Blog

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional. Terbukti, provinsi ini telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang mana sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” ujar Saan Mustopa dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan. “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata politisi Partai NasDem itu.

Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas. Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

“Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

“Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah. Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

“Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tandas Saan.

 Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyambut langkah Kemendagri yang memperkenalkan sistem pemantau pertumbuhan ekonomi daerah atau Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW). SIGROW merupakan  sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Azis menyampaikan empat poin sikap yang menyoroti pembinaan daerah, penguatan koordinasi anggaran, hingga pengendalian inflasi.

Azis menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah pusat. “Saya memberikan apresiasi dengan kerja progresif pemerintah pusat dalam pembinaan daerah terutama terkait dengan aktivitas ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia kemudian menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam memberi bimbingan yang lebih mendalam di lapangan.

“Pemerintah pusat melalui kemendagri harus mampu memberikan bimbingan untuk membedah persoalan di daerah terutama terkait pengelolaan daerah untuk mencapai kemampuan perekonomiannya secara mandiri. Manfaatkan sumber daya yang dimiliki terutama dengan bertambahnya wakil menteri, direktorat jenderal yang terkait pembinaan daerah bahkan desa untuk bekerja secara detil, bersama-sama pemda menuntun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan mencarikan terobosan baru dalam pengembangan daerah.” ujarnya

Soal optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD), Azis menilai perlu ada sinkronisasi jadwal dan komitmen pencairan. “Untuk dana Transfer Keuangan Daerah dari pusat-agar optimal pemanfaatannya, kemendagri harus mampu berkomunikasi dengan jelas ke Kementerian Keuangan terkait mandatory spending, komitmen waktu pencairan yang tepat sesuai perencanaan daerah-sehingga pemda tidak disibukkan dengan persoalan yang setiap tahun sama dan berulang.”

Terakhir, Azis menyoroti pengendalian inflasi melalui data pasar yang nyata dan bersifat prediktif. “Dalam rangka pengendalian inflasi, daerah harus didorong memiliki data kebutuhan riil bahan pokok di setiap pasar dengan mengefektifkan kerja dinas perdagangan maupun lembaga lain agar tidak saja memantau data tapi mampu memberikan prediktif kebutuhan ke depan sehingga mitigasi bisa dilakukan dengan cermat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyerahkan bantuan berupa bibit kelapa dalam sebanyak 11.000 batang kepada masyarakat Desa Kalinanas, Wonosamodro, Boyolali, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan rakyat yang berkelanjutan.

“Potensi pertanian dan perkebunan di Boyolali luar biasa. Saya berharap bantuan bibit kelapa dalam ini bisa menjadi pemicu semangat bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha taninya, meningkatkan pendapatan, dan menjaga kemandirian ekonomi desa,” ujar Kharis dalam rilis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Diketahui, dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam masa reses persidangan tahun sidang 2025–2026, Abdul Kharis Almasyhari, sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan V Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses di Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamudra, Kabupaten Boyolali.

Bertempat di Balai Desa Kalinanas, Kecamatan Wonosamudra, Kabupaten Boyolali, kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis (9/10/2025) ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, meninjau kondisi wilayah, serta menyerahkan bantuan nyata guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, perangkat Desa Kalinanas, struktur dan pengurus PKS tingkat cabang dan ranting, serta tokoh masyarakat dan warga Desa Kalinanas.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Kalinanas yang menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Wakil Ketua Komisi IV tersebut. Dalam sambutannya, beliau menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Boyolali, khususnya dalam sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi desa.

Lebih lanjut, Kharis pada kesempatan itu menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal. Ia pun mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga diserap aspirasi masyarakat antara lain permintaan bantuan bibit tanaman karet untuk diversifikasi perkebunan, bantuan alat atau mesin pengolah pupuk organik guna mendukung program pertanian ramah lingkungan, serta pembangunan sumur dalam untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau.

“Aspirasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saya akan terus memperjuangkannya melalui koordinasi dengan kementerian terkait agar bisa direalisasikan secara bertahap dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Desa Kalinanas dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait program bantuan bibit karet dan alat pengolah pupuk organik, menyampaikan aspirasi pembangunan sumur dalam kepada Kementerian PU atau Kementerian Desa PDT, serta memperkuat komunikasi antara masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah daerah agar program bantuan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kegiatan reses di Desa Kalinanas berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat merasa mendapat perhatian langsung dari wakilnya di DPR RI. “InsyaAllah, kami di DPR akan terus hadir untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat desa. Karena kesejahteraan rakyat dimulai dari desa yang kuat, mandiri, dan berdaya,” tutupnya.

Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bukanlah masa istirahat atau jeda dari tugas kenegaraan, melainkan fase penting dalam pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan. Di periode Masa Sidang I Tahun Persidangan 2025–2026 ini, seluruh anggota DPR RI kembali turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, menyapa masyarakat, mendengar aspirasi, serta menindaklanjuti berbagai persoalan pembangunan yang terjadi di akar rumput.

Secara konstitusional, reses memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 239 ayat (1) yang menegaskan bahwa DPR RI melaksanakan masa persidangan dan masa reses dalam satu tahun sidang. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, Pasal 91 hingga Pasal 94, yang mengatur mekanisme pelaksanaan reses oleh anggota DPR di dapil masing-masing. Dengan demikian, reses merupakan bagian integral dari siklus kerja DPR yang harus dijalankan secara periodik.

Dalam masa reses, anggota DPR RI menjalankan tiga fungsi utama DPR—yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan—secara langsung di daerah. Mereka tidak sekadar melaporkan hasil kerja parlemen kepada masyarakat, tetapi juga menampung aspirasi, kritik, serta harapan rakyat untuk kemudian dibawa kembali ke Senayan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan nasional. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di pusat tetap memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan nyata di daerah.

Berbeda dengan kegiatan formal di gedung parlemen, aktivitas reses bersifat partisipatif dan berbasis dialog. Anggota DPR biasanya menggelar pertemuan tatap muka, diskusi kelompok kecil (FGD), kunjungan lapangan, hingga temu wicara dengan tokoh masyarakat, kelompok tani, pelaku UMKM, tenaga pendidik, serta berbagai lapisan warga. Dari kegiatan tersebut, anggota DPR dapat menyerap beragam informasi faktual mengenai kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di wilayah mereka.

Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat juga berfungsi memperkuat legitimasi lembaga parlemen. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung, sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah dan DPR RI yang sedang berjalan. Dengan cara ini, reses menjadi wadah komunikasi politik yang sehat antara rakyat dan wakilnya, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Selain berfungsi politis dan sosial, masa reses juga membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Di banyak daerah, kegiatan reses DPR RI memicu perputaran ekonomi mikro. Pelaku usaha lokal seperti penyedia jasa transportasi, hotel, katering, percetakan, hingga pedagang kecil turut merasakan manfaatnya. Efek domino ini menjadi stimulus ekonomi di wilayah yang dikunjungi.

Namun, yang lebih penting adalah efek kebijakan yang lahir dari hasil reses. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kunjungan lapangan kerap menjadi dasar bagi DPR untuk memperjuangkan program pembangunan di tingkat pusat. Contohnya, usulan perbaikan jalan, bantuan untuk nelayan, peningkatan fasilitas sekolah, dukungan alat pertanian, hingga tambahan anggaran kesehatan sering kali berawal dari catatan hasil reses. Melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPR, berbagai aspirasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat kelas bawah.

Reses juga memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Melalui pendataan langsung di lapangan, anggota DPR memperoleh masukan mengenai hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro, seperti akses modal, keterbatasan pasar, dan kurangnya pelatihan keterampilan. Hasil temuan tersebut menjadi masukan penting bagi DPR dalam mendorong kebijakan afirmatif di bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Ketika hasil reses diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran atau regulasi yang berpihak, maka daya dorong ekonomi rakyat akan semakin kuat.

