Blog

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis.

“Saya melihat langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan APTERR adalah langkah yang sangat tepat dan strategis. Saat ini, kawasan Asia menghadapi ketidakpastian rantai pasok pangan akibat perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga global. Karena itu, penguatan cadangan beras darurat kawasan menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol kerja sama,” ujar Johan dalam rilisnya yang dikutip tonggakhukum.com/, Rabu (29/10/2025).

Johan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam inisiatif APTERR, bukan hanya sebagai salah satu kontributor utama, tetapi juga sebagai negara dengan kapasitas produksi beras terbesar di ASEAN.

“Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis dalam kerja sama APTERR. Namun saya mendorong agar partisipasi Indonesia tidak hanya sebatas komitmen kuota beras, tetapi juga mencakup peningkatan peran sebagai pusat koordinasi logistik, riset, dan distribusi pangan di kawasan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa APTERR perlu diperkuat dengan sistem early warning pangan kawasan, basis data produksi dan cadangan yang terintegrasi, serta mekanisme distribusi cepat bagi negara-negara yang mengalami krisis.

“Dalam hal ini, Indonesia bisa memainkan peran sebagai hub pangan kawasan, terutama jika sistem ketahanan pangan nasional diperkuat melalui peningkatan produktivitas petani, modernisasi pertanian, dan perbaikan rantai pasok,” tegas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Johan juga menekankan bahwa kebijakan penguatan APTERR harus memberikan manfaat langsung bagi petani Indonesia dan memperkuat cadangan pangan nasional.

“Saya mendukung langkah Presiden Prabowo, namun penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkuat cadangan regional, tetapi juga berimbas langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Penguatan APTERR harus berjalan seiring dengan penguatan food reserve domestik serta tata kelola Bulog yang transparan dan akuntabel,” pungkas politisi Fraksi PKS ini.

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal, terutama dalam konteks efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.

Hal tersebut disampaikan M Husni dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah – DPR” yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam pemaparannya, M Husni menyoroti fenomena penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2026 yang disebut turun sekitar Rp2 juta, meskipun nilai kurs dolar yang digunakan justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Saya nggak tahu 1,2 juta kurs yang digunakan. Pada tahun 2026 itu biaya haji turun 2 juta, sedangkan kurs yang kita gunakan tahun 2025 sebesar Rp16.000. Jadi kalau kita pukul rata, apakah bisa terjadi penurunan dengan asumsi yang sama? Jawabannya tidak. Tapi Alhamdulillah, hal itu bisa dicapai tanpa menurunkan standar pelayanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski kurs tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp16.500, angka tersebut masih cukup stabil untuk mendukung pelaksanaan haji yang lebih efisien. Menurutnya, keberhasilan menurunkan biaya haji ini tidak lepas dari upaya serius pemerintah dan DPR dalam melakukan efisiensi pada sejumlah komponen biaya, termasuk di sektor Masyair yang mengalami penurunan signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Lebih lanjut, M Husni juga menyoroti kebijakan baru terkait penyamaan masa tunggu haji di seluruh provinsi. Menurutnya, terobosan tersebut membawa keadilan bagi calon jemaah dari berbagai daerah, termasuk di dapilnya, Sumatra Utara.

“Sebelumnya, masa tunggu di Sumatra Utara bisa mencapai 30 tahun, sementara Aceh justru bisa berangkat lebih dulu. Sekarang masa tunggu diseragamkan menjadi sekitar 26 tahun. Ini hasil perhitungan dari Kementerian Agama yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penetapan masa tunggu yang seragam ini sekaligus menjawab keadilan bagi calon jemaah, karena setiap provinsi kini memiliki kesempatan yang sama dalam antrean pemberangkatan.

Dalam forum tersebut, M Husni juga mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87 juta, di mana jemaah akan menanggung Rp54 juta, sementara sekitar Rp33 juta atau 30 persen sisanya akan ditanggung melalui nilai manfaat dana haji.

“Ini kabar gembira bagi calon jemaah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, biaya haji bisa turun untuk tahun kedua berturut-turut. Kalau dulu orang menyebutnya ‘Ongkos Naik Haji’, sekarang justru ‘Ongkos Turun Haji’,” ungkapnya disambut tawa peserta diskusi.

