Tag: Indonesia

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menekankan pentingnya mitigasi bencana alam di daerah rawan, terutama di Kalimantan Timur. Syafruddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurut Syafruddin, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar telah menyebabkan penggundulan hutan dan pencemaran sungai. Hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan menghilangkan anak-anak sungai yang esensial untuk ekosistem lokal. 

“Kalimantan Timur adalah daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam, dan kita perlu tindakan yang serius dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ di sela – sela Raker Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Tak hanya mengkhawatirkan dampak lingkungan Syafruddin juga mengingatkan bahwa keberadaan 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi di Kalimantan Timur menambah resiko bencana. Dalam konteks ini, ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup memperketat pemberian dan perpanjangan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) kepada perusahaan-perusahaan pertambangan.

“Perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, harus dikenakan sanksi tegas. Kami akan mendorong penerapan sanksi administratif, penghentian aktivitas, dan pencabutan izin jika diperlukan,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Syafruddin juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan kunjungan lapangan saat reses mendatang guna menginventarisasi lubang-lubang tambang yang ada. Ia ingin memastikan siapa saja yang bertanggung jawab atas lubang-lubang tersebut dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka.

Dari data yang ada, telah tercatat 51 anak meninggal akibat kecelakaan di lubang tambang. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang ada dan perlunya upaya lebih banyak untuk menjaga keselamatan masyarakat. “Sangat memprihatinkan jika kita tidak bertindak lebih cepat,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Syafruddin bakal menelusuri lebih dalam mengenai dampak aktivitas tambang di Kalimantan Timur dan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. “Kami ingin masyarakat tahu perusahaan mana yang patuh dan mana yang melanggar,” katanya.

Syafruddin berharap tindakan yang lebih ketat dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membawa perubahan positif dan mengurangi risiko bencana alam di Kalimantan Timur. “Mitigasi bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak terkait, termasuk masyarakat itu sendiri,” tutupnya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar yang dinilai berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan yang digelar pada Kamis, (4/12/2025), di Komplek Parlemen Senayan, Titiek menunjukkan sebuah video viral yang merekam sejumlah truk besar mengangkut kayu hasil penebangan hutan berdiameter besar melewati jalan di wilayah Sumatera pasca banjir besar yang terjadi. Kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Titiek mengungkapkan perasaannya yang sedih dan marah atas temuan tersebut.

“Baik Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya saja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Salah pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Penjaga erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja?” ujar Titiek.

Berdasarkan informasi dalam video tersebut, diketahui kayu-kayu tersebut didapat dari hasil penebangan pohon dari Kawasan hutan di Sibolga, Sumatera Utara, yang juga terdampak cukup parah oleh bencana tersebut.

Menurut Titiek, video tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas pembalakan masih berlangsung meski warga di daerah terdampak sedang berjuang memulihkan kondisi. Ia juga menyoroti ironi yang terjadi ketika truk-truk pengangkut kayu tersebut justru melintas di jalan raya hanya selang dua hari setelah banjir.

“Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di Jalan Raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi Gerindra yang sekaligus putri dari mendiang Presiden Republik Indoneia Ke-2 itu meminta Menteri Kehutanan untuk menyelidiki perusahaan yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan menindak tegas pelaku perusakan hutan.

“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini! Kami tidak mau hanya sekadar moratorium tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong.” tegasnya.

Selain temuan mengenai aktivitas truk pengangkut kayu, Ia juga menyoroti temuan lainnya yang juga ramai muncul di sosial media yaitu ratusan potong kayu yang ditemukan hanyut hingga memenuhi pantai dan sungai pasca banjir. Ia menilai hal itu sebagai indikasi semakin tidak terkendalinya pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatera.

“Pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan, ini harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan begitu saja. Sudah cukup lah ini,” ungkapnya.

Untuk itu, sebagai Ketua Komisi IV DPR, Titiek menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama masyarakat dan mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum atas berbagai pihak dan oknum yang merugikan bangsa dan negara dengan merusak alam.

“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak.” Pungkasnya. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, meminta pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia. Ia menilai bencana yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perizinan hutan dan lingkungan hidup.

“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah longsor dan banjir yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Pemerintah harus segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan agar bencana seperti yang terjadi di Sumatera tidak terulang di daerah lain,” ujar Rina di Jakarta dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Rina menegaskan pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi harus mengambil langkah struktural. Ia mendesak agar seluruh izin alih fungsi hutan—terutama di hutan alam dan daerah aliran sungai (DAS) kritis—dihentikan sementara sampai proses investigasi selesai.

