Tag: DPR RI

 Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa permasalahan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempati peringkat pertama di Indonesia harus menjadi perhatian serius dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Stunting di NTT ini krusial dan memerlukan intervensi dari semua pihak. Kita harus bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujar Cellica saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Kupang, NTT, Senin (11/8/2025).

Cellica mengungkapkan, salah satu masalah utama adalah ketidaktersediaan vaksin bagi bayi yang baru lahir. Persoalan ini akan menjadi bahan pembahasan Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan agar pemerataan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat, sarana-prasarana, SDM, digitalisasi, dan vaksin, dapat terealisasi hingga ke daerah terpencil seperti NTT.

Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Saat ini, ketersediaan SDM baru mencapai 29%, sehingga 71% puskesmas masih kekurangan tenaga medis. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang membutuhkan sumber daya manusia unggul di setiap layanan kesehatan primer.

Cellica juga menyoroti fenomena banyaknya pekerja migran perempuan asal NTT, sebagian besar lulusan SD, yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, fenomena ini berpengaruh pada pola asuh anak dan dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Ia mendorong pendataan yang akurat dan intervensi berbasis data untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dalam upaya menekan stunting, Cellica mendukung pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah rawan stunting agar program benar-benar tepat sasaran.

“Semua poin yang kita bahas hari ini harus menjadi referensi penting untuk perbaikan ke depan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra Komisi IX, saya optimis NTT bisa lebih maju dan angka stunting bisa ditekan,” pungkasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, ia mengingatkan adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor,” jelas Anis dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, integritas data menjadi modal utama dalam proses pembangunan, sehingga perlu dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKS ini juga menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen.

“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” tandasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa komitmen dan integritas BPS yang selama ini teruji dapat terus dipertahankan, sehingga publik memperoleh data ekonomi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif. Kesepakatan awal tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus mendatang.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada pada kisaran Rp3.094 – Rp3.114 triliun, belanja negara Rp3.800 – Rp3.820 triliun, dan defisit anggaran sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau setara Rp706 triliun.

“Kalau mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah akan mengajukan pada batas atas, bukan batas bawah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Said menuturkan, postur RAPBN 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan prognosis APBN 2025 yang diperkirakan memiliki pendapatan negara Rp2.865,5 triliun—terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp1 triliun—serta belanja negara Rp3.527,5 triliun. Defisit APBN 2025 sendiri diproyeksikan sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

Ia mengingatkan, target pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2026 akan menjadi tantangan besar di tengah kondisi global dan domestik yang penuh tekanan. Di tingkat internasional, dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap banyak negara, ditambah ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berlarut-larut.

“Di dalam negeri, kita juga belum sepenuhnya memulihkan daya beli masyarakat, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah harus menutup kehilangan penerimaan PNBP sekitar Rp80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” jelasnya.

Meski demikian, Said menekankan bahwa RAPBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program pemulihan daya beli masyarakat, menjaga ekspor tetap ekspansif, dan memperluas pasar baru agar tidak bergantung pada negara tujuan ekspor tradisional.

Ia menyebut RAPBN 2026 sebagai milestone kedua bagi pemerintahan saat ini untuk merealisasikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program-program tersebut dinilainya sebagai “game changer” untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.

“Saat ini, 54 persen angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah. Program-program itu penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja agar lebih berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” tegasnya.

Said juga mengingatkan bahwa investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Keterlibatan sektor swasta dinilai mutlak diperlukan untuk menggerakkan perekonomian secara lebih ekspansif.

“Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek yang memungkinkan. Investasi swasta menjadi salah satu kunci yang harus terus ditingkatkan ke depan,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyambut baik pelantikan tiga panglima pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tiga panglima pasukan elite TNI ini merupakan garda terdepan bagi keamanan Republik Indonesia (RI) dari tantangan global yang semakin kompleks.