Tak jarang, hasil reses juga menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah di daerah. Misalnya, jika masyarakat mengeluhkan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau infrastruktur desa yang mangkrak, maka anggota DPR dapat menindaklanjutinya dalam rapat-rapat kerja di komisi maupun alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, reses menjadi jembatan langsung antara evaluasi kebijakan dan perbaikan pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, reses mempertegas bahwa wakil rakyat bukan hanya bekerja di ruang rapat, tetapi juga di tengah rakyat yang diwakilinya. Di masa reses inilah idealisme representasi politik menemukan wujud nyatanya: mendengarkan suara rakyat untuk memastikan setiap kebijakan negara berpijak pada kebutuhan dan harapan mereka.

Dengan semangat itu, masa reses DPR RI Tahun Persidangan 2025–2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan antara rakyat dan lembaga legislatif. Bukan hanya untuk memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan benar-benar berakar dari bawah—dari suara masyarakat sendiri.

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya memperkuat fungsi analisis media sebagai dasar pengambilan keputusan dan strategi komunikasi kelembagaan DPR RI. Komitmen ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Executive Summary Berkala dan Tematik bertujuan mendukung kerja DPR RI berbasis data pemberitaan, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Persidangan DPR RI, Suprihartini, bersama Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, serta dihadiri oleh para tenaga ahli alat kelengkapan dewan (AKD), tenaga ahli fraksi dan anggota, serta pegawai Biro Pemberitaan Parlemen.

Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi atas inisiatif Biro Pemberitaan Parlemen yang secara konsisten mengembangkan sistem analisis media berbasis data. Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas unit dalam mendukung fungsi komunikasi kelembagaan DPR RI.

“Analisis media bukan hanya untuk memantau pemberitaan, tetapi menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis dan penyusunan respons kelembagaan yang cepat dan terukur,” ujar Suprihartini.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, menegaskan pentingnya analisis media dalam memperkuat fungsi kelembagaan DPR RI di era informasi digital.

Indra menjelaskan bahwa selama ini Biro Pemberitaan Parlemen telah melakukan berbagai kajian dan analisis media yang hasilnya disampaikan kepada stakeholder internal DPR RI. Namun, belum semua pihak memanfaatkan hasil tersebut secara optimal. Karena itu, pihaknya kini menyajikan hasil analisis dalam format executive summary agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

“Melalui executive summary, kami ingin hasil analisis media dapat digunakan secara maksimal, tidak hanya oleh tenaga ahli, tetapi juga oleh para pejabat fungsional dan unit pendukung lainnya di lingkungan DPR RI,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Analisis Media, Zoel Arief Iskandar, menyampaikan paparan tentang pentingnya pemanfaatan data media sebagai dasar membangun persepsi publik terhadap DPR RI.

“Kita tahu semua, data dan informasi adalah instrumen strategis. Persepsi publik terhadap lembaga negara, terutama DPR, kini banyak dibentuk oleh dinamika informasi yang berkembang di media massa, media sosial, dan ruang digital,” ujar Zoel

Zoel menambahkan, perhatian publik terhadap DPR saat ini semakin besar. Ia menjelaskan, analisis media yang dilakukan Biro Pemberitaan Parlemen kini mengalami transformasi dari sekadar ikhtisar berita menjadi Executive Summary, dengan penyajian data yang lebih ringkas, visual, dan tematik.

Zoel juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit, khususnya antara Biro Pemberitaan Parlemen dengan tenaga ahli, pejabat fungsional, dan unit pendukung di DPR RI, untuk membangun narasi kelembagaan yang solid dan berbasis data.

“Kami berharap hasil analisis media ini bisa menjadi referensi bagi tenaga ahli, pejabat fungsional, maupun pimpinan unit kerja dalam memberikan masukan kepada anggota DPR dan alat kelengkapan dewan,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain berfungsi sebagai instrumen pemantauan isu, analisis media juga mendukung peningkatan kualitas dukungan substantif kepada dewan dalam hal data dan informasi publik.

“Dengan pengolahan dan penyajian data yang baik, analisis media juga dapat mendorong transparansi dan keterbukaan informasi DPR kepada publik,” pungkasnya.

Di akhir pemaparan, disebutkan juga terdapat layanan yang disediakan oleh analis media seperti layanan laporan executive summary, laporan analisis media berkala meliputi mingguan, bulanan, hingga tahunan, juga laporan analisis media tematik. 

