Tag: DPR RI

 Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang. Hal tersebut disampaikan Utut dalam konferensi pers usai rapat kerja Komisi I bersama Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

“Yang jelas, Komisi I sepakat bahwa kita harus menjaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden, sebagaimana disampaikan di Batujajar, nafasnya adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Beliau menginginkan kita ke depan maju tanpa saling menyalahkan,” ujar Utut.

Selain membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan Tahun 2026, Utut mengungkapkan Komisi I DPR RI bersama mitra kerja juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa wafatnya anggota masyarakat dalam peristiwa 28–31 Agustus 2025. “Kemarin tentu semua sudah terinformasikan, kita doakan mereka semua khusnul khotimah,” ucap Utut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menambahkan Pemerintah prihatin atas maraknya tindakan anarki dalam beberapa hari terakhir. Wamenhan menegaskan, Presiden telah memberikan arahan agar TNI dan Polri bertindak tegas dan terukur menjaga ketertiban.

“Penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, silahkan disampaikan ke DPR atau kementerian sesuai mekanisme. Namun jangan ditunggangi hingga menimbulkan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Wamenhan.

Lebih lanjut, Wamenhan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kondusifitas nasional. “Jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau. Jangan kita biarkan, jangan kita beri kesempatan,” seru Wamenhan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tetap tegak pada konstitusi dalam menjaga keamanan negara. Ia membantah isu yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan penerapan darurat militer. “Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah jauh dari apa yang kita lakukan.  Kita taat konstitusi,” tandas Wakil Panglima TNI.

 Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya penguatan daya saing industri nasional agar Indonesia mampu bersaing di pasar global. Hal ini ia sampaikan usai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang sekaligus menyaksikan pelepasan ekspor produk makanan ringan Indonesia ke Afrika.

“Hari ini luar biasa, kita melihat langsung bagaimana produk snack yang biasa dijual di Indomaret dan Alfamart bisa diekspor hingga ke Afrika. Sepuluh kontainer tadi pagi dilepas, dan saya sangat bangga,” ujar Yoyok kepada tonggakhukum.com/ usai Kunjungan Spesifik di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/8/2025).

Namun, Yoyok menyoroti sejumlah kendala yang masih membebani industri nasional, terutama terkait perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang sering berganti. “Contohnya, soal izin impor gula yang sangat menghambat industri besar seperti Oreo. Padahal, ribuan tenaga kerja menggantungkan hidup dari industri ini. Jangan sampai kebijakan yang berubah-ubah justru merugikan industri,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Menurutnya, keberadaan industri merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Dimana ada industri berkembang, di situ ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh. Karena itu, Komisi VII tengah mendorong pembentukan Panja Daya Saing Industri untuk mencari solusi konkret atas hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

“Panja daya saing ini harus segera direalisasikan agar bisa melahirkan kebijakan bahkan undang-undang yang mempercepat proses perizinan dan menyederhanakan aturan, sehingga kawasan industri bisa berkembang pesat,” jelasnya.

Yoyok juga mengapresiasi kiprah Kawasan Industri Jababeka yang kini mampu menampung 1,3 juta pekerja. Ia menyebut hal itu sebagai bukti nyata visi besar pembangunan industri sejak puluhan tahun lalu.

Selain itu, ia menilai potensi industri harus lebih diberdayakan untuk membantu pelaku usaha kecil di daerah. “Bayangkan kalau perusahaan-perusahaan besar ini bisa bermitra dengan koperasi, menyuplai produk ke pedagang kecil di kampung. Itu akan luar biasa, bahkan bisa menyaingi ritel modern,” tambahnya.

Yoyok menegaskan bahwa pemerintah harus memberi dukungan penuh bagi keberlanjutan dan penguatan daya saing industri. “Industri adalah faktor utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Panja Daya Saing ini harganya harus segera terealisasi,” pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti berbagai tantangan yang menghambat kemajuan industri nasional, mulai dari masalah impor bahan baku hingga ketidakpastian kebijakan pemerintah. Menurut Novita, beberapa kendala ini berpotensi mengancam daya saing industri dalam negeri dan bahkan membuat peringkat daya saing Indonesia merosot tajam.

Ditemui Parlementaria usai melakukan kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke CV Sinar Baja Electric, Novita menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh produsen pengeras suara terbesar di Indonesia ini adalah importasi bahan baku.