“Tiga pasukan elite TNI ini berada di garda terdepan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks,” kata Sukamta dalam rilisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Diketahui, tiga panglima pasukan elite TNI telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8). Ketiga perwira tinggi yang dilantik adalah Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Pangkopassus, Letjen TNI Marinir Endi Supardi sebagai Pangkormar, dan Marsdya TNI Deny Muis sebagai Pangkopasgat.

Pelantikan ini disebut menjadi momentum bersejarah bagi tiga satuan tempur elite TNI, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU.Pasalnya, ketiganya akan dipimpin oleh jenderal bintang tiga dan menyandang sebutan ‘Panglima’ pertama kalinya, menggantikan istilah ‘Komandan’ yang selama ini digunakan. Selain tiga panglima pasukan elite, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh TNI ke depan, menurut Sukamta, di antaranya yakni peningkatkan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir, termasuk penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan.

Kedua, kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penyelundupan senjata, dan kejahatan lintas negara memerlukan respon cepat dan presisi tinggi.

Ketiga, lanjut Sukamta, adalah pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan, laut lepas, dan ruang udara dari potensi ancaman eksternal maupun konflik terbuka.

“Keempat, penguatan operasi gabungan antar matra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif,” jelas Legislator dari Dapil DI Yogyakarta tersebut.

Untuk itu, Sukamta memastikan komitmen Komisi I DPR RI dalam memperkuat TNI, termasuk pasukan elite melalui dukungan politik, anggaran, dan kebijakan di parlemen. Ia menekankan bahwa TNI yang kuat adalah TNI yang profesional, modern, dan didukung rakyat.

“Tantangan global menuntut kita memiliki pasukan elite yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul dalam teknologi dan strategi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Pimpinan komisi pertahanan DPR ini pun mengucapkan selamat kepada ketiga panglima pasukan elite TNI yang telah resmi dilantik presiden. Sukamta berharap para Panglima baru dapat membawa pembaruan dan meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam setiap situasi.

“Atas nama pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya mengucapkan selamat bertugas,” ucapnya.

“Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, menjaga kehormatan TNI, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya,” tutup Sukamta. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa praktik kekerasan di lingkungan TNI, seperti yang baru-baru ini terjadi Prada Lucky hingga tewas, tidak boleh terulang. Ia menekankan perlunya membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati, demi menciptakan iklim pembinaan yang sehat di tubuh TNI.

“Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Hubungan antara senior dan junior harus didasarkan pada saling hormat dan menghargai, bukan kekerasan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025)

Puan mengapresiasi langkah cepat aparat hukum yang telah menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka. Ia meminta proses hukum dijalankan dengan adil, transparan, dan tuntas, serta memastikan hukuman yang dijatuhkan memberi efek jera.

“Kami berharap kasus ini diproses secara adil dan hukuman yang diberikan dapat memberikan efek jera. Mekanisme yang ada juga harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Puan, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Ia menilai, evaluasi terhadap prosedur pembinaan dan pelatihan di TNI perlu dilakukan untuk mencegah kekerasan yang kerap berulang dalam relasi senior-junior.

Sebelumnya, seorang prajurit TNI dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan sejumlah seniornya. Polisi Militer telah menetapkan 20 tersangka dan memproses berkas perkara untuk dilimpahkan ke peradilan militer. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap mekanisme pembinaan prajurit yang dinilai masih menyisakan praktik kekerasan. 

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai perangkat negara yang memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Hal ini, menurutnya, merupakan amanat langsung dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mewajibkan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

“BPJS Ketenagakerjaan ini hadir sebagai perangkat negara yang memberikan perlindungan. Karena, esensi daripada tugas dan fungsi negara ini sebagaimana amanat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi, BPJS hadir juga betul-betul jelas menjalankan amanat daripada APBN di negara kita ini, dari konstitusi tadi. Perjalanan BPJS ini, sudah trusted di publik semua, karena bagaimana mengelola keuangan para pekerja dengan jumlah yang begitu banyak sekitar 830 triliun, ini memberikan manfaat kepada masyarakat terutama ditengah sekarang gelombang yang ketidakpastian," ujar Cucun kepada tonggakhukum.com/ usai melakukan kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dengan tema "Kerja Keras Bebas Cemas" di Balai Leo Lang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (8/11/2025).