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menerima kunjungan Duta Besar Rumania untuk Republik Indonesia, Dan-Adrian Bălănescu, di Ruang Delegasi DPR RI, Selasa, (14/10/2025). Pertemuan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rumania, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama yang diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi strategis antara kedua negara. Ketua Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Rumania selama ini memang belum begitu intens, namun memiliki ruang luas untuk diperluas, terutama di sektor ekonomi riil dan investasi antar-BUMN.

“Sebenarnya Indonesia dan Rumania belum begitu banyak menjalin kerja sama. Karena itu, pertemuan hari ini menjadi penting agar setelah ini ada langkah-langkah konkret dan kerja sama yang lebih besar lagi,” ujar Anggia.

Salah satu sektor yang menjadi fokus pembahasan adalah pangan dan pertanian. Rumania, yang merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar di Eropa, menawarkan peluang ekspor produk gandumnya ke Indonesia. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi ekspor beras ke Eropa seiring meningkatnya tren konsumsi nasi di kawasan tersebut. Pertukaran komoditas ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan kedua negara serta membuka pasar baru bagi pelaku usaha di masing-masing negara.

Dubes Rumania juga mengundang partisipasi Indonesia dalam expo pertanian berskala global yang akan digelar di negaranya. Melalui expo tersebut, Indonesia diharapkan dapat menampilkan berbagai produk unggulan dari BUMN pangan, sektor swasta, serta kementerian terkait. Kesempatan ini juga menjadi ajang promosi untuk menunjukkan keunggulan produk pertanian Indonesia di kancah internasional.

Selain bidang pangan, Rumania juga tengah fokus melakukan reformasi BUMN, termasuk penataan ulang tata kelola perusahaan milik negara. Dalam konteks tersebut, Dubes Rumania menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam melakukan transformasi BUMN yang dinilai berhasil meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara.

“Mereka sedang mengalihkan dan mereformasi beberapa BUMN di negaranya. Karena itu, mereka tertarik belajar dari Indonesia yang sudah lebih dulu melakukan berbagai perubahan di sektor BUMN,” jelas Anggia saat wawancaraI tonggakhukum.com/.

Tidak hanya itu, Rumania juga menunjukkan minat terhadap peluang kerja sama investasi di bidang teknologi, energi baru dan terbarukan, serta industri strategis. Sejalan dengan agenda nasional Indonesia dalam mempercepat transisi energi dan mengembangkan ekonomi hijau, kerja sama ini diharapkan mampu membuka jalur investasi baru yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi.

“Rumania juga menunjukkan minat untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Danantara. Mereka melihat peluang investasi di berbagai sektor, termasuk energi baru terbarukan dan teknologi. Kami tentu menyambut baik hal itu,” tambahnya.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara parlemen dan perwakilan diplomatik, diharapkan hubungan Indonesia – Rumania dapat semakin erat dan produktif. Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada kemajuan ekonomi nasional, peningkatan daya saing global, serta penguatan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Eropa Timur.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjalin kerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis terkait aplikasi kendali administrasi pejabat negara. Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, mengatakan kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat  penyelesaian data terhadap anggota DPR RI yang baru dilantik maupun yang memasuki masa pensiun.

“Dengan adanya MoU dengan Kementerian Sekretaris Negara ini, maka diharapkan penyelesaian datanya bisa dipercepat. Sekaligus meninggalkan hal-hal konvensional yang sebelumnya dilakukan,” ungkap saat diwawancara pada tonggakhukum.com/ di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung DPR, Selasa (14/10/2025).

Di sisi lain, ia mengungkapkan saat ini Setjen DPR RI sudah menghadirkan aplikasi SIGOTA melalui Sistem ini publik dapat melihat daftar anggota berdasarkan AKD, dapil, dan fraksi. Menu ini juga menyediakan sejumlah kanal yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggota DPR.

“Jadi sebenarnya ini hanya mempermudah dalam pertukaran data, nantinya teman-teman dari Sesneg akan dipermudah dengan penarikan data yang diperlukan,” tuturnya.

