tonggakhukum.com

Blog

  • Prabowo Subianto Targetkan Indonesia Jadi Pelopor Energi Bersih Dunia

    Prabowo Subianto Targetkan Indonesia Jadi Pelopor Energi Bersih Dunia

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjadi pelopor energi bersih dunia. Dirinya mematok target ambisius transisi menuju 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih cepat dari target global 2060.

    “Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” tegas Prabowo saat menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa subsidi energi harus adil dan tepat sasaran. Diketahui, RAPBN 2026 mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk penguatan ketahanan energi nasional. Anggaran tersebut mencakup subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada energi fosil, menjaga harga energi tetap terjangkau, dan memastikan keberlanjutan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Prabowo pun menilai, percepatan transisi energi akan memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, tidak hanya dalam mengurangi emisi karbon tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional.

    “Rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Selain pembangunan pembangkit energi terbarukan, Prabowo juga berniat akan meningkatkan produksi minyak dan gas untuk menjamin ketersediaan energi selama masa transisi. Kebijakan ini, paparnya, akan dilengkapi dengan dorongan investasi sektor EBT dan pengembangan industri pendukung di dalam negeri agar nilai tambahnya tetap berada di Indonesia.

    Dengan arah kebijakan ini, pihaknya berharap Indonesia tidak sekadar mengikuti tren energi bersih global, akan tetapi bisa memimpin sebagai negara berkembang yang mampu mengubah struktur energinya lebih cepat dari negara maju, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dan sosialnya dirasakan merata di seluruh wilayah tanah air. 

  • Outfit Puan Maharani di Sidang 15 Agustus: Motif Hokokai dan Parang Simbol Anti-Penjajahan

    Outfit Puan Maharani di Sidang 15 Agustus: Motif Hokokai dan Parang Simbol Anti-Penjajahan

    Ketibaan Ketua DPR RI Dr. (H.E) Puan Maharani di Gedung Nusantara menjadi sorotan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI tahun 2025. Outfit Puan dalam momen ini adalah kebaya nuansa hijau lime berbalut selendang merah dengan bawahan motif bunga Hokokai dengan latar tanahan motif parang  dalam agenda rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Diketahui, motif Bunga Hokokai merupakan desain batik yang terinspirasi pada masa Indonesia dijajah oleh Jepang. Adapun selendang merah dipilih sebab menegaskan makna perjuangan anti-penjajah, mengingat sidang ini digear dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI.

    Selain itu, Puan pun memilih kain panjang Batik Tulis Pekalongan sebagai kain bawahannya. Kain batik ini berbahan sutra ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Dengan pilihan busana tersebut, dirinya tiba di Gedung Nusantara dengan menumpangi mobil Maung pada pukul 8.20 WIB.

    Ia pun sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang datang sebagai salah satu tamu undangan. Keduanya masuk ke dalam ruangan bersamaan. Sidang tahunan dan sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

    Beberapa di antaranya seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendes Yandri Susanto, Wamentan Sudaryono, Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD ini. Sementara, Puan akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan tamu undangan lainnya dalam Sidang Bersama DPR-DPD. Siang hari, Puan akan memimpin rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2025-2026.

    Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato nota keuangan serta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pidato nota keuangan dan RAPBN 2026 merupakan pidato yang pertama kali akan disampaikan sejak menjabat sebagai Presiden. 

  • Eddy Soeparno Apresiasi Capaian 300 Hari Presiden Prabowo: Melampaui Ekspektasi

    Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan menjelang HUT RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian-capaian pemerintah selama 300 hari Presiden Prabowo, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

    Merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah. Menurut Eddy,  capaian Presiden Prabowo berhasil melampaui ekspektasi.  

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, di antara capaian Presiden Prabowo adalah jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mencapai 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya.  

    “Kami mengapresiasi capaian Program MBG yang melampaui ekspektasi dengan menjangkau 20 juta orang dan 5880 SPPG sampai ke 38 provinsi. Bayangkan dengan skala luasnya Indonesia, kita berhasil mencapai angka tersebut dalam waktu 7 bulan, sementara Brazil saja butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak,” jelasnya.  

    Waketum PAN ini mendukung Presiden Prabowo yang terus menjalankan MBG yang menggerakkan ekonomi di tingkat lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memberdayakan petani dan nelayan.  

