Kategori: DPR

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai bahwa Bandara Juwata Tarakan sudah siap beroperasi penuh sebagai bandara internasional. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI yang meninjau langsung aktivitas di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (28/10/2025).

“Kalau dilihat dari sisi kesiapan fisik, bandara ini sebenarnya sudah siap. Tinggal mengatur alur layanannya saja, seperti di mana posisi imigrasi, bea cukai, dan sebagainya,” ujar Mori.

Namun, menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi Bandara Juwata bukan pada infrastruktur, melainkan pada keterbatasan jumlah pesawat yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. “Isu kekurangan pesawat ini memang sedang terjadi di banyak bandara di Indonesia, baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri,” jelasnya.

Mori berharap pemerintah daerah, baik Pemerintah Kota Tarakan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dapat lebih agresif dalam mendorong pembukaan kembali rute-rute internasional. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan surat resmi, tetapi harus diiringi dengan komunikasi intensif untuk meyakinkan maskapai.

“Untuk menarik maskapai itu tidak bisa hanya bersurat. Harus berkali-kali meyakinkan bahwa kalau penerbangan ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, akan mendapatkan penumpang yang cukup. Yang penting dibuka dulu, walau mungkin awalnya dua kali seminggu, lalu meningkat jadi tiga kali, dan akhirnya setiap hari,” papar Mori.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini optimistis apabila rute awal seperti Tarakan–Kuala Lumpur dapat dibuka kembali dan menunjukkan tingkat keterisian tinggi, maka maskapai lain akan ikut tertarik membuka rute ke Tarakan. “Kalau frekuensinya meningkat dan load factor-nya penuh, saya yakin maskapai akan berpikir ulang dan menambah penerbangan. Dari situ konektivitas Kaltara ke luar negeri akan semakin kuat,” tegasnya.

Mori menegaskan, pengaktifan kembali Bandara Juwata sebagai bandara internasional bukan hanya soal kebanggaan daerah, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat akses ekonomi dan perdagangan lintas batas Indonesia dengan Malaysia.

Kementerian Perhubungan menetapkan 36 bandar udara umum sebagai bandara internasional, salah satunya Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Peluang ekspor lebih luas dan perjalanan antarnegara semakin terbuka di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 yang terbit pada 8 Agustus 2025. Namun, status internasional Bandara Juwata masih perlu dilengkapi sejumlah dokumen. Beberapa di antaranya surat pertimbangan dari Menteri Pertahanan, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan.

Sebelumnya, Bandara Juwata sudah berstatus internasional. Setidaknya sepanjang 1997-2024, bandara ini melayani dua penerbangan internasional, yakni Tarakan-Tawau (Malaysia) dan Tarakan-Kota Kinabalu (Malaysia).

Namun, Kemenhub mencabut status internasional Bandara Juwata Tarakan pada April 2024. Salah satu alasannya adalah sudah tidak rutin melayani penerbangan internasional.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. 

Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu.  Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. 

Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum Hari Santri menjadi pengingat bagi DPR untuk memastikan revisi UU Sisdiknas tidak mengabaikan peran lembaga pendidikan keagamaan.

“Mudah-mudahan di momentum Hari Santri ini mengingatkan kita semuanya agar revisi Undang-Undang Sisdiknas juga menguatkan semua pendidikan, baik itu di kota maupun di desa atau juga masyarakat marginal, termasuk pendidikan keagamaan dan pesantren,” kata Fikri dalam keterangannya kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta,  Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, penguatan pendidikan keagamaan dan pesantren penting karena pesantren sudah memiliki undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. 

Sehingga, Fikri berharap revisi UU Sisdiknas dapat memperkuat posisi hukum pendidikan keagamaan dan pesantren, bukan melemahkannya.

Beberapa poin utama revisi UU Sisdiknas yang disoroti Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren, kesetaraan hak guru, peningkatan mutu guru dan relevansi kurikulum, serta perjelas anggaran pendidikan 20 persen.

Dalam kunjungan resesnya di SMP IT Usamah, Fikri juga memberikan bantuan empat unit laptop dan satu tablet yang merupakan titipan dari pihak swasta untuk menunjang pembelajaran siswa. 

SMP IT Usamah sendiri dikenal memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual dan memiliki akhlak Islami yang kuat.

