tonggakhukum.com

Kategori: MPR

  • Lestari Moerdijat: Pendidikan Inklusif Dukung Upaya Hadapi Tantangan Global

    Lestari Moerdijat: Pendidikan Inklusif Dukung Upaya Hadapi Tantangan Global

    Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini.

    “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8).

    Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas.

    Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif

    Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu tanpa terkecuali—termasuk anak berkebutuhan khusus, kelompok marginal, dan mereka yang terdampak konflik—memiliki kesempatan belajar yang setara.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa pemerintah harus memperkuat regulasi dan alokasi anggaran, serta memastikan 20% APBN benar-benar didedikasikan untuk pendidikan.

    Ia mengungkapkan, data Kemendikbudristek 2024 bahkan mencatat hanya 5% dari alokasi dana pendidikan yang ditujukan untuk pendidikan inklusif.

    Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, pelatihan guru dalam menangani keberagaman siswa juga sangat penting.

    Karena, menurut data World Bank (2023), sebanyak 60% guru di negara berkembang belum terlatih dalam metode pembelajaran inklusif.

    Rerie mengakui, sejumlah tantangan untuk mewujudkan pendidikan inklusif masih dihadapi di tanah air, seperti stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya data akurat terkait anak putus sekolah dan berkebutuhan khusus.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semua pihak terkait—pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat—dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa.

  • Forum Tematik Bakohumas, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro, Bahas Pentingnya PPHN untuk Arah Pembangunan Berkelanjutan

    Forum Tematik Bakohumas, Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro, Bahas Pentingnya PPHN untuk Arah Pembangunan Berkelanjutan

    Dalam rangka acara tematik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bertajuk “Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan visi pentingnya arah pembangunan bangsa yang jelas dan berkelanjutan.

    Bertempat di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Ibas memulai sambutannya dengan sebuah penegasan. “Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan.”

    Perjalanan Konstitusi dan Kekosongan Arah Pembangunan Nasional

    Dalam pidatonya, Ibas menjelaskan bahwa MPR telah menyelenggarakan Sidang Tahunan pada 15 Agustus 2025 serta memperingati Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI pada 18 Agustus 2025. Ia menekankan, “Melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan – beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2025, MPR telah menyelenggarakan Sidang Tahunan sebagai forum untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden selaku Kepala Negara,” sebutnya. “Kemudian, pada 18 Agustus 2025, MPR juga memperingati Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI,” lanjutnya.

    “Peringatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita berpijak pada konstitusi. Konstitusi adalah fondasi utama yang wajib dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, karena di dalamnya terkandung hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara,” jelas Ibas.

    Lebih jauh, Ibas membeberkan perjalanan panjang lembaga MPR RI. “Sejak perubahan UUD 1945 pada tahun 1999–2002, terjadi pergeseran signifikan dalam struktur ketatanegaraan, termasuk perubahan kewenangan MPR. Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun pasca-amandemen, kewenangan itu dihapuskan.”

    Ibas juga menyoroti adanya kekosongan arah pembangunan jangka panjang pasca-amandemen UUD 1945. “Sebagai gantinya, presiden tidak lagi menerima mandat dari MPR, tetapi dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam kondisi inilah muncul kekosongan arah pembangunan jangka panjang yang terkoordinasi, karena visi dan misi pembangunan berganti-ganti setiap periode pemilu,” jelasnya. “Akibatnya, pembangunan kita terkesan terfragmentasi dan tidak konsisten secara nasional. Arah pembangunan nasional ditentukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang bersifat eksekutif-sentris.”

    Ibas melanjutkan bahwa kekosongan ini mendorong munculnya aspirasi dari masyarakat. “Dalam perjalanannya, muncul berbagai aspirasi dari masyarakat yang mendorong agar arah pembangunan tidak bersifat jangka pendek dan berubah-ubah tergantung pada hasil pemilu. Aspirasi tersebut menghendaki hadirnya kembali suatu pedoman pembangunan nasional yang terlembaga dan mengikat secara konstitusional, namun tetap tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang kita anut.”

