Tag: DPR RI

 Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, partisipasi UMKM dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut masih sangat minim.

“Program MBG ini adalah program strategis yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen, termasuk UMKM. Sayangnya, saya masih menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang merasa belum dilibatkan secara optimal,” ujar Chusnunia dalam keterangannya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya mendukung distribusi makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi menjadi mitra program MBG.

“Kalau UMKM dilibatkan lebih banyak, maka dampak ekonominya bisa jauh lebih luas dan berkelanjutan. Tapi sekarang banyak kendala, mulai dari persoalan permodalan, hingga teknis seperti syarat dapur berstandar tertentu,” kata mantan Wakil Gubernur Lampung periode 2019–2023 itu.

Nunik, sapaan akrab Chusnunia, juga menyoroti persoalan akses informasi terkait proses lelang atau bidding yang dinilai belum transparan dan tidak ramah terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, keterbatasan ini justru menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jika kita serius ingin memberdayakan UMKM, maka pendampingan harus diberikan. Mereka perlu dibantu agar bisa memenuhi persyaratan sebagai mitra resmi program MBG,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Nunik menyarankan agar pemerintah menyederhanakan persyaratan legalitas dan teknis bagi UMKM, serta menyediakan skema pembiayaan khusus untuk mendukung keterlibatan mereka dalam program tersebut.

“Pemerintah perlu memberikan dukungan konkret, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan, agar UMKM tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama dalam rantai pasok program MBG,” jelasnya. 

Selain itu, ia juga mendorong para pelaku UMKM untuk membangun kemitraan dengan perusahaan besar penyedia MBG dan membentuk kelompok atau koperasi agar memiliki daya saing dan daya tahan lebih kuat. “Bersatu dalam kelompok akan memperkuat posisi tawar UMKM dan memungkinkan investasi mikro yang lebih berkelanjutan dalam program MBG,” pungkasnya. 

Sebagaimana disampaikan pertama kali oleh Barak Ravid, jurnalis Timur Tengah yang bekerja untuk situs berita Amerika Serikat (AS) Axios pada Jumat (8/8), Perdana Menteri Israel Netanyahu berencana menguasai kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza. Rencana tersebut dikabarkan telah disetujui Kabinet Israel. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Netanyahu tersebut. Sukamta menyebut rencana untuk menguasai Kota Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat.

“Ini menunjukkan betapa kejinya Israel, mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,”  jelas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Jumat (8/8/2025)

Politisi Fraksi PKS ini juga menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

“Selama ini Israel dan AS menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel. Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” tegas wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta ini.

Sukamta menyebut rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab Sukamta berharap Dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut. 

“Deklarasi New York belum lama ini, menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel. Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamamya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” pungkasnya. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan perdagangan global, khususnya di sektor minyak nabati atau crude palm oil (CPO). Dalam pernyataannya, Ravindra menyoroti bahwa kedua negara kini telah mencatat nilai perdagangan bilateral yang mencapai 24 miliar dolar Amerika Serikat (USD), serta berperan sebagai produsen utama minyak nabati secara agregat di dunia.

“Kita adalah produsen minyak nabati terbesar secara agregat. Dan kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mekanisme agar sustainability standard kita diterima oleh beberapa negara, seperti Eropa dan kawasan dunia lainnya,” tegas Ravindra dalam agenda BKSAP DPR RI bersama Young Parliamentarians of AIPA di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (07/08/2025).

Isu keberlanjutan (sustainability) menjadi sorotan utama, mengingat negara-negara Uni Eropa dan sejumlah kawasan global kini menerapkan regulasi ketat terhadap produk-produk berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai eksportir utama, dinilai perlu menyusun langkah kolektif agar standar keberlanjutan yang mereka miliki dapat diterima secara internasional dan tidak menjadi hambatan dagang.

Salah satu upaya konkret yang didorong adalah penguatan lembaga Indonesia-Malaysia Council on Palm Oil, sebagai forum bilateral yang bertujuan merumuskan dan menyelaraskan standar keberlanjutan industri sawit kedua negara.