Di bawah langit merah putih yang berkibar gagah di Kompleks Parlemen Senayan, semangat kebangsaan kembali bergema dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 yang digelar di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI, Selasa (28/10/2025).

Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal yang turut dihadiri Sekjen DPR RI, Sekjen MPR RI serta Para deputi, kepala biro dan inspektorat ketiga lembaga parlemen.

Dalam pidatonya sebagai amanat Menteri Pemuda dan Olahraga, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan bahwa semangat pemuda 1928 harus terus menyala dalam setiap generasi bangsa.

“Hari ini kita berdiri di bawah langit merah putih, langit yang dulu menaungi para pemuda 1928. Mereka tidak banyak bicara, mereka berani, mereka bersumpah, dan menepatinya dengan darah dan nyawa,” ujarnya penuh semangat.

“Kini tugas kita berbeda. Kita tidak lagi mengangkat bambu runcing, tetapi mengangkat ilmu, kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan. Semangatnya tetap sama: Indonesia harus berdiri tegak, Indonesia tidak boleh kalah,” tegas Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal mengingatkan bahwa bangsa ini sedang hidup di zaman yang penuh tantangan, namun tetap memiliki kekuatan besar di setiap pelosok negeri. “Dunia bergerak cepat, tapi kita tidak boleh takut. Di setiap kampung dan kota, masih ada anak-anak Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani. Itulah kekuatan sejati bangsa ini,” tuturnya.

Ia menyerukan agar generasi muda Indonesia menjadi pemuda yang patriotik, gigih, dan empatik, yang mencintai tanah air bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata.

“Kita butuh pemuda yang berdiri tegak ketika badai datang. Seperti pesan Presiden Prabowo, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Kalian bukan pelengkap sejarah — kalian adalah penentu sejarah berikutnya,” pesan Iqbal.

Mengakhiri upacara, Iqbal menyampaikan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97. “Mari kita jaga api perjuangan ini. Buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar — demi Indonesia Raya yang kuat, adil, makmur, dan disegani dunia. Salam Pemuda!”

Rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ini kemudian dilanjutkan dengan sesi penyematan Satyalancana kepada sejumlah PNS teladan yang bukan sekadar simbol, tetapi semangat motivasi dari dedikasi, perjuangan, dan loyalitas tanpa cacat. 

“Karena itu, Bapak-Ibu penerima tanda kehormatan harus terus memberikan yang terbaik bagi negara dan rakyat Indonesia,” pesan Iqbal dalam amanatnya.

Tak hanya itu, Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan dengan HUT DPD RI ini juga dimeriahkan oleh berbagai lomba foto, lomba video, lomba esai, kegiatan kantor peduli ketahanan pangan, dan pameran foto di Lobi Nusantara V. Puncak acara akan ditandai dengan DPD Awards, penobatan Duta DPD, serta penutupan dengan agenda bertema Green Democracy Funwalk 2025.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan pendekatan yang berpihak kepada masyarakat dan selaras dengan kearifan lokal. Menurutnya, keberhasilan program nasional ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya.

“Pendekatan program MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy Wuryanto dalam keterangan rilisnya yang diterima tonggakhukum.com/, Selasa (28/10/2025).

Edy menilai bahwa MBG bukan sekadar kebijakan pemerintah pusat, melainkan kelanjutan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup turun-temurun. Dalam MBG ada semangat gotong royong, kepedulian, dan berbagi kepada sesama. Karena itu, dia mendorong agar promosi dan edukasi program MBG mengangkat tradisi dan kearifan lokal di setiap daerah. 

“Program ini akan lebih diterima masyarakat jika dikaitkan dengan budaya yang mereka kenal,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Edy menyoroti nilai-nilai Sedulur Sikep dari ajaran Samin Surosentiko, tokoh asal Blora yang dikenal menjunjung tinggi prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan solidaritas sosial. Dalam tradisi masyarakat Samin, setiap tamu yang datang selalu dijamu dengan makanan terbaik. Ini bukan sekadar bentuk keramahan, melainkan simbol penghormatan dan persaudaraan. 

“Semangat memberi makan kepada orang lain sudah menjadi bagian dari budaya kita jauh sebelum ada program pemerintah. Tentu bukan hanya formalitas, tapi memberikan menu terbaik. Seperti inilah yang perlu diangkat dalam promosi MBG agar masyarakat merasa bahwa program ini lahir dari akar budayanya sendiri,” katanya.