    PPHN sebagai Kompas Pembangunan Nasional

    Menanggapi hal tersebut, Ibas menekankan bahwa MPR telah melakukan kajian mendalam. “Sejak periode MPR 2009–2014 hingga kini, MPR melalui Badan Pengkajian, termasuk Komisi Kajian Ketatanegaraan, telah melakukan kajian komprehensif terhadap wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).”

    Ia juga melemparkan pertanyaan mendasar kepada hadirin. “Sebagai pertanyaan pemantik: Siapa yang bertanggung jawab merumuskan masa depan bangsa? Dan seberapa lama arah itu akan dipegang oleh pemerintahan yang berganti? Jawabnya: ya rakyat. Melalui MPR RI – melalui PPHN – merumuskan arah itu dan itu harus berlaku sepanjang masa, dengan penyesuaian berdasarkan zaman,” sebutnya bersemangat.

    Untuk menjawab persoalan ini, Ibas menyampaikan bahwa MPR telah melakukan kajian komprehensif mengenai PPHN. Ia menjelaskan, “PPHN adalah prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan norma hukum positif serta kebijakan publik. Ia bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi platform ideologis, konstitusional, dan strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa.”

    “Landasan dihadirkannya PPHN itu meliputi:

    • Landasan Filosofis: PPHN sebagai kompas berdasarkan Pancasila.
    • Landasan Teoritis: Tidak mengganggu sistem presidensial, melainkan menguatkan.
    • Landasan Yuridis: Melalui perubahan terbatas UUD Pasal 3.
    • Landasan Sosiologis & Politik: Masyarakat butuh pedoman yang tidak mudah terguncang oleh momen politik,” sebutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ibas dengan bangga mengumumkan, “Draft PPHN telah rampung dan akan dibahas oleh seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR.”

    Ia juga menyebutkan dua isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu bentuk hukum PPHN dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional yang menjadi arah jangka panjang bangsa. 

    “Apa pun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai Kompas Pembangunan Nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” harap Ibas.

    Secara umum, ia merinci lima fungsi utama PPHN:

    1. Menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.
    2. Menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak bergantung pada momen elektoral.
    3. Meningkatkan integrasi pusat dan daerah.
    4. Memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif.
    5. Meningkatkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

    Ibas menegaskan, “Dalam konteks inilah PPHN diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik, namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan. Sekaligus, PPHN menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” jelasnya.

    “Peran kita semua penting, peran Bakohumas sangat krusial. Saudara-saudara semua adalah ‘penyambung napas kebijakan ke rakyat’ – membangun literasi publik yang kritis dan mencerdaskan melalui kebenaran informasi dan kebijaksanaan komunikasi. Kita bisa merangkai narasi besar kebangsaan yang bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa – dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.

    “Kita bukan sekadar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur – tetapi menyusun jejak kebijakan yang abadi, lebih lama dari umur politik lima tahunan. Kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyatukan. Di era digital, kita harus menjadi komunikator publik yang tangguh dalam melawan hoaks dan misinformasi, serta menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat,” ajaknya kepada Bakohumas untuk menjadi garda terdepan dalam era digital.

    “Melalui forum ini, kita diharapkan dapat mengedukasi publik tentang urgensi PPHN, menyatukan persepsi, dan menguatkan dukungan terhadap upaya MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman,” pungkasnya.

    Di akhir sambutannya, Ibas juga menyampaikan harapannya terhadap acara Bakohumas. “Semoga penyelenggaraan seminar tematik Bakohumas ini dapat menjadi momen strategis untuk mengedukasi publik, mengkonsolidasikan persepsi, serta menguatkan dukungan nasional,” harapnya.

