Tag: DPR RI

 Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa lonjakan angka pengangguran di kalangan lulusan SMA, SMK, hingga sarjana merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara sistematis dan kolaboratif. Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (17/7/2025), Netty menyoroti pentingnya reskilling dan upskilling sebagai strategi utama menyiapkan generasi muda menghadapi pasar kerja masa depan.

“Pemerintah harus segera memperbesar alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Anak-anak muda perlu disiapkan untuk mengisi ceruk-ceruk baru dunia kerja, termasuk di bidang konten kreatif dan green jobs,” ujar Netty.

Ia mencontohkan bahwa tren industri masa kini menuntut keahlian yang jauh berbeda dari masa lalu, seperti keterampilan digital, pemasaran daring, pemanfaatan teknologi, hingga pekerjaan ramah lingkungan. Untuk itu, menurutnya, perlu ada inovasi dalam kurikulum pelatihan, termasuk pelatihan menjadi konten kreator, pengelola media sosial, petani milenial, serta pekerja di sektor energi terbarukan.

Namun, Netty menegaskan bahwa beban penyelesaian masalah pengangguran tidak bisa hanya ditumpukan pada Kementerian Ketenagakerjaan semata. Ia mendorong pendekatan lintas kementerian sebagaimana dilakukan dalam penanganan stunting melalui Perpres 75 Tahun 2021, yang melibatkan 17 kementerian/lembaga sekaligus.

“Kalau untuk stunting bisa lintas kementerian, kenapa penciptaan lapangan kerja tidak? Ini saatnya kementerian seperti Perindustrian, Pertanian, Perdagangan, hingga Kominfo turut menyusun strategi bersama dalam menyiapkan generasi kerja,” jelasnya.

Netty menambahkan bahwa arah pembangunan ketenagakerjaan juga harus mencerminkan kebutuhan future skill, yakni keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan masa depan yang lebih berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.

“Reskilling dan upskilling bukan hanya tentang pelatihan ulang, tapi tentang memberi harapan baru. Kita perlu menyampaikan pesan tegas kepada dunia usaha dan industri: generasi muda Indonesia siap, asal diberi peluang dan dibekali dengan keterampilan yang relevan,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa berbagai persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya yang belakangan mencuat di Jepang, pada dasarnya bermula dari persoalan di dalam negeri.

“Sebanyak 70 persen masalah PMI sebenarnya dimulai dari hulu, dari tanah air kita sendiri. Minim pemahaman budaya, kurang pembekalan, hingga belum meratanya sertifikasi kompetensi menjadi faktor utama,” ujar Netty kepada tonggakhukum.com/, Kamis (17/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul merebaknya pemberitaan di berbagai media daring dan platform sosial mengenai sejumlah pekerja migran Indonesia di Jepang yang dilaporkan melanggar aturan dan etika kerja, bahkan hingga meresahkan masyarakat setempat. Beberapa dari mereka dilaporkan melakukan pelanggaran ringan hingga berat, yang memicu kekhawatiran pemerintah Jepang dan wacana pembatasan atau blacklist terhadap TKI asal Indonesia.

Menurut Politisi Partai PKS tersebut, peristiwa ini menunjukkan urgensi pembenahan sistem pelatihan dan penempatan PMI secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan seluruh calon pekerja memiliki kompetensi kerja yang diakui secara internasional, serta memahami norma budaya dan hukum negara tujuan.

“Pelatihan pra-penempatan tidak bisa sekadar formalitas. Harus menyentuh aspek teknis, budaya, dan hukum. Semua calon PMI wajib dibekali dengan informasi menyeluruh tentang hak, kewajiban, serta etika kerja,” tegasnya.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya penguatan peran atase ketenagakerjaan di negara-negara tujuan. Ia menyebut bahwa jumlah atase saat ini masih sangat minim dan belum mampu menjangkau semua kebutuhan pembinaan maupun perlindungan hukum bagi pekerja migran.

“Bayangkan, PMI bekerja di negara yang bahasanya asing, budayanya berbeda, aturannya ketat, tapi minim dukungan negara. Kita harus dorong Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI untuk memperjuangkan penambahan atase ketenagakerjaan yang diberi wewenang penuh dan dukungan anggaran,” katanya.

Di tengah upaya pemerintah mendorong ekspor tenaga kerja profesional, Netty mengingatkan bahwa menjaga nama baik pekerja Indonesia di luar negeri adalah bagian dari diplomasi bangsa. Ia berharap kasus di Jepang bisa menjadi peringatan agar sistem migrasi kerja Indonesia dibenahi secara serius, terkoordinasi, dan berbasis kualitas.

 Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup. Maka dari itu, ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan merespons temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan penelitian di 10 provinsi bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan unsur pengawasan lainnya.

“Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan,” tegas Alex Indra dalam pernyataan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Diketahui, Kementan telah menguji 268 merek beras pada 13 laboratorium. Hasilnya, 212 merek bermasalah berdasarkan sejumlah kategori. Yakni, 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan 21 persen memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan.

Dalam keterangan Mentan Amran Sulaiman, kecurangan itu berakibat tidak sekadar merugikan konsumen secara kualitas beras yang dikonsumsi, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi.

Maka dari itu, Menurut Alex, perlu tindakan tegas aparat penegak hukum ini. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai melukai rasa keadilan masyarakat karena hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Maksudnya, penegakan hukum jangan sampai hanya dilakukan pada pelaku di hilir (pedagang-red), tapi tidak mampu menjangkau hulu (pengusahanya-red),” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Alex meminta seluruh instansi yang berwenang segera menindaklanjuti temuan Kementan ini dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras. “Klasifikasi kesalahan ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik,” tegas Alex.

Tak hanya itu, Alex juga meminta Bapanas yang sesuai peraturan perundang – undangan bertanggung jawab perihal keamanan pangan untuk menggali akar masalah munculnya praktik pengoplosan beras ini. Hal itu guna mencegah kejadian ini berulang,

“Dengan peta masalah yang jelas, tentu langkah-langkah antisipasi bisa dirumuskan. Komisi IV, tentunya sangat siap mendukung langkah antisipatif itu,” terang anggota DPR RI Dapil Sumbar I ini.

“Sehingga, masyarakat tak dirugikan dalam mengonsumsi beras. Pengusaha juga bisa tenang dalam menggerakkan bisnisnya,” tutup Alex. 

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Koperasi Pegawai DPR RI bekerja sama dengan PT Sucofindo dan didukung oleh Bank BNI menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Workshop Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025”, Kamis (17/7/2025), di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang membuka kegiatan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi seluruh unit usaha kantin di lingkungan DPR RI. Menurutnya, saat ini jumlah kantin yang beroperasi di DPR telah mencapai ratusan, sehingga perlu dikelola secara lebih baik, terutama dari segi kualitas, higienitas, dan rasa makanan.

“Kooperasi memfasilitasi ini bersama Sucofindo dan BNI untuk memastikan produk di sini semua menggunakan hashtag halal,” ujar Indra.

Ia menegaskan bahwa ke depan seluruh kantin di lingkungan DPR RI diwajibkan menggunakan verifikasi produk halal. Hal ini, menurutnya, penting agar seluruh pihak yang mengonsumsi makanan di area DPR merasa yakin terhadap kualitas dan kehalalan makanan yang disajikan.

Dalam kesempatan itu, Indra juga mendorong para pelaku usaha di lingkungan DPR RI untuk mengikuti sosialisasi dan workshop secara sungguh-sungguh. Ia berharap peserta dapat menyerap pengetahuan dan pemahaman praktis terkait proses sertifikasi halal.

“Jadi semua nanti wajib mengikuti secara baik dan prosedur-prosedur di lapangan juga harus diikuti, termasuk soal kualitas makanannya,” tandasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan standar pelayanan dan kualitas makanan di lingkungan DPR RI, sekaligus mendukung komitmen kelembagaan terhadap penyediaan produk makanan yang higienis dan halal bagi seluruh civitas parlemen. 

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyoroti ironi di balik predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Pendidikan, di tengah mencuatnya kasus korupsi pengadaan Chromebook. Menurutnya, capaian WTP tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan besar yang mencoreng dunia pendidikan.

Diketahui, Kementerian Pendidikan di era Menteri Nadiem bernama Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Namun, saat ini kementerian tersebut menjadi dipecah menjadi tiga kementerian yaitu, Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Saya turut prihatin, berita-berita hari ini terjadi yang kurang mengenakkan bagi mitra kita. (Raih) WTP tapi ada kasus yang cukup besar. Memalukan dunia pendidikan. Itu soal (kasus korupsi) Chromebook,” ujar Ferdiansyah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ia menekankan bahwa pencapaian opini WTP harus diiringi dengan perbaikan menyeluruh, baik dalam tata kelola administrasi, laporan keuangan, maupun pelaksanaan kebijakan. Catatan penting ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar ke depan tidak terjadi lagi kasus serupa.