Penurunan biaya haji tahun 2026 ini, menurut M Husni, merupakan bukti bahwa efisiensi dan perbaikan manajemen keuangan haji dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan. “Mudah-mudahan ini menjadi awal dari penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan membawa kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia,” tutupnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S. Thohari, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, melaksanakan kegiatan Perluasan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di dua titik lokasi, yakni Kelurahan Katulampa dan Kelurahan Pasirjaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang sehat dan bergizi, serta memperkuat daya saing produk perikanan lokal.

Acara yang berlangsung di Kelurahan Katulampa ini dihadiri oleh Bapak Pepen Firdaus selaku Anggota DPRD Kota Bogor, Wina selaku Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, Irwansyah selaku Lurah Katulampa), Asep dari Kapolsek Bogor Timur, dan sebagainya.

Dalam sambutannya, Endang menyampaikan bahwa program Gemarikan merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang membutuhkan asupan protein berkualitas tinggi untuk tumbuh kembang optimal.

“Ikan adalah sumber protein berkualitas tinggi yang mudah diakses dan menyehatkan. Melalui Gemarikan, kami berharap masyarakat semakin terbiasa mengonsumsi ikan, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui agar gizi keluarga lebih seimbang,” ujar Endang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan harus disiapkan dengan baik melalui pemenuhan gizi yang cukup, salah satunya dengan konsumsi ikan secara rutin.

“Jika sejak dini anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Inilah fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme di kedua lokasi. Peserta di Kelurahan Katulampa dan Kelurahan Pasirjaya mendapatkan produk olahan ikan yang dibagikan secara simbolis oleh Endang S. Thohari kepada masyarakat.

Salah satu penerima, Rokoyah, menyampaikan rasa syukurnya atas kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, kami senang sekali mendapat paket olahan ikan dari Ibu Endang. Selain rasanya enak dan bergizi, ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya,” ujar Rokoyah.

Melalui kegiatan ini, Endang S. Thohari berharap gerakan Gemarikan tidak hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi menjadi kebiasaan positif di tengah masyarakat, terutama bagi para ibu rumah tangga sebagai penggerak utama pola makan keluarga.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai bentuk kolaborasi dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa DPR menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di area Mina Jadid pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina.

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Marwan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah.

“Kami menolak penempatan jemaah (haji Indonesia) di Mina Jadid. Itu bukan bagian dari kawasan Mina secara syar’i, dan fasilitas di sana juga belum layak. Pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang manusiawi,” tegas Marwan.

Ia menilai, isu Mina Jadid bukan semata soal lokasi, melainkan soal hak jemaah atas fasilitas yang layak. Menurutnya, jemaah Indonesia telah menanggung biaya besar dan berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai, terutama pada fase puncak ibadah haji di Arafah–Muzdalifah–Mina (Armuzna).

“Jemaah kita menempuh perjalanan panjang dan biaya yang besar. Maka, negara wajib hadir memperjuangkan hak mereka untuk bisa beribadah dengan nyaman dan sesuai tuntunan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap penempatan yang jauh atau tidak sesuai standar,” kata Legislator Fraksi PKB itu.

Komisi VIII, lanjut Marwan, akan meminta Kementerian  Haji dan Umrah untuk melakukan negosiasi lebih keras dengan otoritas haji Arab Saudi agar kuota tenda Indonesia di Mina ditempatkan di area utama, bukan di Mina Jadid. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti tenda berpendingin, sanitasi, dan sistem distribusi makanan serta air yang layak.

“Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah. Pemerintah harus memastikan penataan fasilitas ini betul-betul berpihak pada jemaah, bukan sekadar mengikuti pembagian teknis dari syarikat,” ujarnya.

Marwan menambahkan, DPR akan terus mengawal proses negosiasi dan penyiapan infrastruktur haji 2026 agar seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan dan keamanan jamaah. Menurutnya, pelayanan ibadah haji harus berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan jamaah, bukan hanya aspek administratif.

“Kami ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jamaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa juga. Kita ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan,” pungkasnya. 

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai bahwa Bandara Juwata Tarakan sudah siap beroperasi penuh sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang meninjau langsung aktivitas di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (28/10/2025).