    “MBG berhasil membuka 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur masyarakat, Memberdayakan 1 juta lebih petani, nelayan dan peternak yang terbantu dengan permintaan yang tinggi dalam program ini. Seperti disampaikan Presiden Prabowo, MBG berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” lanjutnya.  

    Mengenai efisiensi, Eddy menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Presiden Prabowo adalah No one is left behind, tidak ada yang ditinggalkan. Karena itu, 300 triliun yang dimaksud Presiden Prabowo adalah alokasi untuk sektor yang berpihak pada rakyat untuk mengentaskan kemiskinan.  

    “Efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo adalah menyisir anggaran yang tidak efisien dan rawan, lalu kemudian dialokasikan untuk program-program Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,”  

    “Karena itu kemudian efisiensi itu dialokasikan untuk program-program yang langsung kepada masyarakat antara lain MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” 

    “Ini adalah karakter utama kebijakan ekonomi Presiden Prabowo no one is left behind, tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” tutup Eddy.

  • Dihadiri Mantan Presiden dan Wapres RI Sidang Tahunan MPR RI 2025 Digelar, Ketua MPR Apresiasi Capaian Berbagai Program Pemerintah

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI Ke-80 dan Sidang Bersama DPR-DPD, kembali digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR, DPR, DPD, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sidang Tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun, yang disampaikan oleh Presiden RI di hadapan para Pimpinan dan anggota MPR secara terbuka.

    Walaupun, acara inti dimulai tepat pukul 09.00 WIB, 2 jam sebelumnya area gedung tempat dilaksanakan sidang sudah dipenuhi undangan. Ruang Rapat Paripurna di dalam Gedung Bulatpun sudah dihadiri anggota MPR RI dan para tamu undangan kehormatan. Terlihat hadir, Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres RI Ke-13 KH. Ma’ruf Amin, istri Presiden RI Ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Wapres Ke-9 Soraya Hamzah Haz, para Pimpinan dan anggota lembaga negara MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY.

    Juga para Ketum Parpol, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para Duta Besar negara sahabat, para insan pers nasional baik media cetak, elektronik, online dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air.

    Tepat Pukul 08.50 WIB, Presiden RI Prabowo Subianto yang pada momen ini mengenakan setelan jas resmi berkopiah hitam tiba di Kompleks Gedung Parlemen, yang langsung disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Sebelumnya, tepat pukul 08.35 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tiba lebih dulu di Gedung Nusantara.

    Setelah sesi foto bersama seluruh Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD mendampingi Presiden dan Wapres ke ruangan acara. Tepat pukul 09.00 WIB, Sidang Tahunan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR sekaligus menyampaikan kata pengantar.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa berdasarkan catatan daftar hadir yang diterima dari Sekretariat Jenderal MPR, hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR.  Maka berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf c Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat (5) Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan “MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025, dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Ketua MPR, seraya mengetuk palu sidang satu kali..

    Ahmad Muzani Apresiasi Capaian Pemerintah

    Selanjutnya, dalam pidatonya, Ketua MPR menyampaikan hal penting terkait MPR kepada Presiden dan Wapres RI serta seluruh tamu undangan di forum yang mulia tersebut bahwa terkait momen peringatan kemerdekaan, bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.

    “Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi,” kata Ketua MPR.

    “Kita patut bersyukur atas pencapaian Pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis.” ujarnya.

    Politik luar negeri Indonesia dikatakan Ahmad Muzani harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan—termasuk dukungan tegas dan konsisten bagi kemerdekaan bangsa Palestina.  Indonesia telah membuktikan komitmen ini melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

    Dalam kesempatan yang sama, dalam pidatonya Ketua DPR RI Puan Maharani mengupas tentang Pancasila.  Pancasila menurutnya, bukan hanya sekadar nilai melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

    Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia.  

    “Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif kita. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara kita: Kedaulatan Rakyat; Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara; Rakyat berdaulat atas sumber daya alam; Rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini: menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” tegasnya.

