Tag: DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya profesionalitas dan etika yang baik bagi setiap tenaga kesehatan (nakes), termasuk untuk terbebas dari jerat narkoba. Sebagai pelayan masyarakat, nakes memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan yang terbaik, baik dari sisi profesionalitas dan kinerja, maupun sisi kode etik.

“Setiap orang yang datang ke rumah sakit datang dengan harapan. Ada yang ingin sembuh dari sakit, ada orang tua yang berharap anaknya bisa sehat kembali, ada keluarga yang cemas menunggu kabar baik,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Selasa (19/8/2025). 

Hal ini disampaikan Puan menyusul kasus 10 pegawai RSUD Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, yang dinyatakan positif narkoba. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran sekaligus momentum untuk memperkuat pelayanan kesehatan nasional. 

Puan menilai, peristiwa tersebut tidak hanya mencoreng nama baik rumah sakit, tetapi juga mencederai rasa aman masyarakat yang mempercayakan kesehatan mereka kepada tenaga medis.

“Bayangkan perasaan mereka jika mendengar ada tenaga kesehatan yang justru terjerat narkoba. Rasa percaya itu bisa hilang, dan ini sangat berbahaya bagi ikatan antara masyarakat dan institusi kesehatan. Nakes harus bebas dari narkoba,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Seperti diberitakan, sepuluh pegawai Rumah Sakit R. Syamsudin SH di Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan positif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau napza. Lima di antaranya merupakan perawat.

Hasil ini didapat setelah RSUD Syamsudin Kota Sukabumi menggelar skrining dari program kesehatan dan keselamatan kerja yang dilaksanakan secara berkala. Plt Direktur Utama RSUD Syamsudin, Yanyan Rusyandi menyebut motif para pegawai menggunakan napza beragam, mulai dari masalah keluarga hingga sekadar coba-coba.

Menanggapi hal tersebut, Puan menilai pihak rumah sakit harus mengambil langkah cepat dan transparan agar masyarakat kembali merasa aman saat berobat. 

“Kepercayaan publik adalah modal utama pelayanan kesehatan,” tegas Puan. 

Puan juga menekankan beberapa hal penting sebagai langkah perbaikan dan penguatan layanan kesehatan nasional, termasuk untuk mengembalikan kepercayaan pasien dan keluarga. Salah satunya terkait perlindungan tenaga medis dari tekanan kerja, apalagi salah satu motif pemakai berawal dari masalah keluarga. 

“Tekanan fisik dan mental tenaga medis sangat berat, apalagi di daerah. Dibutuhkan dukungan nyata berupa konseling, pendampingan psikologis, dan kesejahteraan yang memadai agar mereka tidak mencari jalan yang salah,” sebut Puan. 

Mantan Menko PMK itu menyebut, dibutuhkan komitmen bersama untuk memberantas dan membebaskan diri dari narkoba. Khususnya, kata Puan, bagi tenaga media dan unsur pelayanan kesehatan lainnya.  

“Dunia kesehatan tidak boleh ternodai oleh narkoba,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan pun mendorong pengawasan internal yang ketat dan kerja sama erat dengan BNN, pemerintah daerah, serta organisasi profesi medis untuk menjadikan rumah sakit sebagai zona bersih narkoba dan fokus pada kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, Puan juga menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari fisik rumah sakit atau jumlah alat medis. Hal yang jauh lebih penting yakni dengan memastikan dokter, perawat, dan tenaga medis benar- benar sehat, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan dengan hati.

“Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan medis. Ini tentang rasa aman, rasa percaya, dan rasa kemanusiaan. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap pasien datang dengan harapan, dan pulang dengan rasa lega karena telah dilayani oleh tenaga medis yang profesional dan bersih dari narkoba,” pungkas Puan. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya menyikapi kritik masyarakat secara bijaksana dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR-DPD RI beberapa waktu lalu. Pesan Puan tersebut dianggap sebagai bentuk dewan menyerap aspirasi atau keresahan rakyat.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, Puan menyampaikan bahwa kritik harus disikapi dengan bijaksana sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi, dalam demokrasi Indonesia negara harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara, termasuk melalui ekspresi kreatif di media sosial.

“Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite,” kata Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima tonggakhukum.com/, Selasa (19/8/2025).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Sidang bersama DPR-DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025) lalu. Sidang bersama merupakan rangkaian sidang tahunan MPR RI.

Menurut Puan, dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. 

“Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik,” tambahnya.

Puan mencontohkan berbagai ekspresi yang merefleksikan keresahan rakyat, seperti ungkapan ‘kabur aja dulu’, sindiran ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol pop culture seperti ‘bendera One Piece’. Ia menilai, ekspresi semacam ini bukanlah bentuk perlawanan destruktif, melainkan cara generasi muda menyampaikan kegelisahan mereka dalam bahasa zaman sekarang.

“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menekankan, kritik tidak boleh dianggap sebagai ancaman. Justru, katanya, kritik masyarakat harus menjadi bahan perbaikan.

“Kita semua berharap apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” lanjutnya.

Puan pun mengajak semua pihak untuk terus membangun demokrasi yang hidup dan berpihak pada harapan rakyat.

“Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa,” sebut Puan.

Sikap Puan itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi. Menurutnya, pernyataan Puan mencerminkan pemahaman terhadap cara masyarakat khususnya anak muda dalam menyampaikan keresahan sosial.

Ari menilai, banyak bentuk ekspresi masyarakat seperti mural, simbol pop culture hingga meme politik sering kali ditanggapi secara berlebihan oleh aparat. Oleh karena itu, seruan Puan agar pemerintah merespons secara bijak patut didukung.

“Istilah ‘negara Konoha’, ‘Kabur Aja Dulu’, dan ‘Indonesia Gelap’ yang dipahami dengan baik oleh Puan harusnya bisa disikapi aparat tanpa kekerasan,” jelas Ari.

Ari juga menyoroti pendekatan represif pemerintah terhadap ekspresi publik yang justru kontraproduktif. “Jika Pemerintah masih mengedepankan langkah represif, artinya pemerintah gagal menangkap keresahan yang tumbuh di kalangan muda tetapi berhasil dimengerti hanya oleh wakil rakyat,” ujarnya.

Ari menyebut insiden unjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, sebagai contoh nyata bahwa keresahan masyarakat terkadang hanya bisa ditangkap oleh anggota legislatif.

“Dengan pernyataan Ketua DPR sebagai representasi penyambung aspirasi rakyat tersebut, sebaiknya Pemerintah mulai mengubah paradigma terhadap aksi-aksi protes yang dilancarkan publik terutama kalangan muda,” terang Ari.

Ari juga berpandangan cara Pemerintah melihat realitas sosial berdasarkan data statistik yang dinilai terlalu optimistik. Menurutnya, pemerintah harus lebih banyak mendengar.

“Pemerintah harusnya mau mendengar kenyataan yang terjadi di lapangan, kalau kemiskinan dan pengangguran sekarang ini semakin membludak dan berbeda dengan angka-angka yang ‘menyenangkan’ dari BPS,” ungkapnya.

Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap angka persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 atau turun 0,10% dari September 2024 atau menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menurun menjadi 4,76%, Ari mengingatkan ada data lain yang menunjukkan ketimpangan.

Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, mencatat ada 1,01 juta sarjana yang masih menganggur, dan total pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Menurut Ari, pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI terlalu didominasi nada optimisme, yang justru berjarak dengan kondisi nyata.

“Dan kebebasan berpendapat, adalah point terendah dari raport merah Prabowo – Gibran,” tambahnya.

Ari berharap, pidato Puan bisa menjadi koreksi moral dan peringatan agar Pemerintah tidak menutup mata terhadap ekspresi rakyat.