“Jika ingin hasil investigasi objektif dan maksimal, penghentian sementara izin alih fungsi hutan menjadi langkah krusial. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.30 WIB, bencana banjir dan longsor di Sumatera mengakibatkan 565 orang meninggal dunia, 494 hilang, dan lebih dari 500.000 warga mengungsi. Sumatera Utara menjadi wilayah terdampak terparah dengan 247 korban meninggal, 174 hilang, dan 613 luka-luka.

Rina menilai skala bencana tersebut menunjukkan bahwa kondisi hutan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyaknya alih fungsi hutan, tumpang tindih izin konsesi, serta lemahnya pengawasan lapangan disebut menjadi faktor risiko yang harus segera dibenahi.

“Apa yang terjadi di Sumatera adalah sinyal keras bahwa pemerintah harus bergerak cepat memulihkan kawasan hutan, memperketat pengawasan izin, dan menghentikan seluruh proses perizinan yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah membuka hasil audit secara transparan kepada publik, termasuk mengungkap perusahaan, pejabat, dan pihak terkait yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tegas, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana jika ditemukan pelanggaran.

“Transparansi mutlak. Jangan hanya menghentikan izin, tetapi juga tindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Jika pelanggaran dibiarkan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana berharap semua pihak perkuat sinergi dan koordinasi untuk memastikan kelancaran perjalanan selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia berharap dengan koordinasi lintas sektor semoga perjalanan selama Nataru aman dan lancar.

“Kemarin rencana memang ada Raker (dengan mitra), namun karena ada bencana kita tunda. Di hari Senin depan kita akan membahas Raker ini untuk persiapan Natal dan Tahun Baru di 2026,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (3/12/2025),

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan sejumlah mitra kerja lainnya mempersiapkan segala sesuatunya.

“Kepada pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik angkutan publiknya, prasarananya, baik itu jalan kereta api, kemudian nanti pelabuhan dan bandar udaranya untuk dipersiapkan,” lanjutnya.

Selain dari sisi mobilitas fisik, Danang tak lupa menyinggung andil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mendukung kelancaran Nataru. Menurutnya, rekomendasi BMKG dapat menjadi rujukan agar lebih berhati-hati dalam perjalanan.

“Juga diharapkan peran aktif BMKG, karena sekarang ini masuk dalam cuaca yang ekstrem, sehingga info-info cuaca terbaru agar lebih cepat. Sehingga bisa kita prediksi bagaimana perjalanan ke depannya dan bisa mitigasi-mitigasi ke depannya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Danang Wicaksana juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas menyiapkan berbagai upaya mitigasi dengan menyiapkan posko darurat.

“Kepada Basarnas (BNPP) kita selalu menyampaikan sebisa mungkin Basarnas tidak ada kerjaan, artinya semua aman, selamat. Namun diharapkan, selalu menyiapkan posko-posko darurat untuk kesiapsiagaan apabila adanya sesuatu hal yang memerlukan bantuan cepat,” terangnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), Wang Huning di DPR RI. Saat bertemu Ketua MPR China itu, Puan menyinggung bencana alam yang tengah melanda Indonesia dan kawasan Asia.

Puan menyambut langsung Wang Huning berserta delegasi yang tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 16.23 WIB, Rabu (3/12/2025) usai sebelumnya Wang Huning melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI. 

Setelah memperkenalkan anggota DPR yang turut menyambut, Puan lalu mendampingi Wang Huning menandatangani piagam kehadiran. 

Selanjutnya, Puan dan Wang Huning melaksanakan bilateral meeting. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 30 menit.

“Yang Mulia H.E. Wang Huning, selamat datang di DPR RI. Saya sangat gembira bisa bertemu kembali dengan Yang Mulia, sejak pertemuan kita di Beijing pada bulan Mei tahun lalu. Saya berterima kasih Yang Mulia dapat membalas kunjungan kami tersebut,” kata Puan di awal bilateral meeting.

“Kunjungan Yang Mulia adalah cermin komitmen Tiongkok untuk terus mengembangkan kerja sama strategis dengan Indonesia. Yakinlah Yang Mulia, bahwa kami di DPR RI juga memiliki komitmen yang sama,” sambungnya. 

Pada pertemuan itu, Puan menyinggung isu strategis nasional dan global yang memerlukan kerjasama antara negara, seperti bencana banjir dan longsor yang tengah melanda Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Serta penanganan konflik geopolitik yang belum usai di sejumlah kawasan Timur Tengah. 

“Yang Mulia, krisis iklim dan konflik geopolitik terus menjadi perhatian kita. Bagi Indonesia, krisis iklim sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banjir dan longsor saat ini melanda berbagai wilayah di Indonesia,” ucap Puan.

