Kategori: DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang digelar secara khidmat di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025), dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, mantan presiden, para menteri Kabinet Merah Putih hingga Penglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peringatan kemerdekaan semakin meriah karena tamu undangan lain dari berbagai elemen masyarakat turut hadir.

Puan yang hadir mengenakan baju adat Minang bernuansa merah, duduk di podium utama bersama Presiden Prabowo. Ia duduk diapit oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Adapun Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury didapuk sebagai Komandan Upacara. Sebelum upacara dimulai, tamu undangan disuguhkan oleh penampilan seni budaya hingga atraksi militer dari TNI-Polri mulai dari helikopter hingga 8 jet temput F-16 melakukan aksi flypass di atas Istana Kepresidenan.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Puan kembali menekankan soal cita-cita Indonesia emas sebagai janji luhur yang perlu terus diperjuangkan.

“Delapan dekade Indonesia merdeka menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun masa depan bersama,” kata Puan.

“Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

Puan menyebut, esensi dari kemerdekaan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremoni tahunan. Kemerdekaan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemerdekaan yang diperingati setiap tahun tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Bagi rakyat, makna merdeka harus bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari: dari isi dapur yang tidak lagi kosong, biaya sekolah anak yang tidak membuat orang tua berutang, hingga layanan kesehatan yang bisa diakses tanpa rasa khawatir,” ungkap Puan.

Cucu Proklamator RI Sukarno itu menyatakan, usia Indonesia yang telah menginjak 80 tahun harus menjadi momen refleksi. Puan mengatakan, ukuran sejati dari kemerdekaan bukan terletak pada lamanya negara berdiri, tetapi pada sejauh mana negara hadir dan mampu meringankan beban hidup rakyatnya.

“Apakah harga pangan bisa dijangkau oleh rakyat kecil? Apakah orang tua masih harus berutang untuk menyekolahkan anaknya? Apakah masyarakat desa dan perbatasan bisa mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam?” tuturnya.

“Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi ukuran sejati dari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini,” imbuh Puan.

Puan menilai, tantangan utama Indonesia saat ini adalah memastikan bahwa makna kemerdekaan dirasakan di tengah rakyat.

“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni atau simbol, tetapi harus menjadi pengalaman nyata yang dirasakan setiap keluarga. Bagaimana kemerdekaan hadir di meja makan rakyat, dari semua golongan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan pun menyinggung tema perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ia mengatakan, tema ini dapat terwujud apabila Negara memastikan setiap kebutuhan rakyatnya dapat difasilitasi.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang tidak sekadar indah di atas kertas, tetapi benar-benar meringankan beban hidup rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar Puan.

Puan mencontohkan bahwa kemerdekaan harus hadir saat orang tua bisa menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak mereka tanpa harus memilih antara membeli kebutuhan pangan atau membayar tagihan.

Di bidang kesehatan, kata Puan, kemerdekaan harus terasa ketika masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dasar secara cepat dan tanpa rasa cemas.

“Dengan puskesmas yang dilengkapi tenaga medis tetap, obat-obatan esensial yang tersedia tanpa kekosongan stok, dan sistem rujukan yang cepat dengan dukungan ambulans dan telemedicine,” sebutnya.

Di sektor pendidikan, Puan mengingatkan negara harus hadir melalui penyediaan sekolah yang memiliki guru berkualitas, sarana prasarana yang layak, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

“Makna merdeka itu juga berarti memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Di banyak pelosok, rakyat masih menantikan kehadiran negara dalam bentuk layanan dasar seperti listrik yang stabil, akses air bersih yang merata, dan jaringan internet yang memadai,” jelasnya.

“Merdeka berarti tidak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan di negeri sendiri. Merdeka berarti pembangunan hadir merata, dari kota besar hingga pulau terluar,” tambah Puan.

Tak hanya itu, Puan juga menegaskan kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara merasa dihargai atas kerja kerasnya. Petani, misalnya, harus bisa menjual hasil panen dengan harga yang melindungi dari permainan tengkulak, dengan dukungan koperasi dan akses pada rantai pasok yang modern.