“Ada beberapa bahan baku yang notabene sudah mampu diproduksi di dalam negeri, tapi ada beberapa bahan baku yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri,” ujarnya. Ia mencontohkan, bahan baku seperti tanah jarang (rare earth) dan beberapa bahan untuk kertas masih harus diimpor dari Kanada.

Novita menambahkan bahwa harga barang impor yang fluktuatif akibat persaingan ekonomi global menjadi beban berat bagi perusahaan. “Harga barang impor ini sangat fluktuatif mengingat persaingan ekonomi global kita hari ini yang tentu dapat menekan margin dari perusahaan ini,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa gabungan dari beberapa faktor, seperti harga impor yang fluktuatif, ketidakpastian pasar domestik, dan kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah, telah memberikan “hantaman besar” bagi industri nasional. Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa peringkat daya saing industri Indonesia anjlok dari peringkat 13 menjadi 40. “Ini hantaman besar bagi pemerintah kita, bagi Republik Indonesia,” tegasnya.

Untuk mengatasi kemerosotan ini, Novita mengusulkan tiga langkah penting yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama adalah fokus pada produk lokal. Novita menekankan pentingnya transparansi dalam pemilihan produk yang sudah terdaftar di e-katalog. “Kita harus benar-benar fokus, disiplin, berani untuk memilih produk lokal, kembali pada tujuannya,” katanya. 

Kedua adalah insentif fiskal. Pemerintah dijelaskan Novita, harus memberikan insentif fiskal kepada industri, terutama yang berfokus pada produksi dalam negeri. “Kita harus memfasilitasi beberapa insentif-insentif fiskal kepada industri-industri, utamanya yang memang fokus pada produksi dalam negeri, mulai dari bahan baku hulu hingga ke hilirnya,” jelasnya.

Ketiga adalah bantuan pemasaran. Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk bersaing di pasar domestik maupun global. Novita menyebut bahwa pemerintah wajib membantu pemasaran produk-produk industri lokal melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun ajang internasional.

Terakhir, Legislator dapil Jawa Timur VII ini juga menekankan bahwa stabilitas regulasi adalah kunci utama dalam menjaga daya saing industri dalam negeri. “Yang paling penting, kebijakan regulasi yang tidak boleh berubah-ubah. Ini paling dibutuhkan oleh pelaku usaha industri kita,” pungkasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Gulam Mohamad Sharon menyoroti kesenjangan akses listrik di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di daerah Badau, Antiko, dan Ketungau. Menurutnya, kondisi tersebut kontras dengan Malaysia yang justru mengalami kelebihan pasokan listrik

“Saya kemarin ketemu teman di Malaysia, mereka kelebihan listrik. Tapi mirisnya, daerah perbatasan kita justru kesulitan mendapatkan listrik,” ujar Ghulam sebagaimana disampaikannya saat rapat Komisi XII DPR RI bersama PLN, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Lebih lanjut, Legislator Dapil Kalimantan Barat tersebut mencontohkan masih ada desa di dapilnya yang hanya menikmati listrik selama tiga jam per hari, yakni pukul 18.00–21.00 WIB. Kondisi tersebut, tandasnya, menyulitkan masyarakat, terutama anak sekolah, untuk mendapatkan akses pendidikan dan internet.

“Bagaimana masyarakat mau pintar kalau listrik hanya tiga jam sehari? Anak-anak juga sulit belajar dan mengakses internet,” tegas Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

Terkait hal itu, Sharon meminta agar PLN tidak bekerja sendiri dalam melobi pihak Malaysia terkait pasokan listrik perbatasan. Ia menilai pihak swasta bisa lebih lincah dalam melakukan kerja sama. “Kalau PLN kesulitan, melibatkan pihak swasta bisa jadi solusi. Malaysia terang benderang, sementara Indonesia yang hanya berjarak 1–2 kilometer justru gelap,” tandas Sharon.

Selain itu, Sharon juga mendorong Pertamina agar lebih fleksibel dalam mendukung upaya pemerataan energi nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar fleksibilitas tersebut tetap memperhatikan aspek hukum.

“Kita wajib mendukung program Presiden tentang kemandirian energi. Tapi jangan sampai fleksibilitas justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Sharon menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Ia berharap akses listrik di perbatasan dapat segera diperbaiki sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat pembangunan secara merata.

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dinilai masih memerlukan banyak perhatian agar lebih efektif. Kelengkapan layanan, kesiapan SDM kesehatan, dan tindak lanjut pemeriksaan disebut sebagai faktor kunci untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.

