Blog

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Nurhadi mengatakan hal itu merupakan bukti negara melindungi warga negaranya.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” kata Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/ Senin (27/12/2025).

Seperti diketahui, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan segera dipulangkan ke tanah air. Para korban diketahui melarikan diri dari sebuah perusahaan online scam yang beroperasi di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja.

Mukhtarudin menegaskan pemerintah hadir untuk melindungi warganya. Ia menyebut seluruh proses pemulangan tengah dilakukan dengan koordinasi berbagai pihak agar para korban dapat segera kembali ke Indonesia dengan selamat.

Dari total 110 korban, sebanyak 97 WNI lebih dulu berhasil melarikan diri dari perusahaan tersebut, sementara 13 WNI lainnya berhasil dikeluarkan dari lokasi di Chrey Thum berkat upaya tim P2MI di lapangan.

Terkait hal tersebut, Nurhadi meminta agar kasus ini dijadikan sebagai peringatan bagi semua pihak mengenai bahaya modus penipuan daring yang berujung pada kerja paksa. Ia pun berharap ada pendampingan kepada korban setelah kembali ke tanah air sebagai bagain dari trauma healing dan pemulihan.

“Kasus ini harus jadi peringatan serius bagi kita semua. Modus penipuan online yang berujung pada kerja paksa bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal kemanusiaan,” sebutnya.

“Karena itu, saya mendorong agar penanganan tidak berhenti di bandara saat mereka tiba di tanah air. Harus ada pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar para korban benar-benar pulih dan tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama,” tambah Nurhadi.

Selain itu, anggota komisi yang membidangi urusan ketenagakerjaan itu menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nurhadi berpandangan perlu adanya kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Kita tidak boleh lagi kecolongan dengan praktik perekrutan ilegal yang menjebak anak muda dengan janji kerja palsu,” sebutnya.

“Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tapi untuk memastikan warganya terlindungi. Setiap kasus harus menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran kita dari hulu sampai hilir,” lanjut Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal upaya perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal hal ini agar perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri semakin kuat, manusiawi, dan berkeadilan,” tutupnya.

 Keluhan warga soal banjir rob, jalan rusak dan kerusakan lahan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier

Beberapa masalah diungkapkan oleh para kepala desa dan warga, seperti banjir akibat air laut yang meluap, akses jalan yang rusak sampai lahan pertanian yang tergenang air.

Dalam keterangan kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (26/10/2025), kegiatan reses ini dihadiri sejumlah kepala desa di Kecamatan Ulujami, antaranya Kades Kertosari, Blendung, Kaliprau, Samong, dan beberapa kepala desa di kecamatan paling timur Kabupaten Pemalang.

Kepala Desa Kertosari, Supriyanto, dalam pertemuan dengan Rizal Bawazier menyampaikan keluhan terkait banyaknya lahan pertanian yang tenggelam akibat banjir rob.

“Kami mengalami masalah, banjir rob sampai ke pemukiman. Yang paling parah adalah Desa Blendung, karena hampir semua pemukiman tergenang air rob. Untuk lahan pertanian, hampir semua tidak bisa ditanami, khususnya di Kertosari hanya 20 persen yang bisa ditanami, sedangkan untuk tambak hampir semua tidak bisa beroperasi,” keluhnya dalam kegiatan reses Rizal Bawazier di komplek Pantai Kertosari, Ulujami, Kamis (23/10/2025).

Menanggapi keluhan dari para perwakilan kepala desa, Rizal Bawazier langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Untuk daerah Ulujami, Pemalang, Pekalongan kota, dan Batang di sebelah barat, saya minta di 2026 segera dibangun tanggul raksasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizal berjanji akan terus mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan proyek penanggulangan banjir rob tersebut.

