Blog

  • Viral Bendera One Piece, IBAS: Kreatif Boleh, tapi Merah Putih Tetap Lambang Kebanggaan Kita!

    Viral Bendera One Piece, IBAS: Kreatif Boleh, tapi Merah Putih Tetap Lambang Kebanggaan Kita!

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) merespons soal ramainya masyarakat mengibarkan bendera anime One Piece menjelang 17 Agustus. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk para muda-mudi bangsa, untuk menjadikan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat cinta Tanah Air, menjaga persatuan, menjunjung simbol negara, serta tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun.

    “Kami memahami semangat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kita perlu selalu mengingat bahwa Bendera Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ungkap EBY yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini pada Minggu, 3 Agustus 2025.

    Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini kemudian menegaskan bahwa Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol biasa. Ia merupakan representasi perjuangan panjang bangsa, pengingat nilai-nilai Pancasila, dan lambang kuat dari semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen Indonesia.

    “Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, mari kita utamakan Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” ajaknya dengan penuh semangat.

    Edhie Baskoro juga menyampaikan apresiasi terhadap semangat berekspresi dan berkreasi yang ditunjukkan oleh masyarakat, terutama anak muda. Namun, menurutnya, ekspresi kebebasan tetap harus dilandasi dengan penghormatan terhadap simbol-simbol kenegaraan.

    “Saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap memprioritaskan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Sikap ini penting agar semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, khususnya dalam momen bersejarah HUT ke-80 RI.”

    Edhie Baskoro juga menyampaikan bahwa tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini, menjadi pengingat bangsa Indonesia harus terus melangkah maju dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

    “Momentum HUT RI tidak hanya seremoni tahunan, tetapi juga mendorong semangat kolaborasi lintas generasi untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan dan budaya. Dalam semangat itulah, penguatan identitas nasional melalui simbol negara seperti Bendera Merah Putih menjadi sangat penting untuk terus kita gaungkan.”

    Lebih lanjut, Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII ini mengingatkan bahwa penggunaan bendera negara telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ia mendorong agar Hari Kemerdekaan tahun ini dijadikan momentum untuk menegakkan konstitusi, memperkuat cinta tanah air, dan menjaga persatuan Indonesia.

    “Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan simbol negara, sekaligus tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun. Mari rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh semangat, tetap kritis, namun selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

  • Lestari Moerdijat: Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Dipahami Semua Pihak Terkait

    Lestari Moerdijat: Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Dipahami Semua Pihak Terkait

    Upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui sebuah kebijakan harus dibarengi pemahaman dan kemampuan semua pihak terkait, agar kebijakan yang diterbitkan tepat sasaran.

    “Kebijakan yang diterbitkan untuk pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan harus diikuti kesiapan para tenaga pengajar dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk melaksanakannya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertullisnya, Minggu (3/8).

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap, pada tahun 2024 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mencapai 573 kasus. Angka tersebut naik 288 kasus dari tahun 2023.

    Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat peran guru bimbingan dan konseling (BK) serta Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan guna mencegah kekerasan sekaligus menjaga kesehatan mental para murid.

    Penguatan itu dilakukan melalui diterbitkannya 
    Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.

    Di dalam peraturan itu disebutkan guru memiliki keleluasaan memenuhi beban kerja, tidak hanya melalui jam tatap muka, tetapi juga berbasis kinerja.

    Tugas tambahan sebagai anggota TPPK dapat dikonversi setara dua jam pelajaran per minggu, sehingga memberi motivasi bagi guru untuk aktif berperan dalam pencegahan tindak kekerasan.

    Selain itu, terdapat penugasan baru untuk guru wali kelas yang kini dapat bertugas mendampingi siswa, baik secara akademik maupun non akademik.

    Menurut Lestari, upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah dengan mendorong guru untuk lebih berperan dalam bimbingan dan konseling, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keterampilan khusus.

    Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya penguatan keterampilan dan kompetensi guru dalam memberikan pendampingan konseling kepada peserta didik harus segera dilakukan.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, para pemangku kepentingan di tingkat daerah juga harus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Permendikdasmen No. 11/2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru itu.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi setiap anak bangsa, demi melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

  • Diskusi Akademik di El Colegio de México, IBAS: Perkuat Hubungan Intelektual dan Diplomasi Akademik untuk Kemajuan Peradaban

    Diskusi Akademik di El Colegio de México, IBAS: Perkuat Hubungan Intelektual dan Diplomasi Akademik untuk Kemajuan Peradaban

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menegaskan pentingnya diplomasi akademik sebagai jembatan peradaban antara Asia Tenggara dan Amerika Latin, serta mendorong kemitraan strategis Indonesia–Meksiko di bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Ia memperkenalkan Indonesia sebagai negara demokrasi kepulauan terbesar yang tengah memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan manusia, energi terbarukan, dan ketahanan pangan.

    Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam acara Academic Discussion (Diskusi Akademik) yang digelar di El Colegio de México, dikenal sebagai salah satu institusi akademik paling bergengsi di Amerika Latin (29/7/30).

    “Kunjungan ini menjadi jembatan peradaban yang menghubungkan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Kami ingin mendorong diplomasi akademik serta mengeksplorasi peluang kerja sama dalam kepemimpinan, produksi pengetahuan, dan kolaborasi kelembagaan,” ungkap Ibas mengawali pemaparannya.

    Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menyampaikan tujuan dari pertemuan ini. “Tujuan kami jelas: membangun hubungan intelektual dan budaya yang berkelanjutan antara Indonesia dan Meksiko, antara El Colegio de México dan berbagai lembaga kajian, universitas, serta institusi negara di kedua negara,” ujarnya.

    Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga merupakan lulusan S3 IPB University ini kemudian menyampaikan apresiasi terhadap semangat belajar mahasiswa dari berbagai negara. “Saya melihat para mahasiswa yang datang ke El Colegio de México memiliki alasan kuat untuk belajar di sini. Saat ini baru ada satu mahasiswa asal Indonesia yang belajar di sini. Harapan kami, di masa mendatang akan lebih banyak mahasiswa yang datang untuk mempelajari Meksiko, Indonesia, Asia Tenggara, dan dunia.”

    Dalam pemaparannya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini memperkenalkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 255 juta jiwa yang terus bertumbuh, khususnya generasi muda. Ia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang.

    “Kami adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia dengan pemilihan presiden secara langsung, ratusan bahasa daerah, lebih dari 300 kelompok etnis, tetapi tetap satu bangsa, satu identitas. Semboyan nasional kami, ‘Bhinneka Tunggal Ika,’ mencerminkan persatuan dalam keberagaman.”

    “Sistem politik dan demokrasi kami kini menempatkan Indonesia sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, demokrasi bagi kami bukanlah sekadar peristiwa, melainkan sebuah proses dan janji bagi rakyat,” tegasnya lebih lanjut.

    Dalam konteks ekonomi, EBY menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia berlandaskan pada keadilan sosial.
    “Kebijakan ekonomi kami berlandaskan keadilan sosial, sekaligus terbuka bagi investasi global. Kami menjaga keseimbangan antara dinamika pasar dan kesejahteraan publik, serta membuka diri terhadap berbagai proyek internasional.”

    “Indonesia merupakan salah satu dari 20 ekonomi terbesar dunia, anggota G20, sekaligus kini bergabung dengan BRICS. Kami berada di peringkat ke-16 secara nominal dan peringkat ke-7 berdasarkan paritas daya beli.”

    Menyikapi berbagai tantangan dunia, Ibas kemudian menekankan posisi strategis Indonesia di tingkat global dan mengajak untuk membangun kemitraan strategis Indonesia–Meksiko berbasis pengetahuan, riset, dan pertukaran ide.

    “Dalam hubungan internasional, Indonesia aktif di ASEAN, G20, dan berbagai forum global lainnya. Prinsip politik luar negeri kami adalah ‘million friends, zero enemy’ dengan semangat membangun persahabatan dan kerja sama yang luas.”

    “Kami berharap di masa depan Indonesia dan Meksiko dapat membangun kemitraan strategis yang komprehensif,” tambahnya.

    EBY juga memaparkan bahwa dengan bonus demografi yang besar, Indonesia tengah menuju era keemasan pada 2045. “Ketika lebih dari 70% penduduk berada pada usia produktif, ini adalah peluang besar bagi kami untuk berinvestasi di bidang pendidikan, keterampilan, dan inovasi. Kami memiliki program LPDP dan banyak beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan terbaik di dalam dan luar negeri.”