“Oleh karena itu, tentunya di sini menjadi catatan pada raker pada hari ini, WTP tapi dengan berbagai catatan yang memang harus kita cermati ke depan,” lanjutnya.

Selain itu, Ferdiansyah juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 86 persen. Ia menduga hal ini terjadi akibat ketakutan dalam mengambil keputusan atau lemahnya perencanaan anggaran dari pihak kementerian.

“Apakah belanja modal 86 persen karena ketakutan? Apakah memang tidak pandainya perencanaan dalam hal mengimplementasikan? Jadi pertanyaan kita sebenarnya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran sangat disayangkan, apalagi di saat yang sama kementerian kerap meminta tambahan dana. Hal tersebut, menurutnya, justru memperkuat indikasi lemahnya implementasi program di lapangan.

“Ketika kami yang punya hak budget ini terhadap mitra, minta anggaran tambah-tambah, tapi tidak terserap dengan baik dan implementasinya mengecewakan, seperti terjadinya kasus Chromebook yang memalukan itu,” tandas Ferdiansyah. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa progress pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj yang ada di Provinsi Banten dari anggaran Rp133 miliar untuk pembangunan gedung dengan delapan lantai sudah berjalan 17 persen. Menurutnya, hal tersebut perlu diakselerasi agar pembangunan selesai tepat waktu. 

“Kami memastikan serapan anggaran dari APBN yang berkaitan dengan pembangunan gedung asrama haji ini terserap dengan baik, jadi jangan sampai tidak terserap dan juga kami mengakselerasi Kanwil, PPK serta Kontraktor agar selesai tepat waktu,” katanya saat diwawancarai tonggakhukum.com/ usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025). 

Berdasarkan penjelasan dari kontraktor, ia melanjutkan, sejauh ini masih optimis pembangunan tersebut selesai pada akhir Agustus 2025 dan direncanakan pada bulan Desember sudah terselesaikan semua pembangunan di kawasan Asrama Haji Grand El Hajj tersebut. 

“Rencana bulan Desember 2025 sudah selesai semuanya, mudah-mudahan dibawah bulan Desember yaa November saya kira sudah bisa mencapai paling tidak 95 persen ya, sehingga musim haji tahun depan bisa digunakqn oleh calon jemaah haji agar masyarakat Banten tidak perlu ke Pondok Gede,” jelasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Banten Amrullah mengatakan Progress pembangunan kawasan hingga saat ini sudah mencapai 70 persen, meliputi gerbang utama, pembuatan jalan akses masuk, Gedung 2, Aula, gedung kantor, dapur dan laundry. 

“Kami sedang membangun 100 kamar yang ada di Gedung 2 target tahun ini selesai.  Kami berharap Grand El Hajj ini menjadi embarkasi dan debarkasi di tahun 2026 M/ 1447 H dengan konsep hotel bintang tiga,” kata Amrullah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja). Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar.

“Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Sebelum rapat ditutup, Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan interupsi terkait pentingnya keterkaitan antara laporan pertanggungjawaban APBN dengan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

“APBN 2024 ini adalah APBN terakhir dari periode RPJMN 2020–2024. Total APBN selama lima tahun itu lebih dari Rp14.000 triliun. Maka, pertanggungjawaban terhadap tujuh program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 juga perlu dilaporkan,” ujar Dolfie.

Dolfie yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut menekankan bahwa pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN bukan hanya berupa penyajian angka, melainkan juga harus disertai dengan laporan capaian terhadap indikator dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN.

“Kalau APBN disebut bukan sekadar janji, tapi juga pertanggungjawaban, maka kami minta disampaikan capaian dari tujuh program prioritas itu sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi pembangunan nasional lima tahun terakhir,” tandas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menanggapi interupsi Dolfie, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembahasan yang dilakukan dalam rapat kerja kali ini difokuskan pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

“RUU yang kita bahas ini adalah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Sedangkan RPJMN adalah dokumen yang memiliki dasar hukum tersendiri. Jika DPR RI menghendaki adanya mekanisme legislasi khusus untuk pertanggungjawaban RPJMN, tentu bisa dilakukan,” terang Menkeu.

“Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan Kementerian Keuangan akan tetap menyampaikan laporan capaian dan indikator kinerja dalam konteks pelaksanaan APBN 2024, serta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait keterkaitan dengan RPJMN.

“Kami akan terus menyampaikan sasaran dan capaian dari pelaksanaan APBN 2024 dalam pembahasan di Panja nanti. Saya juga akan komunikasikan lebih lanjut dengan Bappenas terkait evaluasi RPJMN 2020–2024,” pungkas Menkeu.

