Kategori: DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara tegas mengumumkan akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen," kata Charles melalui rilis yang disampaikan kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Senin (10/11/2025). 

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha menegaskan, pasca kejadian KLB keracunan, SPPG yang membuat makanan wajib menghentikan operasional. BGN menilai kejadian keracunan sebagai sebuah kelalaian. Hal tersebut disampaikan Dadang dalam acara Pengarahan dan Evaluasi kepada Kasatpel, Yayasan dan Mitra Program MBG di DIY, di Westlake Resort, Kamis (6/11/2025) lalu.

Menurut Charles, kebijakan ini menggambarkan adanya political will dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak. “Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai,” tegasnya.

Charles memahami bahwa Pemerintah saat ini memang tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG. Antara lain, dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG. 

Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah. 

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa insiden keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini. Ini adalah alarm serius yang tidak bisa diabaikan,” tegas Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.  

Lebih lanjut, Charles menilai, pengawasan terhadap pelaksana program MBG harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas. “Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” ujarnya. 

Dirinya juga menekankan, bahwa pemerintah tidak boleh mentolerir kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi. “Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekadar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini disampaikan Indra usai memimpin Upacara Hari Pahlawan di halaman Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Senin pagi (10/11/2025).

Indra menegaskan bahwa makna kepahlawanan pada masa kini tidak lagi berada pada konteks perjuangan fisik seperti era pra-kemerdekaan, melainkan diwujudkan melalui kerja ikhlas, profesional, dan berdampak bagi masyarakat.

“Tentu kita harus memaknai Hari Pahlawan ini dalam konteks yang berbeda ya. Hari ini di masa kemerdekaan ini tentu kepahlawanan itu sangat dibutuhkan dari semua teman-teman aparatur sebuah negara dalam kiprahnya sebagai abdi negara,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ usai upacara.

Ia menekankan bahwa mengisi kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijalankan oleh setiap ASN. “Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu ini harus diisi oleh kita semua dengan sesuatu yang punya makna dampak bagi bangsa, bagi masyarakat, yang tentu itu membutuhkan keikhlasan dalam bekerja,” tegasnya.

Adapun menurutnya, karakter kepahlawanan ASN harus tetap aktual di tengah perubahan zaman dan kompleksitas tantangan birokrasi modern. “Ini harus terus-menerus dijauhkan supaya nilai-nilai kepahlawanan harus aktual terus dalam diri setiap ASN, khususnya ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI,” katanya.

Apalagi, tantangan ASN ke depan semakin besar, terutama bagi ASN muda yang sedang membangun peran dan jati diri di era digital. Maka dari itu, ia menilai,  pemanfaatan teknologi dan media sosial harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. 

“Bagaimana semua itu bukan hanya mengisi dengan hal-hal yang berguna, tapi juga menggunakan kiprahnya sebagai ASN dengan tugas fungsinya, dan menggunakan media sosial untuk lebih cermat menyebarluaskan informasi agar apa yang dilakukan itu mempunyai manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Indra memberikan pesan kepada seluruh ASN Setjen DPR RI untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai momen memperkuat semangat pengabdian.

“Saya mengajak kita semua untuk memaknai Hari Pahlawan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kita semua bisa menjadi pahlawan bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan praktik perundungan di lingkungan sekolah adalah fenomena yang serius dan tidak dapat ditoleransi, terlebih karena dampaknya bisa sangat ekstrem, termasuk memicu trauma psikologis hingga balas dendam dari korban, sebagaimana yang diduga terjadi dalam insiden di SMAN 72 Jakarta.

“Ketika seorang siswa menjadi korban bullying, dampak psikologisnya bisa sangat dalam sehingga mendorong tindakan yang tidak rasional,”katanya melalui rilis yang diterima tonggakhukum.com/, Senin (10/11/2025). 

Sekolah, lanjut Hetifah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membentuk karakter positif, bukan justru melahirkan trauma bagi peserta didik. Karenanya, guna  mencegah praktik perundungan, diperlukan langkah komprehensif dari semua pihak.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, sebenarnya telah menginisiasi program pencegahan yang berfokus pada pemberdayaan siswa untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin dalam menciptakan iklim anti-perundungan di sekolahnya sendiri.

Namun, Sekolah tetap harus aktif menegakkan aturan dengan membuat dan mensosialisasikan prosedur pelaporan yang aman bagi siswa, mendorong siswa untuk saling mendukung dan melaporkan setiap kejadian kepada guru, serta meningkatkan peran guru untuk mengidentifikasi dan menangani kasus dengan tepat.

“Kemudian, para orang tua juga memiliki peran kritis dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anak, memantau perilaku mereka, dan menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat. Kerjasama dan sinergi antara sekolah, orang tua, dan program pemerintah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa,” pungkas legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya pelaksanaan program penghapusan utang (hapus tagih) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, dari target 1 juta debitur, baru sekitar 67 ribu yang terealisasi hingga awal November 2025.