    “Pertumbuhan populasi yang tinggi berarti kami memerlukan lebih banyak pangan, energi, dan sumber daya lainnya, sehingga kami harus mempersiapkan diri untuk mengelola bonus demografi ini dengan baik.”

    Oleh karena itu Ibas menekankan perlunya pembangunan ketahan pangan. “Kami tengah membangun ketahanan dan kemandirian di sektor-sektor utama, seperti peningkatan produksi beras, jagung, dan komoditas lain.”

    “Dalam transisi energi, kami mendorong produksi biofuel, tenaga surya, tenaga air, baterai kendaraan listrik, dan energi terbarukan lainnya. Dalam tata kelola lingkungan, kami juga berfokus menghadapi dampak perubahan iklim. Reformasi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas penting, sejalan dengan industrialisasi inklusif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.”  

    Sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, EBY menegaskan bahwa Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, dengan prinsip growth with equity.

    “Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus bersifat pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Artinya, setiap kebijakan yang kami dorong harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga kelestarian alam. Prinsip ini telah menjadi fondasi sejak era Presiden SBY, dan hingga kini tetap menjadi arah utama pembangunan nasionals,” ujarnya.

    Di akhir pemaparannya, EBY mengajukan beberapa pertanyaan, salah satunya “Strategi bersama apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia yang semakin tidak pasti dan saling terhubung? Kita memerlukan generasi muda yang cerdas dan terdidik, termasuk mahasiswa Indonesia yang belajar di El Colegio de México, untuk kembali dan membangun masa depan bersama,” tutupnya.

    Menanggapi diskusi ini, Prof. Chris Lundry, Center of Asian-African Studies, El Colegio de México menyampaikan beberapa hal, antara lain peluang kerja sama strategis serta pertukaran budaya antara Indonesia dan Meksiko dalam konteks dinamika geopolitik dan hubungan antar kawasan.

    “Sebagai akademisi, tentu saya ingin melihat pertukaran akademik dari dosen peneliti hingga mahasiswa. Tahun ini, kami menyambut mahasiswa Indonesia pertama dalam program internasional kami. Ini luar biasa. Saya mengagumi kesamaan antara Meksiko dan Indonesia, masyarakatnya hangat, ramah, terbuka, dan santai. Mungkin ini juga bisa menjadi fondasi untuk memperkuat hubungan kedua negara,” ungkapnya.

    Acara ini dihadiri oleh beberapa profesor, di antaranya, Prof. José Antonio Cervera (Director of the Center for Asian and African Studies) Prof. Matías Chiappe (Research Coordinator), Prof. Chris Lundry (Center of Asian-African Studies, El Colegio de México) dan lain sebagainya.

    Edhie Baskoro hadir bersama sejumlah anggota delegasi parlemen Indonesia yang turut mendukung penguatan kerja sama antar universitas serta pusat penelitian antara Indonesia dan Meksiko, di antaranya Herman Khaeron, Fathi, dan Bramantyo.

  • Willy Aditya: Pengibaran Bendera One Piece Tidak Berarti Melecehkan Simbol Negara

    Willy Aditya: Pengibaran Bendera One Piece Tidak Berarti Melecehkan Simbol Negara

    Ketua Komisi XIII DPR RI Wily Aditya menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala film animasi One Piece yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia.

    Ia menegaskan menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara, apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    “Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

    Willy pun mengajak publik untuk menyikapi fenomena itu secara proporsional. Semua dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran tertentu. “Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu. Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu dia juga menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti itu biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup.

    “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

    Willy menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya. Jika itu bisa diwujudkan, maka ekspresi semacam ini akan kehilangan gaungnya.

    “Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris, karena gugatan itu tak relevan,” ucapnya.

    Meski begitu, ia menolak gagasan untuk merespons aksi ini dengan tindakan represif atau bahkan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran.  “Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” jelasnya.

    Willy mengajak semua pihak untuk memperbaiki kanal-kanal dialog di dalam kehidupan berbangsa.  “Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa. Jangan-jangan ini muncul karena ruang-ruang dialog tersumbat,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Willy berpesan agar masyarakat tetap memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar.  “Menggugat ketidakadilan itu bagus, tapi jangan salah alamat. Jangan lupa, Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar,” pungkasnya.

