Blog

 Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan sektor pertanian dan peternakan.Dalam kegiatan reses dan penyaluran aspirasi Tahun Anggaran 2025, secara simbolis, ia menyerahkan bantuan hampir Rp2,5 miliar bagi para petani dan peternak di berbagai wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program aspirasi Komisi IV DPR RI. Jenis bantuan yang diberikan meliputi alat mesin pertanian (alsintan), program ayam petelur, bibit kopi, bangsal pascapanen, serta program pangan bergizi yang disalurkan langsung kepada kelompok tani penerima manfaat di lapangan.

Kegiatan reses ini mencakup sejumlah titik di antaranya Kecamatan Cibinong, Pasirkuda, Pagelaran, Campaka, dan Campakamulya, dengan total nilai bantuan mencapai Rp2.498.100.000.

“Setiap kunjungan dilakukan, kami bersama jajaran penyuluh pertanian dan aparat desa setempat, sekaligus berdialog langsung dengan kelompok tani untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Endang dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, tempat penyaluran program ayam petelur senilai Rp191.000.000 serta bantuan alsintan berupa traktor roda empat, pompa air, dan handsprayer dengan total nilai Rp393.600.000.

Selain itu, di Kecamatan Pagelaran, beberapa kelompok tani seperti Poktan Pasir Munding, Poktan Pamoyanan, dan Poktan Bojongsari juga menerima bantuan dengan total Rp923.400.000.

Kunjungan berlanjut ke Kecamatan Campakamulya, di mana Ibu Endang menyerahkan bantuan traktor roda empat dan bangsal pascapanen senilai Rp701.300.000. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan silaturahmi bersama struktur PAC Partai Gerindra serta dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan.

“Alhamdulillah, seluruh bantuan aspirasi tahun ini telah tersalurkan dengan baik. Saya berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Cianjur Selatan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kepala UPTD Campaka, Ibu Yani Rustiani, menyampaikan apresiasinya atas perhatian besar Ibu Endang terhadap sektor pertanian di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Endang atas dukungan dan bantuannya. Bantuan alsintan serta program ayam petelur ini benar-benar membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja di lapangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Agin Rezky, selaku Koordinator Penyuluh (Korluh) BPP Kecamatan Campakamulya, juga mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya.

“Perhatian Ibu Endang kepada kelompok tani di wilayah kami sangat luar biasa. Kehadiran beliau di lapangan memberi semangat baru bagi petani untuk terus berproduksi dan berinovasi. Kami berharap sinergi ini dapat terus terjaga,” tuturnya.

Kehadiran Ibu Endang dalam reses secara simbolis ini tidak hanya menjadi wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat akar rumput, tetapi juga bukti konsistensi beliau dalam memperjuangkan kemajuan pertanian, peternakan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Cianjur.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan MCK melalui Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Kegiatan ini merupakan bagian dari aspirasi Saadiah Uluputty di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dalam mendukung peningkatan sanitasi dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah permukiman padat penduduk dan daerah pesisir.

Dalam sambutannya, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pembangunan MCK bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyentuh aspek penting kehidupan masyarakat — yaitu kesehatan, kebersihan, dan martabat manusia.

“Pembangunan fasilitas MCK ini bukan hanya soal bangunan, tetapi tentang bagaimana masyarakat hidup lebih sehat, lingkungan lebih bersih, dan keluarga lebih nyaman. Sanitasi yang baik adalah bagian dari kesejahteraan,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Politisi Fraksi PKS ini juga menambahkan bahwa Program Sanimas menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui program aspirasi ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat Maluku, khususnya di Kelurahan Namaelo, mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Karena kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah fondasi dari pembangunan manusia,” tambahnya.

Kegiatan peletakan batu pertama ini juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, Kepala BPBKP Provinsi Maluku dan tim, Kepala Kelurahan Namaelo, tokoh masyarakat, pengurus masjid Al-Kahfi puncak pahlawan, dan perwakilan kelompok masyarakat penerima manfaat. Masyarakat menyambut gembira program ini, menganggapnya sebagai jawaban atas kebutuhan dasar yang selama ini sangat dibutuhkan.