“Angka ini baru sekitar enam persen. Ini harus dikejar, karena sudah menjadi program prioritas nasional. DPR akan kawal agar OJK dan perbankan menuntaskannya,” tegasnya kepada tonggakhukum.com/ usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Menurut paparan OJK, mayoritas pembiayaan UMKM di Jawa Tengah disalurkan ke sektor perdagangan (48,49%) dan pertanian (29,47%) yang memiliki risiko musiman tinggi.

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menambahkan, bahwa masyarakat perlu pemahaman yang benar mengenai mekanisme penghapusan hutang. “Masih banyak yang salah paham antara hapus buku dan hapus tagih. Edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid menyebut, kebijakan penghapusan hutang sebaiknya disertai pendampingan usaha. “Bukan hanya meringankan beban, tapi juga memulihkan produktivitas UMKM,” katanya.

Komisi XI berkomitmen mendorong agar program ini dapat terselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha kecil.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengapresiasi peningkatan literasi dan edukasi keuangan oleh OJK. Namun, ia menilai perlindungan terhadap konsumen keuangan masih perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini.

 “Edukasi keuangan naik, tapi risiko masyarakat juga ikut naik. Harus ada early warning system agar masyarakat tidak tertipu dan kehilangan uangnya,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi  dengan OJK Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Berdasarkan paparan OJK, berbagai program literasi keuangan seperti Laku Pandai, Kredit Melawan Rentenir, dan Kredit Sektor Prioritas telah menjangkau ratusan ribu masyarakat di Jawa Tengah.

Hanif mendorong agar OJK mempertimbangkan pembentukan skema kompensasi bagi korban penipuan keuangan serta sanksi progresif bagi pelaku jasa keuangan yang melanggar. “Kita ingin masyarakat bukan hanya punya akses, tapi juga merasa aman bertransaksi di sektor keuangan,” tutup Politisi Fraksi PKB ini.

 Komisi XI DPR RI mendorong industri keuangan, khususnya perbankan, untuk lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai, sektor perbankan harus meninggalkan pola kerja pasif dan lebih agresif membangun relasi dengan pelaku usaha kecil.

 “Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegasnya kepada Parlementaria usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Data OJK menunjukkan, Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Jawa Tengah dengan nilai Rp23,94 triliun untuk 579 ribu debitur, diikuti Bank Mandiri dan BPD Jateng. Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid menilai, kemudahan akses harus diiringi skema kredit yang fleksibel.

 “Persyaratan jangan memberatkan. Bank bisa bantu UMKM dengan model bisnis sesuai karakter usahanya,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menambahkan, perluasan akses pembiayaan adalah fondasi pemerataan ekonomi nasional. “Semakin mudah UMKM mendapat modal, semakin kuat ekonomi rakyat kita,” tutupnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai potensi desa wisata di Indonesia merupakan kekuatan besar dalam mendatangkan devisa negara. Menurutnya, dengan adanya desa wisata yang berkembang, maka diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi signifikan, yang tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar hadir secara nyata dalam memberikan dukungan pendanaan dan kebijakan afirmatif bagi pengembangan desa wisata.

“Potensi desa wisata itu kekuatan devisa. Negara ini harus paham, sebuah desa yang sudah maju dalam hal wisata bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. Seperti di dapil saya, di Ponggo, Klaten, satu desa bisa menghasilkan Rp12 miliar. Bayangkan kalau desa-desa lain juga seperti itu, luar biasa,” ujar Mohamad Hatta di sela kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Wanurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).

Hatta menjelaskan, apabila potensi desa wisata di seluruh Indonesia dapat dikembangkan secara maksimal, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat signifikan. “Kalau itu bisa dilakukan di 80 ribu desa di Indonesia, devisanya luar biasa. Negara harus hadir membantu desa-desa yang potensinya bagus tapi secara finansial masih lemah,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Legislator dari Fraksi PAN ini mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus melalui APBN, misalnya sebesar Rp1 miliar per desa untuk desa-desa yang memiliki potensi wisata tinggi. Ia menilai, dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat desa akan semakin kreatif dan mampu meningkatkan pendapatan melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya lokal.

Lebih lanjut, Hatta menyoroti kendala utama yang kerap dihadapi desa wisata, yaitu keterbatasan dana pembangunan. “Problemnya cuma penganggaran. Karena di desa kan rata-rata hanya punya Rp1 miliar dari APBDes, sedangkan kebutuhan infrastrukturnya besar. Kalau negara bisa bantu khusus sektor wisatanya, itu luar biasa, bisa bikin desa ter-upgrade dan mandiri,” tegasnya.

