Kategori: DPR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam penanganan bencana serta percepatan pengurangan kemiskinan di Aceh. Ia menekankan bahwa efektivitas pembangunan di empat sektor ini memiliki kontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2025 tercatat sebesar 12,33 persen, turun dari 12,64 persen pada September 2024. “Ini menunjukkan adanya perbaikan, namun tantangannya tetap besar, terutama karena Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana,” ujar Ansory dalam sambutannya ketika melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Ansory turut menyinggung bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatra bagian utara, Sumatra Barat juga termasuk Aceh. Ansory menilai, penanganan yang cepat dan tepat menjadi kunci agar risiko serta korban, baik jiwa maupun harta benda, dapat diminimalisasi.

Masyarakat yang awalnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, jelasnya, bisa kembali jatuh miskin akibat terdampak bencana. Maka dari itu, ia mendorong semua pemangku kepentingan memperkuat koordinasi pada tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Walaupun bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, semua kementerian dan lembaga, termasuk Komisi VIII DPR RI, tetap memobilisasi sumber daya untuk meringankan beban masyarakat Aceh,” ujarnya.

Ansory juga mengapresiasi solidaritas masyarakat yang turut memberikan bantuan. Ia berharap sinergi pemerintah dan masyarakat yang terbangun pada tahap tanggap darurat dapat semakin kuat pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam kesempatan yang sama, Ansory menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam setiap langkah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Ansory menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran kunker Komisi VIII DPR RI di Aceh. Ia berharap kehadiran Komisi VIII dapat memberi dorongan positif bagi ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan menekan angka kemiskinan di Aceh.

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menyampaikan belasungkawa atas tragedi kebakaran Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merenggut 20 jiwa pada Selasa (9/12). 

Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.50 WIB, tepat pada jam makan siang, ketika banyak karyawan masih berada di dalam gedung. Menurut Saadiah, peristiwa ini bukan hanya musibah besar bagi keluarga korban, tetapi juga luka mendalam bagi bangsa.

 “Atas nama Komisi V DPR RI, saya menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga korban. Kehilangan 20 nyawa dalam satu peristiwa adalah tragedi yang menyayat hati kita semua,” ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (10/12/2025)

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kebakaran diduga berasal dari baterai yang terbakar di gudang lantai 1. Api kemudian menjalar cepat ke lantai 2, 3 hingga lantai 6. Kepulan asap pekat dengan cepat memenuhi ruangan-ruangan di gedung, membuat banyak karyawan terjebak tanpa sempat menyelamatkan diri. Sementara itu, sebagian karyawan yang sedang makan siang di luar gedung berhasil selamat.

Polisi menyatakan bahwa seluruh korban meninggal telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan petugas gabungan telah menyelesaikan penyisiran hingga lantai III dan IV gedung kantor tersebut.

Saadiah menekankan pentingnya negara mengambil langkah evaluasi serius terkait standar keselamatan bangunan perkantoran, terutama yang menyimpan material berisiko tinggi seperti baterai dan perangkat elektronik. 

“Meski hari ini kita berduka, negara tetap harus hadir memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Komisi V DPR RI akan melakukan pengawasan agar aspek keselamatan gedung, manajemen kebakaran, dan penyimpanan bahan berbahaya dievaluasi secara serius,” kata politisi PKS itu. 

Ia memastikan bahwa kehilangan nyawa manusia tidak boleh dipandang sebagai angka statistik. Dalam pernyataan resminya, Saadiah juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan para korban dan memberikan dukungan kepada keluarga yang tengah berduka. 

“Setiap nyawa adalah tak ternilai. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keselamatan publik harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ini duka bagi kita semua,” tutupnya.

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas peristiwa kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta yang menelan 22 korban jiwa. Ia menegaskan bahwa kejadian tragis tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila standar keselamatan bangunan dijalankan secara ketat dan konsisten.