    Ibas menutup pidatonya dengan pertanyaan kepada hadirin. “Jika pembangunan bangsa tanpa haluan yang disepakati, maka kepada siapa masa depan ini akan dititipkan?” tanyanya kepada seluruh peserta acara, yang kemudian dijawab dengan anggukan para hadirin.

    Adapun acara Bakohumas ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring; Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.; serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong, S.Sos., M.Si. Perwakilan dari berbagai kementerian dan badan, seperti Badan Gizi Nasional, Bakamla RI, Kemenkeu, PANRB, PPATK, Dewan Pertahanan Nasional, hingga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), juga turut hadir sebagai peserta.

  • Hadir di Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR, AM. Akbar Supratman: Momen Tepat Buat Gen Z dan Alpha untuk Lebih Mengenal Konstitusi

    Hadir di Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 MPR, AM. Akbar Supratman: Momen Tepat Buat Gen Z dan Alpha untuk Lebih Mengenal Konstitusi

    Wakil Ketua MPR RI AM. Akbar Supratman mengatakan bahwa momen Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus, bukan hanya seremonial belaka. Namun, menjadi refleksi buat seluruh anak bangsa Indonesia khususnya Gen Z dan Gen Alpha.

    “Ini penting, sebab sebagai generasi muda harapan bangsa tentunya harus lebih mengenal dan memahami konstitusi negaranya sendiri. Itu bentuk cinta tanah air juga,” katanya, usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-80, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam (18/8/2025).

    Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini memberikan alasan mengapa generasi muda harus memahami konstitusi. Sebab, UUD atau konstitusi sejak lahir berperan sebagai kompas dan penerang jalan dalam perjalanan bangsa Indonesia di saat ini dan di masa yang akan datang.  

    “Saya sangat berharap, Gen Milenial, Gen Z dan Gen Alpha bisa mengamalkan nilai-nilai konstitusi yang sudah ada selama 80 tahun ini,” ujarnya.

    Senator dapil Sulawesi Tengah ini menegaskan, momen kenegaraan Hari Konstitusi ini merupakan satu tradisi yang baik, yang bisa terus dipertahankan dan diselenggarakan.  Sebab, sangat berdampak baik untuk generasi muda yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan, termasuk menjalankan tradisi ini.

    Terkait peran MPR RI dalam HUT-nya yang ke-80, Akbar Supratman menyebut MPR sangat menjaga keutuhan Republik Indonesia dan menjaga kebhinnekaan yang menjadi satu kesatuan dari keutuhan konstruksi Indonesia sendiri.

    “Kami selalu berharap, semua di MPR bisa bekerja dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi, demi keutuhan dan kemajuan,” pungkasnya.

    Menutup pernyataannya, Akbar menyampaikan tiga pesan khusus untuk Gen Z dan Gen Alpha, yakni memperkuat literasi, mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila, serta menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari.

    Akbar Supratman sendiri hadir bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan beberapa Wakil Ketua MPR lainnya.  Turut hadir dalam peringatan Hari Konstitusi itu, para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, Pimpinan Alat Kelengkapan MPR, Sekretaris Jenderal MPR, para pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR, akademisi, juga perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

  • Dirgahayu RI Ke-80, Ibas: Mari Tumbuh, Bersatu, dan Berjuang Maju untuk Indonesia Lebih Baik

    Dirgahayu RI Ke-80, Ibas: Mari Tumbuh, Bersatu, dan Berjuang Maju untuk Indonesia Lebih Baik

     Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY), menyerukan semangat persatuan dan perjuangan dalam rangka memajukan Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, serta kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan martabat bangsa di mata dunia.

    Pernyataan ini disampaikan Ibas, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada momentum bersejarah tersebut, Ibas turut hadir mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu pagi (17/8), bersama sang istri tercinta, Aliya Rajasa Yudhoyono. Keduanya tampak serasi dan khidmat mengikuti jalannya upacara yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme dan makna kebangsaan.