  • Orasi Kemerdekaan Palestina, BKSAP Tekankan Pentingnya Solidaritas Seluruh Elemen Bangsa

    Orasi Kemerdekaan Palestina, BKSAP Tekankan Pentingnya Solidaritas Seluruh Elemen Bangsa

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan orasi menggugah dalam Aksi Akbar Bela Palestina yang digelar di Jakarta, Minggu (3/8/2025) pagi. Di hadapan ribuan peserta aksi, Mardani menegaskan pentingnya solidaritas seluruh elemen bangsa terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

    “Semua kita adalah pejuang Palestina, (ada) artis, ojol, anak muda, emak-emak di dapur semua kita terus menyuarakan keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta.

    Dalam orasinya, Mardani juga menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin nasional yang secara konsisten membela Palestina di berbagai forum internasional.

    “Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, Ketua MPR kita, Pak Ahmad Muzani, Ketua DPR kita, Ibu Puan Maharani, semua bersatu membela Palestina. Di semua fora internasional, Indonesia bersuara memerdekakan Palestina,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

    Aksi ini juga menyoroti momentum penting yang akan terjadi dalam waktu dekat. Mardani menyampaikan harapan besar pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2025, di mana sejumlah negara besar seperti Prancis, Kanada, dan Inggris dikabarkan akan menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina.

    “Doakan September nanti akan ada General Assembly di PBB. Insya Allah Palestina merdeka. Allahu akbar, Allahu akbar! Sudahkah kita menyiapkan diri menjadi barisan yang tercatat? Barisan yang membantu kemerdekaan Palestina, bukan hanya dengan kata, tapi juga aksi nyata.” seru Mardani penuh semangat.

    Aksi ini menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian serius rakyat Indonesia. Semangat solidaritas lintas kelompok, usia, dan profesi memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah nilai moral dan kemanusiaan yang melekat kuat dalam jati diri bangsa.

  • MPR dan LATS Gelar Sarasehan Kebudayaan: Bale Ngaji Diangkat Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Krisis Moral

    MPR dan LATS Gelar Sarasehan Kebudayaan: Bale Ngaji Diangkat Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Krisis Moral

    Di tengah derasnya arus perubahan sosial dan krisis nilai yang melanda generasi muda, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mencoba kembali ke akar, melalui sarasehan kebudayaan bertajuk “MPR RI dan Gerakan Kebudayaan: Merajut Keindonesiaan, Menjawab Tantangan Zaman”, yang digelar di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/7/2025).

    Kegiatan yang mengangkat kembali “bale ngaji” sebagai simbol perlawanan terhadap krisis moral ini, selain dihadiri ratusan peserta dari kalangan pendidik, budayawan, tokoh adat, dan forum lintas etnis, juga menghadirkan H. Johan Rosihan, ST, Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI, sekaligus Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa).

    Johan Rosihan yang tampil sebagai pembicara utama menyampaikan bahwa bale ngaji bukan sekadar tempat belajar membaca Alquran.  Tetapi, di Tana Samawa telah lama menjadi ruang pembentukan karakter dan etika sosial. Di sana, anak-anak tidak hanya diajarkan ayat suci, tetapi juga adab kepada orang tua, sopan santun terhadap sesama, hingga rasa malu sebagai pengendali diri.

    “Bale ngaji adalah rumah cahaya.  Di sana ada adab, ada penghormatan pada ilmu, ada ketundukan kepada guru, dan yang terpenting: ada tameng dari gelapnya zaman,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Johan menyampaikan kegelisahannya terhadap makin longgarnya ikatan nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Menurutnya, bale ngaji dapat menjadi salah satu instrumen paling relevan untuk mengembalikan kekuatan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi ancaman nyata seperti penyebaran narkoba yang kian menyasar anak-anak usia sekolah dasar.

    Objektifikasi Krik Selamat Tau Samawa

    Dalam sesi berbeda, Ketua Pejatu LATS, Dr. Ihsan Syafitri, menyampaikan pentingnya aktualisasi falsafah hidup orang Samawa. Ia menyinggung Krik Selamat Tau Samawa, sebuah konsep malu spiritual yang bersandar pada keyakinan: “Kengila ko Nene, Katakit Boat Lenge”—malu kepada Allah SWT, takut melakukan hal-hal buruk.

    “Nilai ini bukan slogan. Ia adalah pedoman hidup. Bila semua generasi muda mengamalkannya, maka kita tak perlu takut akan masa depan negeri ini,” tegas Ihsan.