“Nelayan perlu dijamin kepastian pasar serta infrastruktur pelabuhan yang menunjang agar hasil tangkapan tetap bernilai jual,” ucapnya.

Puan pun menilai, kemerdekaan juga berarti buruh mendapatkan kepastian upah yang layak, jaminan sosial, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Termasuk nasib para guru yang harus terus diperjuangkan.

“Dan bagaimana semua pekerja, baik ASN maupun swasta, baik di sektor formal dan sektor informal, mendapat jaminan iklim kerja yang sehat. Serta para UKM dan UMKM memperoleh perlindungan dalam berusaha,” urai Puan.

“Bagaimana driver ojek online, pedagang kaki lima, pekerja profesional termasuk dari kalangan Gen-Z hingga penggerak perekonomian lainnya dapat perhatian dari negara,” sambungnya.

Puan meyakini, kemajuan yang telah dimiliki Indonesia dapat menjadi modal untuk membawa negeri ini semakin maju. Sementara yang masih kurang, dapat dikejar melalui gotong royong dan kerja bersama.

“Kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah. Untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah. Bermartabat dan hebat. Dan demi kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Puan.

Di akhir pernyataannya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga makna kemerdekaan agar tetap hidup di tengah rakyat. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan menjadi pelita harapan untuk hadirnya bangsa merdeka yang sejati,” kata Puan.

*Puan Pakai Baju Adat Minang*

Saat menghadiri upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan mengenakan pakaian adat Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Bundo Kanduang. 

Puan tampak anggun memakai baju kurung berwarna merah serta kain selempang dan kain sarung bernuansa warna bumi. Pakaian Bundo Kanduang memiliki pelengkap penutup kepala, Tingkolok sebagai ciri khas yang merupakan hiasan kepala perempuan yang berbentuk runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau.

Pemakaian Tingkolok digunakan sebagai perlambang perempuan sebagai pemilik rumah gadang. Gaya Puan pun semakin dipermanis dengan perhiasan kalung dan anting gaya Minang.

Usai upacara detik-detik Proklamasi untuk HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Puan tampak berfoto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan baju adat Demang dan Kain Ujung Serong khas Betawi. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan pengorbanan bagi kepentingan bangsa. Pernyataan ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam upacara memperingati HUT ke-80 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

“Peringatan Kemerdekaan bukan hanya momentum historis, tetapi pengingat akan tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata,” ujar Indra dihadapan para ratusan pegawai parlemen yang mengikuti upacara.

Baginya, 80 tahun perjalanan bangsa Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di balik kemerdekaan ada pengorbanan panjang dari para pahlawan dan rakyat. Sebab itu, ungkapnya, pesan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja, kolaborasi, dan penguatan solidaritas di setiap lapisan, khususnya di lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Tahun ini, peringatan kemerdekaan mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Menurutnya, tema ini bermakna yang sangat relevan dengan tugas sehari-hari para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan DPR.

“Kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika kita mampu bersatu, menegakkan kedaulatan, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama setiap kebijakan,” tuturnya.

Dirinya pun turut mengutip pesan Soekarno. Kutipan Sang Proklamator ini, jelasnya, bukan sekadar retorika melainkan panggilan jiwa yang harus menyala dalam semangat pelayanan dan pengorbanan.

“Saya ingin mengutip beberapa kata yang pernah diucapkan oleh Bung Karno. Api perjuangan yang tak boleh padam di tengah kenyamanan, mengingatkan bahwa semangat pengabdian harus terus dijaga,” katanya.

Lebih jauh, dirinya menekankan kemerdekaan dan kemajuan tidak lahir dari perjuangan individual. Dalam konteks itu, tegasnya, gotong royong menjadi pondasi utama yang harus terus dirawat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan sekat-sekat sektoral.

Gotong-royong, lanjut Indra, bukan hanya slogan, namun soal nilai luhur Nusantara yang menjunjung tinggi solidaritas, empati dan kebersamaan. Ia menekankan, semangat ini harus tercermin di lingkungan parlemen melalui kolaborasi antarpihak, saling mendukung antar-unit, dan menghapus silo (ego) antar-bidang.