“Semoga Pemerintah selalu terbuka pandangannya. Semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan,” ucap Ari, mengulang kutipan Puan.

Ari juga menyebut pernyataan Puan sebagai klimaks dari Sidang Tahunan MPR yang berlangsung menjelang HUT ke-80 RI, terutama di tengah kekecewaan publik atas persoalan sosial-ekonomi.

“Dan beruntungnya, selarik kalimat penggugah dari Ketua DPR itu bisa menjadi klimaks dari perhelatan Sidang Tahunan MPR jelang peringatan Proklamasi di tengah kekecewaan publik, di saat masih banyak rakyat yang susah karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan sekarang ini,” tutup Ari. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026 sebagai arah pembangunan nasional. Target ini mencerminkan optimisme sekaligus keberanian pemerintah dalam membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kemandirian dan kemakmuran rakyat.

Menurutnya, angka-angka makro memang penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana angka itu berubah menjadi kesejahteraan nyata. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan,” ungkap Hanif dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Baginya, tambahnya, target boleh ambisius, tapi harus realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil. Karena itu, Komisi XI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah yang loyal dan konstruktif yakni mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus mengawal dengan kritis agar setiap janji pertumbuhan benar-benar hadir di dapur, di sawah, dan di kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selalu jadi harapan besar rakyat. Namun, angka 5,4 persen tidak akan tercapai dengan pola lama. Dibutuhkan industrialisasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang sering jadi penghambat investasi “Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien,” katanya.

Hanif mengatakan, inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat. Karena itu, penguatan ketahanan pangan, rantai distribusi yang lancar, dan subsidi yang tepat sasaran harus jadi fokus. “Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang,” ungkapnya.

Terkait nilai rupiah, Hanif mengatakan nilai tukar rupiah yang stabil memberi rasa aman bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli rakyat. Target Rp16.500/USD bisa diterima, tapi yang lebih penting adalah mencegah gejolak. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga cadangan devisa, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan memastikan arus modal tetap sehat. 

“Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang, ungkapnya.

Bonus demografi katanya, bisa menjadi berkah besar atau justru bencana. “Jika pemerintah serius memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan UMKM naik kelas, maka angka pengangguran bisa turun signifikan. Tapi jika tidak, generasi muda hanya akan terjebak di pekerjaan informal dengan upah murah. Bonus demografi bisa jadi berkah, tapi tanpa kerja formal, ia berubah menjadi beban,” tambahnya.

Hanif mengatakan, target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun, itu tidak bisa tercapai hanya dengan bantuan sosial. “Perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan, dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif. Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik,” ucapnya.

Hanif juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus dinikmati semua lapisan rakyat, bukan hanya segelintir elit. Itu artinya akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak harus diperluas. “Jika tidak, ketimpangan akan melebar dan rasa keadilan publik kian terkikis. Pertumbuhan tanpa pemerataan hanya melahirkan kesenjangan yang lebih dalam,” ungkapnya.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditetapkan pada USD 70 per barel menurut Hanif, angka ini menuntut kewaspadaan terhadap fluktuasi global. Pemerintah perlu memastikan stabilitas pasokan energi sekaligus mempercepat transisi energi baru terbarukan. 

“Harga minyak jangan sampai jadi beban rakyat, tetapi harus jadi momentum memperkuat kedaulatan energi,” ucapnya.

Komisi XI menegaskan, target ekonomi 2026 adalah agenda besar bangsa, bukan sekadar hitungan statistik. “Komisi XI akan berdiri di barisan depan: memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat,” pungkasnya. 

 Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai daerah. Menurut Amin, kenaikan ini dipicu dua faktor utama, yaitu pemangkasan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan tuntutan kemandirian fiskal pasca diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Pemotongan DAU sebesar Rp 15,67 triliun pada 2025 dari pagu awal Rp 446,63 triliun memberikan tekanan besar bagi daerah. Kenaikan PBB-P2 menjadi respons fiskal, tetapi solusi berkelanjutan harus diutamakan melalui kolaborasi pusat-daerah dan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Amin menekankan bahwa PBB-P2 dipilih karena basis data dan mekanismenya sudah ada, namun kenaikan drastis berpotensi menimbulkan “tax shock”, menurunkan kepatuhan pajak, dan memicu protes sosial, sebagaimana terjadi di Pati dan Jombang.

Menurutnya, terdapat alternatif yang lebih sehat untuk meningkatkan penerimaan daerah, misalnya memperluas basis pajak melalui digitalisasi data, menutup kebocoran penerimaan, serta mengoptimalkan BUMD di sektor strategis seperti pariwisata, energi, dan air bersih. Pemanfaatan aset daerah juga bisa dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni kemitraan pemerintah-swasta untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik dengan pembiayaan dan risiko bersama, diatur dalam Perpres No. 38/2015

“Kemandirian fiskal memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Kolaborasi pusat-daerah untuk skema pendanaan yang adil, termasuk pemulihan sebagian dana transfer yang dipotong, menjadi kunci stabilitas ekonomi dan sosial,” tegas Politisi Fraksi PKS ini. 

 Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, berharap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Menurutnya, percepatan ini penting mengingat tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sudah mulai berjalan sejak tahun ini.

“Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji 2026. Mulai dari penyusunan database jemaah hingga proses pemesanan zona dan lokasi pemondokan, semua harus disiapkan sejak dini agar tidak menyulitkan jamaah,” ujar Cucun usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Cucun menegaskan, DPR RI sebelumnya telah memberikan rekomendasi melalui Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2025. Ketua Timwas Haji 2025 DPR RI ini menekankan, langkah tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperbaiki tata kelola haji ke depan.

“Tidak perlu lagi kita perdebatkan. DPR sudah menunaikan fungsi pengawasan melalui rekomendasi Pansus Haji. Evaluasi kemarin jelas, dan kita rekomendasikan Pansus kembali di 2025 demi perbaikan. Apalagi sekarang penyelenggaraan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Cucun menyebutkan bahwa dalam draf revisi UU Haji masih terdapat dua opsi kelembagaan yang akan dibahas lebih lanjut, yakni tetap berbentuk badan atau ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji. “Kita lihat perkembangan dalam pembahasan di DPR, karena ada aspirasi dari sejumlah anggota untuk menjadikannya Kementerian Haji,” tambahnya.

Cucun menutup dengan menegaskan bahwa percepatan penyelesaian revisi UU Haji menjadi krusial demi memastikan seluruh jamaah haji Indonesia pada tahun 2026 dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan layak.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah untuk menata ulang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demi memaksimalkan kontribusi aset negara yang mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Ia mengungkapkan target minimal BUMN menyumbang 50 miliar dolar AS per tahun agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.

Demikian pernyataan tersebut disampaikannya saat menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Demi mencapai target tersebut, dirinya menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN. Ia pun menyoroti tata kelola yang dinilai ‘tidak masuk akal’, termasuk jumlah komisaris yang dinilai ‘gemuk’ dan pemberian tantiem yang dianggap sebagai praktik merugikan keuangan negara.

“Saya potong setengah komisaris, paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Saya hilangkan tantiem. Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun? Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi,” tegas Prabowo.

Tidak hanya itu, ia menekankan, jika ada direksi atau komisaris yang keberatan, maka dipersilakan mengundurkan diri. Menurutnya, banyak anak muda mumpuni siap menggantikan posisi tersebut. “Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat,” ujarnya.

Prabowo juga menggarisbawahi soal pentingnya efisiensi belanja negara. Menurutnya, belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, dan setiap pengeluaran APBN harus memberikan manfaat nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu, ia menekankan bahwa peran Danantara akan dioptimalkan, termasuk menjalin sinergi dengan sektor swasta nasional maupun global.