“Semua negara perlu lebih serius mengimplementasikan komitmen bersama, sesuai kapasitas masing-masing, agar dampak krisis iklim tidak makin meluas,” lanjut cucu Bung Karno itu. 

Puan juga mendorong penanganan konflik geopolitik yang terus terjadi di berbagai kawasan, seperti di Timur Tengah, Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, dan konflik geopolitik lainnya. 

“Kami yakin solusi damai yang permanen hanya dapat terwujud melalui kerja sama internasional,” tegas Puan.

Puan melihat, Tiongkok berperan penting sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Ia memastikan Indonesia siap untuk meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok dalam upaya perdamaian internasional dan memelihara stabilitas keamanan global. 

“Termasuk untuk menghentikan Genosida di Palestina, dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara,” ujar Puan.

Puan pun menyinggung hubungan bilateral Indonesia-China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Bagi Indonesia, Tiongkok adalah mitra yang sangat strategis, bukan hanya di kawasan Asia, tetapi juga secara global.

“Berbagai pertemuan telah dilaksanakan, termasuk pertemuan antara pimpinan tertinggi kedua negara. Presiden Prabowo bahkan secara khusus berkunjung ke Beijing untuk memperingati 80 tahun kemenangan rakyat Tiongkok bulan September lalu,” jelas Puan. 

Dengan berbagai kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara, termasuk berbagai perjanjian saat kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia pada bulan Mei 2025, Puan menilai kedua negara perlu terus memanfaatkan momentum dengan meningkatkan upaya agar kerja sama RI-China bisa berhasil.

Untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara, Puan menyampaikan, DPR baru saja membentuk kembali Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok untuk periode 2024–2029. GKSB Indonesia-Tiongkok adalah wahana dialog parlemen lintas sektor untuk menjembatani komunikasi DPR RI dengan mitranya di Tiongkok.

Menurut Puan, hubungan erat kedua negara juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral. Indonesia-China disebut memiliki visi yang sama terkait penguatan multilateralisme yang efektif, untuk mengatasi berbagai masalah global seperti krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi.

“Secara khusus, kami mengapresiasi Tiongkok yang diwakili oleh National People’s Congress, yang selalu aktif menjadi Observer pada ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA),” ungkap Puan.

Selain itu, Puan menuturkan, Parlemen Indonesia dan Tiongkok juga aktif dalam forum BRICS, termasuk pada BRICS Parliamentary Forum ke-11 di Brasilia, bulan Juni yang lalu.

“Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, forum-forum internasional seperti ASEAN dan BRICS memiliki peran penting memperkuat sistem internasional yang berbasis pada keadilan serta kesetaraan,” papar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini. 

Dalam kerjasama di bidang ekonomi, Puan mengapresiasi kemitraan ekonomi Indonesia dan Tiongkok yang terus berkembang pesat. Ia menyebut, Tiongkok konsisten menjadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.

Hal ini terlihat dengan data pada tahun 2024, total perdagangan Indonesia-Tiongkok mencapai USD 147,8 miliar. Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Sementara realisasi investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2024 juga mencapai USD 8,2 Miliar yang menjadikan Tiongkok investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia.

Lebih lanjut, Puan menyinggung RI-China yang juga telah menyepakati sejumlah kerja sama untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Seperti nota kesepahaman untuk transaksi dalam mata uang lokal, hingga pengembangan ekonomi dan industri sebagai instrumen tambahan yang sangat penting bagi peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Saya berharap Indonesia dan Tiongkok dapat terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang konstruktif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara. Sekaligus turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negara-negara berkembang atau Global South,” tutur Puan.

Puan menambahkan, kerja sama di sektor infrastruktur, energi hijau, industri manufaktur, dan ekonomi digital, merupakan area yang sangat prospektif bagi kedua negara. 

“Kami percaya, dengan kolaborasi dan alih teknologi, kita dapat menciptakan nilai tambah tinggi di sektor-sektor strategis tersebut,” sebut mantan Menko PMK itu.

Puan menekankan, DPR dan Parlemen Tiongkok perlu melanjutkan pertukaran pengetahuan dan best practices merumuskan kebijakan yang mendukung kerja sama di sektor-sektor tersebut. Ia menyatakan, DPR RI akan terus memastikan efektivitas implementasi berbagai kesepakatan bilateral antara kedua negara.

“Yang Mulia, saya memandang bahwa kerja sama antar-masyarakat adalah fondasi dari suksesnya kemitraan Indonesia dan Tiongkok. Saya ingin lebih banyak lagi beasiswa, pertukaran pelajar, mahasiswa, dan peneliti antara kedua negara,” ujar Puan.