    Dalam kesempatan ini, Ibas menyampaikan pesan yang membangkitkan semangat dan sarat makna kebangsaan.

    “Dirgahayu Indonesia yang ke-80 tahun. Kita tumbuh, kita bersatu, kita berjuang,” ungkapnya.

    “Melangkah maju agar pendidikan lebih baik, kesehatan lebih baik. Terciptanya kemandirian pangan, kemandirian energi—untuk persatuan, untuk keadilan, untuk kemakmuran, dan untuk martabat Indonesia di mata dunia.”

    Menurut Ibas, kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi merupakan amanah besar untuk terus bergerak maju sebagai bangsa. Ia mengajak seluruh rakyat untuk menjaga semangat gotong royong dan terus berupaya menciptakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, serta memperkuat sektor strategis seperti pangan dan energi agar Indonesia semakin berdaulat.

    Menutup pesannya, Ibas menyampaikan seruan penuh semangat:

    “Jayalah Indonesiaku!”

    “Merah putih tetap berkibar. Bersatu. Berdaulat. Rakyat sejahtera. Indonesia maju.”

    Ia menegaskan kembali komitmen politik dan moralnya sebagai wakil rakyat, untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

    Upacara peringatan kemerdekaan RI ke-80 di Istana Negara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat persatuan. Kehadiran Ibas bersama istri menjadi simbol komitmen keluarga besar Partai Demokrat dalam merawat nilai-nilai kebangsaan, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga semangat kemerdekaan agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Usai mengikuti rangkaian upacara, Ibas dan Aliya juga berkesempatan untuk berbincang hangat dengan sejumlah tokoh nasional di lingkungan Istana Negara. Di antaranya adalah Presiden RI, Prabowo Subianto; Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); Wakil Presiden beserta istri; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); serta tokoh-tokoh politik dan pemimpin nasional lainnya yang turut hadir dalam suasana penuh kebersamaan, persaudaraan, dan semangat kebhinekaan.

  • Makna Kemerdekaan Bagi Eddy Soeparno: Penuhi Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup Sehat

    Makna Kemerdekaan Bagi Eddy Soeparno: Penuhi Hak Rakyat untuk Lingkungan Hidup Sehat

    Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun 2025 ini mengambil tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih untuk menumbuhkan optimisme pembangunan Indonesia ke depannya sekaligus menegaskan makna kemerdekaan bagi seluruh rakyat. Bagi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, makna kemerdekaan kali ini merupakan momentum untuk memastikan cita-cita Indonesia Maju sejalan dengan pemenuhan hak-hak rakyat.

    Bagi Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, makna kemerdekaan kali ini merupakan momentum untuk memastikan cita-cita Indonesia Maju sejalan dengan pemenuhan hak-hak rakyat.  

    “Kemerdekaan adalah mensyukuri perjuangan pahlawan untuk meraih kemerdekaan sekaligus mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat. Sejarah kita rayakan, masa depan lebih baik kita persiapkan,” kata Eddy di sela-sela menghadiri perayaan HUT RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8).  

    Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, di antara janji kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi adalah memenuhi hak rakyat untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.  

    “Merdeka dari penjajahan sudah diperjuangkan para Pahlawan. Sekarang waktunya kita berjuang untuk merdeka dari polusi udara dan pencemaran lingkungan. Termasuk di dalamnya memenuhi hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat,” lanjutnya.  

    Di antara upaya Eddy Soeparno memenuhi hak rakyat untuk lingkungan hidup yang sehat adalah memimpin inisiatif mengatasi krisis sampah yang hari ini menjadi potensi masalah lingkungan.  

    “Beberapa hari ini kita melihat bagaimana krisis sampah meluas bukan hanya menjadi krisis lingkungan tetapi juga kesehatan dan sosial. Mulai dari longsoran gunungan sampah yang memakan korban hingga protes masyarakat terhadap pemindahan TPA.  

