Kategori: DPR

Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti polemik pemutaran lagu di ruang publik. Menurutnya, asas keadilan harus dijunjung, baik untuk para pencipta maupun pelaku usaha.

“Mengenai polemik pemutaran lagu di ruang publik seperti kafe, hotel, dan pusat perbelanjaan, saya kira kita perlu memandang persoalan ini secara seimbang,” kata Ratih dalam keterangan yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Ratih mengatakan, pemutaran lagu memiliki nilai strategis dalam menarik pengunjung dan mendukung keberlangsungan usaha. Namun di sisi lain, para pencipta lagu juga berhak atas penghargaan dan apresiasi terhadap hasil kreativitas mereka.

“Maka, adalah wajar jika para pencipta karya juga memperoleh penghargaan dalam bentuk royalti,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia juga menekankan terkait mekanisme pungutan dan distribusi royalti yang harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan tidak membebani secara berlebihan, terutama bagi pelaku UMKM atau usaha kecil yang baru bertumbuh.

Menurut Ratih, akar dari polemik tersebut lebih pada ketidakpastian mekanisme serta lemahnya komunikasi antara lembaga pengelola hak cipta dengan para pengguna karya.

“Pendekatannya harus lebih pada edukasi, fasilitasi, dan pembangunan sistem yang adil dan akuntabel, bukan semata-mata pada pendekatan penegakan hukum secara kaku.

Untuk itu, penting untuk mencari titik temu yang solutif agar tercipta ekosistem industri kreatif yang adil, sehat, dan mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha.

“Penting bagi negara untuk hadir menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna, agar tercipta ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan,” tukas Ratih. 

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI itu.

Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Wakil Panglima TNI serta pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat. Hadir dalam apel tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Bertindak sebagai komandan upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI ini yaitu Pangkostrad Letjen Mohammad Fadjar.

Setibanya di lokasi, Minggu (10/8/2025) pagi, Puan yang mengenakan seragam loreng terlebih dahulu memasuki ruang transit sebelum menuju area utama upacara. Ia disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam susunan tempat duduk, Puan duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo sejajar dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. Puan mengikuti prosesi acara hingga selesai, termasuk ikut berdiri sambil memberi hormat ketika ada defile pasukan TNI.

Dalam keterangannya, Puan menyampaikan harapannya agar pelantikan jajaran baru TNI semakin memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional, baik dari dalam negeri maupun dinamika global.

“Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (9/8/2025).

“Dalam situasi global yang semakin banyak diliputi konflik, TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap namun tetap mengedepankan semangat perdamaian,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Pada rangkaian upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer TNI ini, Presiden Prabowo melantik Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat Letjen.

Presiden Prabowo juga melantik Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi, yang sebelumnya menjabat Komandan Marinir (Dankormar), sebagai Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Kemudian Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis, yang sebelumnya menjabat Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat), ditunjuk sebagai Panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sementara itu, Marsdya Andyawan Martono dilantik menjadi Pangkohanudnas.

Ada juga pengukuhan enam Kodam baru dengan pelantikan panglimanya, lalu pengukuhan Komando Daerah AL, Komando Daerah AU, Komando Operasi Udara, Grup Kopassus, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Batalyon Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir dan Batalyon Komando Kopasgat.

Puan pun menegaskan, kekuatan TNI tidak hanya terletak pada teknologi atau kekuatan persenjataan. Menurutnya, dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI juga menjadi kekuatan bagi institusi.

“Kekuatan militer bukan hanya ditentukan oleh alutsista, tapi juga oleh integritas dan semangat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan. Puan menyebut hal ini dilakukan sesuai tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ungkap cucu Bung Karno tersebut.

Lebih lanjut, Puan juga menyampaikan apresiasi dan harapan kepada para pejabat tinggi TNI yang baru saja dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Wakil Panglima TNI, para Pangdam, serta pimpinan komando utama yang hari ini menerima mandat baru. Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah,” tutup Puan.

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Prada Lucky Namo, yang diduga dianiaya senior sesama anggota TNI. 

Andina mendesak agar dilakukan pengusutan secara transparan serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan TNI agar hal itu tidak terulang. Ia menyoroti masalah itu bukan sekadar kesalahan individual, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.