Pembangunan MCK melalui program Sanimas diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Tengah, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

“Saya hadir di sini untuk menjawab aspirasi yang pernah disampaikan bapak-ibu kepada saya terkait usulan pembangunan MCK. Untuk itu mari kita jaga bersama fasilitas yang akan dibangun, kita rawat, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena setiap pembangunan yang hadir di tengah masyarakat adalah amanah, dan amanah itu harus kita pelihara demi masa depan generasi kita,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Mariana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan program MBG harus berdampak kepada penerima masyarakat, tak hanya mengenyangkan tetapi dapat mencetak penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Sidak dimulai di SPPG Yayasan Cahaya Bumi Borneo, dilanjutkan ke Yayasan Olivia Sandra Mandiri. Dalam kunjungannya, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu secara langsung memantau seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, hingga pengemasan dan distribusi makanan, Jumat (17/10/2025).

“Kebersihan dan kualitas gizi adalah harga mati. Kita tidak boleh kompromi soal makanan anak. Program ini harus jadi jaminan bahwa mereka tidak hanya kenyang, tapi juga sehat dan cerdas,” tegasnya dalam keterangan rilis yang diterima tonggakhukum.com/, Jumat (17/10/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan protokol ketat di dapur, untuk menghindari risiko kontaminasi dan keracunan makanan. Standar sanitasi menjadi perhatian utama dalam tinjauan tersebut.

Setelah memeriksa dapur produksi, Ia mengunjungi SDN Pasar Lama 3 untuk melihat langsung bagaimana makanan didistribusikan dan diterima oleh siswa.

“Kami ingin lihat langsung, apakah makanan yang disiapkan betul-betul sampai ke anak-anak dengan layak, bergizi, dan sesuai selera mereka. Sekolah adalah ujung tombak dampak program ini,” katanya.

Menutup kegiatan sidak, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan apresiasi kepada para mitra SPPG dan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan penyedia layanan di lapangan.

“Kolaborasi adalah kunci. Jika semua pihak bekerja serius, Program MBG bisa menjadi fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia — anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tutupnya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menilai viralnya pemberitaan terkait pesantren dalam program ‘Xpose Uncensored’ yang ditayangkan salah satu televisi nasional menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa bangsa Indonesia perlu kembali belajar adab dan moral dari lingkungan pesantren. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga marwah pondok pesantren sekaligus memastikan kesetaraan hak pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan umum lainnya yang didorong dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Pesantren adalah tempat di mana nilai-nilai ke-Indonesiaan, gotong royong, hormat kepada guru, dan ketulusan hati masih hidup serta terus dijaga. Di pesantren inilah lahir para pejuang, para ulama, dan negarawan yang menjaga negeri ini dengan doa dan pengertian,” ujarnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Antara Tradisi dan Modernitas: Mampukah Pesantren Bertahan di Tengah Gempuran Globalisasi?’ yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (16/10/2025).

Menurut Lalu Hadrian, menjaga marwah pesantren bukan sekadar membela satu lembaga, melainkan juga menyembuhkan luka moral bangsa dan negara Indonesia. Dalam momentum revisi Undang-Undang Sisdiknas, Ia berkomitmen memperjuangkan pengakuan yang lebih jelas terhadap posisi pendidikan pesantren agar diakui setara oleh negara. Ia juga mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengadopsi nilai-nilai pendidikan karakter khas pesantren ke dalam kurikulum nasional.

“Saya berharap kepada seluruh pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder pendidikan untuk bersama-sama menjaga serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor mendadak haru. Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi ‘tebar poster’ sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.

Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “ Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Tulisan itu menjadi simbol jeritan hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Parlementaria, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan Mulyadi dan peserta lainnya. “Banyak yang dirumahkan pak, banyak yang dirumahkan sekarang. Makanya saya dan teman teman kesini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan,” ujarnya.

Merespon hal itu, Mulyadi menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan  konstituennya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.

“Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak Presiden,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak pada ekonomi warga sekitar.

“Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembron dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di Puncak,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, jika usaha di sektor pariwisata itu memenuhi regulasi atau memiliki izin, serta berkontribusi terhadap masyarakat, maka pemerintah sejatinya harus mendukung. Pasalnya, Ia menilai, kebijakan ini jika tidak diselesaikan juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah selatan Kabupaten Bogor.

Seiring pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai efisiensi rata-rata sebesar 17,11 persen, atau setara dengan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi sekaligus mengajak UMKM manfaatkan E-Katalog. 

“Tentunya, saya mendukung inovasi ini. Tapi, saya berpesan agar transisi peralihan sistem ini harus dipastikan berjalan mulus untuk memudahkan bagi pengusaha mikro kecil dan koperasi. Karenanya, saya mengajak pengusaha pengusaha mikro kecil dan koperasi untuk bisa memanfaatkan sistem ini agar nantinya produk yang dimiliki bisa diserap dalam belanja pemerintah,” ungkap Puteri dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi, seperti keterangan yang diperoleh tonggakhukum.com/, Senin (13/10/2025). 

Menurut LKPP, saat ini sudah ada 18,9 juta produk tayang dengan transaksi sebesar Rp 56,03 triliun di E-Katalog. Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Iwan Herniawan menjelaskan penerapan E-Katalog LKPP ini sebagai salah bentuk transformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi tadi, transformasinya lengkap, mulai dari transformasi regulasi dan kemudian juga transformasi teknologi melalui digitalisasi pengadaan,” ucap Iwan.

Pada kesempatan yang sama, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendukung penerapan E-Katalog di lingkungan Kabupaten Bekasi, 

“Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2 tahun kebelakang melalui Peraturan Bupati Bekasi, ini ada namanya program Bekasi Berani Beli. Jadi, mereka sudah masuk di E-Katalog, yang kurang lebih di tahun 2024 kegiatan transaksinya ini mencapai Rp100 miliar,” ujar Ida. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan LKPP Patria Susantosa, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Hermawan, Inspektur LKPP Hendro Kuswanto, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP Iwan Indra serta beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Acara ini dihadiri 200 peserta dari kalangan pengusaha UMKM di Kabupaten Bekasi. 

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong agar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri dan tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan sejalan dengan mandat yang telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Komisi XIII DPR RI akan mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri, tidak lagi di bawah Komnas HAM. Ini untuk penguatan kelembagaan karena sudah tertuang atau menjadi amanat dalam UU TPKS,” ujar Willy, kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Willy menjelaskan, dorongan ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kiprah panjang Komnas Perempuan yang tahun ini genap berusia 27 tahun. Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Komnas Perempuan ke-27 yang digelar pada Rabu (15/10) bertema “Merawat Memori Kolektif, Meneguhkan Komitmen Kemanusiaan.”

Menurutnya, Komnas Perempuan memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai lembaga negara, tetapi juga sebagai simbol kesadaran bangsa terhadap pentingnya kemanusiaan dan keadilan gender. “Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara. Ia adalah ruh peradaban yang tumbuh dari kesadaran bangsa akan luka-lukanya sendiri — luka kekerasan, luka diskriminasi, dan luka yang sering kali disembunyikan di bawah karpet moralitas sosial,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Willy menekankan pentingnya merawat ingatan kolektif bangsa sebagai upaya mencegah berulangnya kekerasan di masa depan. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara lain memilih berdamai dengan masa lalunya melalui pengakuan dan pembelajaran sejarah. “Bangsa yang melupakan luka masa lalunya akan kehilangan arah penyembuhannya,” tegasnya.

Dalam pandangan Willy, Komnas Perempuan telah memainkan peran penting dalam proses lahirnya UU TPKS yang menjadi tonggak sejarah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Ia menilai, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja panjang dan konsisten lembaga tersebut dalam mengadvokasi hak-hak perempuan.

“UU TPKS adalah capaian historis yang lahir dari kerja panjang solidaritas sosial, bukan hasil kompromi politik. Komnas Perempuan berada di jantung perjuangan itu,” pungkas Willy.