  • Dedi Iskandar: Sidang Tahunan MPR 2025 Jadi Momentum Bersatu Lawan KKN

    Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menilai Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh semangat persatuan. Ia juga mengapresiasi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Dedi juga menyoroti kritik dalam pidato Ketua DPR RI, terkait praktik “serakahnomics”, sebagai bentuk jalan menuju korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Pasalnya kondisi ini menjadi perhatian serius sejak awal era reformasi dan menjadi alasan utama dilakukannya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    Semangat reformasi, menurut Dedi, dibangun di atas tekad untuk memberantas KKN secara konsisten, pemberantasan KKN sendiri telah menjadi amanat yang harus dijalankan sesuai dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.

    “Pemberantasannya menjadi semangat utama reformasi. Jadi, wajar dan sangat penting untuk terus memerangi perilaku-perilaku tersebut,” tegasnya usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Terkait perbedaan dengan sidang tahun lalu, Dedi menilai ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yakni sistem dan figur pemimpin. Menurutnya, Presiden Prabowo telah membangun fondasi dengan semangat sosial-demokrat, ekonomi Pancasila, dan politik non-blok.

    Selanjutnya, sistem tersebut perlu dirapikan melalui regulasi yang jelas, termasuk pengaturan izin tambang, pengelolaan hutan, dan perkebunan yang dinilainya masih bermasalah. Sebagai wakil DPD di MPR, Dedi menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan.

    “Tugas kita di parlemen adalah melakukan checks and balances. Kita memastikan semua instrumen yang dibangun pemerintah berjalan sesuai jalurnya,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden yang menyampaikan laporan kinerja pemerintahan sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit dari berbagai tantangan.

    “Pak Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun semangat kita untuk bangkit dari berbagai beban dengan mengorkestrasi semua instrumen tanpa membeda-bedakan, semuanya dibangun dalam semangat persatuan,” ujarnya.

    Dedi juga menyoroti sejumlah capaian dalam delapan bulan awal masa pemerintahan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Sekolah Rakyat, dan penanganan kasus korupsi.

    Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi dan diharapkan hasilnya lebih baik lagi di tahun kedua pemerintahan.

    Dedi menegaskan bahwa semangat persatuan yang ditunjukkan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 harus menjadi modal utama bangsa untuk melangkah ke depan. Ia berharap setiap kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dijalankan dengan integritas dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Dengan komitmen kuat untuk memberantas KKN, memperkuat regulasi, serta memastikan pembangunan yang adil dan merata, Dedi optimistis Indonesia mampu menjaga arah reformasi dan mewujudkan cita-cita konstitusi demi kemajuan bersama.

  • Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta ‘Bersih-Bersih’

    Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta ‘Bersih-Bersih’

    Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. 



    Nurhadi menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.



    “Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). 



    Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

    “Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.



    Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi. Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun,
    bahkan tidak pernah ada sama sekali. 



    Yang lebih memprihatinkan, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.



    “Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap Nurhadi.



    Nurhadi juga mengungkap, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.



    “Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.



    Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.



    “Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” tukas Nurhadi. 



    “Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tutupnya. 

  • Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya

    Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya

     Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala daerah dan rakyatnya merupakan pelajaran bahwa sejatinya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak.

    “Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,”ujar Rifqi dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi di Pati tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif. Khususnya, dari sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah. Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.

    Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan. Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.

    Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.

    “Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

    Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati. Hal tersebut bisa dihindari jika ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah kebijakan Bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

    “Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,”pungkasnya.

  • 80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan

    80 Tahun Indonesia Merdeka, Kesetaraan Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Persoalan

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan secara menyeluruh untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Pasalnya, meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, tantangan di sektor pendidikan masih besar. Ia menilai, beberapa data menunjukkan ketidaksetaraan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil.

    “Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang SD sangat tinggi, namun menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi, khususnya di pendidikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Lalu Hadrian dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘HUT RI Menjadi Momen Semangat Persatuan Membangun Indonesia Emas 2025’ di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Selain itu, ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih berada di level SMP, yaitu 9,22 tahun. Angka ini menyiratkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA, yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan sumber daya manusia.

    Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan antarwilayah yang sangat mencolok, dengan mencontohkan daerah Papua Pegunungan. “Di Papua Pegunungan, rata-rata lama sekolah penduduk hanya 5,10 tahun. Artinya, banyak penduduk di sana yang belum tamat SD. Ini adalah PR besar bagi kita semua,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lalu Hadrian menggarisbawahi beberapa poin penting dalam reformasi pendidikan. Pertama, ia menekankan pentingnya meningkatkan akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, melalui program beasiswa dan perbaikan infrastruktur.

