Tag: DPR RI

Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati menyampaikan apresiasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta (15/8/2025).

Menurutnya, laporan tersebut disampaikan secara menyeluruh dan komprehensif, bahkan mencakup hal-hal di luar ranah eksekutif.

“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan laporan yang sangat menyeluruh, sangat komprehensif, dan kita mengapresiasi hal tersebut, bahkan istilahnya hal-hal yang kaitannya bukan dengan eksekutif juga beliau laporkan,” ujar Rahayu.

Ia menambahkan, misalnya, banyak poin dalam laporan tersebut yang bersinggungan dengan anggaran negara, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan efisiensi berjalan baik sesuai harapan Presiden.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan visi, misi, dan program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik.

Ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan sekadar penghematan, melainkan juga langkah strategis untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi, termasuk di tingkat eselon, BUMN, dan BUMD.

“Efisiensi pun dilakukan justru untuk mengurangi celah terjadinya korupsi. Jadi kita apresiasi itu dan kita harus dukung. Anggaran yang diefisienkan bukan dihilangkan, tetapi dialokasikan kembali untuk program yang menyentuh langsung rakyat,” tegasnya.

Rahayu menyebut, program prioritas yang akan didorong di antaranya koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta program makan bergizi gratis. “Ini yang harus kita dukung,” pungkasnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. 

Nurhadi menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.

“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). 

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi. Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun,
bahkan tidak pernah ada sama sekali. 

Yang lebih memprihatinkan, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi juga mengungkap, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.

“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.

“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” tukas Nurhadi. 

“Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tutupnya. 

 Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala daerah dan rakyatnya merupakan pelajaran bahwa sejatinya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,”ujar Rifqi dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi di Pati tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif. Khususnya, dari sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah. Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.

Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan. Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.

Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.

“Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati. Hal tersebut bisa dihindari jika ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah kebijakan Bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,”pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Pasalnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Lalu Hadrian dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘HUT RI Menjadi Momen Semangat Persatuan Membangun Indonesia Emas 2025’ di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berada di level SMP, yaitu 9,22 tahun. Angka ini menyiratkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antarwilayah yang sangat mencolok, dengan mencontohkan daerah Papua Pegunungan. “Di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5,10 tahun. Artinya, banyak penduduk di sana yang belum tamat SD. Ini adalah PR besar bagi kita semua,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lalu Hadrian menggarisbawahi beberapa poin penting dalam reformasi pendidikan. Pertama, ia menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, melalui program beasiswa dan perbaikan infrastruktur.

Kedua, ia juga mendorong peningkatan kualitas kurikulum dan guru agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelibatan komunitas lokal untuk mengawal pendidikan anak-anak agar tetap termotivasi untuk bersekolah.

“Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat. 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi secara maksimal untuk negara tercinta ini,” tutup Lalu. 

 Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik DPR RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesan kinerja dewan tersampaikan secara konsisten melalui seluruh platform komunikasi, mulai dari media sosial hingga situs resmi DPR RI.

Hal itu disampaikannya usai penyelenggaraan Workshop Strategi Editorial Terintegrasi yang digelar di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Indra menyampaikan bahwa seluruh kanal komunikasi DPR RI harus mengusung semangat dan isu yang sama untuk membangun kekuatan narasi DPR RI secara positif dan konsisten. 

“Banyak sekali kanal-kanal kita yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada publik. Ini menjadi evaluasi ke depan agar setiap platform mampu menyampaikan kinerja DPR secara lebih menyeluruh,” imbuhnya kepada tonggakhukum.com/.

Indra menilai tantangan terbesar dalam menjaga konsistensi narasi multi-kanal adalah komitmen seluruh unit di DPR RI, meliputi Biro Pemberitaan Parlemen, Komisi, Badan, serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya. 

“Ada banyak sekali kinerja DPR RI yang sudah dirasakan dampaknya, namun belum terinformasikan dengan baik kepada publik,”ujarnya.

Karena itu, ia menekankan peran CPNS Biro Pemberitaan krusial sebagai agitator dalam menyebarkan informasi kinerja DPR RI secara menarik, serta komitmen dalam mengasah keterampilan digital yang kreatif adalah kunci untuk mengelola informasi kinerja DPR RI. Terkait keberlanjutan workshop, Indra mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif terhadap strategi komunikasi DPR RI.

Di akhir wawancara, Indra menyampaikan harapannya agar citra DPR RI di media sosial semakin positif dan kinerja dewan dapat tersampaikan secara menyeluruh. “CPNS di Biro Pemberitaan harus mampu belajar memanfaatkan perangkat digital, agar informasi yang kita sampaikan semakin efektif dan menjangkau publik secara luas,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia.

Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan.

“Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi terhadap penamaan ini,” tegas Oleh Soleh kepada tonggakhukum.com/ di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Senin (11/8/2025).

Ia juga menekankan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia, bahkan hingga satu senti pun, tidak boleh lepas dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pemerintah harus ambil sikap melawan dan tidak boleh ada kompromi terhadap penyebutan namanya,” tandas Oleh.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyambut baik rencana kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Mr. Tran Thanh Man, ke Indonesia pada September mendatang. Bahkan pihaknya juga akan menyiapkan kesediaan menerima tamu (hospitality) dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan DPR RI.

“Kami tentu menyambut baik rencana tersebut. Namun untuk kepastian waktunya, akan kami informasikan kemudian, setelah kami koordinasi dengan pimpinan kami (pimpinan DPR-red). Untuk rencana tersebut saya katakan bahwa Setjen DPR akan siap memberikan sambutan bagi kedatangan tersebut, termasuk menyiapkan hospitality, dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, dan arahan dari pimpinan DPR RI. Tentu mulai dari penyambutan di bandara, sampai pada kepulangan nya lagi,”jelas Indra usai menerima Dubes Vietnam Ta Van Thong di ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dalam kesempatan itu Indra juga menjelaskan fungsi diplomasi yang juga ada pada DPR RI. Yaitu, DPR RI memiliki Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) sebagai focal point yang melaksanakan fungsi diplomasi tersebut. Secara umum, tambahnya, BKSAP melakukan fungsi diplomasi Parlemen dengan menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai Parlemen dunia, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

Kerja sama bilateral melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dengan negara terkait, termasuk GKSB DPR RI-Vietnam yang saat ini diketuai oleh Hasan Basri Agus dari Fraksi Partai Golkar. Sementara dalam kerja sama multilateral, DPR aktif dalam berbagai forum kerjasama di organisasi internasional seperti IPU (Inter Parliamentary Union), AIPA (ASEAN-Inter-Parliamentary Assembly), dan APPF (Asian Parliamentary Pacific forum).

Indra mengaku belum mengetahui secara pasti kerja sama yang akan dilakukan oleh Parlemen Vietnam dan DPR RI secara konkretnya. Namun antar kesekretariatan kedua parlemen, pihaknya tidak menampik akan terbukanya peluang kerja sama. Misalnya dengan mendiskusikan hospitality atau pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada anggota DPR. bahkan pihaknya juga sangat terbuka untuk kerja sama dalam bentuk pertukaran staf dalam rangka studi banding antara Setjen DPR dengan staf Parlemen Vietnam.