Menurut Edy, Kabupaten Blora memiliki potensi besar untuk menjadi contoh nasional pelaksanaan MBG yang melibatkan masyarakat secara aktif. Wilayah ini memiliki banyak komunitas petani dan peternak. Termasuk para pengikut komunitas masyarakat Sedulur Sikep yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, sapi, lele, melon, dan sayuran.

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini menilai  keterlibatan mereka dalam penyediaan bahan baku untuk dapur-dapur SPPG tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

“Dari 73 dapur SPPG yang ada di Blora, potensi perputaran uangnya bisa mencapai sekitar Rp525 miliar per tahun. Jika seluruh kebutuhan bahan bakunya dipasok dari petani dan peternak lokal, maka manfaat ekonomi program ini akan langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Namun, Edy mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan baik. Dia menekankan perlunya pemetaan terhadap potensi pertanian dan peternakan agar produksi daerah mampu memenuhi permintaan program tanpa menimbulkan gejolak harga. 

“Kalau kebutuhan MBG meningkat tanpa perencanaan matang, bisa memicu inflasi daerah. Tapi kalau dikelola dengan baik, justru akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat Blora,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, semangat MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini bisa menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kekuatan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat jati diri bangsa melalui budaya berbagi dan gotong royong. 

“MBG ini bukan hanya program Presiden, tetapi cerminan nilai-nilai luhur bangsa kita,  menolong sesama dan memastikan tidak ada yang kelaparan,” tuturnya.

Edy berharap Blora dapat menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan MBG berbasis kearifan lokal. Dia yakin keberhasilan di Blora dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan model serupa yang sesuai dengan budaya dan potensi masing-masing. 

“Blora bisa menjadi ikon bagaimana program nasional dapat tumbuh dari akar budaya lokal. Dengan menggabungkan semangat budaya dan ekonomi rakyat, MBG akan menjadi gerakan yang menyehatkan generasi sekaligus menyejahterakan masyarakat,” tutur Edy. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya.

“Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan biaya haji seharusnya bisa lebih dari satu juta rupiah,” tegas Selly.

Lebih jauh, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyinggung pernyataan dari Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya menyebut adanya indikasi kerugian hingga Rp5 triliun dalam penyelenggaraan pelayanan haji, khususnya di sektor transportasi dan akomodasi selama di Makkah dan Madinah.

“Kalau memang benar ada kerugian negara sebesar itu, maka seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk mengurangi biaya haji jamaah. Kami ingin data itu dibuka secara transparan, supaya tidak ada yang ditutupi,” ujar Selly.

Tuntut Asas Keadilan Antar-Embarkasi

Selly juga menyoroti ketimpangan biaya antar-embarkasi yang selama ini menjadi pertanyaan para calon jamaah haji di daerah. Menurutnya, jamaah dari Aceh hingga Papua seharusnya membayar biaya yang sama, mengingat seluruh jamaah adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara dalam beribadah.

“Selama ini jamaah selalu bertanya kenapa biaya haji dari Aceh lebih murah dibanding Jawa Barat atau Banjarmasin. Kalau asas keadilan ingin ditegakkan, seharusnya tidak ada perbedaan biaya. Selisih biaya karena avtur misalnya, bisa ditanggung oleh nilai manfaat, bukan dibebankan kepada jamaah,” jelasnya.

Ia pun menantang Kementerian Haji dan Umrah untuk berani menerapkan kebijakan biaya haji seragam secara nasional, dengan menanggung perbedaan biaya dari hasil pengelolaan nilai manfaat dana haji.

Soroti Inefisiensi dan Transparansi Anggaran

Dalam rapat tersebut, Selly juga mengkritik adanya sejumlah pos anggaran yang dinilainya belum efisien, seperti kegiatan manasik haji di setiap kecamatan yang menelan anggaran besar. “Kalau memang bisa dilakukan efisiensi, sebaiknya dilakukan. Misalnya kegiatan manasik yang diadakan menjelang keberangkatan itu perlu dikaji ulang. Jangan sampai ada pemborosan anggaran,” ujarnya.