    “Karena itu di MPR kami memulai inisiatif untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi masalah sampah khususnya memastikan kesiapan anggaran, dukungan pemerintah pusat dan juga pengelolaan sampah dengan penerapan Waste to Energy melalui dukungan pembelian listrik dari PLN,” tutupnya.

  • Melchias Mekeng: Political Will Pemimpin Jadi Kunci Berantas Korupsi dan Capai Pertumbuhan Ekonomi

     Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh makna. Terlebih dengan pernyataan masing-masing pimpinan lembaga negara yang berpidato dengan fungsi dan peran berbeda. Melchias Mekeng juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai penuh gagasan untuk memajukan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Melchias Markus Mekeng, usai dirinya mengikuti Sidang Tahunan 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Pidato Presiden sangat luar biasa. Kinerja beliau sangat baik, dan saya yakin program-programnya yang merakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Memang butuh waktu, tapi jika pemimpin memiliki komitmen dan didukung semua pihak, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai,” ujarnya.

    Menurut Mekeng, Presiden Prabowo juga telah menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kedamaian, dan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan hanya mementingkan diri sendiri.

    Terlebih Presiden Prabowo juga menekankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    Selain itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

    “Istilah ‘serakanomics’ yang beliau gunakan harus segera dihapuskan. Beliau berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, dan ini adalah gerakan yang dinanti masyarakat. Buktinya, beberapa kali pidato beliau mendapat standing applause dari anggota majelis, menunjukkan dukungan penuh parlemen dan masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Mekeng juga mengaku takjub dengan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lagi mengalami defisit mulai tahun 2027 atau 2028.

    “Pak Prabowo memilik cita-cita tahun 2028 untuk membuat defisit anggaran menjadi 0 persen dan mengharapkan performance BUMN ditingkatan untuk agar bisa memberikan kontribusi yang optimal sehingga bisa membantu Pemerintah,” tuturnya.

    Pasalnya Prabowo menekankan bahwa target tersebut dicapai dengan terus melaksanakan efisiensi anggaran dan menekan defisit tahun depan sekecil mungkin. Prabowo mengingatkan para bawahannya agar memiliki keberanian dan tekad kuat untuk menutup kebocoran anggaran. Tidak hanya kepada pejabat publik, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengajak seluruh kekuatan politik di Indonesia untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam menghentikan praktik kebocoran anggaran yang masih berlangsung hingga kini.

    “Defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Prabowo.

    Mekeng juga turut menyoroti pidato Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Mekeng menilai hal itu memang harus menjadi prioritas sebab KKN sampai saat ini masih berlangsung.

    “Harus ada kemauan politik yang kuat, terutama terkait korupsi. Selama tidak ada efek jera, orang akan terus melakukannya. Harus ada langkah strategis dari hulu ke hilir mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga lembaga terkait dan semuanya harus tegas,” katanya.

    Pasalnya Ahmad Muzani menekankan bahwa KKN harus segera diberantas sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001. MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menindak kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung secara konsisten oleh semua pihak.

    “Sebab korupsi bukanlah sekadar kejahatan hukum atau finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan generasi masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri,” ujar Ahmad Muzani.

    Di samping itu, Mekeng melihat bahwa untuk merealisasikan harapan untuk kemajuan bangsa adalah dimulai dari political will yang bersumber dari seorang pemimpin.

    “Kalau pemimpin tegas memberantas korupsi tanpa tebang pilih, itu bisa berhasil. Siapa pun yang bersalah harus bertanggung jawab, tanpa memandang kelompok atau kedekatan politik. Kalau pemimpin konsisten menjalankan visi-misinya, tujuan bisa tercapai,” ujarnya.

    Terakhir, Mekeng berharap program Makanan Bergizi Gratis tetap berjalan, bahkan negara besar seperti Amerika, Jepang, dan Finlandia pun punya program makan bergizi di sekolah.