“Saya turut duka cita atas kejadian kebakaran di gedung Terra Drone Kemayoran yang memakan korban jiwa. Ini mestinya tidak terjadi. Namun ada kelalaian dari kita sendiri karena dari segi bangunan, untuk gedung bertingkat dan area perkantoran yang banyak dikunjungi publik, jalur evakuasi, tangga darurat, serta sistem hydrant harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Musa menekankan bahwa penyediaan alat keselamatan tidak cukup hanya pada tahap awal. Menurutnya, seluruh perangkat seperti alat pemadam, hydrant, dan sistem pendukung lainnya harus melalui pengecekan berkala, termasuk pelatihan rutin bagi petugas maupun penghuni gedung. “Kalau tidak, pengunjung juga tidak tahu harus lari ke mana saat keadaan darurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya pemerintah daerah mempertegas standar keamanan gedung ketika pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Musa menilai setiap bangunan bertingkat wajib memiliki tangga darurat, sistem pemadam yang memadai, jalur pipa hydrant di setiap lantai, serta alarm kebakaran yang terintegrasi langsung dengan dinas pemadam kebakaran dan kepolisian agar respons dapat berjalan lebih cepat.

“Untuk gedung-gedung besar, harus ada hydrant pemadam berkapasitas besar yang terhubung ke sumber air luar gedung sehingga petugas mudah memperoleh akses air. Gedung juga harus memiliki sistem hydrantinternal yang lengkap,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menegaskan pentingnya penegakan aturan secara konsisten agar tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi bencana. Pemerintah dan pemilik gedung diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang berisiko.

“Ini harus dijadikan SOP dan standar dalam perizinan. Ke depan, bangunan-bangunan harus dicek ulang. Kita tidak boleh hanya peduli saat ada kejadian, lalu lupa setelahnya. Ini menyangkut nyawa dan citra negara,” tegasnya.

Peristiwa kebakaran di Kemayoran ini, menurut Legislator Dapil Sumatera Utara I ini, menjadi momentum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh gedung publik memenuhi standar keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti. 

Novita mengatakan bahwa langkah cepat Presiden sebagai respons yang tepat untuk menangani kerusakan masif di tiga daerah di Sumatra tersebut. “Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, kami melihat kebutuhan ini sangat besar dan mendesak. Kerusakan rumah dan infrastruktur yang luas harus segera ditangani dengan cepat,” kata Novita dalam keterangannya kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan estimasi kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana kepada Presiden saat peninjauan lokasi terdampak di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025). 

Dalam laporan tersebut, BNPB memproyeksikan kebutuhan lebih dari Rp51,81 triliun untuk memulihkan kerusakan besar yang melanda tiga provinsi. BNPB juga mencatat 37.546 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang, hingga rusak ringan.

Adapun kebutuhan anggaran pemulihan rinciannya meliputi Aceh sebesar Rp25,41 triliun, Sumatera Utara Rp12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp13,52 triliun. Menanggapi proyeksi tersebut, Novita menuturkan bahwa Komisi V DPR RI juga akan mengawal pelaksanaan alokasi anggaran, agar pelaksanaannya berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.

“Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini,” tegas Wakil Ketua BURT DPR RI ini.

Selain itu, Novita juga sangat mendukung sikap Presiden untuk menindak tegas setiap indikasi penyelewengan atau korupsi selama proses pemulihan ini. Hal itu, mengingatkan pentingnya memastikan anggaran pemulihan benar-benar digunakan untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI terus menghimpun berbagai macam aspirasi yang disampaikan oleh kalangan masyarakat luas khususnya dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). melalui Festival Aspirasi yang diselenggarakan oleh Badan Aspirasi Masyarakat dengan tema “Kemandirian Pangan, Diversifikasi dan Inovasi Pertanian Yang Inklusif Untuk Masyarakat Karawang”.

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengungkapkan bahwa Festival Aspirasi yang digelar di Kabupaten Karawang kali ini memberikan banyak masukan penting terkait persoalan sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan petani Karawang mencerminkan kondisi yang juga dialami oleh petani di berbagai daerah di Indonesia.

Cellica menjelaskan bahwa tema besar kegiatan ini meliputi kedaulatan pangan, kemandirian, ketahanan pangan, serta diversifikasi dan inovasi pertanian. Semua isu tersebut, katanya, sangat relevan dengan masukan yang disampaikan oleh peserta festival.