Dalam pandangannya, penganiayaan yang terjadi di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT,  menegaskan urgensi perbaikan sistem pengawasan terhadap perwira-perwira muda dan doktrin di dalam tubuh TNI.

“Kita harus menghentikan siklus perundungan dan doktrin-doktrin kekerasan ini dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat sanksi yang setimpal dan transparan. Tidak ada lagi ruang bagi impunitas,” tegas Andina dalam keterangannya yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Ia menekankan bahwa pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky harus dihukum dengan tegas dan setimpal sesuai hukum yang berlaku, baik melalui sistem peradilan militer maupun hukum pidana umum jika diperlukan. 

“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tanpa perlindungan institusional atau pembiaran. Keadilan harus ditegakkan demi martabat korban dan integritas TNI,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia meminta untuk segera mengevaluasi rantai komando di batalion tersebut dan pentingnya membuka penyelidikan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi korban. 

Dia mendukung Kodam IX / Udayana dalam upaya untuk mencari titik terang permasalahan dan meminta pelaku pelanggaran yang terlibat untuk dihukum dan diproses di peradilan militer. “Penyelidikan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik,” ujarnya.

Terkait kasus penganiayaan, Andina menekankan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama perpeloncoan atau ‘pendisiplinan fisik’.

“Fokus utama kita seharusnya adalah membangun TNI yang profesional, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tanpa harus mengorbankan nyawa,” ujarnya. 

Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas seorang prajurit TNI. Andina menekankan kebutuhan mendesak untuk evaluasi konsep pedoman dasar pembinaan organisasi. 

“Harus ada perubahan dari pedoman dasar di setiap satuan-satuan TNI bagi seluruh prajurit TNI dalam bertindak dan berperilaku. Ini penting mengingat perubahan ancaman, kemajuan teknologi dan tuntutan tugas jauh lebih besar dan harus lebih diprioritaskan dalam organisasi TNI dalam kerangka berpikir kedepannya,” katanya dengan tegas.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah itu juga menyoroti pentingnya supervisi ketat yang harus dilakukan komandan-komandan satuan sehingga peristiwa yang terjadi pada Prada Lucky tidak terulang kembali kedepannya. 

Ia mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengontrol dan mengevaluasi pembinaan anggota di setiap satuan dalam mencapai mutu kerangka berpikir dan ketrampilan. “Pengawasan yang efektif akan menjadi benteng terakhir kita dalam mencegah tindakan kekerasan yang tidak perlu,” ungkapnya. (rdn)

BERITA TERKAIT

Komisi I Kunjungi KOREM 042 Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah11 Agustus 2025

Tiga Panglima Pasukan Elite TNI Dilantik, Garda Terdepan Hadapi Kompleksitas Ancaman11 Agustus 2025

Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Perbaiki Sistem Pengawasan Perwira Muda dan Doktrin TNI10 Agustus 2025

Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Media Sosial:

Kontak

• 021 – 571 5349
• 021 – 571 5925
• bag_persuratan@dpr.go.id
• bag_humas@dpr.go.id
• Jl.Jenderal Gatot Subroto,
  Senayan Jakarta 10270 – Indonesia

©2022 Sekretariat Jenderal DPR RI. All right reserved

Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Perbaiki Sistem Pengawasan Perwira Muda dan Doktrin TNI – DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa persiapan pelaksanaan rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, telah berjalan sesuai rencana.

Usai Rapat Koordinasi Interdep Lanjutan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025), Indra mengungkapkan bahwa seluruh elemen terkait telah melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap berbagai potensi kendala. 

“Dengan pengalaman teman-teman yang selama ini menjalankan kegiatan tersebut secara baik, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Semua persiapan sudah sangat detail dan sudah dibuat berbagai mitigasi. Kami optimistis acara akan berlangsung dengan baik,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ usai acara.

Indra menekankan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama. Pihaknya bekerja sama dengan berbagai unsur pengamanan, termasuk Paspampres, TNI, dan Kepolisian, untuk menjamin keamanan kawasan Parlemen selama acara berlangsung. Langkah-langkah pengaturan lalu lintas juga disiapkan secara matang mengingat pada hari pelaksanaan diperkirakan lebih dari 1.500 kendaraan akan memasuki kompleks DPR/MPR.