“Kita sudah punya standar sustainability. Sekarang tugas kita adalah memastikan standar ini bisa diterima oleh negara-negara mitra dagang, agar akses pasar kita tetap terjaga dan terus meningkat ke depannya,” lanjut Legislator Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat V

Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang proaktif di tengah dinamika kebijakan perdagangan internasional yang kerap menyudutkan komoditas strategis dari negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi regional, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta membuka peluang bagi harmonisasi standar global yang lebih adil bagi negara produsen

Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang membatasi anak-anak bermain gim daring ‘Roblox’ mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI. Langkah ini diapresiasi sebagai upaya proaktif pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif digitalisasi, termasuk risiko kekerasan dan judi daring yang berpotensi diakses melalui gim tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti itu. Menurutnya, kebijakan ini adalah terobosan penting dalam menyaring konten digital yang tidak sesuai dengan karakter dan etika pelajar di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi Mendikdasmen yang membatasi anak-anak bermain Roblox. Ini adalah langkah maju dalam menyaring konten digital yang tidak sesuai bagi pelajar,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Lebih lanjut, Fikri mengusulkan agar Kemendikdasmen membentuk tim verifikasi konten digital khusus untuk platform yang beredar di kalangan pelajar.

“Jika ada tim verifikasi konten buku, maka selanjutnya Kemendikdasmen bisa saja membentuk tim verifikasi konten digital. Mana yang ramah anak dan mana yang tidak,” usul Politisi Fraksi PKS ini.

Menurutnya, pembatasan platform seperti Roblox bukan berarti pemerintah anti-teknologi, melainkan bagian dari pendidikan karakter dan etika digital. Ia menekankan pentingnya mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi.

“Digitalisasi itu tidak bisa kita hindari, tapi harus diarahkan. Anak-anak harus diajari etika berteknologi, bukan hanya cara menggunakannya,” tegas Mantan Kepala SMK di Tegal ini.

Fikri menambahkan, era digital menuntut para pendidik dan orang tua untuk lebih aktif dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak.

Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Skandinavia dan Australia yang telah menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan gawai dan media sosial pada anak-anak.

“Indonesia belum pada tahap melarang total, tapi kita bisa mulai dari pelarangan terhadap platform yang dianggap tidak mendidik atau membahayakan mental anak, seperti Roblox,” imbuh legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah ini.

Ia juga menyoroti peran penting guru sebagai filter dan pembimbing bagi siswa. “Guru adalah aktor kunci. Jika gurunya melek digital dan paham dengan risikonya, maka ia bisa membimbing siswa dengan lebih bijak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa alasan pembatasan gim ini adalah untuk mencegah anak-anak meniru konten kekerasan yang kerap muncul di Roblox.

Selain dampak psikologis, risiko kesehatan akibat penggunaan gawai berlebih juga menjadi alasan, di mana anak-anak yang terlalu sering bermain gim cenderung malas bergerak dan lebih emosional.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah berupaya melindungi anak di ruang digital melalui Program Tunas, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendikdasmen dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk memblokir gim Roblox secara total jika terbukti membahayakan anak, menunjukkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merespons kekhawatiran terhadap dampak negatif gim daring.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun juga menekankan bahwa skema pemungutan royalti musik yang berlaku saat ini perlu ditinjau kembali. Hal ini agar tidak berdampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) namun sekaligus mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf).

Menurut Evita, saat ini makin banyak pelaku usaha kecil dan pelaku ekraf yang merasa khawatir terhadap kewajiban membayar royalti. Terutama karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur, tarif, serta pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan royalti.

“Banyak pelaku UMKM kreatif seperti pemilik kafe kecil, penyanyi lepas, hingga penyelenggara acara lokal merasa cemas. Mereka takut dikenai royalti secara tiba-tiba, tanpa pemahaman menyeluruh. Ini bisa menghambat aktivitas kreatif dan usaha kecil yang seharusnya kita dukung,” kata Evita dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, Kamis (7/8/2025).

Seperti diketahui, isu royalti musik dan sikap pelaku usaha sedang menjadi perhatian publik menyusul adanya aturan atau kewajiban membayar royalti bagi pelaku usaha seperti kafe dan restoran. Isu ini kembali mencuat setelah adanya penegakan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karena khawatir harus membayar royalti, banyak pemilik usaha kafe memilih menyiasati aturan ini dengan tidak memutar lagu, atau menggantinya dengan suara alam dan kicauan burung.

Kekhawatiran UMKM semakin memuncak setelah adanya tuntutan pidana terhadap Mie Gacoan gara-gara tidak membayar royalti lagu yang diputar di gerai-gerai mereka di Bali dan luar Jawa.

Laporan itu dilayangkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (Selmi) terhadap restoran Mie Gacoan di Bali karena dugaan pelanggaran hak cipta. Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan, I Gusti Ayu Sasih Ira, lantas ditetapkan sebagai tersangka.

Evita pun menegaskan, penegakan hukum di bidang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) harus tetap memperhatikan konteks sosial dan ekonomi, khususnya terhadap pelaku usaha kecil dan informal.

