Kategori: DPR

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin Ak mengingatkan bahwa capaian inflasi rendah yang saat ini terjadi di Indonesia perlu dibaca secara lebih jernih dan berimbang. Menurutnya, stabilitas harga memang penting, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil daya beli masyarakat.

“Inflasi yang rendah tentu patut dijaga. Tetapi kalau toko-toko sepi, UMKM lesu, dan masyarakat menahan belanja, maka inflasi rendah itu perlu kita baca sebagai alarm dini, bukan sekadar prestasi,” ujar Amin dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Amin menegaskan, sebagai negara dengan konsumsi rumah tangga lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), kesehatan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan daya beli masyarakat. Menurutnya, jika konsumsi melemah, maka stabilitas makro tidak akan bertahan lama.

“Ekonomi yang sehat itu bukan hanya angkanya bagus, tapi juga dirasakan di warung, pasar, dan rumah tangga. Inflasi rendah harus berjalan seiring dengan pendapatan yang kuat dan lapangan kerja yang aman,” jelas Anggota Komisi XI tersebut.

Menurut Amin, inflasi yang rendah bisa terjadi karena dua hal: efisiensi dan produktivitas, atau sebaliknya, melemahnya permintaan masyarakat. Yang perlu diwaspadai, menurutnya, adalah jika inflasi rendah lebih disebabkan oleh faktor kedua.

Karena itu. Amin mendorong agar Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal dengan orientasi yang lebih kuat pada ekonomi riil. Kebijakan moneter, menurutnya, perlu semakin berpihak pada sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Di saat yang sama, kebijakan fiskal harus diarahkan agar dampaknya benar-benar terasa pada peningkatan daya beli masyarakat. Perlindungan terhadap pendapatan dan upah riil pekerja juga menjadi kunci agar rumah tangga merasa aman secara ekonomi sehingga berani meningkatkan konsumsi. Seluruh upaya tersebut pada akhirnya harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Inflasi rendah akan benar-benar menjadi kabar baik jika masyarakat merasa aman untuk belanja, usaha berani ekspansi, dan pekerja yakin dengan pendapatannya,” katanya.

Politisi Fraksi Partai PKS ini turut menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan optimisme, melainkan agar Indonesia tidak terjebak dalam perlambatan tersembunyi.  “Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkualitas, dan inklusif. Stabilitas harga adalah fondasi, tapi daya beli rakyat adalah mesinnya. Keduanya harus berjalan bersamaan,” pungkasnya.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan kawasan konsesi tambang emas Martabe pascabencana banjir bandang yang terjadi di Sumatra. Pernyataan ini ia sampaikan setelah melakukan kunjungan kerja Komisi XII ke PT Agincourt Resources beberapa waktu sebelum bencana melanda.

Ateng mengungkapkan bahwa sejak kunjungan tersebut, dirinya sudah menyampaikan langsung kepada manajemen bahwa perusahaan tambang memiliki peran dan tanggung jawab penuh terhadap seluruh kawasan konsesinya, termasuk area yang belum dieksploitasi.

“Dari total sekitar 130.000 hektare konsesi PT Agincourt sejak 2008, baru sekitar 600 hektar yang sudah mereka eksploitasi. Lokasi yang dieksploitasi ini memang berbeda dari kawasan sungai yang menjadi pusat bencana banjir bandang,” jelas Ateng dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa sungai-sungai yang meluap dan menyebabkan banjir bandang tetap berada di dalam wilayah konsesi perusahaan, meskipun belum digarap sebagai tambang. Oleh karena itu, kawasan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

Ia juga menyoroti adanya aktivitas illegal logging di beberapa titik dalam konsesi PT Agincourt yang dilakukan oleh pihak luar tetapi tidak mendapatkan pengawasan dan penindakan yang memadai dari perusahaan.

“Operasional mereka memang tidak berada di aliran sungai yang terdampak, tetapi wilayah sungai itu berada di dalam konsesi mereka. Secara tidak langsung, perusahaan tetap berkewajiban menjaga kawasan konsesi dari penebangan liar maupun perusakan hutan,” tegasnya.