Dirinya menjabarkan desain belanja negara ke depan akan terintegrasi antara belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan program pembangunan untuk pemerataan ekonomi. Dalam konteks pembiayaan, ia pun menegaskan pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati (prudent) dan inovatif, dengan menjaga defisit serta rasio utang pada batas aman.

“Keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang adalah jangkar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025), dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

“Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

“Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

“Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

“Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

“Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

“Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

“Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

“Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

“Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

“Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

“Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

*Puan Pakai Baju Adat Minang*

Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan pengorbanan bagi kepentingan bangsa. Pernyataan ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam upacara memperingati HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

“Peringatan Kemerdekaan bukan hanya momentum historis, tetapi pengingat akan tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” ujar Indra dihadapan para ratusan pegawai parlemen yang mengikuti upacara.

Baginya, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di balik kemerdekaan ada pengorbanan panjang dari para pahlawan dan rakyat. Sebab itu, ungkapnya, pesan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja, kolaborasi, dan penguatan solidaritas di setiap lapisan, khususnya di lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Tahun ini, peringatan kemerdekaan mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Menurutnya, tema ini bermakna yang sangat relevan dengan tugas sehari-hari para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan DPR.

“Kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika kita mampu bersatu, menegakkan kedaulatan, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan,” tuturnya.

Dirinya pun turut mengutip pesan Soekarno. Kutipan Sang Proklamator ini, jelasnya, bukan sekadar retorika melainkan panggilan jiwa yang harus menyala dalam semangat pelayanan dan pengorbanan.

“Saya ingin mengutip beberapa kata yang pernah diucapkan oleh Bung Karno. Api perjuangan yang tak boleh padam di tengah kenyamanan, mengingatkan bahwa semangat pengabdian harus terus dijaga,” katanya.

Lebih jauh, dirinya menekankan kemerdekaan dan kemajuan tidak lahir dari perjuangan individual. Dalam konteks itu, tegasnya, gotong royong menjadi pondasi utama yang harus terus dirawat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan sekat-sekat sektoral.

Gotong-royong, lanjut Indra, bukan hanya slogan, namun soal nilai luhur Nusantara yang menjunjung tinggi solidaritas, empati dan kebersamaan. Ia menekankan, semangat ini harus tercermin di lingkungan parlemen melalui kolaborasi antarpihak, saling mendukung antar-unit, dan menghapus silo (ego) antar-bidang.

Tidak hanya gotong-royong, Indra menyampaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga harus ditanamkan di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh ASN DPR RI konsisten menjadi penjaga keberagaman dan perekat bangsa. “ASN harus menjadi penjaga keberagaman. Melindungi kohesi sosial, memersambung bangsa, bukan sebaliknya,” imbuhnya.

Menutup pidato, dirinya mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan etos kerja ASN Berakhlak sebagai kompas moral dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Baginya, hanya ASN yang berintegritas, profesional, dan berjiwa kebangsaan yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.

“Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para founding fathers dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan melalui Dharma Bakti di lembaga legislatif tercinta ini,” tandas Indra. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib. 

Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025) siang. Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8) bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” kata Puan.

“Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya. 

Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

“Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” tuturnya.

Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

“Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023. 

“Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan. 

Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi. 

Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30% sejak tahun 2020. 

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ujarnya. 

“Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga. 

“MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan. 

Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama. 

“Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan. 

“Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat, 

Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” terang Puan. 

Puan kembali menyampaikan apresiasi kepada Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam atas kesediaannya menghadiri sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPRD RI serta memenuhi undangan gala dinner dan berkunjung ke Gedung DPR pada hari ini.  

“Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu Ketua Parlemen Timor Leste. Saya harap ibu Ketua terus sukses dalam memimpin Parlemen Timor Leste,” ucap Puan. 