    Kedua, ia juga mendorong peningkatan kualitas kurikulum dan guru agar pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelibatan komunitas lokal untuk mengawal pendidikan anak-anak agar tetap termotivasi untuk bersekolah.

    “Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat. 80 tahun Indonesia merdeka berarti memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi secara maksimal untuk negara tercinta ini,” tutup Lalu. 

  • Anggota MPR RI, Johan Rosihan, Sebut Krisis Beras Oplosan Dinilai Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Anggota MPR RI, Johan Rosihan, Sebut Krisis Beras Oplosan Dinilai Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Skandal beras oplosan yang mencuat belakangan ini dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional.

    Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat.

    “Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan, di Jakarta, Kamis, (14/8/2025).

    Berdasarkan data yang dipaparkan Johan, struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap penyakit kronis terjadi ketimpangan ekstrem. Bayangkan, 161.401 penggilingan kecil yang merupakan 95,1% dari total unit, hanya menguasai 40-45% kapasitas pemrosesan. Sementara segelintir penggilingan besar—tak lebih dari 5%—menguasai mayoritas akses pasar premium dan distribusi. Paradoks ini mencerminkan distorsi ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Kondisi ini, menurut Johan, bukan terjadi secara alami, melainkan akibat kebijakan yang cenderung berpihak pada pemodal besar. Misalnya, syarat modal minimal Rp 2,5 miliar untuk perizinan usaha pertanian, aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang menekan margin, hingga akses terbatas ke Bulog dan jaringan ritel modern.

    Selain itu, sistem sertifikasi kualitas yang mahal membuat penggilingan rakyat sulit menembus pasar premium. “Ironisnya, justru penggilingan besar ini yang terlibat dalam skandal beras oplosan,” ujarnya.

    Dampak sosial-ekonominya juga terasa. Di Karawang, Jawa Barat, 10 dari 23 penggilingan rakyat terpaksa tutup karena tak mampu bersaing. Kondisi ini mengakibatkan petani kehilangan akses penggilingan terdekat dan memicu antrean panjang pada musim panen.

    Potensi Lapangan Kerja dari Kasus Beras Oplosan 

    Johan menilai, ancaman mogok dari penggilingan besar justru menjadi peluang membuka lapangan kerja baru. Jika produksi dialihkan ke penggilingan kecil, potensi serapan tenaga kerja mencapai 180–220 ribu pekerjaan langsung dan hingga 440 ribu pekerjaan tidak langsung.

    “Penggilingan kecil memberi multiplier effect ekonomi lokal yang lebih besar. Uang berputar di desa, membeli gabah dari petani sekitar, membayar buruh lokal, dan memakai jasa transportasi setempat,” kata Johan.

    Ia mencontohkan, distribusi penggilingan kecil lebih merata hingga ke pelosok, seperti di Sulawesi Selatan yang memiliki ribuan unit untuk melayani petani di daerah terpencil.

    Sejumlah negara Asia telah menerapkan model pemberdayaan penggilingan kecil. Vietnam menghubungkan 1,5 juta petani ke jaringan pemrosesan lewat koperasi, sedangkan Thailand mengembangkan sistem “rice doctor” untuk meningkatkan kualitas produksi lokal.

    Tantangan efisiensi, seperti tingkat rendemen yang sedikit lebih rendah pada penggilingan kecil, menurut Johan, dapat diatasi dengan modernisasi teknologi. Investasi sebesar 1–1,5 miliar dolar AS—setara 3–4 bulan subsidi pupuk—disebut mampu memodernisasi penggilingan rakyat.

    Program EU-SWITCH Asia di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi contoh, di mana 150 penggilingan kecil yang beralih dari mesin diesel ke listrik berhasil meningkatkan produktivitas 15–20 persen dan menghemat biaya operasional.

    Desakan pada Pemerintah

    Johan menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki pilihan historis: membiarkan oligopoli terus menguat atau memanfaatkan krisis ini untuk melakukan redistribusi ekonomi terbesar di sektor pangan.

    “Presiden sudah berulang kali menegaskan komitmen terhadap ekonomi kerakyatan. Momentum ini tidak akan datang dua kali,” ujarnya.