Ia menyampaikan penandatangan MoU ini sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota DPR RI. Lebih lanjut, ia mengatakan kedepannya penandatangan MoU ini juga akan mempermudah penarikan data terhadap anggota DPR yang baru dilantik.

“Nantinya juga akan dipersiapkan untuk anggota DPR RI yang akan dilantik karena prosesnya cukup panjang bukan hanya dengan Kementerian Sekretaris Negara namun juga dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” pungkasnya. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Ia menilai pemerintah telah menyiapkan skema perlindungan dan pembiayaan bagi pekerja migran, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada praktik perekrutan ilegal.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat mengunjungi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang kerap kali menjadi wilayah penyumbang pekerja migran, khususnya di daerah Gunung Alu, Sinangkerta, dan Cipongkor, pada Senin (6/10/2025). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi mengenai keamanan dan prosedur pemberangkatan pekerja migran.

“Hari ini saya datang ke wilayah yang banyak menjadi kontributor pekerja migran. Ini adalah wilayah Bandung Barat di selatan, Gunung Alu, Sinangkerta, Cipongkor, yang dulu hampir banyak di negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dan banyak menerima sosialisasi, tidak mengambil di Timur Tengah tetapi di wilayah Asia yang ramah dengan migran,” ujar Cucun kepada tonggakhukum.com/ di sela-sela kunjungan.

Politisi Fraksi PKB ini juga mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji-janji manis yang kerap menjadi pintu masuk praktik penipuan terhadap calon pekerja migran.

 “Tadi saya menyampaikan jangan sampai terjebak atau jangan sampai juga tertipu dengan iming-iming. Bekerjalah sebagai pekerja migran secara prosedural. Pemerintah sudah hadir melalui dinas tenaga kerjanya, kemudian juga Kementerian P2MI sekarang hadir, dan saya itu kebetulan di Pimpinan DPR RI Korkesra, mewanti-wanti kepada semuanya, terutama para agen-agen (penyalur PMI) tolong orang yang lagi butuh (bekerja),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Cucun menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi dalam proses pemberangkatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meringankan beban calon pekerja migran dan keluarganya.

“Jangan sampai mereka itu sebetulnya bisa skemanya banyak. Jangan misalkan sekarang dipungutin, uangnya diminta bayaran sekian-sekian, kemudian nanti dengan beban pengembalian yang banyak. Padahal negara sudah hadir melalui skema KUR, nanti kita akan bantu skema KUR-nya untuk para pekerja migran, nanti bisa bagaimana mereka juga mengembalikan uang yang bekas mereka berangkat ini, idak menjadi beban buat keluarganya. Negara sudah siapkan perangkat semuanya,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II ini.

Melalui pernyataannya, Cucun berharap para calon pekerja migran dapat lebih selektif dalam memilih jalur dan agen penyalur kerja. Ia juga mengimbau para agen agar menjalankan tugas dengan itikad baik, membantu masyarakat, dan tidak terlibat dalam praktik penipuan. 

 Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, melakukan pertemuan dengan perwakilan National DBS Palestinian Centre yaitu Saleh dan Apurva untuk membahas langkah konkret dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas usulan untuk menutup seluruh wilayah dan perairan Indonesia bagi kapal yang membawa produk yang berasal dari Israel maupun yang akan dikirim menuju Israel. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata penolakan terhadap agresi dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

Menurut Mardani dalam keterangan tertulis yang diperoleh tonggakhukum.com/, Senin (13/10/2025), langkah ini dipandang sebagai wujud konsistensi terhadap prinsip dan komitmen konstitusional Indonesia dalam mendukung kemerdekaan segala bangsa terutama Palestina. 

Hal lain yang dibahas oleh BKSAP DPR RI dan DBS Palestinian Centre adalah Israel sudah seharusnya dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terus melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Kedua lembaga menegaskan perlunya langkah diplomatik yang lebih berani dan tegas untuk memastikan penegakan keadilan bagi Palestina.

BKSAP DPR RI juga berkomitmen untuk melanjutkan koordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global guna memperkuat kampanye solidaritas dan tekanan internasional terhadap Israel. Pertemuan ini juga menandai komitmen bersama untuk memperkuat jejaring diplomasi parlemen dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.