    Sakeco dan Pesona Budaya Lokal

    Sebagai penanda bahwa tradisi bukan milik masa lalu, dua siswi SMAN 3 Sumbawa Besar membawakan sakeco, seni tutur khas Samawa yang merangkai puisi rakyat (lawas-lawas) dalam irama dan langgam lokal. Suara mereka mengalun lembut sekaligus penuh tekanan makna, menyita perhatian peserta dan menyuguhkan suasana yang jauh dari seremonial.

    Sakeco bukan sekadar pertunjukan. Ia adalah warisan kultural yang menyimpan memori kolektif masyarakat, mengingatkan bahwa di balik setiap tradisi, ada kebijaksanaan yang bisa menjawab persoalan hari ini.

    Sarasehan sendiri berlangsung cair namun penuh substansi. Ratusan peserta dari berbagai kalangan berdiskusi soal nasib kebudayaan di tengah zaman digital dan dominasi pasar. Di akhir sesi, para pendidik dan tokoh adat sepakat untuk mendorong kembali peran bale ngaji sebagai ruang edukasi moral sekaligus benteng sosial dari dalam masyarakat itu sendiri.

    Johan Rosihan menutup sarasehan dengan ajakan untuk membumikan kembali nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat, serta menjadikan kebudayaan sebagai instrumen strategis memperkuat keindonesiaan.

    “Konstitusi sudah menegaskan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional. Sekarang, mari kita jadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam gerakan kebudayaan yang beradab dan berkeadilan,” pungkasny

  • Eddy Soeparno Ajak Diaspora Dukung Program Prabowo: Juru Bicara Kemajuan Indonesia

    Eddy Soeparno Ajak Diaspora Dukung Program Prabowo: Juru Bicara Kemajuan Indonesia

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi nara sumber dalam rangkaian acara Kongres Diaspora Indonesia ke-8 yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dalam sambutannya, Eddy menyampaikan apresiasi atas peran dan kiprah Diaspora Indonesia dalam memberikan kontribusi untuk bangsa.

    “Data menunjukkan, pada tahun 2022, diaspora Indonesia mengirimkan remitansi yang mencapai hampir USD 9,71 miliar. Uang ini tidak hanya mengalir ke keluarga mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membantu memberdayakan UMKM, dan membuka peluang kerja di daerah asal,” jelasnya.

    Eddy menyampaikan pentingnya meningkatkan potensi Diaspora Indonesia dalam upaya memperkuat ekonomi nasional sekaligus mendukung program-program Presiden Prabowo.

    “Dari sisi remitansi misalnya, Diaspora Indonesia memang tinggi namun jumlahnya masih di bawah India, China dan bahkan Filipina. Namun, masih ada kesempatan untuk terus berupaya optimal meningkatkan pendapatan dengan pengelolaan Diaspora Indonesia yang lebih baik ke depannya,”

    Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini mengajak Diaspora menjadi juru bicara untuk program-program Presiden Prabowo dan juga menyampaikan visi Indonesia menjadi negara maju.

    “Seperti misalnya menjadi juru bicara bagi Pembangunan IKN di luar negeri, menepis segala persepsi negatif tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Bahkan lebih jauh dari itu bisa juga menarik investasi dari luar untuk membangun IKN,” lanjutnya.

    Waketum PAN ini juga mendorong kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan profesional diaspora dengan institusi di Indonesia akan mempercepat transfer teknologi dan inovasi.

    “Program kolaborasi riset antar-universitas, seminar internasional, dan beasiswa bagi peneliti diaspora untuk berkontribusi di Indonesia adalah beberapa inisiatif yang perlu dilakukan,” ungkapnya.

    “Rasanya kita perlu menghadirkan dan melibatkan diaspora dalam diplomasi ekonomi dan budaya.  mempromosikan produk, budaya, serta meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara tempat mereka tinggal,” tutupnya.

  • Akbar Supratman Apresiasi Presiden Prabowo atas Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong

    Akbar Supratman Apresiasi Presiden Prabowo atas Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, AM Akbar Supratman, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, serta abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

    Menurut Akbar, keputusan tersebut menunjukkan sikap kenegarawanan Presiden dan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik pasca pemilihan umum.

    “Keputusan ini dilakukan Presiden Prabowo demi menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

    Ia menilai, langkah tersebut penting untuk menghindari potensi perpecahan sosial-politik akibat proses hukum yang menyita perhatian publik. Selain itu, ia juga mengapresiasi sikap responsif Wakil Ketua DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad, dalam merespons usulan Presiden tersebut.