“Kita fokus ke Menteri AHY karena program ini merupakan program presiden ke presiden, pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kita terus mendorong agar diutamakan. Kita tidak mau pakai mangrove, kita mau jenis tanggul atau Giant Sea Wall (GSW),” terang Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Masalah dana untuk membangun tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang sedang dibicarakan, Rizal Bawazier menyatakan bahwa dana bisa berasal dari APBN atau dari investor.

“Reklamasi untuk mencegah rob ini, dana nya berasal dari APBN atau investor, jadi jika ada dari investor, biasanya ada manfaat yang bisa dinikmati oleh investor itu sendiri, jadi tidak hanya sekadar membangun tanggul di pesisir pantai, apa yang bisa diharapkan oleh investor itu yang sedang dipertimbangkan,” jelas Rizal.

“Manfaat yang bisa dimanfaatkan di sepanjang jalur rob ini sebenarnya cukup banyak, misalnya seperti kawasan industri atau kawasan rekreasi yang bisa dimanfaatkan oleh investor tersebut,” tutupnya. 

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu, pria yang akrab disapa Fikri ini juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak menyepelekan program tersebut, apalagi sampai memangkas anggaran.

Hal itu disampaikan Fikri Faqih saat menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Kegiatan yang bertema Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat ini diikuti pelaku usaha, akademisi, dan aparat daerah dari wilayah Brebes dan Tegal.

Menurut Fikri, sensus merupakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Ia menilai data hasil sensus akan menjadi dasar kuat agar kebijakan pemerintah lebih terarah, efisien, dan akurat. 

“Pelaksanaan pembangunan itu adalah dengan sensus, supaya kita punya data yang kuat, dan akurat, dan aktual. Maka 2026 ini harus dilaksanakan,”  kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti target ekonomi pemerintah. Fikri juga memastikan akan akan bersuara keras jika ada rencana efisiensi yang mengorbankan program sensus tersebut. “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, maka data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya. 

Fikri juga menekankan pentingnya literasi statistik masyarakat agar data yang terkumpul akurat dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap peta ekonomi Indonesia menjadi lebih komprehensif dan siap menghadapi era digitalisasi ekonomi.

Sensus ekonomi menjadi dasar perencanaan pembangunan yang menyentuh semua sektor, baik industri, UMKM, maupun jasa.

Deputi Bidang Neraca Analistik Badan Pusat Statistik (BPS), Edi Mahmud, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mulai dari usaha mikro hingga besar, termasuk transaksi ekonomi digital. 

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist). Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.

“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” ujar Imas Aan dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Walakin, ia menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri. Pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, menurutnya, tidak akan efektif.

“Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) berhasil ditindak, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar.

Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik.

“Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.

“Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri,” pungkas Imas. 

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti masih tingginya minat masyarakat Indonesia, khususnya warga Batam, yang memilih berobat ke Malaysia dan Singapura dibandingkan rumah sakit dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Desy usai memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) Awal Bros Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Desy, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional menjadi kunci utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit luar negeri. Ia menilai bahwa kualitas pelayanan, profesionalitas tenaga kesehatan, serta dukungan teknologi medis perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa yakin berobat di tanah air.

“Kalau menurut saya yang paling utama sekali harus mampu untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh semua dokter-dokternya maupun oleh tenaga kesehatannya yang ada di RS Awal Bros ini. Sehingga mereka bisa memiliki competitiveness value dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga betul-betul membuktikannya lewat pelayanan dan lewat teknologi kesehatan yang mereka miliki di rumah sakit ini, sehingga tidak banyak orang melirik,” ujar Desy kepada tonggakhukum.com/.

Fenomena warga Batam berobat ke luar negeri bukan hal baru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, sebelum pandemi COVID-19 tercatat lebih dari 200 ribu warga Batam setiap tahunnya melakukan perjalanan medis ke Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan Singapura. Nilai belanja kesehatan masyarakat Indonesia di luar negeri bahkan diperkirakan mencapai Rp160 triliun per tahun, dengan Batam menjadi salah satu penyumbang terbesar karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.