Tidak hanya gotong-royong, Indra menyampaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga harus ditanamkan di tengah kompleksitas keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh ASN DPR RI konsisten menjadi penjaga keberagaman dan perekat bangsa. “ASN harus menjadi penjaga keberagaman. Melindungi kohesi sosial, memersambung bangsa, bukan sebaliknya,” imbuhnya.

Menutup pidato, dirinya mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan etos kerja ASN Berakhlak sebagai kompas moral dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Baginya, hanya ASN yang berintegritas, profesional, dan berjiwa kebangsaan yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat.

“Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para founding fathers dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan melalui Dharma Bakti di lembaga legislatif tercinta ini,” tandas Indra. 

Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib. 

Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025) siang. Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8) bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” kata Puan.

“Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya. 

Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

“Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” tuturnya.

Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

“Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023. 

“Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan. 

Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi. 

Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30% sejak tahun 2020. 

“Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ujarnya. 

“Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga. 

“MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan. 

Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama. 

“Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan. 

“Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat, 

Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” terang Puan. 

Puan kembali menyampaikan apresiasi kepada Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam atas kesediaannya menghadiri sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPRD RI serta memenuhi undangan gala dinner dan berkunjung ke Gedung DPR pada hari ini.  

“Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Ibu Ketua Parlemen Timor Leste. Saya harap ibu Ketua terus sukses dalam memimpin Parlemen Timor Leste,” ucap Puan. 

“Dan terimakasih kepada Bapak Ketua Parlemen Brunei Darussalam di Jakarta. Saya berharap di usia yang 80, Indonesia dapat terus menjadi mitra bagi Brunei Darussalam,” tambahnya. 

Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam mengucapkan terima kasih karena telah diundang Puan untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD, kemarin. 

“Saya berterima kasih karena telah diundang dan bisa menyaksikan proses parlemen Indonesia,” kata Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam.

Ketua Parlemen Timor Leste menyatakan hal serupa. Ia mengaku belajar banyak dari pidato Puan tentang legislatif bersinergi dengan eksekutif. Ketua Perlemen Maria Fernanda Lay juga mengundang Puan untuk hadir di perayaan kemerdekaan Timor Leste.

“Terima kasih atas undangannya. Kemarin saya menyimak dengan serius dan belajar dari pidato ibu ketua tentang bagaimana lembaga legislatif berhubungan dengan eksekutif dan meskipun berbeda pendapat tapi untuk kelentingan nasional tetap bersatu,” ucapnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan APBN 2026 dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan demi mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh komponen pemerintah harus hadir melindungi kelompok rentan, memastikan pemerataan pembangunan, serta mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutur Prabowo saat menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Secara gamblang, ia mengungkapkan perekonomian nasional tetap stabil di tengah tensi geopolitik global yang memanas, perang tarif, dan perubahan drastis tata kelola dunia. Diketahui, pada kuartal II 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen year-on-year, naik dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya.

Ekspor tumbuh kuat 10,67 persen berkat hilirisasi sumber daya alam, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen dengan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru. Angka kemiskinan menyentuh rekor terendah 8,47 persen, dan inflasi terkendali di kisaran 2,4 persen.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan stimulus ekonomi Rp57,4 triliun sepanjang 2025 serta menjaga daya beli melalui program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, KIP, dan KIP Kuliah. Tidak henti, RAPBN 2026 mengusung delapan agenda prioritas demi mencapai Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

Pertama, ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun, termasuk subsidi pupuk Rp46,9 triliun dan penguatan cadangan pangan Bulog Rp22,7 triliun, demi mencapai swasembada beras dan jagung. Kedua, ketahanan energi dengan dukungan fiskal Rp402,4 triliun untuk mempercepat transisi menuju 100 persen pembangkitan listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun.

Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun yang menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM dan petani. Keempat, pendidikan bermutu dengan anggaran Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah, untuk peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa LPDP, dan pembangunan fasilitas pendidikan.

Kelima, kesehatan berkualitas dengan anggaran Rp244 triliun untuk memperluas jaminan Kesehatan nasional (JKN), menurunkan stunting, revitalisasi rumah sakit, dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan rentan. Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan 80 ribu koperasi desa dan kelurahan “Merah Putih” guna memutus praktik rentenir, memperkuat logistik desa, dan mempercepat kemandirian ekonomi daerah.

