Kategori: MPR

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan payung hukum di sektor energi terbarukan dan kelistrikan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menerima audiensi Institute for Essential Services Reform (IESR) di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025) siang.

“Kita perlu segera memiliki payung hukum untuk energi terbarukan dan ketenagalistrikan. Fokus kami saat ini adalah pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2025 sampai 2034, yang menargetkan penambahan kapasitas 70 gigawatt dalam 10 tahun. Itu merupakan pekerjaan yang besar dan kompleks tapi juga merupakan keniscayaan,” ujar Eddy.

Menurut Anggota Komisi XII DPR RI ini, skema investasi yang menarik bagi pihak swasta juga perlu diimplementasikan, termasuk kebijakan pembelian listrik yang realistis agar dapat dukungan pembiayaan dari perbankan.

“Pengembangan jaringan listrik dan infrastruktur pendukung juga menjadi hal penting, mengingat tingkat pengembalian investasi yang masih rendah di sektor tersebut,” lanjutnya.

Kepada IESR, Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan bahwa MPR berperan sebagai akselerator, integrator, dan fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dalam mengurai hambatan transisi energi.

“Kami percaya komunikasi dan kolaborasi menjadi poin penting dalam mengurai berbagai hambatan transisi energi. Di MPR kami menjadi titik temu agar kebijakan publik berbasis pada aspirasi masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyampaikan usulan terkait penyusunan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

“Kami berharap dengan adanya masukan ini dapat disampaikan juga dalam pembahasan kedua peraturan perundang-undangan di DPR, dan kami berharap jua bisa dijadikan referensi untuk MPR dan DPR,” tutur Fabby.

Menanggapi hal itu, Eddy mengapresiasi masukan yang diberikan oleh IESR dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya bersama badan keahlian.

“Masukan ini akan menjadi bahan pembahasan prioritas legislasi, termasuk RUU EBET dan Undang-Undang Ketenagalistrikan,” ungkap Wakil Ketua Umum PAN ini.

Pertemuan ini ditutup dengan saling kesepahaman untuk melanjutkan dialog serta memperkuat kerja sama lintas pihak guna mempercepat transisi energi dan pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.

 Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) IImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

HARMONI kehidupan berbangsa-bernegara sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun,  apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni itu menjadi wujud nyata keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional. Dengan menggunakan hak prerogatif memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 orang, Presiden Prabowo Subianto mulai memperkokoh harmoni kehidupan berbangsa-bernegara.

Gaduh di ruang publik yang tak berkesudahan menyajikan fakta dan kesan tentang disharmoni kehidupan bersama. Suka tidak suka, harus diakui bahwa bekas luka atau residu Pemilihan Umum 2024 sedikit banyak berkontribusi bagi terbentuknya fakta disharmoni hari-hari ini. Sudah dimunculkan beberapa ungkapan yang bertujuan memberi gambaran bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.  Dinamika seperti ini tentu saja memprihatinkan.

Menggunakan platform media sosial, sejumlah elemen masyarakat mengemukakan pendapat dan menyuarakan persepsinya tentang berbagai aspek, utamanya beberapa aspek yang berkait maupun berdampak langsung pada kehidupan bersama. Dari aspek kebijakan publik yang dinilai tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, rivalitas para politisi dan perilaku elit yang tidak mengindahkan etika dan moral, hingga aspek yang berkait dengan kesejahteraan bersama, seperti melemahnya konsumsi rumah tangga dan masalah peningkatan jumlah pengangguran.

Pada beberapa aspek yang menyedot perhatian hampir semua komunitas, pendapat atau persepsi kelompok-kelompok masyarakat sudah barang tentu tidak sama, sehingga yang muncul adalah pro-kontra atau siapa memihak siapa. Masyarakat seperti terkotak-kotak. Itulah sumber kegaduhan. Semakin bising ketika pejabat publik tidak bijak menanggapi pendapat atau aspirasi masyarakat. Gaduh tak berkesudahan itu menjadi gambaran  riel tentang derajat harmoni kehidupan bersama. Sebab, publikasi pendapat atau persepsi melalui media sosial itu tak jarang sarat dengan umpatan, caci maki, sindiran hingga ragam tuduhan atau sinyalemen yang kebenarannya masih diragukan.