“Ada tiga poin yang saya highlight ya kepada kunjungan kali ini. Pertama, adalah soal bagaimana terkait dengan kelengkapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Itu saya pikir jadi faktor krusial,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Rabu (27/8/2025).

Politisi Fraksi PKS ini mengakui saat ini item pemeriksaan sudah lebih lengkap dibanding awal pelaksanaan. Namun, ke depan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan agar efektivitas skrining benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tentu sekarang ada peningkatan dari item yang dilakukan pemeriksaan, indikator-indikator yang dicek. Namun ke depan tetap saya pikir kita perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sehingga efektivitas skrining itu bisa meningkat,” lanjutnya.

Gamal juga menyoroti persoalan keterbatasan SDM kesehatan. Menurutnya, ada potensi peningkatan beban kerja bertambahnya pasien BPJS dan PKG. Ia menilai hal ini berpotensi menurunkan intensitas upaya promotif dan preventif di masyarakat.

“Ada satu kekhawatiran yang saya temukan terkait dengan peningkatan kunjungan pasien berobat melalui adanya BPJS hari ini yang semakin masif, lalu adanya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak diikuti dengan penyiapan SDM yang memadai akan berdampak pada penurunan intensitas upaya promotif, preventif akibat workload atau beban kerja yang meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Setiap temuan kesehatan dari PKG diharapkan tidak berhenti pada tahap skrining, melainkan segera ditangani dengan langkah promotif, kuratif, hingga rehabilitatif.

“Lalu yang ketiga, adalah tentang efektivitas tindak lanjut. Jadi bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, sehingga semua indikator-indikator yang menunjukan adanya gangguan ataupun penyakit di masyarakat bisa langsung mendapatkan upaya promotif termasuk kuratif dan rehabilitatif secara efektif,” tegasnya.

Adapun dalam paparan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sejumlah jenis pemeriksaan PKG yang dilakukan antara lain tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, aktivitas fisik, gula darah, risiko stroke, risiko jantung dengan EKG, hingga fungsi ginjal. Pemeriksaan dilakukan melalui self-assessment, pengukuran oleh tenaga kesehatan, serta pemeriksaan lanjutan di laboratorium dan EKG.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyiapkan anggaran Rp4,7 triliun untuk PKG sejak Februari 2025. Dana tersebut berasal dari kombinasi APBN sebesar Rp3,4 triliun dan APBD Rp1,3 triliun untuk melayani sekitar 220 juta warga Indonesia pada tahun pertama pelaksanaan.

 Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menilai saat ini perpustakaan belum menjadi bagian penting untuk mendukung mutu pendidikan. Padahal, dalam mendukung gerakan literasi sekolah, perpustakaan menjadi jantung untuk mengintegrasikan aktivitas literasi di sekolah dengan kurikulum dan pembelajaran.

Menurutnya, perpustakaan mempunyai peran untuk meningkatkan literasi membaca siswa Indonesia yang dinilai masih rendah. Karena itu, keberadaan perpustakaan tidak boleh lagi sekadar ada dan dikelola seadanya. Perpustakaan harus menjadi investasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam mendukung budaya literasi warga.

“Mirisnya masih banyak perpustakaan di daerah yang sudah tidak layak, padahal perpuskaan merupakan gudang ilmu ditempat masing-masing,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Kepala Perpusnas RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Karena itu, ia mendorong Perpusnas berkolaborasi dengan Perpusda guna menyesuaikan kebutuhan zaman, Ratih juga mengusulkan sejumlah pembaruan, mulai dari penyediaan co-working space, modernisasi layanan, hingga pembaruan koleksi buku.

“Dulu pelajar dan mahasiswa menjadikan perpustakaan sebagai tempat nongkrong, sebaliknya sekarang mereka tidak tertarik lagi karena kurangnya fasilitas dan modernisasi layanan,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, ia menyoroti anggaran Perpusnas yang mengalami efisiensi pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp441,8 miliar dari total anggaran sebesar Rp 721,68 miliar. Menurutnya, hal ini berdampak dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan di daerah.

“Anggaran yang ada sangat kurang, namun sebaiknya Perpusnas memaksimalkan anggaran yang ada dengan peningkatan literasi membaca dengan cara perbarui buku-buku yang memang sudah usang dengan mengikuti perkembangan zaman,”imbuhnya.