“Kalau dilihat dari sisi kesiapan fisik, bandara ini sebenarnya sudah siap. Tinggal mengatur alur layanannya saja, seperti di mana posisi imigrasi, bea cukai, dan sebagainya,” ujar Mori.

Namun, menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi Bandara Juwata bukan pada infrastruktur, melainkan pada keterbatasan jumlah pesawat yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. “Isu kekurangan pesawat ini memang sedang terjadi di banyak bandara di Indonesia, baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri,” jelasnya.

Mori berharap pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Tarakan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dapat lebih agresif dalam mendorong pembukaan kembali rute-rute internasional. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan surat resmi, tetapi harus diiringi dengan komunikasi intensif untuk meyakinkan maskapai.

“Untuk menarik maskapai itu tidak bisa hanya bersurat. Harus berkali-kali meyakinkan bahwa kalau penerbangan ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, akan mendapatkan penumpang yang cukup. Yang penting dibuka dulu, walau mungkin awalnya dua kali seminggu, lalu meningkat jadi tiga kali, dan akhirnya setiap hari,” papar Mori.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini optimistis apabila rute awal seperti Tarakan–Kuala Lumpur dapat dibuka kembali dan menunjukkan tingkat keterisian tinggi, maka maskapai lain akan ikut tertarik membuka rute ke Tarakan. “Kalau frekuensinya meningkat dan load factor-nya penuh, saya yakin maskapai akan berpikir ulang dan menambah penerbangan. Dari situ konektivitas Kaltara ke luar negeri akan semakin kuat,” tegasnya.

Mori menegaskan, pengaktifan kembali Bandara Juwata sebagai bandara internasional bukan hanya soal kebanggaan daerah, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat akses ekonomi dan perdagangan lintas batas Indonesia dengan Malaysia.

Kementerian Perhubungan menetapkan 36 bandar udara umum sebagai bandara internasional, salah satunya Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Peluang ekspor lebih luas dan perjalanan antarnegara semakin terbuka di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 yang terbit pada 8 Agustus 2025. Namun, status internasional Bandara Juwata masih perlu dilengkapi sejumlah dokumen. Beberapa di antaranya surat pertimbangan dari Menteri Pertahanan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan.

Sebelumnya, Bandara Juwata sudah berstatus internasional. Setidaknya sepanjang 1997-2024, bandara ini melayani dua penerbangan internasional, yakni Tarakan-Tawau (Malaysia) dan Tarakan-Kota Kinabalu (Malaysia).

Namun, Kemenhub mencabut status internasional Bandara Juwata Tarakan pada April 2024. Salah satu alasannya adalah sudah tidak rutin melayani penerbangan internasional.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. 

Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu.  Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. 

Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum Hari Santri menjadi pengingat bagi DPR untuk memastikan revisi UU Sisdiknas tidak mengabaikan peran lembaga pendidikan keagamaan.

“Mudah-mudahan di momentum Hari Santri ini mengingatkan kita semuanya agar revisi Undang-Undang Sisdiknas juga menguatkan semua pendidikan, baik itu di kota maupun di desa atau juga masyarakat marginal, termasuk pendidikan keagamaan dan pesantren,” kata Fikri dalam keterangannya kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta,  Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, penguatan pendidikan keagamaan dan pesantren penting karena pesantren sudah memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 

Sehingga, Fikri berharap revisi UU Sisdiknas dapat memperkuat posisi hukum pendidikan keagamaan dan pesantren, bukan melemahkannya.

Beberapa poin utama revisi UU Sisdiknas yang disoroti Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren, kesetaraan hak guru, peningkatan mutu guru dan relevansi kurikulum, serta perjelas anggaran pendidikan 20 persen.

Dalam kunjungan resesnya di SMP IT Usamah, Fikri juga memberikan bantuan empat unit laptop dan satu tablet yang merupakan titipan dari pihak swasta untuk menunjang pembelajaran siswa. 

SMP IT Usamah sendiri dikenal memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual dan memiliki akhlak Islami yang kuat.

Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di Kompleks Parlemen Senayan, semangat kebangsaan kembali bergema dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang digelar di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI, Selasa (28/10/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal yang turut dihadiri Sekjen DPR RI, Sekjen MPR RI serta Para deputi, kepala biro dan inspektorat ketiga lembaga parlemen.