Membangun kembali harmoni kehidupan bersama saat ini tidak semudah membalikan tangan atau cukup dengan sekadar imbauan. Apalagi, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, residu Pemilu 2024 selalu memunculkan beberapa desakan, termasuk reshuffle kabniet untuk memperkokoh kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo paham akan fakta disharmoni itu dan komprehensif mempelajari akar permasalahannya. Dia pun menyerap semua aspirasi yang mengemuka di ruang publik. Karena harus bijaksana, Presiden tidak ingin tergesa-gesa, kendati sadar bahwa disharmoni ini tidak boleh berlarut-larut. Presiden mengambil posisi yang bijaksana dengan mengayomi semua elemen masyarakat.    

Untuk membangun kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu, langkah awal Presiden Prabowo adalah menggunakan hak prerogatif-nya dengan memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 warga. Memperkokoh kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan kebijaksanaan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo sudah berupaya dan mulai meletakan dasar untuk rekonsoliasi bagi semua elemen masyarakat.

Patut dipahami bahwa kebijaksanaan itu lahir dari kesadaran mendalam tentang pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi elite di tengah dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, keputusan DPR RI yang menyetujui kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto itu patut diapresiasi.

Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo mengajarkan kepada semua pihak bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan; untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kebijaksanaan Ini lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan.

Pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan sinyal keterbukaan terhadap kelompok profesional yang kritis dan yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Sedangkan amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan iktikad baik Presiden membuka ruang dialog kepada kekuatan politik utama seperti PDI Perjuangan yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi utama. Dalam konteks itu, pemberian abolisi dan amnesti jangan dipahami sebagai kompromi politik, melainkan konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045.

Sejarah mencatat bahwa politik rekonsiliasi sudah terbukti menjadi kekuatan yang mewujudnyatakan stabilitas dan kebangkitan nasional. Contohnya adalah kebijaksanaan Presiden BJ Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada banyak tahanan politik. Kebijaksanaan ini dicatat sebagai awal dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi.

Kebijaksanaan Presiden Prabowo pun menjadi penegasan bahwa semangat serupa masih relevan dalam menghadapi era kompetisi geopolitik global dan tantangan internal bangsa. Kebijaksanaan Presiden Prabowo merupakan manifestasi kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan. Sebagaimana Abraham Lincoln pernah menolak mendiskriminasi bekas musuhnya dalam Perang Sipil Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai penjaga tembok pemisah.

Oleh alasan keberagaman Indonesia, harmoni kehidupan berbangsa-bernegara menjadi sebuah keutamaan yang  bersifat final. Perberdaan cara pandang politik adalah keniscayaan, tetapi beda cara pandang itu tidak boleh merusak harmoni berbangsa-bernegara. Harmoni itu sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun,  apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu menjadi wujud nyata keutuhan NKRI dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menjadi narasumber dalam Dialog Town Hall Komitmen Iklim Indonesia yang diselenggarakan Bijak Memilih dan ThinkPolicyId.

Dialog dibuat dalam format Town Hall dengan peserta yang didominasi anak-anak muda bisa langsung bertanya kepada wakil rakyat dari Dapil mereka masing-masing.

Dalam dialog tersebut, Eddy mengingatkan saat ini efek krisis iklim semakin dekat dan sudah semakin terasa. Suhu udara Jakarta misalnya terus mengalami kenaikan, mencapai 34 derajat. Selain itu polusi udara semakin pekat dan berpengaruh terhadap warga yang memiliki masalah pernafasan, balita maupun orangtua.

“Sebagian orang bilang ini adalah perubahan iklim, tapi menurut saya kita sudah berada di tengah-tengah krisis iklim. Karena itu harus ada aksi cepat untuk menyelesaikan  payung hukum yang  memastikan percepatan transisi energi,” jelas Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, meski cadangan bahan bakar fosil Indonesia terbilang masih banyak, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya harus didasarkan pada platform berkelanjutan, antara lain dengan membangun sumber-sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia

“Karena itu kami mendorong terus percepatan transisi energi  agar bauran energi terbarukan semakin meningkat. Karena, selain masalah kesehatan, polusi dan kenaikan suhu, kita juga bakal gagal meraup investasi asing jika sumber energi terbarukan belum tercukupi.”