“Banyak insight dan pencerahan yang kami dapatkan, khususnya dari para petani di Karawang. Persoalan yang mereka hadapi kurang lebih sama dengan petani di seluruh Indonesia,” ujarnya saat mengikuti Festival Aspirasi yang diselenggarakan oleh BAM DPR RI di PT Pupuk Kujang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (8/12/2025).

Antusiasme peserta terlihat dari dua sesi diskusi yang dipadati para penanya. Cellica menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi catatan penting untuk pemerintah agar pelaksanaan program pembangunan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Masukan hari ini tentu menjadi notulensi bagi pemerintah agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan petani dan nelayan di lapangan,” katanya.

Kegiatan ini juga melibatkan Kementerian Pertanian, Politeknik Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejumlah dinas di Kabupaten Karawang, serta akademisi. Kehadiran mereka dimaksudkan agar informasi program pemerintah termasuk beasiswa dan pelatihan dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi pangan nasional. Kabupaten ini tercatat sebagai produsen beras terbesar kedua di Indonesia setelah Indramayu.

“Karawang memiliki 101 ribu hektare lahan teknis dengan produksi sekitar 1,3 juta ton gabah kering panen per tahun. Ini menjadi sumbangan signifikan bagi peningkatan produksi Jawa Barat,” jelasnya. Dengan posisi strategis tersebut, ia menilai bahwa Karawang harus menjadi lokus kerja teknis bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian ke depan.

Selain sektor pertanian, Karawang juga memiliki komoditas unggulan dari perikanan, yakni ikan nila salin. Cellica mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah dua kali mengunjungi Karawang untuk melihat langsung pengembangan komoditas tersebut.

“Ikan nila salin menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harapannya, komoditas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional tetapi juga bisa berkembang ke pasar Asia dan dunia,” terangnya.

Legislator Dapil Jabar VII tersebut juga menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia terutama generasi muda menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian. Lewat program beasiswa dan pelatihan, pemerintah didorong untuk mencetak petani milenial yang kompeten dan memiliki keyakinan bahwa pertanian mampu memberikan penghidupan layak.

Selain itu, peningkatan keterampilan dan pemahaman teknologi pertanian dinilai penting agar seluruh proses dari hulu hingga hilir berjalan efisien. Salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi adalah penerapan smart farming. “Smart farming sudah berkembang di banyak negara. Kita harus bergerak ke arah itu agar Indonesia tidak tertinggal,” ujarnya.

Cellica berharap pemerintah memberi keberpihakan yang lebih jelas kepada petani dan nelayan, mulai dari dukungan teknologi, anggaran, sarana prasarana, hingga infrastruktur irigasi. Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan sistem pemasaran yang kuat, termasuk kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berpihak pada petani.

“Semua ini penting agar nilai tambah sektor pertanian dan perikanan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan,” tutupnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya menyambut baik rencana pemerintah yang akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait rehabilitasi Sumatra pascaterdampak bencana. Menurutnya, langkah itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana sekaligus memastikan warga terdampak mendapatkan hak dasar mereka. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai, penerbitan Inpres menjadi instrumen penting agar proses rehabilitasi dapat berjalan terpadu lintas kementerian dan lembaga. Danang juga mengapresiasi gerak cepat Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas (Satgas) percepatan perbaikan jembatan dan infrastruktur pasca bencana di Sumatra.

Menurutnya, hal ini penting dalam rangka pemulihan jalur transportasi untuk percepatan penyaluran bantuan logistik dan kesehatan ke semua wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. 

“Inpres ini akan menjadi payung koordinasi agar seluruh proses rekonstruksi bisa berjalan cepat, tepat, dan terarah,” ujar Legislator Dapil Jateng III itu dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rancangan aturan tersebut, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan dan pembangunan kembali hunian masyarakat yang rusak akibat banjir. Pemulihan ini dinilai mendesak agar warga segera bisa kembali hidup normal dan memiliki tempat tinggal yang layak.

Selain hunian, Inpres juga akan mengatur pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan, jembatan, fasilitas publik, serta sarana pelayanan dasar lainnya yang terdampak banjir. 