    “Prof Dasco menunjukkan perhatian besar terhadap pentingnya penegakan hukum yang adil, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh,” kata politisi asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

    Akbar menyebut pemberian amnesti dan abolisi ini sebagai keputusan yang tepat dan diperlukan dalam situasi politik saat ini yang menuntut keteduhan dan semangat rekonsiliasi.

    “Di tengah tantangan polarisasi dan ketegangan politik pasca pemilu, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara ini bisa besar karena pemimpinnya memelihara semangat persatuan, bukan memperluas perpecahan,” ujar Akbar.

    Ia berharap kebijakan tersebut menjadi awal proses rekonsiliasi nasional yang lebih luas, sekaligus mendorong terciptanya iklim demokrasi yang lebih sehat. Akbar juga mengajak para tokoh yang terlibat, seperti Hasto dan Tom Lembong, untuk menjadikan momen ini sebagai landasan dalam membangun kembali kepercayaan publik.

    “Perbedaan pandangan politik tidak boleh lagi menjadi alasan kriminalisasi. Demokrasi yang matang justru tumbuh dari ruang perbedaan yang dikelola dengan bijak dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

    Latar Belakang

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengajukan permintaan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Pengajuan ini mengacu pada Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi memerlukan pertimbangan dari DPR.

    Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula saat menjabat Menteri Perdagangan. Ia kemudian mengajukan banding. Jika abolisi disetujui, seluruh proses hukum terhadapnya akan dihentikan.

    Sementara itu, Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, dalam rangka pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Amnesti yang diberikan akan menghapuskan seluruh hukuman terhadap Hasto.

  • Kunjungi IMCINE Meksiko, IBAS: Kolaborasi Festival dan Digital untuk Bangun Masa Depan Film Nasional

    Kunjungi IMCINE Meksiko, IBAS: Kolaborasi Festival dan Digital untuk Bangun Masa Depan Film Nasional

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) mendorong kolaborasi dan pengembangan potensi besar industri perfilman Indonesia dan Meksiko. Kolaborasi film dan karya seni ini akan semakin memperkaya wawasan serta memperkenalkan film Indonesia-Meksiko ke kancah internasional. Ia menekankan pentingnya festival film dan pemanfaatan teknologi digital untuk membangun masa depan perfilman nasional.

    Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ketika mengunjungi Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), lembaga perfilman resmi milik negara yang merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan Meksiko di Mexico City (29/7/25).

    Fungsi utama IMCINE adalah memproduksi film nasional, pameran dan promosi film Meksiko, pelestarian arsip film, hingga edukasi bidang audiovisual. Lembaga ini mendukung proyek film melalui pendanaan terbuka (open calls). Siapa pun yang memiliki proyek film dapat mendaftar untuk mendapatkan dukungan finansial.

    EBY Wakil Rakyat dari Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa kebudayaan adalah nafas bangsa, diplomasi adalah wajahnya. “Kami hadir dari Tanah Air Indonesia, negeri ribuan pulau, ribuan bahasa, yang satu dalam semangat: harmoni dalam keberagaman,” ungkapnya.

    Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono lulusan S3 IPB University ini menyampaikan bahwa seni, budaya, dan kreativitas adalah jembatan kemanusiaan.

    “Meksiko dan Indonesia, dua negeri kaya sejarah, bertemu dalam semangat luhur yang tak bisa dibeli: keindahan, keberagaman, dan jati diri.”

    Edhie Baskoro yang juga merupakan eksekutif produser dari film Indonesia “Gak Nyangka..!!” yang baru-baru ini berlayar di bioskop nasional, pada kesempatan ini menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Meksiko dapat menjalin berbagai kerja sama di bidang kreatif, khususnya perfilman.

    “Kami sangat mengharapkan adanya kerja sama antara Indonesia dan Meksiko, mulai dari festival budaya bersama; kolaborasi film, animasi dan musik tradisional; pertukaran seniman dan pelajar kreatif; hingga promosi dari tagline kami ‘Wonderful Indonesia’ dan inclusive creative economy (ekonomi kreatif yang inklusif).”