“Semangat melindungi karya harus kita jaga, tapi jangan sampai pelaksanaannya membebani rakyat, termasuk pelaku usaha kecil maupun UMKM. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pendekatan koersif bisa menimbulkan ketakutan, bukan kesadaran,” tuturnya.

“Dalam situasi ekonomi yang menantang akibat berbagai faktor, beban tambahan berupa kewajiban membayar royalti atas lagu yang dibawakan secara langsung tanpa bentuk rekaman atau komersialisasi produk berpotensi menimbulkan keresahan,” imbuh Evita.

Pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan UMKM itu juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam perlindungan HAKI. Menurut Evita, LMKN dan Pemerintah perlu lebih banyak membuka ruang dialog dan sosialisasi menyeluruh agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya secara adil.

“Jangan sampai terjadi kesenjangan informasi. Banyak pelaku usaha kita, apalagi yang berskala kecil, belum memahami prosedur pendaftaran, tarif, hingga siapa saja yang berwenang memungut. Akibatnya, yang timbul bukan kesadaran, tapi rasa takut. Ini yang harus diubah,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Lebih jauh, Evita menyarankan LMKN bersama Kementerian terkait dan DPR menyusun ulang skema klasifikasi kewajiban royalti berdasarkan skala usaha, jenis pemanfaatan lagu, dan bentuk kegiatan.

Evita berpandangan, pengusaha kafe kecil yang sekadar memutar lagu dari radio atau musisi jalanan yang tampil tanpa komersialisasi harus dibedakan dengan event organizer skala besar atau media komersial. “Pendekatan satu tarif untuk semua tidak bisa diterapkan. Harus ada keadilan dan keberpihakan. Apalagi UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegasnya.

Evita pun mendorong hadirnya lembaga atau fungsi juru bicara publik dari LMKN yang aktif mengedukasi masyarakat soal sistem royalti. “Namun apresiasi itu tidak bisa dipaksakan. Harus ada edukasi, keterbukaan, dan perlindungan yang menyeluruh. Negara hadir bukan hanya untuk menagih, tapi juga memastikan bahwa sistem ini adil dan membangun,” tutup Evita.

Permainan digital seperti Roblox yang kini digandrungi anak-anak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dinilai menampilkan banyak adegan kekerasan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersikap tegas melarang gim yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

“Kami prihatin dengan masifnya anak-anak bermain Roblox yang banyak menampilkan adegan kekerasan. Keprihatinan kami juga terkait masih longgarnya pengawasan Komdigi untuk menghentikan beredarnya gim-gim yang mengandung kekerasan. Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena ada game tersebut,” ungkap Deng Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menyatakan larangan bagi para murid untuk bermain Roblox, karena permainan tersebut mengandung banyak unsur kekerasan seperti perkelahian dan penggunaan bahasa kasar. Selain itu permainan ini juga membuka peluang penggunaan uang dalam jumlah besar untuk ukuran anak-anak.

Deng Ical menegaskan, pengawasan yang lebih ketat dari Komdigi harus mencakup seluruh platform digital. Selain itu, Komdigi harus tegas melakukan pemblokiran serta memberikan sanksi kepada pengembang maupun distributor gim yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi. Harus ada upaya pencegahan nyata, agar yang beredar adalah game aman dan sesuai usia. Masa depan anak-anak bisa rusak jika terus-menerus terpapar permainan berbahaya,” tegas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kesadaran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membimbing anak-anak memilih konten yang tepat. “Keterlibatan orang tua sangat penting. Jangan abai dan membiarkan anak larut dalam permainan yang ternyata berbahaya bagi masa depannya,” tambahnya.

Deng Ical juga mengingatkan bahwa anak-anak yang aktif mengakses media digital—termasuk melalui gim—secara langsung akan menerima terpaan media (media exposure) yang sangat kuat. Hal ini akan membentuk frame of reference atau kerangka berpikir anak yang bisa berkembang secara bebas, bahkan di luar akar budaya Indonesia.

“Bukan cuma soal kekerasan dan ekstremisme. Permainan digital juga dapat menyebarkan nilai-nilai individualistik yang bertentangan dengan budaya gotong royong kita. Namun di sisi lain, ini juga peluang untuk membangun pemahaman tanggung jawab sosial dan sikap ketahanan masyarakat sejak dini, jika diarahkan dengan tepat,” jelasnya.

Ia menegaskan, pentingnya sistem ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya, sejalan dengan kebijakan pertahanan negara. “Kita punya sistem pertahanan rakyat semesta atau (siskamrata), yang menjadikan masyarakat—termasuk anak-anak sebagai generasi penerus—sebagai komponen strategis pertahanan nasional. Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” tandas legislator asal Sulsel itu.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi tinggi atas peluncuran tiga program strategis Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Menurut Hetifah, program-program ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.

