menjelaskan bahwa kedatangan Komisi IV DPR juga untuk mendapatkan data dan penjelasan teknis dari Perum Bulog mengenai Volume cadangan beras pemerintah (CBP) di wilayah NTB, kualitas dan umur simpan beras, rantai distribusi beras ke daerah-daerah konsumen, dan upaya stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto didampingi oleh Alex indra Lukman (Wakil Ketua), Panggah Susanto (Wakil Ketua), Ahmad Yohan (Wakil Ketua) dan Anggota Komisi IV DPR antara lain Paolus Hadi, Firman Soebagio, Dadang M Naser, Adrianus Asia Sidot, Ilham Pangestu, Dwita Ria Gunadi, Endang Setyawati, Sumail Abdullah, Rina Sa’adah, Herry Dermawan dan Bambang Purwanto.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen politik DPR dalam mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan saat kegiatan penanaman pohon di titik nol IKN, yang menjadi rangkaian dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di kawasan tersebut.

Menurut Aria, kegiatan penanaman pohon dan jalan sehat yang digelar sejak pagi bukan sekadar seremoni, tetapi simbol kecintaan dan tanggung jawab terhadap masa depan IKN. “Kecintaan kita kepada IKN harus kita tunjukkan lewat menanam pohon. Kita ingin di sini bukan ibu kota yang ada hutannya, tapi ada hutan yang di tengahnya ada kota,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Aria menilai, konsep tersebut menggambarkan semangat baru dalam membangun pusat pemerintahan yang berpihak pada lingkungan. IKN, kata dia, didesain dengan pendekatan yang sejalan dengan tantangan perubahan iklim global (global climate change). “Kalau di Jakarta sekarang berusaha supaya ada hutan di kota, maka di sini kita membangun kota di tengah hutan. Ini paradigma baru,” ucapnya.

Ia menambahkan, desain IKN juga mempertimbangkan penggunaan energi ramah lingkungan. Ke depan, seluruh kendaraan di kawasan tersebut ditargetkan berbasis listrik dan energi baru terbarukan. Dengan begitu, IKN akan menjadi ibu kota yang tidak hanya modern, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pengendalian emisi dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami ingin kehadiran Komisi II di IKN menjadi tanda kesepakatan politik untuk mengawal pembangunan empat tahun ke depan bersama mitra kerja kami di OIKN. Penanaman pohon ini adalah simbol dari komitmen itu,” tegas Aria Bima.