Selly menegaskan bahwa Komisi VIII akan membentuk Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah untuk mendalami hasil temuan BPKP, BPK, dan ICW, terutama terkait indikasi penyimpangan atau kerugian dalam penyelenggaraan haji sebelumnya.

“Kami ingin Panja ini dipimpin langsung oleh pemerintah agar hasil temuan dari lembaga audit seperti BPK atau BPKP bisa menjadi bahan pembahasan yang konkret. Kita ingin semua transparan, tidak ada dusta di antara kita,” tuturnya.

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November.

“Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Menurutnya, penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran penting setelah muncul berbagai persoalan di lapangan. “Apa yang terjadi pada pelaksanaan haji 2025 menjadi pelajaran dan kami berharap permasalahan yang ada dilapangan tidak terulang kembali dihaji 2026,” imbuhnya.

Di sisi lain ia menilai, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru akan membawa perbaikan signifikan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. “Ini perdana bagi BP Haji yang akan melaksanaan ibadah haji tahun 2026, kami mengharapkan agar pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Adapun kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan berangkat pada pekan ketiga April 2026. Diharapkan para calon jemaah haji 2026 sudah melunasi Bipih pada Desember 2025. Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah membayarkan uang muka sebesar Rp2,7 triliun kepada Arab Saudi untuk persiapan haji 2026. Pembayaran ini untuk memesan lokasi di Arafah dan Mina agar Indonesia mendapatkan kuota dan fasilitas haji yang lebih baik untuk tahun mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Nurhadi mengatakan hal itu merupakan bukti negara melindungi warga negaranya.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” kata Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima tonggakhukum.com/ Senin (27/12/2025).

Seperti diketahui, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan segera dipulangkan ke tanah air. Para korban diketahui melarikan diri dari sebuah perusahaan online scam yang beroperasi di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja.

Mukhtarudin menegaskan pemerintah hadir untuk melindungi warganya. Ia menyebut seluruh proses pemulangan tengah dilakukan dengan koordinasi berbagai pihak agar para korban dapat segera kembali ke Indonesia dengan selamat.

Dari total 110 korban, sebanyak 97 WNI lebih dulu berhasil melarikan diri dari perusahaan tersebut, sementara 13 WNI lainnya berhasil dikeluarkan dari lokasi di Chrey Thum berkat upaya tim P2MI di lapangan.

Terkait hal tersebut, Nurhadi meminta agar kasus ini dijadikan sebagai peringatan bagi semua pihak mengenai bahaya modus penipuan daring yang berujung pada kerja paksa. Ia pun berharap ada pendampingan kepada korban setelah kembali ke tanah air sebagai bagain dari trauma healing dan pemulihan.

“Kasus ini harus jadi peringatan serius bagi kita semua. Modus penipuan online yang berujung pada kerja paksa bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal kemanusiaan,” sebutnya.

“Karena itu, saya mendorong agar penanganan tidak berhenti di bandara saat mereka tiba di tanah air. Harus ada pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar para korban benar-benar pulih dan tidak kembali terjebak dalam situasi yang sama,” tambah Nurhadi.

Selain itu, anggota komisi yang membidangi urusan ketenagakerjaan itu menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nurhadi berpandangan perlu adanya kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Kita tidak boleh lagi kecolongan dengan praktik perekrutan ilegal yang menjebak anak muda dengan janji kerja palsu,” sebutnya.

“Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tapi untuk memastikan warganya terlindungi. Setiap kasus harus menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran kita dari hulu sampai hilir,” lanjut Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi memastikan Komisi IX DPR RI akan terus mengawal upaya perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal hal ini agar perlindungan bagi pekerja migran dan WNI di luar negeri semakin kuat, manusiawi, dan berkeadilan,” tutupnya.

 Keluhan warga soal banjir rob, jalan rusak dan kerusakan lahan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier

Beberapa masalah diungkapkan oleh para kepala desa dan warga, seperti banjir akibat air laut yang meluap, akses jalan yang rusak sampai lahan pertanian yang tergenang air.

Dalam keterangan kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Minggu (26/10/2025), kegiatan reses ini dihadiri sejumlah kepala desa di Kecamatan Ulujami, antaranya Kades Kertosari, Blendung, Kaliprau, Samong, dan beberapa kepala desa di kecamatan paling timur Kabupaten Pemalang.