Eddy juga mengingatkan bahwa isu transisi energi erat kaitannya dengan daya saing ekonomi. Negara-negara mitra dagang kini semakin ketat memberlakukan standar ramah lingkungan.

“Produksi kita bisa ditolak oleh pasar asing karena kita masih memakai listrik berbahan bakar fosil. Atau minimal akan dikenakan pajak karbon, yang membuat harga jualnya kurang kompetitif, karena itu migrasi pembangkit listrik dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar terbarukan adalah sebuah keniscayaan,”

“Tanpa langkah cepat dan terukur, Indonesia akan dirugikan dalam berbagai sektor, baik ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Krisis ini nyata, sehingga saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong dan mendukung percepatan transisi energi,” tutup Anggota DPR RI Komisi XII tersebut.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), menekankan pentingnya penerapan teknologi co-firing biomassa sebagai solusi pengurangan emisi karbon sekaligus peluang ekonomi baru. Teknologi yang memadukan pembakaran batu bara dengan limbah pertanian dan sampah terpilah itu dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan industri baru, dan membuka lapangan kerja. Ia juga menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sebagai landasan hukum percepatan transisi energi.

Hal tersebut disampaikan EBY, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dalam acara audiensi dengan PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkit Pacitan bertajuk “Co-Firing Biomassa: Tantangan, Peluang, dan Peran PLTU dalam Mendorong Pencapaian Target EBT Nasional” di Pacitan, Senin (8/7/2025).

“Kabupaten sebesar Pacitan ini memiliki PLTU, sumber energi yang bisa mengaliri, menghidupi masyarakat tidak hanya di Pacitan tetapi juga lebih luas di tanah Jawa dan Bali. Kita bersyukur bahwa program ini hadir berkat inisiasi Presiden SBY, putra daerah Pacitan, yang melihat kebutuhan energi sebagai tantangan strategis bangsa,” ujarnya mengawali.

Ibas berharap pengelolaan PLTU Pacitan dapat berjalan optimal dan efisien, sehingga Indonesia semakin mandiri dalam penyediaan energi.

“Kalau kita ingin terus lebih maju dan sejahtera, kita harus memperhatikan energi. Apalagi dunia kini bergerak mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” tambahnya.

Ia menegaskan, penerapan co-firing biomassa di PLTU merupakan langkah nyata menuju energi bersih yang abadi.
“Selain mengurangi emisi CO₂ secara signifikan, kebijakan ini juga membuka peluang industri baru dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor biomassa,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini fokus menciptakan kemandirian energi.

“Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam transisi energi. Sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo, pemerintah kini tidak hanya fokus pada kemandirian pangan, tetapi juga kemandirian energi. Energi adalah sumber kehidupan, dan untuk maju serta sejahtera kita harus memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Kita perlu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengembangkan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, demi generasi masa depan yang hidup sehat. Co-firing biomassa menjadi salah satu solusi potensial untuk mewujudkannya,” imbuhnya.

EBY juga menekankan urgensi pengesahan RUU EBT sebagai payung hukum untuk mendorong investasi dan mempercepat transisi energi.

“Salah satu kunci percepatan transisi energi adalah hadirnya RUU EBT. Targetnya, bauran energi terbarukan nasional mencapai 23% pada 2025 dan meningkat menjadi 30% pada 2050. Namun pembahasannya masih alot karena perbedaan kepentingan antara sektor fosil dan energi terbarukan,” ungkapnya.

Hambatan tersebut, kata EBY, dapat diatasi melalui komunikasi intensif, insentif fiskal, dan peningkatan kapasitas SDM di sektor energi. Ia mengajak semua pihak bersinergi, termasuk PLN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, agar Pacitan menjadi percontohan pusat energi terbarukan di Indonesia.

“Tujuannya sama: menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan. Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan komitmen bersama, saya yakin Pacitan bisa menjadi role model dalam transisi energi bersih,” tegasnya.

Di akhir pemaparannya, ia menegaskan bahwa biomassa adalah solusi energi untuk masa depan yang lebih cerah.
“Biomassa jadi solusi energi, menuju masa depan yang cerah. Bersama kita wujudkan mimpi untuk bumi yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Munif, Senior Manager PT PLN NP Unit Pembangkit Pacitan, memaparkan capaian dan kendala program co-firing.