Ateng menyatakan dukungannya terhadap langkah Gakkum KLHK yang menghentikan sementara kegiatan operasional PT Agincourt hingga proses evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan untuk merumuskan solusi jangka panjang berbasis tata kelola lingkungan yang lebih kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Ateng juga mengapresiasi inisiatif PT Agincourt yang telah menghentikan operasional sejak 6 Desember, serta bantuan mereka dalam penanganan bencana di lapangan.

“Respons cepat perusahaan patut diapresiasi. Namun ke depan, sistem pemantauan dan perlindungan kawasan konsesi harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” tutup Politisi Fraksi Partai PKS itu.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa moda transportasi kereta api kini menjadi alternatif utama dalam mendukung mobilitas pimpinan dan anggota DPR RI. Hal itu disampaikan Indra Iskandar dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Setjen DPR RI dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia–China di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2025)

“Moda transportasi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada pesawat. Transportasi kereta menjadi alternatif yang semakin diminati karena lebih efisien dan nyaman, termasuk bagi pimpinan dan anggota DPR RI dalam menjalankan tugas kedewanan,” ujarnya dalam memberikan sambutan.

Menurutnya, peningkatan layanan tersebut harus dibarengi dengan perubahan dalam keprotokolan. “Protokoler bukan sekadar prosedur administratif, tetapi harus menjadi paradigma pelayanan. Semakin melayani harus menjadi mindset dalam memberikan dukungan terhadap tugas-tugas DPR RI, harus dipersiapkan sebaik mungkin.” kata Indra.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama lintas instansi dalam mendukung pelayanan transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan profesional bagi pimpinan serta anggota DPR RI. 

Badan Keahlian DPR RI (BKD) menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Korea Selatan dalam rangka pertukaran pengalaman dan penguatan kerja sama antarlembaga pendukung parlemen. Kunjungan tersebut berfokus pada pertukaran praktik terbaik dalam mengoptimalkan dukungan keahlian bagi kerja-kerja parlemen di masing-masing negara.

Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Chief Expert Advisor of Defense Committee, Secretariat of National Assembly Korea Selatan Song Soo-hwan dan didampingi oleh Legislative Researcher of Defense Committee, Secretariat of National Assembly, Choi Hyun Ah dan Kil Kihyeok. 

Kepala BKD DPR RI, Bayu Dwi Anggono menjelaskan, bersama para peneliti parlemen. Dalam pertemuan tersebut, delegasi ingin mengetahui secara mendalam peran BKD dalam mendukung DPR RI mewujudkan parlemen yang modern, demokratis, dan berorientasi pada kemajuan bangsa.

“Delegasi Korea ingin melihat sejauh mana peran Badan Keahlian dalam mendukung tugas-tugas DPR, mulai dari fungsi legislasi hingga pengawasan, agar parlemen dapat bekerja secara efektif dan berdampak,” ujar Bayu saat ditemui di Gedung Setjen DPR RI, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Salah satu topik yang dibahas adalah proses penyusunan legislasi yang berkualitas. Bayu menjelaskan, penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di DPR RI dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti dan teknokratis, serta melibatkan partisipasi publik sesuai dengan arahan dan kebijakan DPR.

“Mereka menaruh perhatian besar pada bagaimana penyusunan naskah akademik dilakukan. Kami sampaikan bahwa proses tersebut tidak hanya berbasis data, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik untuk menjamin kualitas regulasi,” katanya.

Selain itu, delegasi Parlemen Korea Selatan juga tertarik pada fungsi pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang, yang menurut Bayu belum secara formal dimiliki oleh sekretariat parlemen di negara tersebut. BKD menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kerja-kerja BKD. Bayu menegaskan bahwa teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu, namun tidak menjadi satu-satunya rujukan. Validasi langsung terhadap sumber data yang kredibel tetap menjadi prinsip utama demi menjaga kualitas dukungan keahlian.

“Teknologi kami gunakan, tetapi tetap disertai pengecekan langsung pada sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bayu menyebutkan pertemuan berpeluang membuka kerja sama berkelanjutan. Ia mengungkapkan terdapat tiga fokus utama pengembangan BKD ke depan. Pertama, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga fungsional seperti perancang perundang-undangan. 