Danang juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI siap mengawal implementasi Inpres tersebut, memastikan anggaran dan realisasi di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menutup pernyataannya, Ia juga berharap pemerintah daerah dapat proaktif dalam pendataan kerusakan dan percepatan pelaksanaan di tingkat lokal.

“Pemulihan Sumatra pasca banjir harus dilakukan menyeluruh. Negara hadir, dan Inpres ini menjadi bukti nyata komitmen itu,” tutup Danang yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI. 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polresta Pekanbaru, Riau, dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi, serta penguatan sinergi pengawasan terhadap anggota DPR RI yang melaksanakan kegiatan di daerah. Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun dan diterima oleh jajaran Polresta Pekanbaru melalui Wakapolresta AKBP Ronald Sumaja.

Dalam sambutannya, Adang Daradjatun menyampaikan apresiasi atas penerimaan hangat dari jajaran Polresta Pekanbaru. “Pertama kali saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Kapolresta yang diwakilkan oleh Wakil Polresta Pekanbaru atas penerimaan dari tim MKD,” ujar Adang saat wawancara dengan tonggakhukum.com/ usai kegiatan di Polresta Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (8/12/2025).

Adang menegaskan bahwa kehadiran MKD di daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga standar etika dan disiplin anggota DPR RI. “Seperti yang saya sampaikan, kehadiran kita ke sini untuk sosialisasi tentang tugas-tugas MKD, dalam rangka bagaimana kita menjaga etika, disiplin dan sebagainya. Kenapa ke daerah? Karena anggota DPR adalah wakil-wakil daerah,” jelasnya.

Menurutnya, potensi pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai etika dapat terjadi ketika anggota dewan berada di wilayah pemilihannya, termasuk selama masa reses. Oleh karena itu, MKD berharap kepolisian daerah dapat menjadi mitra dalam pengawasan preventif. “Kita mengharapkan kepolisian, khususnya Wakapolresta, dapat membantu pengawasan terhadap anggota DPR yang datang ke daerah ini. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang melanggar etika dan hukum,” ujar Adang.

Selain pengawasan etika, MKD juga menyoroti maraknya kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) khusus DPR baru-baru ini. Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa MKD bersama kepolisian telah melakukan penindakan.

“Akhir-akhir ini terjadi pemalsuan surat tanda nomor kendaraan khusus DPR. Kita sudah melakukan penangkapan bersama Polda di Jakarta dan beberapa tempat lain. Kami titipkan tadi ketentuan-ketentuan terkait TNKB untuk menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Wakapolresta Pekanbaru AKBP Ronald Sumaja menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta arahan dari MKD. “Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih dan ini menjadi kehormatan bagi Polresta Pekanbaru yang dikunjungi oleh MKD DPR RI,” ungkapnya.

Wakapolresta memastikan seluruh poin yang disampaikan MKD akan menjadi pedoman dalam meningkatkan sinergi. “Tentunya hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua MKD akan kami pedomani. Sosialisasi ini menjadi tambahan wawasan bagi kami untuk semakin bersinergi dan menyokong segala hal demi kepentingan masyarakat, khususnya di Kota Pekanbaru,” pungkas Wakapolresta.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik tersebut diantaranya Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro dan Anggota MKD DPR RI Hasan Basri Agus, Mangihut Sinaga (Fraksi Partai Golkar), serta Fadholi (Fraksi Partai Nasdem).

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi karena dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan harus memastikan keberlanjutan kehidupan para penyintas, terutama kelompok rentan.

“Nantinya upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat juga akan dikomunikasikan kepada Kementerian Perekonomian agar program pemberdayaan dapat diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Selly usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025).

Dalam waktu dekat, kata Politisi F-PDI Perjuangan ini, Komisi VIII akan menggelar rapat kerja terkait usulan tambahan anggaran, terutama untuk mendukung relokasi dan kebutuhan darurat yang disampaikan pemerintah daerah. Proses tersebut menunggu data final dari pemerintah kabupaten/kota yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan bantuan tambahan.