“Kami sudah menyiapkan kantong-kantong parkir, dan Kepala Bagian Keamanan Dalam DPR bersama jajarannya telah melakukan latihan pengaturan,” jelasnya.

Dari sisi teknis, Indra menyebutkan bahwa kesiapan desain acara telah mencapai sekitar 90 persen. Persiapan fisik, seperti pemasangan ornamen, akan dimulai setelah 11 Agustus. Tahun ini, ornamen mengusung komposisi dan permainan warna yang terinspirasi dari seni Nusantara, namun tidak spesifik menggunakan motif batik.

Selain itu, fasilitas penunjang juga menjadi perhatian, termasuk area peribadatan. “Kami sudah mempersiapkan sarana-prasarana di Masjid DPR untuk pelaksanaan salat Jumat, dan dua minggu lalu seluruh checklist telah diselesaikan,” kata Indra.

Dengan koordinasi lintas instansi dan dukungan semua pihak, Indra optimistis agenda yang di dalamnya akan ada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI, Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung ini akan berjalan lancar, aman, dan tertib.

 Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, partisipasi UMKM dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut masih sangat minim.

“Program MBG ini adalah program strategis yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen, termasuk UMKM. Sayangnya, saya masih menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang merasa belum dilibatkan secara optimal,” ujar Chusnunia dalam keterangannya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dia menjelaskan keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya mendukung distribusi makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, 49 persen di antaranya adalah perempuan. Selain itu, terdapat 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi menjadi mitra program MBG.

“Kalau UMKM dilibatkan lebih banyak, maka dampak ekonominya bisa jauh lebih luas dan berkelanjutan. Tapi sekarang banyak kendala, mulai dari persoalan permodalan, hingga teknis seperti syarat dapur berstandar tertentu,” kata mantan Wakil Gubernur Lampung periode 2019–2023 itu.

Nunik, sapaan akrab Chusnunia, juga menyoroti persoalan akses informasi terkait proses lelang atau bidding yang dinilai belum transparan dan tidak ramah terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, keterbatasan ini justru menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jika kita serius ingin memberdayakan UMKM, maka pendampingan harus diberikan. Mereka perlu dibantu agar bisa memenuhi persyaratan sebagai mitra resmi program MBG,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Nunik menyarankan agar pemerintah menyederhanakan persyaratan legalitas dan teknis bagi UMKM, serta menyediakan skema pembiayaan khusus untuk mendukung keterlibatan mereka dalam program tersebut.

“Pemerintah perlu memberikan dukungan konkret, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan, agar UMKM tidak hanya menjadi penonton, tapi pelaku utama dalam rantai pasok program MBG,” jelasnya. 

Selain itu, ia juga mendorong para pelaku UMKM untuk membangun kemitraan dengan perusahaan besar penyedia MBG dan membentuk kelompok atau koperasi agar memiliki daya saing dan daya tahan lebih kuat. “Bersatu dalam kelompok akan memperkuat posisi tawar UMKM dan memungkinkan investasi mikro yang lebih berkelanjutan dalam program MBG,” pungkasnya. 

Sebagaimana disampaikan pertama kali oleh Barak Ravid, jurnalis Timur Tengah yang bekerja untuk situs berita Amerika Serikat (AS) Axios pada Jumat (8/8), Perdana Menteri Israel Netanyahu berencana menguasai kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza. Rencana tersebut dikabarkan telah disetujui Kabinet Israel. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Netanyahu tersebut. Sukamta menyebut rencana untuk menguasai Kota Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat.

“Ini menunjukkan betapa kejinya Israel, mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,”  jelas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Jumat (8/8/2025)

Politisi Fraksi PKS ini juga menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

“Selama ini Israel dan AS menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel. Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” tegas wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta ini.

Sukamta menyebut rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab Sukamta berharap Dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut. 

“Deklarasi New York belum lama ini, menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel. Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamamya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” pungkasnya. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan perdagangan global, khususnya di sektor minyak nabati atau crude palm oil (CPO). Dalam pernyataannya, Ravindra menyoroti bahwa kedua negara kini telah mencatat nilai perdagangan bilateral yang mencapai 24 miliar dolar Amerika Serikat (USD), serta berperan sebagai produsen utama minyak nabati secara agregat di dunia.