Desy menegaskan, kondisi ini menjadi tantangan bagi rumah sakit swasta maupun pemerintah di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar tidak kalah bersaing dengan fasilitas kesehatan negara tetangga.

“Kalau kepercayaan publik sudah tumbuh, saya yakin masyarakat kita akan lebih memilih berobat di dalam negeri. Apalagi jika pelayanan dan teknologi medis kita bisa menandingi rumah sakit di luar,” tambah Politisi Fraksi PAN ini.

Untuk diketahui, Kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Awal Bros Batam kali ini juga bertujuan memastikan kesiapan fasilitas rumah sakit mitra program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang diperuntukkan bagi Anggota DPR RI, sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi peningkatan layanan di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Hal ini ia sampaikan usai Komisi III menerima sejumlah pengaduan warga terkait berbagai persoalan hukum, mulai dari sengketa lahan hingga dugaan maladministrasi di instansi pemerintah di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

Menurut Adang, banyak masyarakat yang masih menemui kendala saat berhadapan dengan proses hukum. Karena itu, DPR melalui Komisi III berperan penting sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi sekaligus mencari titik terang atas kasus yang dinilai tidak adil.

“Kita mendengarkan langsung keluhan masyarakat tentang betapa sulitnya memperoleh keadilan. Komisi III hadir untuk menilai secara objektif, bukan menuduh lembaga tertentu, tapi melihat secara adil antara hak masyarakat dengan tanggung jawab institusi,” ujar Adang dalam kesempatan itu.

Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyebutkan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap laporan yang masuk, termasuk mengidentifikasi proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. “Jika diperlukan, lembaga-lembaga terkait seperti BPN, kepolisian, dan pengadilan akan kita undang untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa langkah DPR bukan hanya sebatas menerima laporan, tetapi memastikan ada tindak lanjut nyata dari setiap pengaduan masyarakat. Kata Adang, Komisi III ingin memastikan keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat. DPR hadir untuk mengawal hal tersebut.

Dengan terbukanya forum aspirasi ini, Adang berharap masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan ketidakadilan hukum. “Kepercayaan publik kepada DPR untuk mencari keadilan adalah tanggung jawab besar yang akan kami jaga dengan transparansi dan keberpihakan pada kebenaran,” pungkasnya.

Kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir di wilayah Kampung Bugen Utara, RT/RW 08/03, Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang, kembali ditunjukkan oleh Anggota DPR RI Raja Faisal Manganju Sitorus.

Dalam kunjungan bertajuk “Silaturahmi Sepenuh Hati Bersama Masyarakat”, Raja Faisal turun langsung menemui warga di rumah Bapak Sopian, bersama tokoh masyarakat Bapak Rohwanudin, tokoh agama Haji Suwardi, serta jajaran pengurus lingkungan seperti Bapak Rudi (Ketua RT), Bapak Agus Sudioso (Sekretaris), dan Bapak Wawan Agustian (Bendahara), Kamis (23/10/2025).

Sebagai bentuk kepedulian, Raja Faisal menyerahkan 100 paket telur dan 15 dus mie instan bagi warga yang terdampak banjir. Meski genangan air tidak terlalu tinggi, namun beliau menegaskan bahwa kepedulian tidak perlu menunggu bencana besar.

“Bagi saya, membantu masyarakat itu bukan soal besar kecilnya musibah. Selama rakyat membutuhkan, kita harus hadir dan membantu dengan sepenuh hati,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/. 

Warga menyambut kedatangan Raja Faisal dengan hangat. Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian yang diberikan, terutama di tengah situasi yang kerap menimbulkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari.

Tokoh masyarakat Rohwanudin menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. “Kami senang dan bangga karena Pak Raja mau datang langsung ke kampung kami. Bantuan ini sangat berarti, apalagi beliau datang dengan ketulusan, bukan hanya janji,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Raja Faisal juga berjanji untuk terus memperjuangkan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya di daerah rawan banjir. Ia menegaskan bahwa pelayanan terhadap rakyat harus terus berjalan tanpa mengenal waktu dan keadaan.