Ia mencontohkan, bagi pekerja formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan. Namun, ia menekankan, pekerja informal seperti buruh tani, pedagang, hingga tukang ojek juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan proteksi.

“Seperti, buruh tani, para pedagang, tukang ojek, itu sebetulnya punya hak. Karena, mereka mendapatkan upah, punya hak mendapatkan proteksi. Tetapi kalau untuk biaya proteksinya tanpa kehadiran tadi, yaitu Pemerintah Daerah, itu pasti kesulitan. Makanya, saya juga mengajak kepada pemerintah-pemerintah daerah, ayo lindungi warganya supaya mereka juga mendapatkan jaminan dalam kehidupan sehari-hari ini tadi. Ini tidak bisa diprediksi, apa yang akan terjadi. Orang usaha sebagai tukang ojek, kemudian kecelakaan, kalau tidak ada yang jamin, nanti kalau dia punya proteksi BPJS Ketenagakerjaan, apalagi ada jaminan kecelakaan, jaminan kematian, mereka punya santunan,” jelasnya.

Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan, regulasi terkait perlindungan ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang APBN. Bahkan, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar premi proteksi bagi masyarakat, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebetulnya, tidak perlu regulasi. Ini sudah ada Undang-Undang, mengenai Jaminan Kematian (JKM) ini. Tadi yang saya sampaikan, regulasinya sudah jelas, di Undang-Undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu sudah dicantumkan bahwa kewajiban negara melindungi atau memproteksi, termasuk para pengusaha,” tegasnya.

Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Politisi Fraksi PKB ini berharap seluruh pekerja Indonesia dapat memperoleh perlindungan sosial yang layak. Sehingga, risiko pekerjaan tidak menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan ekonomi yang tidak terduga.

“Kalau tidak, itu sudah tugas dan fungsi daripada Undang-Undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tadi. Tidak perlu dengan adanya aturan dibawah lagi. Karena, termasuk di Undang-Undang (UU) APBN yang sudah diputuskan itu. Sekarang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui Dana Alokasi Umumnya (DAU) untuk membayar tadi, yaitu premi proteksi baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. 

Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti polemik pemutaran lagu di ruang publik. Menurutnya, asas keadilan harus dijunjung, baik untuk para pencipta maupun pelaku usaha.

“Mengenai polemik pemutaran lagu di ruang publik seperti kafe, hotel, dan pusat perbelanjaan, saya kira kita perlu memandang persoalan ini secara seimbang,” kata Ratih dalam keterangan yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Ratih mengatakan, pemutaran lagu memiliki nilai strategis dalam menarik pengunjung dan mendukung keberlangsungan usaha. Namun di sisi lain, para pencipta lagu juga berhak atas penghargaan dan apresiasi terhadap hasil kreativitas mereka.

“Maka, adalah wajar jika para pencipta karya juga memperoleh penghargaan dalam bentuk royalti,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga menekankan terkait mekanisme pungutan dan distribusi royalti yang harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak membebani secara berlebihan, terutama bagi pelaku UMKM atau usaha kecil yang baru bertumbuh.

Menurut Ratih, akar dari polemik tersebut lebih pada ketidakpastian mekanisme serta lemahnya komunikasi antara lembaga pengelola hak cipta dengan para pengguna karya.

“Pendekatannya harus lebih pada edukasi, fasilitasi, dan pembangunan sistem yang adil dan akuntabel, bukan semata-mata pada pendekatan penegakan hukum secara kaku.