“Kami sangat berterima kasih atas undangan ini. Seperti program yang dicanangkan PLN, kami melakukan biomassa co-firing mulai 2021. Di 2024 total 184 ribu ton biomassa yang kami gunakan. Kendala kami ada pada proses bisnis yang bisa mendukung ketersediaan stok biomassa sesuai kebutuhan. Limbah yang dapat digunakan berasal dari pertanian, perkebunan, industri, dan sampah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, EBY menekankan perlunya keterlibatan pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat rantai pasok biomassa.

“Kalau kita bisa mengelola sampah dan limbah pertanian secara sistematis, Pacitan akan punya sumber biomassa yang stabil. Ini bukan hanya soal PLTU, tapi juga peluang ekonomi untuk masyarakat,” ujarnya.

Bupati Pacitan, Indrata Nuraji, turut menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program tersebut.
“Kami akan mendorong pengelolaan limbah sampah di Pacitan agar ke depannya bisa dimanfaatkan untuk biomassa. Dengan begitu, target ketersediaan bahan baku untuk co-firing akan lebih terjamin,” katanya.

Audiensi ini juga dihadiri Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi, dan ditutup dengan harapan bahwa sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat akan mempercepat terwujudnya energi bersih dan berkelanjutan di Pacitan serta Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi Fraksi Partai Golkar MPR RI yang telah menginisiasi Sarasehan Nasional bertema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia mengajak untuk merumuskan strategi, memperjuangkan keadilan, dan mengawal amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.

“Tanpa pendidikan yang adil dan merata tak akan ada Indonesia yang maju dengan guru yang sejahtera dan generasi yang berjaya,” katanya dalam keynote speech yang dibacakan Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat petang (8/8/2025).

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng, pimpinan fraksi Partai Golkar lainnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, anggota MPR Fraksi Partai Golkar, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta narasumber Sarasehan Nasional, yakni Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009–2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsyah Suryadi, dan Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal.

Menurut Muzani, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Amanat ini bersifat wajib bagi negara.

“Maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kondisi saat ini di lapangan. Mari kita bicarakan dengan jujur dan terbuka, apakah dengan alokasi anggaran yang ada dan besar itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan kita,” ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah benar masih banyak gedung sekolah yang kondisinya kurang layak bahkan rusak di berbagai pelosok Tanah Air, guru honorer yang gajinya belum mencukupi kebutuhan hidup layak, dan anak-anak yang harus berjuang ke sekolah dengan menyeberangi sungai atau melintasi perbukitan.
“Kita belum berbicara soal masalah kurikulum yang berubah-ubah atau soal masalah biaya masuk universitas negeri yang demikian tinggi,” ujarnya.

“Untuk itu kita jangan sampai terlena pada jebakan angka 20 persen seolah sudah memenuhi semuanya tanpa mengonfirmasi dengan realitas yang nyatanya masih jauh dari yang kita harapkan,” sambungnya.

Muzani menegaskan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan inovatif. Kuncinya ada pada pendidikan berkualitas, merata, dan berpihak pada rakyat.
“Bukan pendidikan yang terbaik untuk kota-kota besar, bukan pendidikan yang hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi pendidikan yang membebaskan, yang memberdayakan, dan yang membangun karakter bangsa,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya menata ulang agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat, sehingga anak-anak desa memiliki guru yang sama baiknya dengan anak-anak di kota, dan sekolah kejuruan mampu melahirkan wirausahawan muda, bukan pengangguran baru.

“Fraksi Partai Golkar sebagai bagian dari kekuatan politik utama di Republik ini harus berada di barisan depan dalam perjuangan ini. Kita lahir dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak rakyat,” pungkasnya.

Mengawali sambutannya, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan bahwa pendidikan adalah persoalan paling fundamental dalam kehidupan berbangsa. Ia menegaskan, sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa meletakkan pendidikan di jantung kebijakan nasionalnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menata ulang anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sesuai konstitusi. Anggaran pendidikan tersebut, kata Mekeng, utamanya diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan anggaran pendidikan kedinasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

“Sehingga kami berharap pada tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan yang 20 persen,” kata Mekeng kepada wartawan di sela-sela Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Turut hadir dalam sarasehan nasional ini Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, serta narasumber sarasehan nasional, yaitu Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan periode 2009–2014), Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, Rektor Universitas Yarsi Prof. Dr. Fasli Jalal, dan Hendardi dari Setara Institute.