    “Saya percaya kita dapat meningkatkan kerjasama melalui festival film yang melibatkan karya dari kedua negara. Festival ini dapat menjadi platform yang baik untuk memperkenalkan film dan budaya Indonesia dan Meksiko ke audiens internasional.”

    Edhie Baskoro Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini pun menyampaikan apresiasi tingginya kepada Kementerian Kebudayaan Meksiko khususnya IMCINE yang telah bersedia membuka ruang dialog dan kolaborasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Kebudayaan Meksiko (IMCINE), yang telah membuka ruang dialog dan kolaborasi antarbangsa.”

    Lebih lanjut, EBY juga menyampaikan apresiasinya kepada Meksiko atas kontribusinya dalam industri hiburan Indonesia melalui hadirnya bioskop Cinepolis.

    “Tak lupa, kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Meksiko atas kontribusi dan kepercayaannya dalam berinvestasi di industri hiburan Indonesia melalui hadirnya jaringan bioskop Cinepolis. Hal ini menunjukkan komitmen Meksiko dalam memperkuat ekosistem perfilman Indonesia dari sisi infrastruktur dan akses tontonan publik.”

    Selama kunjungannya, Ibas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim VII yang juga sangat menggemari karya seni film ini kemudian menyampaikan beberapa telenovela Meksiko yang populer dan terkenal di Indonesia.

    “Karya-karya telenovela Meksiko yang populer dan terkenal di Indonesia antara lain adalah Marimar, Rosalinda, Maria Mercedes, Esmeralda, dan Carita de Ángel.” “Telenovela ini dikenal karena alur ceritanya yang menarik, seringkali melibatkan kisah cinta, drama keluarga, dan intrik yang kompleks. Sehingga sangat digemari masyarakat Indonesia,” katanya.

    Akhirnya, EBY menekankan bahwa kunjungan ini membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara Indonesia dan Meksiko di bidang perfilman.

    “Ini bukan hanya tentang produksi film, tetapi juga tentang pertukaran karya seni perfilman yang akan semakin memperkaya wawasan. Saya yakin, dengan kekuatan yang kita miliki, industri film Indonesia dan Meksiko dapat maju, berkembang lebih jauh,” pungkasnya.

    Dalam kunjungan ini, Edhie Baskoro hadir bersama Anggota Group Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI lainnya, di antaranya ada Nafa Urbach yang juga aktris sekaligus produser dari beberapa film nasional salah satunya film horor “Ngunduh Jiwo”.

    Anggota GKSB lainnya yang hadir ada Herman Khaeron, Fathi, Umbu Kabunang, Bramantyo, Dini Rahmania, dan Jefry Romdonny.

  • Arzeti Bilbina Desak Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Badai PHK

    Arzeti Bilbina Desak Pemerintah Bertindak Cepat Hadapi Badai PHK

    Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri di Indonesia.


    “Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,” kata Arzeti kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Jumat (1/8/2025).


    Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


    “Data ini tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegah angka PHK semakin meningkat. Dengan intervensi yang tepat, saya yakin badai PHK ini bisa mereda,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.


    Arzeti menyebut sejumlah opsi yang dapat diambil pemerintah untuk menahan laju PHK dan menjaga keberlangsungan lapangan kerja, termasuk memberikan insentif kepada sektor padat karya seperti keringanan pajak. Ia juga mendorong pengembangan sektor-sektor potensial seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi digital guna menciptakan lapangan kerja baru.


    “Stimulus ekonomi yang lebih agresif juga diperlukan. Pemerintah bisa meningkatkan belanja di sektor strategis seperti infrastruktur dan pengembangan UMKM. Dengan begitu, akan terbuka peluang kerja baru bagi para korban PHK,” lanjutnya.


    Ia juga menyoroti pentingnya peran Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk pemerintah. Arzeti berharap satgas tersebut dapat berfungsi secara maksimal, tidak hanya sebagai reaksi terhadap kasus PHK yang telah terjadi, namun juga sebagai garda depan dalam pemetaan dan mitigasi risiko PHK di sektor-sektor yang rentan.


    “Satgas PHK harus lebih aktif dan responsif. Mereka harus bisa mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan PHK massal,” ujarnya.


    Arzeti menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi ancaman PHK secara komprehensif. “Pemerintah harus menjadi motor penggerak, tapi pengusaha dan masyarakat juga harus turut berperan aktif. Kita harus segera ambil langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran pengangguran yang berkepanjangan,” tandasnya.