Selain mendorong dukungan anggaran, Hatta juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem pariwisata desa yang berkelanjutan. Ia menilai, kemajuan desa wisata akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kalau desa wisata maju, industri UMKM-nya pasti ikut maju. Dampak sosial dan ekonomi pasti terasa, bahkan bisa ada bagi hasil untuk masyarakat. Itu dampak positif dari kemajuan desa wisata,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hatta juga mengapresiasi keindahan panorama Desa Wanurejo yang menawarkan pemandangan megah Candi Borobudur dari ketinggian. “Saya kira balkon di sini menarik banget. Dari sini bisa melihat Borobudur dengan sangat indah. Ini aset luar biasa untuk Jawa Tengah,” tuturnya.

Kunjungan kerja Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk mendorong penataan dan penguatan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui kegiatan ini, Komisi VII DPR RI berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi wisata di tingkat desa, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membangun kemandirian ekonomi. Tidak cukup hanya melalui bantuan modal atau bibit usaha, menurut Bane, pendampingan menyeluruh dan berkesinambungan menjadi kunci utama agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Hal ini disampaikan Bane dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Sukses Makmur (Indofood CBP) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025). Pada kesempatan tersebut Bane sebelumnya memberikan apresiasinya terhadap komitmen PT Indofood dalam menjalin kerja sama dengan para pelaku UMKM dan petani lokal.

“Jadi kalau kita mau tahu seberapa besar kontribusi Indofood CBP dalam memberdayakan petani dan UMKM, kita perlu lihat apakah mereka cukup baik dalam pendampingan. Saya melihat kuncinya agar mereka (petani dan UMKM) sukses bukan sekadar ngasih bibit atau uang, tapi pendampingan itu yang paling penting,” jelas Bane.

Poitisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa pendampingan menjadi kunci utama keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Bane berharap perusahaan besar seperti Indofood dapat memperkuat komitmen terhadap program pendampingan UMKM dan petani lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan upaya memperkuat ketahanan industri nasional.

“Mungkin dari pendampingan awal sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri, itu butuh waktu dan konsistensi. Berdasarkan studi yang kami lakukan, pendampingan itu baru bisa terlihat hasilnya kalau dilakukan secara berkesinambungan. Harapannya, dengan perusahaan sebesar ini, dengan banyaknya aset dan sumber daya yang dimiliki, seharusnya ada keseriusan yang lebih besar dalam melakukan pendampingan bagi UMKM. Karena kalau tidak serius, dampaknya tidak akan terasa,” pungkas Bane. 

Menanggapi hal tersebut Wakil Kepala Divisi Corporate Communication PT Indofood CBP Stefanus Indrayana menyebut pihaknya akan menindaklanjuti setiap masukan, baik masukan dari Tim Panja Daya Saing Industri juga dari Kementerian Perindustrian, “Kita akan tindaklanjuti setiap masukan yang diberikan kepada kami. Kami juga berharap setiap usulan-usulan dalam diskusi bermakna bagi kami semua,” jelasnya.

 Komisi XI DPR RI meminta OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, permasalahan utama UMKM bukan sekadar koordinasi antarlembaga, tetapi juga tidak terhubungnya sistem data.

 “Data UMKM tersebar di 27 kementerian. Kalau sistemnya tidak bisa saling berbicara, sulit memastikan siapa yang layak dapat pembiayaan,” jelasnya kepada tonggakhukum.com/usai memimpin pertemuan Komisi XI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025).

Data OJK menunjukkan, hingga September 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 triliun kepada 882 ribu debitur, yang menjadikannya provinsi dengan penyaluran terbesar nasional.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid mendukung pentingnya data tunggal tersebut. “Kalau datanya tunggal, mudah bagi pemerintah dan bank memantau perkembangan UMKM. Kita bisa tahu mana yang aktif, mana yang butuh dukungan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menambahkan, sistem digital yang terintegrasi juga akan memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi risiko. “Digitalisasi akan membuat monitoring pembiayaan lebih cepat, efisien, dan akurat,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini juga menjadi langkah DPR untuk memastikan digitalisasi keuangan dapat memperluas inklusi keuangan di daerah. 

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi krisis pangan global, dan Indonesia tidak terlepas dari ancaman tersebut. Oleh karena itu, sektor perikanan budidaya harus terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa depan.

“Perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjadi solusi strategis menghadapi ancaman krisis pangan. Ikan kaya akan protein, omega 3, dan nutrisi penting lainnya yang berperan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujar Siti Hediati Soeharto kepada tonggakhukum.com/ usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (06/11/2025).

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah agar menu ikan dapat dimasukkan dalam Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk, sekaligus memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil dan anak di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BPTPB DIY atas kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan induk dan benih ikan unggul di Indonesia. Inovasi dan riset yang dilakukan balai tersebut telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para pembudidaya ikan di berbagai wilayah.

“Penguatan sistem produksi benih ikan unggul bukan hanya soal meningkatkan hasil budidaya, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ini bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Komisi IV DPR RI dalam memastikan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan efektif serta berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.