Tiga program yang diluncurkan, meliputi bantuan insentif untuk 341.248 guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi, bantuan subsidi upah bagi 253.407 pendidik PAUD non-formal, serta bantuan afirmasi untuk peningkatan kualifikasi akademik S-1 atau D-4 bagi 12.500 guru. Hetifah menilai langkah ini bukan sekadar bentuk penghargaan simbolis, melainkan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik.

“Pada momen istimewa kemerdekaan ini, perhatian pemerintah terhadap guru terlihat begitu nyata. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti atas inisiatif luar biasa ini. Ini adalah bukti bahwa peningkatan kualitas pendidikan memang menjadi agenda prioritas,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Ia menambahkan bahwa program-program tersebut sangat selaras dengan visi Asta Cita keempat yang menekankan pentingnya pembangunan manusia unggul melalui pendidikan. Insentif dan beasiswa ini diharapkan meringankan beban para guru, khususnya mereka yang bertugas di daerah dan belum memenuhi kualifikasi akademik minimal maupun status kepegawaian yang pasti.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar kebijakan afirmatif seperti ini dilanjutkan, diperluas cakupannya, dan dieksekusi secara tepat sasaran. Menurutnya, kesejahteraan dan kompetensi guru merupakan pondasi utama bagi terwujudnya pendidikan berkualitas yang akan melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi Golkar itu juga menyambut baik kebijakan Presiden yang mengubah sistem pencairan tunjangan guru menjadi langsung ke rekening masing-masing guru. Menurutnya, langkah ini mencerminkan upaya perbaikan tata kelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi yang patut terus diperkuat.

Di akhir keterangannya, Hetifah menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh guru Indonesia atas pengabdian dan dedikasi mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa. Ia menegaskan bahwa guru adalah sosok penting dalam perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah.

“Terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia. Ibu bapak adalah pahlawan sejati yang membentuk karakter dan masa depan anak bangsa. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan bermutu bagi seluruh anak negeri,” pungkas Hetifah.

 Sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut “One Piece” di tengah masyarakat, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai sikap Presiden tersebut mencerminkan ketenangan sekaligus kedewasaan dalam membaca ekspresi publik.

“Presiden Prabowo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang matang dengan tidak bersikap reaktif atas pengibaran bendera One Piece. Ini menunjukkan beliau mampu memahami bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, bukan ancaman terhadap negara,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan resminya kepada tonggakhukum.com/, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurut Politisi Fraksi PKB ini, selama bendera yang dikibarkan tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih, maka tidak ada pelanggaran serius yang terjadi. Bahkan jika ditelusuri, makna simbolik dari bendera One Piece tidak sekuat bendera Bintang Kejora milik masyarakat Papua maupun bendera Bulan Bintang milik masyarakat Aceh.

“Kalau kita objektif, Bendera One Piece ini tidak punya makna ideologis atau separatis. Ia berasal dari karya fiksi dan cenderung dimaknai sebagai simbol fandom atau seni populer. Maka sangat wajar jika masyarakat, terutama generasi muda, memakainya sebagai bentuk ekspresi,” jelasnya.

Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa Presiden tidak merasa terganggu dengan keberadaan bendera One Piece di sejumlah lokasi. Menurut Oleh, sikap ini mengingatkan pada pendekatan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua selama tidak lebih tinggi dari Merah Putih.

“Pendekatan ini sangat efektif. Bila pemerintah justru bertindak represif, misalnya dengan razia atau penangkapan, maka bendera One Piece yang awalnya hanya simbol hiburan bisa bergeser makna menjadi simbol perlawanan atau bahkan politik,” katanya.

Oleh menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan counter-narasi kultural ketimbang pendekatan koersif. Ia mendorong agar pemerintah merespons fenomena ini dengan memperbanyak kegiatan positif untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air.

“Kebetulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pemerintah bisa menggelar lomba-lomba budaya, seni, dan kegiatan bertema nasionalisme yang menyasar generasi muda. Libatkan sekolah, komunitas seni, dan para kreator konten agar pesan cinta tanah air bisa relevan dan menarik,” pungkas Oleh.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 tercatat peningkatan konsumsi budaya populer Jepang, termasuk anime dan manga seperti One Piece, di kalangan remaja Indonesia. Namun hingga kini belum ada bukti kuat bahwa pengibaran bendera One Piece mengandung motif politik, ideologis, atau gerakan separatis.