“Dan terimakasih kepada Bapak Ketua Parlemen Brunei Darussalam di Jakarta. Saya berharap di usia yang 80, Indonesia dapat terus menjadi mitra bagi Brunei Darussalam,” tambahnya. 

Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam mengucapkan terima kasih karena telah diundang Puan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD, kemarin. 

“Saya berterima kasih karena telah diundang dan bisa menyaksikan proses parlemen Indonesia,” kata Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam.

Ketua Parlemen Timor Leste menyatakan hal serupa. Ia mengaku belajar banyak dari pidato Puan tentang legislatif bersinergi dengan eksekutif. Ketua Perlemen Maria Fernanda Lay juga mengundang Puan untuk hadir di perayaan kemerdekaan Timor Leste.

“Terima kasih atas undangannya. Kemarin saya menyimak dengan serius dan belajar dari pidato ibu ketua tentang bagaimana lembaga legislatif berhubungan dengan eksekutif dan meskipun berbeda pendapat tapi untuk kelentingan nasional tetap bersatu,” ucapnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan APBN 2026 dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh komponen pemerintah harus hadir melindungi kelompok rentan, memastikan pemerataan pembangunan, serta mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutur Prabowo saat menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Secara gamblang, ia mengungkapkan perekonomian nasional tetap stabil di tengah tensi geopolitik global yang memanas, perang tarif, dan perubahan drastis tata kelola dunia. Diketahui, pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen year-on-year, naik dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya.

Ekspor tumbuh kuat 10,67 persen berkat hilirisasi sumber daya alam, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen dengan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru. Angka kemiskinan menyentuh rekor terendah 8,47 persen, dan inflasi terkendali di kisaran 2,4 persen.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi Rp57,4 triliun sepanjang 2025 serta menjaga daya beli melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, KIP, dan KIP Kuliah. Tidak henti, RAPBN 2026 mengusung delapan agenda prioritas demi mencapai Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Pertama, ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, termasuk subsidi pupuk Rp46,9 triliun dan penguatan cadangan pangan Bulog Rp22,7 triliun, demi mencapai swasembada beras dan jagung. Kedua, ketahanan energi dengan dukungan fiskal Rp402,4 triliun untuk mempercepat transisi menuju 100 persen pembangkitan listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun.

Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun yang menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM dan petani. Keempat, pendidikan bermutu dengan anggaran Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah, untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa LPDP, dan pembangunan fasilitas pendidikan.

Kelima, kesehatan berkualitas dengan anggaran Rp244 triliun untuk memperluas jaminan Kesehatan nasional (JKN), menurunkan stunting, revitalisasi rumah sakit, dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan rentan. Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan “Merah Putih” guna memutus praktik rentenir, memperkuat logistik desa, dan mempercepat kemandirian ekonomi daerah.

Ketujuh, pertahanan rakyat semesta dengan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemanfaatan mineral strategis seperti rare earth untuk pertahanan modern. Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global, termasuk proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS, penyelesaian perundingan CEPA Indonesia–Uni Eropa, serta pembangunan 770 ribu rumah rakyat melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.

Hapus Defisit APBN

Selanjutnya, Prabowo menyampaikan bahwa struktur RAPBN 2026 mencatat belanja negara Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB. Oleh karena itu, dirinya menargetkan penghapusan defisit paling lambat pada 2028 melalui efisiensi, optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Selain menjaga disiplin anggaran, ia akan mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai instrumen pemerataan, memperkuat pengelolaan aset negara agar produktif, dan memastikan setiap rupiah pengeluaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Kita harus berani menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk pemborosan, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia,” ujarnya.

Dengan rancangan ini, pemerintah berupaya menjaga APBN tetap sehat, kredibel, adaptif terhadap guncangan global, dan berpihak pada pemerataan kesejahteraan rakyat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia. “Kita harus berani menghilangkan kebocoran. Negara kita makmur, kalau diatur dengan baik, semua akan menikmati,” tegas Prabowo.