Kedua, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi strategis, termasuk persiapan pengembangan Artificial Intelligence (AI) yang dirancang secara internal oleh BKD untuk mendukung kerja-kerja keahlian parlemen. Ketiga, penguatan kolaborasi, baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional.

“Kami melihat banyak kesamaan dan peluang kerja sama yang bisa ditindaklanjuti. Ke depan, pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk merealisasikan kolaborasi tersebut,” pungkas Bayu.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana yang mungkin terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan respons terhadap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengungkap kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Syaiful menyinggung mengenai pentingnya pendekatan saintifik untuk menganalisis potensi bencana tersebut.

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” ujar Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut, menurutnya, harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.

Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Huda mengingatkan, kondisi ini membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ungkap Politisi Fraksi Partai PKB itu.

Pemerintah, lanjut Huda, juga perlu menyiapkan titik-titik evakuasi agar warga di wilayah rawan bencana dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian. Dia juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” pungkasnya. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah pusat terhadap pelestarian Taman Ujung Karangasem sebagai salah satu warisan budaya nasional yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan kearifan lokal yang tinggi. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja dan dialog langsung di kawasan Taman Ujung, Karangasem, Bali.

My Esti menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan Wakil Bupati Karangasem, pemerintah daerah selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung renovasi dan perawatan kawasan Taman Ujung. Ia mengapresiasi langkah tersebut, mengingat Taman Ujung merupakan peninggalan Kerajaan Karangasem yang memiliki posisi penting dalam sejarah Bali.

“Kemarin kami bertemu langsung dengan cucu Raja Karangasem sebagai pengelola kawasan ini. Kita patut bangga sebagai bangsa Indonesia karena memiliki warisan budaya yang luar biasa dan masih terawat dengan baik seperti Taman Ujung ini,” ujar My Esti kepada tonggakhukum.com/ di Taman Ujung, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, My Esti juga diperkenalkan dengan berbagai tradisi dan kekayaan budaya Karangasem, termasuk kain tenun gringsing yang memiliki nilai historis dan filosofis sangat tinggi. “Tenun gringsing ini luar biasa. Proses menyulamnya bisa lebih dari dua tahun, dan untuk menghasilkan warna tertentu bahkan membutuhkan waktu delapan sampai sepuluh tahun. Ini bukan sekadar kain, tapi warisan pengetahuan dan kesabaran yang luar biasa,” jelasnya.

Selain itu, Taman Ujung juga menjadi ruang hidup budaya, dengan adanya tempat latihan tari bagi anak-anak serta berbagai kerajinan tradisional yang ditampilkan kepada pengunjung. Menurut My Esti, kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat edukasi budaya yang penting bagi generasi muda.

Namun demikian, My Esti menyoroti adanya kondisi fisik bangunan yang memerlukan penanganan serius. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah pilar dan struktur bangunan yang mulai retak dan mengalami pergeseran akibat penurunan tanah. “Kami melihat langsung ada tiang-tiang yang sudah mulai renggang, fondasinya juga berubah. Area itu masih dilalui pengunjung, ini jelas berbahaya,” tegasnya.

Ia menilai bahwa pembenahan kawasan cagar budaya tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melibatkan tenaga profesional yang memahami prinsip pelestarian budaya. “Kalau hanya diserahkan kepada pengelola, tentu akan berat. Pemerintah harus hadir. Ada aspek teknis yang sangat prinsipil dalam pelestarian cagar budaya,” ujarnya.

My Esti meminta Kementerian Kebudayaan untuk segera memberikan perhatian khusus, termasuk melakukan kajian teknis dan tindakan pengamanan awal. Salah satu rekomendasi yang disampaikannya adalah menghentikan sementara akses pengunjung di jalur yang rawan.

“Saran kami, jalur yang berisiko itu harus dihentikan dulu. Cari alternatif jalan lain. Bahkan untuk jalur VIP pun menurut saya tidak perlu dilalui kalau kondisinya sudah tidak aman,” katanya.