    Ia mengusulkan langkah konkret seperti moratorium penegakan hukum sementara untuk penggilingan kecil, program modernisasi teknologi massal, serta penguatan koperasi penggilingan.

    “Negara-negara tetangga sudah membuktikan ini bisa berhasil. Yang kita butuhkan hanya kemauan politik untuk memulai,” kata Johan.

    Johan mengingatkan, jika peluang ini terlewat, konglomerat besar akan segera pulih dan memperkuat dominasi. “Sejarah akan mencatat apakah kita memilih rakyat atau oligarki. Dan rakyat tidak akan melupakan pilihan itu,” pungkasnya.

  • Menghidupkan Konstitusi: Pelajaran dari Sidang Tahunan MPR 2025

    Menghidupkan Konstitusi: Pelajaran dari Sidang Tahunan MPR 2025

    Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025).

    Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan.

    “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal 33 ayat 4 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks efisiensi anggaran, atau merujuk pasal-pasal lain untuk menjelaskan kebijakan ekonomi kerakyatan, ini menandakan ada upaya serius untuk kembali menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama pemerintahan,”ujar Johan

    Lebih lanjut, Johan menyebutkan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran dari pemerintah untuk tidak hanya berbicara tentang program dan capaian, melainkan tentang landasan hukum dan konstitusional. Ia juga menilai, hal ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah tidak akan berjalan secara ad-hoc atau berdasarkan kepentingan sesaat, melainkan berdasarkan amanat konstitusi yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan.

    Kembali ke Roh Konstitusi

    Rujukan konstitusional dalam pidato kenegaraan memiliki fungsi edukatif yang sangat penting bagi publik. Johan berpendapat, bahwa masyarakat tidak hanya diajak memahami isi konstitusi secara teoritis, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana konstitusi digunakan dalam pengambilan kebijakan negara.

    Johan juga menegaskan bahwa konstitusi bukan hanya aturan prosedural tentang bagaimana negara dijalankan, tetapi juga panduan nilai dan prinsip yang harus menginspirasi setiap kebijakan. Ketika seorang presiden secara eksplisit merujuk pasal-pasal konstitusi, ini menunjukkan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat bahwa tidak ada kebijakan yang boleh bertentangan dengan konstitusi.

    Dari Istana hingga Balai Desa

    Johan menyampaikan adanya potensi efek domino yang bisa tercipta di seluruh tingkatan kepemimpinan di Indonesia. Jika pemimpin tertinggi negara menunjukkan komitmen untuk hidup dalam konstitusi, maka pemimpin-pemimpin lain mulai dari menteri, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa seharusnya juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.

    “Bayangkan jika kepala daerah ikut merujuk Pasal 31 ketika menyusun kebijakan pendidikan, atau Pasal 28H dalam program layanan kesehatan. Ini akan memperkuat legitimasi kebijakan dan membudayakan politik yang berbasis nilai, bukan sekadar kepentingan sesaat,” kata Johan

    Efek jangka panjang dari budaya kepemimpinan yang berbasis konstitusi ini, kata Johan, adalah terciptanya pemimpin-pemimpin yang tidak hanya populer atau karismatik, tetapi juga memiliki integritas konstitusional yang tinggi. Para pemimpin akan terbiasa berpikir dan bertindak dalam kerangka konstitusi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan selalu sejalan dengan cita-cita bangsa yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

    Konsistensi Jadi Kunci

    Namun demikian, Johan mengigatkan bahwa rujukan konstitusi dalam pidato harus diikuti dengan implementasi nyata. Diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat dari lembaga negara, masyarakat sipil, dan media massa untuk memastikan kebijakan pemerintah konsisten dengan semangat konstitusi.

    “Rujukan konstitusi tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Kita butuh gerakan nasional yang menghidupkan konstitusi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ruang rapat kabinet hingga musyawarah desa,” tegasnya

    Johan berpendapat agar peringatan hari konstitusi bukan hanya secara seremonial saja, tetapi dijadikan momentum untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya konstitusi sebagai panduan hidup berbangsa.

    “Konstitusi bukan sekadar warisan sejarah, tapi instrumen hidup untuk membangun masa depan. Mari kita hidupkan konstitusi dari istana hingga balai desa,” ujar Johan.