Dalam pidatonya sebagai amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa semangat pemuda 1928 harus terus menyala dalam setiap generasi bangsa.

“Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” ujarnya penuh semangat.

“Kini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan. Semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,” tegas Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan bahwa bangsa ini sedang hidup di zaman yang penuh tantangan, namun tetap memiliki kekuatan besar di setiap pelosok negeri. “Dunia bergerak cepat, tapi kita tidak boleh takut. Di setiap kampung dan kota, masih ada anak-anak Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan sejati bangsa ini,” tuturnya.

Ia menyerukan agar generasi muda Indonesia menjadi pemuda yang patriotik, gigih, dan empatik, yang mencintai tanah air bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata.

“Kita butuh pemuda yang berdiri tegak ketika badai datang. Seperti pesan Presiden Prabowo, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah — kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” pesan Iqbal.

Mengakhiri upacara, Iqbal menyampaikan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. “Mari kita jaga api perjuangan ini. Buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar — demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda!”

Rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ini kemudian dilanjutkan dengan sesi penyematan Satyalancana kepada sejumlah PNS teladan yang bukan sekadar simbol, tetapi semangat motivasi dari dedikasi, perjuangan, dan loyalitas tanpa cacat. 

“Karena itu, Bapak-Ibu penerima tanda kehormatan harus terus memberikan yang terbaik bagi negara dan rakyat Indonesia,” pesan Iqbal dalam amanatnya.

Tak hanya itu, Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan HUT DPD RI ini juga dimeriahkan oleh berbagai lomba foto, lomba video, lomba esai, kegiatan kantor peduli ketahanan pangan, dan pameran foto di Lobi Nusantara V. Puncak acara akan ditandai dengan DPD Awards, penobatan Duta DPD, serta penutupan dengan agenda bertema Green Democracy Funwalk 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan kearifan lokal. Menurutnya, keberhasilan program nasional ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya.

“Pendekatan program MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy Wuryanto dalam keterangan rilisnya yang diterima tonggakhukum.com/, Selasa (28/10/2025).

Edy menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, melainkan kelanjutan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup turun-temurun. Dalam MBG ada semangat gotong royong, kepedulian, dan berbagi kepada sesama. Karena itu, dia mendorong agar promosi dan edukasi program MBG mengangkat tradisi dan kearifan lokal di setiap daerah. 

“Program ini akan lebih diterima masyarakat jika dikaitkan dengan budaya yang mereka kenal,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Edy menyoroti nilai-nilai Sedulur Sikep dari ajaran Samin Surosentiko, tokoh asal Blora yang dikenal menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan solidaritas sosial. Dalam tradisi masyarakat Samin, setiap tamu yang datang selalu dijamu dengan makanan terbaik. Ini bukan sekadar bentuk keramahan, melainkan simbol penghormatan dan persaudaraan. 

“Semangat memberi makan kepada orang lain sudah menjadi bagian dari budaya kita jauh sebelum ada program pemerintah. Tentu bukan hanya formalitas, tapi memberikan menu terbaik. Seperti inilah yang perlu diangkat dalam promosi MBG agar masyarakat merasa bahwa program ini lahir dari akar budayanya sendiri,” katanya.

Menurut Edy, Kabupaten Blora memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional pelaksanaan MBG yang melibatkan masyarakat secara aktif. Wilayah ini memiliki banyak komunitas petani dan peternak. Termasuk para pengikut komunitas masyarakat Sedulur Sikep yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, sapi, lele, melon, dan sayuran.

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini menilai  keterlibatan mereka dalam penyediaan bahan baku untuk dapur-dapur SPPG tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

“Dari 73 dapur SPPG yang ada di Blora, potensi perputaran uangnya bisa mencapai sekitar Rp525 miliar per tahun. Jika seluruh kebutuhan bahan bakunya dipasok dari petani dan peternak lokal, maka manfaat ekonomi program ini akan langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Namun, Edy mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan baik. Dia menekankan perlunya pemetaan terhadap potensi pertanian dan peternakan agar produksi daerah mampu memenuhi permintaan program tanpa menimbulkan gejolak harga. 