Ia menekankan bahwa pelestarian Taman Ujung tidak hanya soal menjaga bangunan, tetapi juga menjaga nilai-nilai luhur yang melekat di dalamnya, mulai dari fungsi sosial, arsitektur tradisional, hingga hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan alam. “Di sini ada ruang menerima tamu, ruang bertemu masyarakat, dan lanskap yang menyatu langsung dengan laut. Ini warisan yang harus bisa dinikmati dan dipelajari oleh anak cucu kita,” tutur My Esti.

Menutup pernyataannya, My Esti menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan mendorong sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Karangasem agar Taman Ujung sebagai cagar budaya dapat terjaga secara berkelanjutan. “Warisan budaya seperti ini bukan hanya milik Karangasem, tapi milik bangsa Indonesia. Negara wajib hadir untuk memastikan pelestariannya berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Anggota Komisi XIII M Shadiq Pasadigoe menyampaikan pernyataan resmi terkait kondisi pascabencana di Tanah Datar, Sumatra Barat dan sejumlah wilayah terdampak lainnya. Shadiq menegaskan bahwa percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan penyediaan rumah relokasi layak di zona merah merupakan kebutuhan mendesak menyangkut keselamatan dan hak dasar warga.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian. Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi,” ungkap Shadiq dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, Senin (15/12/2025).

Shadiq menegaskan bahwa suara masyarakat tersebut menjadi dasar penting yang ia bawa ke pemerintah. Ia turut menekankan bahwa penanganan bencana juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.

“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” tukas Shadiq.

Legislator Partai NasDem dari Dapil Sumatra Barat I itu juga menambahkan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, melainkan memulihkan martabat dan harapan warga. “Kita tidak sedang membangun dinding dan atap saja, tetapi membangun kembali kehidupan. Ini momentum kolaborasi seluruh elemen untuk memastikan masyarakat Tanah Datar bangkit dengan kuat, aman, dan tetap memiliki harapan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, hingga 17 Desember 2025, status tanggap darurat di Kabupaten Tanah Datar masih berlaku, sementara status tanggap darurat di tingkat provinsi ditetapkan hingga 22 Desember 2025. Seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat terus bergerak memastikan pemulihan awal berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Lebih jauh, perbaikan di kawasan Jalan Lembah Anai juga menunjukkan kemajuan berarti. Sepeda motor kini sudah bisa melintas, dan akses untuk kendaraan roda empat direncanakan dibuka pada 17 Desember 2025. Kondisi itu mempercepat normalisasi jalur strategis Padang–Bukittinggi yang sangat vital bagi mobilitas warga.

Dengan berkembangnya situasi dan semakin banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat terdampak, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan, memastikan percepatan Huntara, dan menjamin rumah relokasi yang memenuhi standar keselamatan serta prinsip kemanusiaan dan HAM. 

Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan arus Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menilai, di tengah meningkatnya mobilitas dan ancaman cuaca ekstrem, negara tidak boleh lengah dan harus hadir secara nyata melalui sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi dan responsif.

Ia mengapresiasi langkah Basarnas yang telah membentuk unit-unit siaga di tingkat kabupaten, terutama di wilayah yang rawan bencana. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas unit tersebut akan jauh lebih optimal apabila diperkuat dengan koordinasi lintas sektor. Demikian diungkapkanya usai melakukan pertemuan dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses guna membahas strategi, program kerja dan upaya-upaya Pemerintah dalam mendukung keselamatan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Di Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan (14/12/2025).

 “Akan jauh lebih efektif jika unit siaga Basarnas terintegrasi dengan Kementerian PUPR, perhubungan, dan kepolisian. Dengan koordinasi yang jelas, penanganan di lapangan bisa lebih cepat, tepat, dan terukur,” tegas Teguh.

Politisi Dapil Sulawesi Selatan II itu juga menyoroti pentingnya kesiapan posko-posko terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan analisis dan simulasi risiko. Menurutnya, posko tidak boleh sekadar menjadi formalitas, melainkan harus benar-benar siap melayani masyarakat dalam kondisi darurat.