“Tidak kalah pentingnya, kita perlu mendorong pembelajaran bahasa dan kebudayaan masing-masing. Pusat-pusat studi budaya dan language center akan memperkaya upaya people-to-people contact yang telah ada,” lanjutnya. 

Pada sektor pariwisata, Puan menilai, potensi kedua negara sangat besar dan saling melengkapi. Melalui peningkatan arus wisatawan kedua negara, ia meyakini hal ini akan semakin mengenalkan masing-masing budaya serta persahabatan Indonesia–Tiongkok akan semakin akrab dan hangat.

Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan terimakasih atas kesediaan Wang Huning berkunjung ke Indonesia. Khususnya ke DPR, MPR, dan DPD RI. 

“Yang Mulia, saya sangat berterima kasih atas diskusi yang produktif ini. Saya harap persahabatan Indonesia dan Tiongkok akan selalu terjaga dan semakin erat di masa depan,” tutup Puan. 

 Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Pasia Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

Cindy Monica dan Wamendagri Bima Arya menyusuri titik-titik kerusakan, mulai dari rumah warga yang hanyut, akses jalan yang terputus, hingga wilayah yang masih tertutup material longsor. Pun, mereka turut berdialog dengan warga dan relawan yang berada di posko pengungsian.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II itu menyampaikan permintaan khusus kepada Bima Arya agar mempermudah proses pengurusan dokumen warga setempat. Mulai dari, dokumen kependudukan bagi masyarakat yang hilang akibat banjir dan longsor, seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya.

“Banyak warga kehilangan seluruh dokumennya. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat. Saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar memberikan layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini melalui rilis yang disampaikan oleh tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Usai kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan. Pun, mereka berharap pemulihan dapat berjalan lebih cepat dengan adanya dukungan langsung dari pemerintah pusat dan perwakilan rakyat.

Anggota DPR RI Muslim Ayub, mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional atas banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini secara tegas disampaikannya di sela-sela mengantarkan bantuan bagi korban banjir di Desa Pasie Masjid, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu (29/11/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya dirinya juga sudah pernah mengusulkan agar pemerintah pusat segera meningkatkan status bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.

“Kalau dari Partai NasDem kita sudah menyampaikannya. Bahkan kita juga sudah bertemu dengan Jarwansyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kita sudah sampaikan laporan kepada dia dan mendorong agar segera ditetapkan status bencana nasional,” ungkap Muslim melalui rilis yang disampaikan kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Dirinya menerangkan, ia melalui Partai NasDem akan terus menyampaikan kondisi terkini atas banjir yang terjadi di Aceh, sehingga menjadi pertimbangan dan evaluasi untuk menetapkan status bencana nasional. Mengingat banyaknya infrastruktur yang rusak, serta akses yang terputus, sembari menunggu penetapan status bencana nasional, dirinya berkomitmen membantu korban banjir bandang dan longsor yang terjadi saat ini.

“Untuk Aceh, melalui (partai) NasDem menyalurkan lewat anggota DPR RI wilayah pantai timur dan diserahkan oleh Irsan Sosiawan Gadeng. Sedangkan untuk pantai barat saya yang menyerahkan,” jelas Muslim.

Anggota Komisi XIII DPR RI itu menambahkan, bantuan tersebut merupakan bantuan masa panik bagi korban banjir. Selanjutnya, pihaknya akan terus memantau dan menyalurkan bantuan kepada korban ke depannya, sesuai kebutuhan di lapangan.

“Untuk hari ini, (Sabtu, 29/11/2025) kita mengantarkan bantuan masa panik berupa beras, mie instan, ikan kaleng, serta air mineral kemasan. Ini bersifat bantuan masa panik. Untuk nanti kita tetap berkomitmen membantu sesuai kondisi di lapangan,” pungkas Politisi Daerah Pemilihan Aceh I itu. 

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Ia menyatakan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif.

Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali, meskipun laporan menunjukkan bahwa deforestasi telah menurun.

“Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor,” kata Firman dalam rilis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, negara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penebangan liar dan pembalakan hutan. Selain itu, negara perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa harus merusaknya.

“Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup,” ujar legislator dapil Jateng III ini.

Oleh karena itu, Firman berharap, Presiden Prabowo akan tegas dan konsisten dalam memberantas penebangan liar dan pembalakan hutan, demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Dengan demikian, diharapkan bahwa hutan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga,” tegas Firman yang juga Anggota Baleg DPR ini.