Mekeng menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2022, pada Pasal 80 ditegaskan bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2007 sudah menghilangkan frasa dalam UU Sisdiknas Pasal 49 agar anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.

“Dan, ruh UUD NRI Tahun 45 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tidak membahas tentang anggaran pendidikan kedinasan. Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi, kami minta pendidikan kedinasan pun disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil dari anggaran pendidikan,” katanya.

Ketika membuka sarasehan, Mekeng menyebutkan bahwa pada tahun 2025 anggaran pendidikan sebesar Rp 724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan, anggaran pendidikan formal sebesar Rp 91,2 triliun, dengan rincian Kemendikdasmen memperoleh Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek mendapat Rp 57,7 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa. Anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp 101,5 triliun.

Sementara itu, anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukkan bagi 13.000 mahasiswa. “Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” kata Mekeng.

Dari anggaran pendidikan Rp 724 triliun tersebut, sebesar Rp 300 triliun dipakai untuk transfer daerah. “Transfer daerah itu adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan,” tegasnya.

“Kami melihat anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan sudah diberikan. Tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutup Mekeng.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengutuk keras tindakan berulang pihak Israel yang melakukan provokasi terbuka dengan mengalihkan pengelolaan Masjid Ibrahimi—bagian dari Masjid Al-Aqsa—dari Badan Wakaf yang merujuk pada Pemerintah Yordania kepada pihak Israel.

Selain itu, Israel juga menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa, termasuk menunaikan Salat Jumat di sana. Pada saat bersamaan, lebih dari 3.900 warga Zionis Israel masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan militer, menyerbu, dan melakukan peribadatan sesuai ajaran agama mereka di area tersebut, sambil terus mengibarkan bendera-bendera negara Zionis.

“Itu semua dilakukan ketika masyarakat internasional disodori Deklarasi New York, yang mengarahkan realisasi solusi dua negara, dengan berdirinya negara Palestina Merdeka, dengan Ibu Kota Jerusalem Timur, berdampingan dengan negara lainnya.”

“Tetapi, yang terjadi, Israel justru semakin memperluas kejahatan dan penguasaannya terhadap Gaza, bahkan terhadap Tepi Barat, juga terhadap Masjid Al-Aqsa di Jerusalem,” ungkap Hidayat Nur Wahid usai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Menurut Hidayat, provokasi terbuka Israel semakin menyakitkan karena turut dilakukan oleh anggota Knesset (parlemen Israel) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Itamar Ben-Gvir. Hal ini, kata dia, mengancam terealisasinya proposal solusi dua negara.

Ia menegaskan, praktik kejahatan Israel yang menyasar Masjid Al-Aqsa jelas bertentangan dengan keputusan UNESCO. Lembaga internasional itu telah menetapkan Masjid Al-Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam yang tidak boleh diganggu atau dirusak.

“Dengan prinsip bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik dan qiblat pertama umat Islam, serta satu dari tiga masjid sucinya umat Islam, sudah seharusnya umat Islam berjuang bersama menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari penguasaan Israel.”

“Karena itu saya mendukung pernyataan MUI untuk melakukan upaya maksimal menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, dari upaya penutupan dan agar tidak dirobohkan oleh Israel, untuk diganti dengan Solomon Temple,” ujar Hidayat.

Hidayat berharap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggalang kekuatan negara-negara anggotanya, termasuk negara-negara Arab, untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Ia mengingatkan, salah satu alasan berdirinya OKI pada 1999 adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh ekstremis Yahudi. Kejadian itu membuat pimpinan negara-negara Islam berkumpul di Maroko dan mendeklarasikan berdirinya OKI.

“Saat ini kondisi Masjid Al-Aqsa sangat mengkhawatirkan. Maka saya ikut mendorong OKI untuk melakukan upaya-upaya maksimal mengamankan Masjid Al-Aqsa, dan menyelamatkan perdamaian, serta mengkoreksi penjajahan Israel.”

“Saya juga menghimbau kepada seluruh komponen umat Islam untuk betul-betul waspada dan peduli terhadap Masjid Al-Aqsa. Meminta OKI berada di garda terdepan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, agar OKI melaksanakan tujuan awal didirikannya antara lain membela dan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa,” tutup HNW.