“Posko itu bukan simbol. Harus dilengkapi fasilitas yang memadai, termasuk layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan kelompok rentan. Ini menyangkut keselamatan nyawa,” ujarnya dengan penekanan.

Selain kesiapsiagaan darurat, Teguh turut menyoroti persoalan kelelahan pengemudi yang kerap menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Ia menilai keberadaan kantong-kantong parkir dan rest area sangat krusial, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat pergerakan arus mudik dan balik Nataru.

“Pengemudi butuh ruang untuk berhenti dan beristirahat. Kantong parkir dan rest area ini bukan fasilitas tambahan, tapi kebutuhan mendasar untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa cuaca ekstrem yang hampir selalu menyertai periode Nataru kini harus dipandang sebagai new normal. Oleh karena itu, ia meminta BMKG untuk memperkuat edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih kreatif dan masif.

“Edukasi cuaca tidak bisa lagi dilakukan secara biasa. Harus out of the box, memanfaatkan media sosial, media konvensional, bahkan pesan langsung seperti WhatsApp blast agar informasi benar-benar sampai ke masyarakat,” tandasnya.

Melalui penguatan sinergi antarinstansi, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran publik, Teguh berharap pelaksanaan Nataru tahun ini dapat berlangsung aman, lancar, dan menekan risiko kecelakaan seminimal mungkin di seluruh wilayah Indonesia. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mengatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah rumah. 

“Yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana adalah hunian (rumah) dan perbaikan infrastruktur. Mereka tidak punya apa-apa lagi, rumah-rumah hancur akibat banjir dan longsor,” kata Ade Rezki Pratama dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

“Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data yang akurat,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain hunian yang layak, masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana perlu mendapat perhatian dari sisi mental.

“Ada trauma yang dialami masyarakat yang terdampak. Kita sudah minta ke Wamenkes agar dilakukan recovery terhadap trauma yang dialami masyarakat, pengungsi dan kita juga dibantu oleh IDI, dokter militer, dokter polisi,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari Dapil II Sumbar itu menambahkan, untuk kondisi saat ini sudah lebih baik dibanding dua minggu lalu. Daerah terisolir sudah bisa dikunjungi, akses yang selama ini tertutup akibat bencana, sudah mulai bisa dilalui.

“Alhamdulilah, kita sudah bisa mendatangi daerah-daerah yang terisolir. Sampai hari ini, kita tetap berlanjut menyalurkan bantuan berupa  sembako, pakaian, selimut, obat-obatan,” katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani meminta pemerintah agar segera membangun rumah layak huni bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Pemerintah sudah seharusnya membangun rumah bagi mereka yang terkena banjir dan longsor. Walaupun rumah sangat sederhana,” kata Irma. 

Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang masih mencapai 80 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa isu ketahanan pangan harus dipandang secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas beras dan jagung. Menurutnya, susu merupakan sumber protein strategis yang justru belum mendapatkan perhatian memadai dari pemerintah.

“Fakta menunjukkan bahwa 80 persen kebutuhan bahan baku susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Situasi ini diperburuk oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menurunkan populasi sapi perah dalam negeri,” ujar Titiek kepada tonggakhukum.com/ di sela-sela kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menambahkan bahwa kontribusi industri dalam negeri terhadap suplai susu masih relatif kecil. Sebagai contoh, PT Greenfields yang telah beroperasi sejak 1997 baru mampu menyediakan sekitar 14 persen kebutuhan nasional. Pasokan lainnya sebagian besar berasal dari produk impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar.

“Harus ada intervensi kebijakan agar impor susu dapat dikurangi secara bertahap. Produk yang masuk ke Indonesia mayoritas berupa susu bubuk, sementara fresh milk produksi lokal sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Panggah menegaskan bahwa Komisi IV akan mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk memastikan adanya langkah progresif dalam pengurangan impor. Tidak hanya itu, Komisi IV juga siap mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat investasi dan pengembangan industri persusuan nasional demi tercapainya kemandirian pangan.