Untuk itu, penting untuk mencari titik temu yang solutif agar tercipta ekosistem industri kreatif yang adil, sehat, dan mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha.

“Penting bagi negara untuk hadir menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, agar tercipta ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tukas Ratih. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI itu.

Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Wakil Panglima TNI serta pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat. Hadir dalam apel tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Bertindak sebagai komandan upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI ini yaitu Pangkostrad Letjen Mohammad Fadjar.

Setibanya di lokasi, Minggu (10/8/2025) pagi, Puan yang mengenakan seragam loreng terlebih dahulu memasuki ruang transit sebelum menuju area utama upacara. Ia disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam susunan tempat duduk, Puan duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo sejajar dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. Puan mengikuti prosesi acara hingga selesai, termasuk ikut berdiri sambil memberi hormat ketika ada defile pasukan TNI.

Dalam keterangannya, Puan menyampaikan harapannya agar pelantikan jajaran baru TNI semakin memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional, baik dari dalam negeri maupun dinamika global.

“Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (9/8/2025).

“Dalam situasi global yang semakin banyak diliputi konflik, TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap namun tetap mengedepankan semangat perdamaian,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pada rangkaian upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI ini, Presiden Prabowo melantik Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat Letjen.

Presiden Prabowo juga melantik Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, yang sebelumnya menjabat Komandan Marinir (Dankormar), sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Kemudian Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis, yang sebelumnya menjabat Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat), ditunjuk sebagai Panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sementara itu, Marsdya Andyawan Martono dilantik menjadi Pangkohanudnas.

Ada juga pengukuhan enam Kodam baru dengan pelantikan panglimanya, lalu pengukuhan Komando Daerah AL, Komando Daerah AU, Komando Operasi Udara, Grup Kopassus, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Batalyon Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir dan Batalyon Komando Kopasgat.

Puan pun menegaskan, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada teknologi atau kekuatan persenjataan. Menurutnya, dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI juga menjadi kekuatan bagi institusi.

“Kekuatan militer bukan hanya ditentukan oleh alutsista, tapi juga oleh integritas dan semangat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan. Puan menyebut hal ini dilakukan sesuai tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan apresiasi dan harapan kepada para pejabat tinggi TNI yang baru saja dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Wakil Panglima TNI, para Pangdam, serta pimpinan komando utama yang hari ini menerima mandat baru. Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah,” tutup Puan.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Namo, yang diduga dianiaya senior sesama anggota TNI. 

Andina mendesak agar dilakukan pengusutan secara transparan serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan TNI agar hal itu tidak terulang. Ia menyoroti masalah itu bukan sekadar kesalahan individual, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.

Dalam pandangannya, penganiayaan yang terjadi di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT,  menegaskan urgensi perbaikan sistem pengawasan terhadap perwira-perwira muda dan doktrin di dalam tubuh TNI.

“Kita harus menghentikan siklus perundungan dan doktrin-doktrin kekerasan ini dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat sanksi yang setimpal dan transparan. Tidak ada lagi ruang bagi impunitas,” tegas Andina dalam keterangannya yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Ia menekankan bahwa pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky harus dihukum dengan tegas dan setimpal sesuai hukum yang berlaku, baik melalui sistem peradilan militer maupun hukum pidana umum jika diperlukan. 

“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tanpa perlindungan institusional atau pembiaran. Keadilan harus ditegakkan demi martabat korban dan integritas TNI,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia meminta untuk segera mengevaluasi rantai komando di batalion tersebut dan pentingnya membuka penyelidikan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi korban. 

Dia mendukung Kodam IX / Udayana dalam upaya untuk mencari titik terang permasalahan dan meminta pelaku pelanggaran yang terlibat untuk dihukum dan diproses di peradilan militer. “Penyelidikan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Terkait kasus penganiayaan, Andina menekankan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama perpeloncoan atau ‘pendisiplinan fisik’.

“Fokus utama kita seharusnya adalah membangun TNI yang profesional, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tanpa harus mengorbankan nyawa,” ujarnya. 

Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas seorang prajurit TNI. Andina menekankan kebutuhan mendesak untuk evaluasi konsep pedoman dasar pembinaan organisasi. 

“Harus ada perubahan dari pedoman dasar di setiap satuan-satuan TNI bagi seluruh prajurit TNI dalam bertindak dan berperilaku. Ini penting mengingat perubahan ancaman, kemajuan teknologi dan tuntutan tugas jauh lebih besar dan harus lebih diprioritaskan dalam organisasi TNI dalam kerangka berpikir kedepannya,” katanya dengan tegas.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah itu juga menyoroti pentingnya supervisi ketat yang harus dilakukan komandan-komandan satuan sehingga peristiwa yang terjadi pada Prada Lucky tidak terulang kembali kedepannya. 

Ia mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengontrol dan mengevaluasi pembinaan anggota di setiap satuan dalam mencapai mutu kerangka berpikir dan ketrampilan. “Pengawasan yang efektif akan menjadi benteng terakhir kita dalam mencegah tindakan kekerasan yang tidak perlu,” ungkapnya. (rdn)

BERITA TERKAIT

Komisi I Kunjungi KOREM 042 Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah11 Agustus 2025

Tiga Panglima Pasukan Elite TNI Dilantik, Garda Terdepan Hadapi Kompleksitas Ancaman11 Agustus 2025

Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Perbaiki Sistem Pengawasan Perwira Muda dan Doktrin TNI10 Agustus 2025

Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Media Sosial:

Kontak

• 021 – 571 5349
• 021 – 571 5925
• bag_persuratan@dpr.go.id
• bag_humas@dpr.go.id
• Jl.Jenderal Gatot Subroto,
  Senayan Jakarta 10270 – Indonesia

©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved

Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Perbaiki Sistem Pengawasan Perwira Muda dan Doktrin TNI – DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa persiapan pelaksanaan rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, telah berjalan sesuai rencana.

Usai Rapat Koordinasi Interdep Lanjutan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025), Indra mengungkapkan bahwa seluruh elemen terkait telah melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap berbagai potensi kendala. 

“Dengan pengalaman teman-teman yang selama ini menjalankan kegiatan tersebut secara baik, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Semua persiapan sudah sangat detail dan sudah dibuat berbagai mitigasi. Kami optimistis acara akan berlangsung dengan baik,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ usai acara.

Indra menekankan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama. Pihaknya bekerja sama dengan berbagai unsur pengamanan, termasuk Paspampres, TNI, dan Kepolisian, untuk menjamin keamanan kawasan Parlemen selama acara berlangsung. Langkah-langkah pengaturan lalu lintas juga disiapkan secara matang mengingat pada hari pelaksanaan diperkirakan lebih dari 1.500 kendaraan akan memasuki kompleks DPR/MPR.

“Kami sudah menyiapkan kantong-kantong parkir, dan Kepala Bagian Keamanan Dalam DPR bersama jajarannya telah melakukan latihan pengaturan,” jelasnya.

Dari sisi teknis, Indra menyebutkan bahwa kesiapan desain acara telah mencapai sekitar 90 persen. Persiapan fisik, seperti pemasangan ornamen, akan dimulai setelah 11 Agustus. Tahun ini, ornamen mengusung komposisi dan permainan warna yang terinspirasi dari seni Nusantara, namun tidak spesifik menggunakan motif batik.

Selain itu, fasilitas penunjang juga menjadi perhatian, termasuk area peribadatan. “Kami sudah mempersiapkan sarana-prasarana di Masjid DPR untuk pelaksanaan salat Jumat, dan dua minggu lalu seluruh checklist telah diselesaikan,” kata Indra.

Dengan koordinasi lintas instansi dan dukungan semua pihak, Indra optimistis agenda yang di dalamnya akan ada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung ini akan berjalan lancar, aman, dan tertib.