Kepala Desa Kertosari, Supriyanto, dalam pertemuan dengan Rizal Bawazier menyampaikan keluhan terkait banyaknya lahan pertanian yang tenggelam akibat banjir rob.

“Kami mengalami masalah, banjir rob sampai ke pemukiman. Yang paling parah adalah Desa Blendung, karena hampir semua pemukiman tergenang air rob. Untuk lahan pertanian, hampir semua tidak bisa ditanami, khususnya di Kertosari hanya 20 persen yang bisa ditanami, sedangkan untuk tambak hampir semua tidak bisa beroperasi,” keluhnya dalam kegiatan reses Rizal Bawazier di komplek Pantai Kertosari, Ulujami, Kamis (23/10/2025).

Menanggapi keluhan dari para perwakilan kepala desa, Rizal Bawazier langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Untuk daerah Ulujami, Pemalang, Pekalongan kota, dan Batang di sebelah barat, saya minta di 2026 segera dibangun tanggul raksasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizal berjanji akan terus mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan proyek penanggulangan banjir rob tersebut.

“Kita fokus ke Menteri AHY karena program ini merupakan program presiden ke presiden, pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kita terus mendorong agar diutamakan. Kita tidak mau pakai mangrove, kita mau jenis tanggul atau Giant Sea Wall (GSW),” terang Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Masalah dana untuk membangun tanggul raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang sedang dibicarakan, Rizal Bawazier menyatakan bahwa dana bisa berasal dari APBN atau dari investor.

“Reklamasi untuk mencegah rob ini, dana nya berasal dari APBN atau investor, jadi jika ada dari investor, biasanya ada manfaat yang bisa dinikmati oleh investor itu sendiri, jadi tidak hanya sekadar membangun tanggul di pesisir pantai, apa yang bisa diharapkan oleh investor itu yang sedang dipertimbangkan,” jelas Rizal.

“Manfaat yang bisa dimanfaatkan di sepanjang jalur rob ini sebenarnya cukup banyak, misalnya seperti kawasan industri atau kawasan rekreasi yang bisa dimanfaatkan oleh investor tersebut,” tutupnya. 

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan kompas utama yang menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu, pria yang akrab disapa Fikri ini juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak menyepelekan program tersebut, apalagi sampai memangkas anggaran.

Hal itu disampaikan Fikri Faqih saat menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kota Tegal, Senin (20/10/2025). Kegiatan yang bertema Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat ini diikuti pelaku usaha, akademisi, dan aparat daerah dari wilayah Brebes dan Tegal.

Menurut Fikri, sensus merupakan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang wajib dilakukan setiap sepuluh tahun. Ia menilai data hasil sensus akan menjadi dasar kuat agar kebijakan pemerintah lebih terarah, efisien, dan akurat. 

“Pelaksanaan pembangunan itu adalah dengan sensus, supaya kita punya data yang kuat, dan akurat, dan aktual. Maka 2026 ini harus dilaksanakan,”  kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti target ekonomi pemerintah. Fikri juga memastikan akan akan bersuara keras jika ada rencana efisiensi yang mengorbankan program sensus tersebut. “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, maka data dasarnya harus kuat dan akurat. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” ujarnya. 

Fikri juga menekankan pentingnya literasi statistik masyarakat agar data yang terkumpul akurat dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap peta ekonomi Indonesia menjadi lebih komprehensif dan siap menghadapi era digitalisasi ekonomi.

Sensus ekonomi menjadi dasar perencanaan pembangunan yang menyentuh semua sektor, baik industri, UMKM, maupun jasa.

Deputi Bidang Neraca Analistik Badan Pusat Statistik (BPS), Edi Mahmud, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mulai dari usaha mikro hingga besar, termasuk transaksi ekonomi digital. 

Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist). Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi industri tekstil nasional untuk bertahan dari gempuran barang bekas impor di pasar dalam negeri.

“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” ujar Imas Aan dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Walakin, ia menekankan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri. Pembatasan penjualan tanpa menghentikan arus barang dari luar negeri, menurutnya, tidak akan efektif.

“Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, langkah tegas Menkeu perlu diapresiasi. Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) berhasil ditindak, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan nilai mencapai sekitar Rp49,44 miliar.

Imas menilai, penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar domestik.

“Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.

“Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang kalau harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri,” pungkas Imas.