    Karenanya kata dia, MBG penting agar anak-anak mendapatkan makan siang di sekolah dan tetap semangat belajar.

    “Jangan sampai mereka tidak makan, apalagi di rumah belum tentu ada makanan. Selain itu, Sekolah Rakyat juga harus terus dijalankan,” pungkasnya.

  • Dukungan Eddy Soeparno untuk Komitmen Presiden Prabowo Percepat Transisi Energi

    Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Nota Keuangan RAPBN tahun 2026 mendatang. Prabowo menyampaikan bahwa kedaulatan energi menjadi salah satu fokus utama dengan mempercepat transisi energi.

    Bagi Pimpinan MPR Eddy Soeparno, penyataan Presiden Prabowo dalam Pidato RAPBN tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam upaya transisi menuju energi terbarukan.

    “Komitmen Presiden Prabowo menjadi angin segar dalam upaya mempercepat transisi energi sekaligus menambah secara signifikan bauran energi terbarukan dalam komposisi energi secara keseluruhan,” ungkap Eddy.

    Secara khusus, Eddy mendukung dan menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor energi bersih dunia.

    “Kita punya semua potensi untuk menjadi pelopor energi bersih dunia dengan energi Surya, hidro hingga Panas Bumi yang berlimpah. Saya menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor energi bersih dunia dengan menjadi climate leader di tingkat global,” lanjutnya.

    Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyambut optimis upaya Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya Net Zero Emissions (NZE) 10 tahun lebih cepat di 2050 mendatang.

    “Tentu banyak upaya dan pembenahan yang dilakukan untuk mempercepat target NZE, tapi itu merupakan keniscayaan dan kami siap terlibat dan membantu upaya percepatan itu untuk energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini meyakini percepatan transisi menuju energi terbarukan akan mendukung secara signifikan target elektrifikasi yang merata di seluruh Indonesia.

    “Saat ini ada 10.800 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik di wilayahnya. Ada sekitar 780.000 warga negara yang saat ini masih belum menikmati haknya untuk mendapatkan listrik,”

    “Presiden Prabowo menyampaikan target beliau untuk memastikan rakyat di desa menikmati energi listrik secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan,”

    “Kuncinya ada pada upaya untuk mempercepat transisi energi, memperkuat dasar hukumnya dengan RUU EBET serta memastikan pembangunan infrastruktur dan proses bisnisnya menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya,” tutup Eddy.

  • Lestari Moerdijat: Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan setiap Anak Bangsa

    Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8), menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang.

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.

    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%

    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan.

    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil! II Jawa Tengah itu berpendapat, Hari Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama.

    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa.

    Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di tanah air tercinta.

  • Eddy Soeparno Apresiasi Capaian 300 Hari Presiden Prabowo: Melampaui Ekspektasi

    Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan menjelang HUT RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian-capaian pemerintah selama 300 hari Presiden Prabowo, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

    Merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah. Menurut Eddy,  capaian Presiden Prabowo berhasil melampaui ekspektasi.  

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, di antara capaian Presiden Prabowo adalah jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mencapai 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya.  

    “Kami mengapresiasi capaian Program MBG yang melampaui ekspektasi dengan menjangkau 20 juta orang dan 5880 SPPG sampai ke 38 provinsi. Bayangkan dengan skala luasnya Indonesia, kita berhasil mencapai angka tersebut dalam waktu 7 bulan, sementara Brazil saja butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak,” jelasnya.  

    Waketum PAN ini mendukung Presiden Prabowo yang terus menjalankan MBG yang menggerakkan ekonomi di tingkat lokal dengan menyerap tenaga kerja dan memberdayakan petani dan nelayan.  

    “MBG berhasil membuka 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur masyarakat, Memberdayakan 1 juta lebih petani, nelayan dan peternak yang terbantu dengan permintaan yang tinggi dalam program ini. Seperti disampaikan Presiden Prabowo, MBG berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” lanjutnya.  