“Kalau kebutuhan MBG meningkat tanpa perencanaan matang, bisa memicu inflasi daerah. Tapi kalau dikelola dengan baik, justru akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Blora,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, semangat MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini bisa menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kekuatan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat jati diri bangsa melalui budaya berbagi dan gotong royong. 

“MBG ini bukan hanya program Presiden, tetapi cerminan nilai-nilai luhur bangsa kita,  menolong sesama dan memastikan tidak ada yang kelaparan,” tuturnya.

Edy berharap Blora dapat menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan MBG berbasis kearifan lokal. Dia yakin keberhasilan di Blora dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan model serupa yang sesuai dengan budaya dan potensi masing-masing. 

“Blora bisa menjadi ikon bagaimana program nasional dapat tumbuh dari akar budaya lokal. Dengan menggabungkan semangat budaya dan ekonomi rakyat, MBG akan menjadi gerakan yang menyehatkan generasi sekaligus menyejahterakan masyarakat,” tutur Edy. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya.

“Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan biaya haji seharusnya bisa lebih dari satu juta rupiah,” tegas Selly.

Lebih jauh, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyinggung pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya menyebut adanya indikasi kerugian hingga Rp5 triliun dalam penyelenggaraan pelayanan haji, khususnya di sektor transportasi dan akomodasi selama di Makkah dan Madinah.

“Kalau memang benar ada kerugian negara sebesar itu, maka seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengurangi biaya haji jamaah. Kami ingin data itu dibuka secara transparan, supaya tidak ada yang ditutupi,” ujar Selly.

Tuntut Asas Keadilan Antar-Embarkasi

Selly juga menyoroti ketimpangan biaya antar-embarkasi yang selama ini menjadi pertanyaan para calon jamaah haji di daerah. Menurutnya, jamaah dari Aceh hingga Papua seharusnya membayar biaya yang sama, mengingat seluruh jamaah adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara dalam beribadah.

“Selama ini jamaah selalu bertanya kenapa biaya haji dari Aceh lebih murah dibanding Jawa Barat atau Banjarmasin. Kalau asas keadilan ingin ditegakkan, seharusnya tidak ada perbedaan biaya. Selisih biaya karena avtur misalnya, bisa ditanggung oleh nilai manfaat, bukan dibebankan kepada jamaah,” jelasnya.

Ia pun menantang Kementerian Haji dan Umrah untuk berani menerapkan kebijakan biaya haji seragam secara nasional, dengan menanggung perbedaan biaya dari hasil pengelolaan nilai manfaat dana haji.

Soroti Inefisiensi dan Transparansi Anggaran

Dalam rapat tersebut, Selly juga mengkritik adanya sejumlah pos anggaran yang dinilainya belum efisien, seperti kegiatan manasik haji di setiap kecamatan yang menelan anggaran besar. “Kalau memang bisa dilakukan efisiensi, sebaiknya dilakukan. Misalnya kegiatan manasik yang diadakan menjelang keberangkatan itu perlu dikaji ulang. Jangan sampai ada pemborosan anggaran,” ujarnya.

Selly menegaskan bahwa Komisi VIII akan membentuk Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah untuk mendalami hasil temuan BPKP, BPK, dan ICW, terutama terkait indikasi penyimpangan atau kerugian dalam penyelenggaraan haji sebelumnya.

“Kami ingin Panja ini dipimpin langsung oleh pemerintah agar hasil temuan dari lembaga audit seperti BPK atau BPKP bisa menjadi bahan pembahasan yang konkret. Kita ingin semua transparan, tidak ada dusta di antara kita,” tuturnya.

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November.

“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran penting setelah muncul berbagai persoalan di lapangan. “Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada dilapangan tidak terulang kembali dihaji 2026,” imbuhnya.

Di sisi lain ia menilai, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. “Ini perdana bagi BP Haji yang akan melaksanaan ibadah haji tahun 2026, kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Adapun kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan berangkat pada pekan ketiga April 2026. Diharapkan para calon jemaah haji 2026 sudah melunasi Bipih pada Desember 2025. Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah membayarkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Arab Saudi untuk persiapan haji 2026. Pembayaran ini untuk memesan lokasi di Arafah dan Mina agar Indonesia mendapatkan kuota dan fasilitas haji yang lebih baik untuk tahun mendatang.