“Ini adalah bagian dari komitmen saya sebagai wakil rakyat — hadir, mendengar, dan membantu secara nyata. Karena melayani rakyat bukan sekadar tugas, tapi panggilan hati,” tutupnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia, mewakili Fraksi PKS menilai, sejumlah kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi kemandirian dan kesejahteraan nasional.

“Kita perlu memberikan apresiasi atas kerja keras Presiden Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Dalam setahun ini, terlihat adanya upaya serius untuk memperkuat ketahanan nasional, menekan kesenjangan sosial, dan memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Kharis dalam rilis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (24/10/2025)

Kharis menegaskan, dari perspektif kebijakan publik, Ia bersama Fraksi PKS DPR RI akan terus berperan aktif dalam memperkuat arah pembangunan agar senantiasa berpihak pada rakyat. Menurutnya, fungsi legislasi dan pengawasan di parlemen harus dijalankan secara substantif dan konstruktif agar kebijakan yang lahir benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Dalam setiap kebijakan publik, Fraksi PKS selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena itu, kami siap berkolaborasi menghadirkan peraturan dan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat dan rasa keadilan bagi seluruh warga bangsa,” tegas Kharis.

Meski memberikan apresiasi, Kharis juga mengingatkan bahwa sejumlah aspek masih perlu disempurnakan. Ia menilai, evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dalam perjalanan satu tahun ini, tentu ada catatan dan ruang perbaikan. Namun hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk terus melangkah. Yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan terus ditingkatkan agar makin kuat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Kharis menyampaikan optimisme bahwa dengan kolaborasi lintas lembaga, masa depan Indonesia ke depan akan semakin kokoh dan berkeadilan. “Fraksi PKS akan terus hadir sebagai mitra strategis dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada rakyat dan kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III DPR RI kembali menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hukum atas sengketa lahan yang dinilai merugikan warga. Aminudin, selaku pihak pendamping warga yang menyampaikan aspirasi, melaporkan empat kasus utama yang menjadi perhatian, yaitu dugaan penyerobotan tanah di Tangerang, laporan kasus serupa di Kabupaten Tangerang, kasus pertanahan yang tengah ditangani Polres Kabupaten Bekasi dan Polda Metro, serta laporan penyerobotan tanah di Jembrana, Bali.

Terkait permasalahan tersebut, Komisi III menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. 

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan warga ke ruang aspirasi yang memang disediakan untuk menampung berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa dengan segera, Komisi III akan memfokuskan langkah awal pada upaya mendengarkan dan mendalami seluruh aduan yang telah disampaikan.

“Kehadiran teman-teman kami apresiasi. Ruangan ini memang kami siapkan untuk menyalurkan segala keluhan terkait hukum di Indonesia. Kali ini kami fokus mendengarkan dan mendalami apa yang disampaikan,” ujar Abdullah dalam RDPU yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10). 

Lebih lanjut, Komisi III menyatakan akan segera meminta klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait dalam persoalan tersebut, termasuk aparat kepolisian dan perusahaan swasta yang diduga mengambil alih tanah yang diklaim sebagai milik warga. Klarifikasi ini akan menjadi dasar dalam proses penelusuran dan penyelesaian kasus.

“Kami akan meminta klarifikasi dari mitra-mitra kami, baik dari pihak kepolisian maupun perusahaan yang terlibat. Nantinya kami akan mengirimkan surat resmi untuk meminta penjelasan,” lanjutnya.

Setelah seluruh klarifikasi diterima, sambung legislator dari Fraksi PKB ini, Komisi III DPR RI berencana memfasilitasi pertemuan atau audiensi bersama semua pihak baik masyarakat, kepolisian, maupun perusahaan untuk mencari titik temu dan solusi yang adil.