    Mengenai efisiensi, Eddy menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Presiden Prabowo adalah No one is left behind, tidak ada yang ditinggalkan. Karena itu, 300 triliun yang dimaksud Presiden Prabowo adalah alokasi untuk sektor yang berpihak pada rakyat untuk mengentaskan kemiskinan.  

    “Efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo adalah menyisir anggaran yang tidak efisien dan rawan, lalu kemudian dialokasikan untuk program-program Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan,”  

    “Karena itu kemudian efisiensi itu dialokasikan untuk program-program yang langsung kepada masyarakat antara lain MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” 

    “Ini adalah karakter utama kebijakan ekonomi Presiden Prabowo no one is left behind, tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” tutup Eddy.

  • Dihadiri Mantan Presiden dan Wapres RI Sidang Tahunan MPR RI 2025 Digelar, Ketua MPR Apresiasi Capaian Berbagai Program Pemerintah

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI Ke-80 dan Sidang Bersama DPR-DPD, kembali digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR, DPR, DPD, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sidang Tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun, yang disampaikan oleh Presiden RI di hadapan para Pimpinan dan anggota MPR secara terbuka.

    Walaupun, acara inti dimulai tepat pukul 09.00 WIB, 2 jam sebelumnya area gedung tempat dilaksanakan sidang sudah dipenuhi undangan. Ruang Rapat Paripurna di dalam Gedung Bulatpun sudah dihadiri anggota MPR RI dan para tamu undangan kehormatan. Terlihat hadir, Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres RI Ke-13 KH. Ma’ruf Amin, istri Presiden RI Ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Wapres Ke-9 Soraya Hamzah Haz, para Pimpinan dan anggota lembaga negara MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY.

    Juga para Ketum Parpol, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, para Duta Besar negara sahabat, para insan pers nasional baik media cetak, elektronik, online dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air.

    Tepat Pukul 08.50 WIB, Presiden RI Prabowo Subianto yang pada momen ini mengenakan setelan jas resmi berkopiah hitam tiba di Kompleks Gedung Parlemen, yang langsung disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Sebelumnya, tepat pukul 08.35 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tiba lebih dulu di Gedung Nusantara.

    Setelah sesi foto bersama seluruh Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD mendampingi Presiden dan Wapres ke ruangan acara. Tepat pukul 09.00 WIB, Sidang Tahunan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR sekaligus menyampaikan kata pengantar.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa berdasarkan catatan daftar hadir yang diterima dari Sekretariat Jenderal MPR, hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR.  Maka berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf c Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR, serta Pasal 256 ayat (5) Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Tahunan “MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2025, dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Ketua MPR, seraya mengetuk palu sidang satu kali..

    Ahmad Muzani Apresiasi Capaian Pemerintah

    Selanjutnya, dalam pidatonya, Ketua MPR menyampaikan hal penting terkait MPR kepada Presiden dan Wapres RI serta seluruh tamu undangan di forum yang mulia tersebut bahwa terkait momen peringatan kemerdekaan, bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.

    “Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi,” kata Ketua MPR.

    “Kita patut bersyukur atas pencapaian Pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis.” ujarnya.

    Politik luar negeri Indonesia dikatakan Ahmad Muzani harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan—termasuk dukungan tegas dan konsisten bagi kemerdekaan bangsa Palestina.  Indonesia telah membuktikan komitmen ini melalui Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, yang menjadi monumen internasional dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

    Dalam kesempatan yang sama, dalam pidatonya Ketua DPR RI Puan Maharani mengupas tentang Pancasila.  Pancasila menurutnya, bukan hanya sekadar nilai melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

    Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia.  

    “Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif kita. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara kita: Kedaulatan Rakyat; Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara; Rakyat berdaulat atas sumber daya alam; Rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini: menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” tegasnya.