Menjawab permohonan uji materi UU Kelautan di Mahkamah Konstitusi, DPR RI menegaskan bahwa seluruh norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 masih konstitusional. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi III, Martin D. Tumbelaka, dalam keterangan DPR yang dibacakan secara virtual di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dalam keterangannya di Sidang MK, Martin menegaskan bahwa UU Kelautan yang mengatur keberadaan dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya, dalil yang diajukan pemohon lebih menyangkut implementasi di lapangan, bukan inkonstitusionalitas norma yang diatur dalam undang-undang.

“DPR memandang dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Persoalan yang dikemukakan lebih bersifat operasional, bukan pertentangan norma dengan UUD 1945,” ujar Martin saat membacakan keterangan DPR.

Martin menjelaskan, keberadaan Bakamla sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) merupakan hasil evaluasi panjang pemerintah terhadap lemahnya koordinasi keamanan laut sebelum lahirnya UU Kelautan. Sebelum ada Bakamla, pemerintah mengandalkan Bakorkamla yang dinilai tidak efektif karena pola koordinasinya bersifat sektoral.

UU Kelautan kemudian menetapkan Bakamla sebagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan dan patroli keamanan laut, serta bertindak sebagai lembaga koordinasi tunggal. Hal ini, kata Martin, merupakan pilihan politik hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.

“Pembentukan Bakamla bertujuan memperkuat tata kelola keamanan laut. Fungsi koordinatifnya tidak menghilangkan kewenangan lembaga lain seperti TNI AL atau Polri, melainkan mempertegas hubungan kerja antar instansi,” terangnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa kewenangan sektor tetap dijalankan oleh instansi masing-masing, dan Bakamla justru menjadi penghubung koordinatif agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan negara.

Dalam keterangan lanjutannya, Martin menegaskan bahwa permintaan pemohon untuk membatalkan sejumlah pasal dalam UU Kelautan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keamanan laut. Tanpa norma yang tegas tentang koordinasi, tumpang tindih yang selama ini dikhawatirkan justru bisa semakin besar.

“Jika norma koordinasi dihapus, tidak ada lagi payung hukum yang mengikat instansi keamanan laut untuk bekerja secara sinergis. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan perairan Indonesia,” ujar Politisi dapil Sulawesi Utara.

DPR melalui Martin memohon kepada Majelis Hakim MK untuk menyatakan seluruh pasal yang diuji tetap konstitusional dan mengikat. Ia menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum kuat untuk membatalkan norma yang selama ini menjadi fondasi bagi penguatan keamanan laut Indonesia.

Meski mempertahankan konstitusionalitas UU Kelautan, Martin menegaskan bahwa DPR tetap terbuka terhadap perbaikan implementasi apabila ditemukan kekurangan. Menurutnya, aspek teknis pelaksanaan dapat ditingkatkan melalui koordinasi antarinstansi dan regulasi turunan.

“Jika Mahkamah memiliki rekomendasi terhadap implementasi undang-undang ini, DPR siap menindaklanjuti. Namun perbaikannya berada pada ranah pelaksanaan, bukan pembatalan norma,” katanya.

Dengan penyampaian keterangan ini, DPR berharap MK mempertimbangkan seluruh argumentasi secara komprehensif dan mempertahankan keberlakuan UU Kelautan sebagai instrumen hukum penting bagi keamanan laut nasional.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan bahwa fasilitas yang digunakan Bulog Makasar sudah sesuai standar. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Gudang Sewa Perum Bulog yang dikelola oleh PT BGR Logistik Indonesia di Kompleks Pergudangan Parangloe, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/11/2025). 

Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, Panggah Susanto, Abdul Kharis Almasyhari dan Ahmad Yohan; serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi stok pangan, khususnya jagung, yang disimpan di fasilitas tersebut. Dalam agenda kunjungan, Komisi IV juga menggelar diskusi bersama para mitra dan perwakilan petani maupun peternak.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan pangan secara simbolis kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan di daerah.

Perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto itu menyampaikan apresiasinya atas kondisi gudang serta kualitas komoditas yang tersimpan. Menurutnya, fasilitas pergudangan yang digunakan Bulog telah memenuhi standar dan berjalan dengan baik.

“Tidak ada temuan. Semuanya bagus di sini,” tegasnya kepada tonggakhukum.com/ usai pertemuan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan jagung di Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi nasional. “Kalau untuk beras sudah cukup. Nah, untuk jagung, Bulog harus sewa dan kita sudah lihat tempatnya memadai,” jelas Titiek.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pengawasan Komisi IV DPR RI untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan optimal, serta memastikan Bulog memiliki dukungan fasilitas yang memadai dalam menjaga stabilitas pangan nasional.