“Nanti ketika semua pihak sudah memberikan klarifikasi, kami akan kumpulkan dalam satu forum. Polisi hadir, pihak swasta hadir, dan warga yang merasa dirugikan juga hadir. Dari situ kita cari jalan keluar bersama, bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana menemukan keadilan,” tuturnya.

Terakhir, Abdullah pun menegaskan bahwa meskipun DPR sedang berada dalam masa reses, pihaknya tetap berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

“Ini bukti bahwa Komisi III DPR RI tetap bekerja dan mengakomodir keluhan masyarakat, bahkan di masa reses. Insyaallah, setiap kendala akan kita tindaklanjuti secara jujur dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

 Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keberhasilan industri kecil menengah (IKM) pengolahan saus cabai “Capli” milik PT Rayeuk Aceh Utama di Aceh. Menurutnya, IKM Capli mampu menjadi contoh konkret penggerak ekonomi masyarakat di daerah. 

“Hari ini kita datang untuk melihat langsung salah satu perusahaan yang benar-benar bekerja mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Modal awal mereka hanya sekitar Rp500 ribu, dan sekarang setiap bulan bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp100 juta. Itu perkembangan yang luar biasa, kami apresiasi,” ungkap Saleh kepada tonggakhukum.com/ dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke provinsi Aceh, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini menilai keberhasilan IKM Capli tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Saat ini, sekitar 200 petani lokal telah terlibat dalam rantai pasok bahan baku cabai untuk produksi saus Capli. “Para petani yang bekerja sama dengan perusahaan ini bisa mendapatkan penghasilan antara Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per minggu. Artinya, usaha ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyejahterakan banyak orang,” ujar Saleh.

Di samping itu, Saleh menuturkan kualitas produk Capli sudah terbukti mampu menembus pasar luas, bahkan diminati hingga ke luar daerah. Ia menyebut, pabrik tersebut kini mampu memproduksi setidaknya 200 botol saus setiap hari, menandakan tingginya permintaan konsumen terhadap produk lokal tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah turut memberikan dukungan dan promosi terhadap produk-produk unggulan lokal seperti Capli. 

“Kita berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa ikut mempromosikan produk ini, tidak hanya di Aceh, tetapi juga ke kota-kota besar lain seperti Medan dan daerah sekitarnya. Produk seperti ini bisa menjadi kebanggaan daerah sekaligus bukti nyata bahwa UMKM mampu menjadi pilar ekonomi nasional,” imbuh Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Murthala pemilik PT Rayeuk Aceh Utama menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI. Ia berharap momentum ini  menjadi pintu masuk bagi hadirnya solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Aceh. “Dengan adanya kunjungan dari Komisi VII, kami berharap ada tindak lanjut nyata untuk mengatasi persoalan yang selama ini menjadi kendala pelaku UMKM, terutama dalam hal akses permodalan, pengembangan bisnis, serta kemudahan pengiriman bahan baku dan pemasaran produk,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh.

“Semua persoalan yang disampaikan para pelaku UMKM akan kami tindak lanjuti. Pemerintah berkomitmen terus memberikan dukungan agar UMKM semakin berdaya saing. Ke depan para pelaku UMKM juga akan diberi akses untuk memperoleh perizinan dan sertifikasi agar bisa naik kelas menjadi industri besar yang mampu menembus pasar nasional hingga luar negeri,” ujarnya.

Adapun tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty (F-PDIP) dan Chusnunia Chalim (F-PKB), dan sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI diantaranya Novita Hardini (F-PDIP), Zulkarnaini Ampon Bang, Mujakkir Zuhri (F-Golkar), Jamal Mirdad, Jefry Romdonny (F-Gerindra), Siti Mukaromah (F-PKB), Tifatul Sembiring (F-PKS), dan Iman Adinugraha (F-PDemokrat).