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, (H.E) Abdul Monem Annan, untuk membahas potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pertemuan ini menandai langkah penting untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia-Suriah.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, pertemuan ini bertujuan membuka kembali jalur diplomasi. Utut menekankan bahwa Suriah, yang kini memiliki pemerintahan baru, diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia.

“Semoga semangat kebersamaan antara Suriah yang berpenduduk 25 juta dan Indonesia yang berpenduduk 285 juta semakin memperkuat hubungan kedua negara, terutama di sektor perdagangan,” ujar Utut.

Ia juga mengenang sejarah penting kedua negara, di mana Suriah adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 dan membuka kedutaan besar pertamanya di Indonesia pada tahun 1952.

Di sisi lain, Duta Besar Abdul Monem Annan menyambut baik pertemuan ini. Ia menyebut pertemuan tersebut sangat penting dan menghasilkan banyak masukan konstruktif dari anggota parlemen.

“Hari ini kami memulai babak baru dalam hubungan kedua negara, di mana kami harus mempromosikan hubungan dengan potensi nyata di berbagai sektor seperti bisnis, perdagangan, dan lainnya,” kata Dubes Abdul.

Ia menjelaskan bahwa Suriah kini memiliki pemerintahan baru yang secara ekonomi lebih terbuka untuk perdagangan, bisnis, investasi, dan impor, termasuk dengan Indonesia.

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Lidya Suryani Widayati menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Keahlian DPR RI memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, akuntabel, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Lidya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki payung hukum khusus mengenai jabatan hakim.

“Jika kita menengok praktik di berbagai negara yang menganut sistem civil law maupun common law, hampir semuanya sudah memiliki undang-undang khusus tentang hakim, seperti Richtergesetz di Jerman, Act on the Status of Judges di Jepang, atau Judges’ Remuneration Act di Singapura. Mereka menempatkan profesi hakim sebagai profesi yang dihormati, dilindungi, sekaligus diawasi secara ketat,” jelasnya.

Menurut Lidya, keberadaan RUU Jabatan Hakim di Indonesia akan membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, RUU ini akan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman agar benar-benar bebas dan tidak memihak. Kedua, menjadi instrumen hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh lembaga peradilan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa RUU tersebut akan mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas hakim, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan pengadilan. “Jika hakim-hakim kita lebih profesional dan berintegritas, maka keadilan substantif akan lebih tercapai dalam setiap proses peradilan,” tegasnya.

Lidya juga meyakini bahwa kehadiran RUU ini akan memperkuat legitimasi negara hukum Indonesia di mata publik. “Masyarakat akan lebih percaya pada lembaga peradilan. Ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah peradilan,” pungkasnya.

Badan Keahlian DPR RI terus membuka ruang konsultasi publik dan dialog akademik untuk memastikan bahwa substansi RUU Jabatan Hakim benar-benar menjawab kebutuhan reformasi hukum dan keadilan di Indonesia. 

ua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beberapa calon duta besar (dubes) Republik Indonesia telah rampung dilakukan oleh Komisi I DPR RI. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

“Proses fit and proper test Dubes sudah selesai di Komisi I dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada Presiden,” kata Puan di hadapan awak media, Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan bahwa tahapan selanjutnya kini menjadi kewenangan pihak eksekutif. DPR RI telah menjalankan tugasnya sesuai konstitusi, termasuk menyampaikan hasil uji kelayakan kepada Presiden.

“Tentu saja mekanisme yang selanjutnya ada di pemerintah. Dan itu akan menunggu proses pelantikan, kemudian proses surat dari negara tersebut terkait dengan tanggapan terhadap Dubes-Dubes yang sudah kita usulkan,” jelasnya.

Puan menyebut bahwa kini proses penetapan resmi dan pelantikan para calon dubes berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Ia menegaskan bahwa bola saat ini berada di eksekutif, dan DPR akan menghormati mekanisme yang berlaku. “Sekarang bolanya ada di eksekutif atau ada di pemerintah,” tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah calon dubes telah mengikuti rangkaian uji kelayakan di Komisi I DPR RI sejak beberapa waktu lalu. Nama-nama yang telah lolos kemudian dikembalikan kepada Presiden untuk selanjutnya diproses dalam pelantikan resmi serta menunggu surat persetujuan (agrément) dari negara tujuan penempatan masing-masing calon dubes. Puan menegaskan bahwa DPR terus mendukung proses diplomasi luar negeri Indonesia dengan menempatkan figur-figur terbaik sebagai perwakilan negara.