“Kita adalah produsen minyak nabati terbesar secara agregat. Dan kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mekanisme agar sustainability standard kita diterima oleh beberapa negara, seperti Eropa dan kawasan dunia lainnya,” tegas Ravindra dalam agenda BKSAP DPR RI bersama Young Parliamentarians of AIPA di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (07/08/2025).

Isu keberlanjutan (sustainability) menjadi sorotan utama, mengingat negara-negara Uni Eropa dan sejumlah kawasan global kini menerapkan regulasi ketat terhadap produk-produk berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai eksportir utama, dinilai perlu menyusun langkah kolektif agar standar keberlanjutan yang mereka miliki dapat diterima secara internasional dan tidak menjadi hambatan dagang.

Salah satu upaya konkret yang didorong adalah penguatan lembaga Indonesia-Malaysia Council on Palm Oil, sebagai forum bilateral yang bertujuan merumuskan dan menyelaraskan standar keberlanjutan industri sawit kedua negara.

“Kita sudah punya standar sustainability. Sekarang tugas kita adalah memastikan standar ini bisa diterima oleh negara-negara mitra dagang, agar akses pasar kita tetap terjaga dan terus meningkat ke depannya,” lanjut Legislator Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat V

Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang proaktif di tengah dinamika kebijakan perdagangan internasional yang kerap menyudutkan komoditas strategis dari negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi regional, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta membuka peluang bagi harmonisasi standar global yang lebih adil bagi negara produsen

Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang membatasi anak-anak bermain gim daring ‘Roblox’ mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI. Langkah ini diapresiasi sebagai upaya proaktif pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif digitalisasi, termasuk risiko kekerasan dan judi daring yang berpotensi diakses melalui gim tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti itu. Menurutnya, kebijakan ini adalah terobosan penting dalam menyaring konten digital yang tidak sesuai dengan karakter dan etika pelajar di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi Mendikdasmen yang membatasi anak-anak bermain Roblox. Ini adalah langkah maju dalam menyaring konten digital yang tidak sesuai bagi pelajar,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Lebih lanjut, Fikri mengusulkan agar Kemendikdasmen membentuk tim verifikasi konten digital khusus untuk platform yang beredar di kalangan pelajar.

“Jika ada tim verifikasi konten buku, maka selanjutnya Kemendikdasmen bisa saja membentuk tim verifikasi konten digital. Mana yang ramah anak dan mana yang tidak,” usul Politisi Fraksi PKS ini.

Menurutnya, pembatasan platform seperti Roblox bukan berarti pemerintah anti-teknologi, melainkan bagian dari pendidikan karakter dan etika digital. Ia menekankan pentingnya mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi.

“Digitalisasi itu tidak bisa kita hindari, tapi harus diarahkan. Anak-anak harus diajari etika berteknologi, bukan hanya cara menggunakannya,” tegas Mantan Kepala SMK di Tegal ini.

Fikri menambahkan, era digital menuntut para pendidik dan orang tua untuk lebih aktif dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak.

Ia mencontohkan negara-negara maju seperti Skandinavia dan Australia yang telah menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan gawai dan media sosial pada anak-anak.

“Indonesia belum pada tahap melarang total, tapi kita bisa mulai dari pelarangan terhadap platform yang dianggap tidak mendidik atau membahayakan mental anak, seperti Roblox,” imbuh legislator dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah ini.

Ia juga menyoroti peran penting guru sebagai filter dan pembimbing bagi siswa. “Guru adalah aktor kunci. Jika gurunya melek digital dan paham dengan risikonya, maka ia bisa membimbing siswa dengan lebih bijak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa alasan pembatasan gim ini adalah untuk mencegah anak-anak meniru konten kekerasan yang kerap muncul di Roblox.

Selain dampak psikologis, risiko kesehatan akibat penggunaan gawai berlebih juga menjadi alasan, di mana anak-anak yang terlalu sering bermain gim cenderung malas bergerak dan lebih emosional.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah berupaya melindungi anak di ruang digital melalui Program Tunas, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendikdasmen dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk memblokir gim Roblox secara total jika terbukti membahayakan anak, menunjukkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merespons kekhawatiran terhadap dampak negatif gim daring.