“Kami juga menekankan agar seluruh alokasi anggaran, mulai dari APBD hingga dana pusat dan bantuan masyarakat, diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan,” terangnya.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar VIII ini  juga menyoroti keberlanjutan sekolah rakyat yang telah berjalan di beberapa lokasi bencana. Komisi VIII menilai pemerintah harus memastikan pendidikan anak-anak terdampak tetap berlangsung tanpa hambatan, termasuk potensi relokasi sekolah dan dukungan bagi siswa yang menempuh pendidikan di luar Sumatera Utara. “Kami juga nanti akan meminta Komisi X DPR untuk mempertimbangkan pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa korban bencana,”ucapnya.

Selly juga menegaskan, pentingnya percepatan relokasi warga terdampak, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diketahui terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BNPB dan Kementerian Sosial, untuk menangani dampak bencana yang mempengaruhi sekitar satu juta warga di 16 kabupaten/kota. Bantuan darurat telah disalurkan, namun relokasi dan mitigasi jangka panjang menjadi perhatian utama DPR.

Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya layanan perbankan yang tetap berjalan di wilayah bencana, mengingat banyak daerah sedang mengalami cuaca ekstrem jelang Nataru. Karena itu, Komisi VI mendesak Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memastikan keamanan dana nasabah, ketersediaan layanan minimal, hingga kecepatan pemulihan operasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan bahwa korban bencana sangat bergantung pada akses keuangan yang aman. 

“Jika mereka kehilangan harta benda, uang di bank harus bisa diakses. Dari empat bank Himbar, baru satu yang benar-benar siap. Ini kami minta diperbaiki segera,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga memimpin pertemuan Nasim Khan, menambahkan bahwa layanan di lokasi bencana harus bersinergi dari pusat hingga kabupaten. “Dalam cuaca ekstrem, semuanya perlu sinergi. Kita lihat Himbara sudah berusaha mengatasi, walaupun bertahap,” katanya.

Dari sisi operator BUMN, Danantara menjelaskan bahwa setiap BUMN memiliki manual disaster management dan program “BUMN Peduli”. 

“Mitigasi risiko sudah ada. meski SDM BNI sendiri ada 400 orang terdampak, mereka tetap harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi.

Paparan perbankan menunjukkan langkah konkret: Mandiri menyiagakan LAJU (Layanan Antar Jemput Uang) 25–28 Desember, cabang piket, dan teknisi 24/7 untuk ATM di jalur wisata. Dan BNI menyiapkan 30 outlet operasional terbatas, 340 ATM/CRM di Bali, serta preventive maintenance dan spare part cepat untuk memastikan layanan tetap berjalan.

Komisi VI memastikan pengawasan diperkuat agar pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana tidak terhenti, apalagi saat periode transaksi tinggi Nataru. Temuan ini menjadi bagian penting evaluasi DPR sebagaimana tertuang dalam TOR Kunjungan Kerja.

Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara dalam mengawal kinerja BUMN perbankan. Momentum Nataru 2025 dijadikan DPR sebagai tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi BUMN demi kepentingan publik.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien. 

“Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM. 

“Kalau digaji, harus ada outputnya. Kalau perlu training, lakukan agar BUMN bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ini cita-cita kita bersama,” tandas Politisi Fraksi PKB ini.

Danantara mengonfirmasi tengah mengawal 21 langkah RKP BUMN, meski masih ada satu program besar yang belum rampung.  “Kami memastikan BUMN, terutama Himbara, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya saat Nataru,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen Nora Osloi.

Komisi VI mengaitkan evaluasi ini dengan kesiapan perbankan menghadapi proyeksi kebutuhan uang tunai nasional Rp41,2 triliun dan peningkatan penggunaan transaksi digital. Paparan BNI dan Mandiri menjadi dasar catatan pengawasan DPR terhadap efektivitas tata kelola dan kesiapan BUMN dalam melindungi kepentingan publik.

DPR memastikan fungsi pengawasan akan diperketat, terutama di masa transisi struktur BP BUMN dan Danantara, agar transformasi perbankan BUMN benar-benar memberi nilai langsung bagi masyarakat.