Ketujuh, pertahanan rakyat semesta dengan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemanfaatan mineral strategis seperti rare earth untuk pertahanan modern. Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global, termasuk proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS, penyelesaian perundingan CEPA Indonesia–Uni Eropa, serta pembangunan 770 ribu rumah rakyat melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.

Hapus Defisit APBN

Selanjutnya, Prabowo menyampaikan bahwa struktur RAPBN 2026 mencatat belanja negara Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB. Oleh karena itu, dirinya menargetkan penghapusan defisit paling lambat pada 2028 melalui efisiensi, optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Selain menjaga disiplin anggaran, ia akan mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai instrumen pemerataan, memperkuat pengelolaan aset negara agar produktif, dan memastikan setiap rupiah pengeluaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Kita harus berani menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk pemborosan, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik di Indonesia,” ujarnya.

Dengan rancangan ini, pemerintah berupaya menjaga APBN tetap sehat, kredibel, adaptif terhadap guncangan global, dan berpihak pada pemerataan kesejahteraan rakyat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia. “Kita harus berani menghilangkan kebocoran. Negara kita makmur, kalau diatur dengan baik, semua akan menikmati,” tegas Prabowo. 

Anggota DPR RI, Rahayu Saraswati menyampaikan apresiasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta (15/8/2025).

Menurutnya, laporan tersebut disampaikan secara menyeluruh dan komprehensif, bahkan mencakup hal-hal di luar ranah eksekutif.

“Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan laporan yang sangat menyeluruh, sangat komprehensif, dan kita mengapresiasi hal tersebut, bahkan istilahnya hal-hal yang kaitannya bukan dengan eksekutif juga beliau laporkan,” ujar Rahayu.

Ia menambahkan, misalnya, banyak poin dalam laporan tersebut yang bersinggungan dengan anggaran negara, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan efisiensi berjalan baik sesuai harapan Presiden.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan visi, misi, dan program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik.

Ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan sekadar penghematan, melainkan juga langkah strategis untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi, termasuk di tingkat eselon, BUMN, dan BUMD.

“Efisiensi pun dilakukan justru untuk mengurangi celah terjadinya korupsi. Jadi kita apresiasi itu dan kita harus dukung. Anggaran yang diefisienkan bukan dihilangkan, tetapi dialokasikan kembali untuk program yang menyentuh langsung rakyat,” tegasnya.

Rahayu menyebut, program prioritas yang akan didorong di antaranya koperasi merah putih, sekolah rakyat, serta program makan bergizi gratis. “Ini yang harus kita dukung,” pungkasnya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. 

Nurhadi menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.

“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, di Jakarta, Rabu (13/8/2025). 

Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh. Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.

“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Temuan serupa juga diungkap oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi. Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun,
bahkan tidak pernah ada sama sekali. 

Yang lebih memprihatinkan, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.

“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap Nurhadi.

Nurhadi juga mengungkap, banyak pula ditemukan kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.

“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Oleh karena itu, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.

“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah,” tukas Nurhadi. 

“Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tutupnya. 

 Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala daerah dan rakyatnya merupakan pelajaran bahwa sejatinya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,”ujar Rifqi dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi di Pati tersebut bisa dilihat dari berbagai perspektif. Khususnya, dari sisi kemandirian fiskal, di mana pendapatan asli daerah (PAD) hampir di semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu cukup rendah. Sehingga, daerah sangat tergantung kepada transfer dana dari pusat yang berasal dari APBN.

Lalu, ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, maka daerah tidak siap alias gelagapan. Sehingga beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk bisa meningkatkan PAD.

Problem tersebut menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional, bahkan ekonomi nasional pada posisi yang sedang tinggi dinamikannya dan tidak baik-baik saja. Karena itu kebijakan menaikkan pajak daerah ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik.

“Pada akhirnya, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Meski demikian, Rifqi menilai kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat, terlebih pemakzulan terhadap Bupati. Hal tersebut bisa dihindari jika ada proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana. Salah satunya dengan memperbaiki sejumlah kebijakan Bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati, mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,”pungkasnya.