Penulis: Redaksi Th

Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya layanan perbankan yang tetap berjalan di wilayah bencana, mengingat banyak daerah sedang mengalami cuaca ekstrem jelang Nataru. Karena itu, Komisi VI mendesak Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memastikan keamanan dana nasabah, ketersediaan layanan minimal, hingga kecepatan pemulihan operasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan bahwa korban bencana sangat bergantung pada akses keuangan yang aman. 

“Jika mereka kehilangan harta benda, uang di bank harus bisa diakses. Dari empat bank Himbar, baru satu yang benar-benar siap. Ini kami minta diperbaiki segera,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga memimpin pertemuan Nasim Khan, menambahkan bahwa layanan di lokasi bencana harus bersinergi dari pusat hingga kabupaten. “Dalam cuaca ekstrem, semuanya perlu sinergi. Kita lihat Himbara sudah berusaha mengatasi, walaupun bertahap,” katanya.

Dari sisi operator BUMN, Danantara menjelaskan bahwa setiap BUMN memiliki manual disaster management dan program “BUMN Peduli”. 

“Mitigasi risiko sudah ada. meski SDM BNI sendiri ada 400 orang terdampak, mereka tetap harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen, Nora Osloi.

Paparan perbankan menunjukkan langkah konkret: Mandiri menyiagakan LAJU (Layanan Antar Jemput Uang) 25–28 Desember, cabang piket, dan teknisi 24/7 untuk ATM di jalur wisata. Dan BNI menyiapkan 30 outlet operasional terbatas, 340 ATM/CRM di Bali, serta preventive maintenance dan spare part cepat untuk memastikan layanan tetap berjalan.

Komisi VI memastikan pengawasan diperkuat agar pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana tidak terhenti, apalagi saat periode transaksi tinggi Nataru. Temuan ini menjadi bagian penting evaluasi DPR sebagaimana tertuang dalam TOR Kunjungan Kerja.

Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara dalam mengawal kinerja BUMN perbankan. Momentum Nataru 2025 dijadikan DPR sebagai tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi BUMN demi kepentingan publik.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien. 

“Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM. 

“Kalau digaji, harus ada outputnya. Kalau perlu training, lakukan agar BUMN bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ini cita-cita kita bersama,” tandas Politisi Fraksi PKB ini.

Danantara mengonfirmasi tengah mengawal 21 langkah RKP BUMN, meski masih ada satu program besar yang belum rampung.  “Kami memastikan BUMN, terutama Himbara, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya saat Nataru,” ujar SVP Insurance Business Performance Asset Optimization PT. Danantara Aset Manajemen Nora Osloi.

Komisi VI mengaitkan evaluasi ini dengan kesiapan perbankan menghadapi proyeksi kebutuhan uang tunai nasional Rp41,2 triliun dan peningkatan penggunaan transaksi digital. Paparan BNI dan Mandiri menjadi dasar catatan pengawasan DPR terhadap efektivitas tata kelola dan kesiapan BUMN dalam melindungi kepentingan publik.

DPR memastikan fungsi pengawasan akan diperketat, terutama di masa transisi struktur BP BUMN dan Danantara, agar transformasi perbankan BUMN benar-benar memberi nilai langsung bagi masyarakat. 

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menegaskan komitmen DPR untuk memastikan target kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun 2029 benar-benar tercapai. Karena itu, Komisi VII berkomitmen untuk melihat langsung kondisi industri pertahanan, berdiskusi, sekaligus mengawasi proses pengembangan teknologi agar selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Kami hanya ingin belanja masalah serta memastikan bahwa sesuai dengan visi besar kita, kemandirian alutsista di tahun 2029 bisa tercapai,” ujar Ilham kepada Parlementaria saat kunjungan kerja ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

Ilham menyebut pertemuan dengan jajaran direksi Defend ID dan Pindad memberikan gambaran jelas bahwa industri pertahanan nasional tidak hanya berkembang, tetapi juga mulai menemukan solusi atas berbagai hambatan teknis. 

“Banyak rekayasa teknologi yang sudah dilakukan Pindad untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Kami sangat mengapresiasi,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Salah satu kendala klasik sektor manufaktur yang turut dibahas adalah ketersediaan bahan baku, termasuk propelan yang belakangan sulit dan mahal. Namun, Ilham mengungkapkan Pindad telah memiliki terobosan untuk mengatasi hal tersebut. 

“Ternyata Pindad sudah punya way out (jalan keluar,red), sudah punya rekayasa industri sehingga masalah propelan bisa mereka pecahkan. Ini kabar baik,” ujarnya.

Ilham berharap inovasi dan rekayasa industri yang sudah dilakukan Pindad dapat memperkuat daya saing pertahanan Indonesia di tingkat global.  “Mudah-mudahan ini menjadi kabar penting dan pembangunan industri pertahanan kita benar-benar bisa mencapai kemandirian alutsista 2029,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Wayan Sudirta menekankan pentingnya reformasi yang terukur dan tepat guna dalam sistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Baginya, reformasi harus memastikan adanya keadilan karena hal itu merupakan prasyarat penting bagi stabilitas bangsa.

“Kalau sedemikian parah keadaan kita, bisakah kita membuat reformasi yang terukur (dan) tepat guna. Jangan sampai tujuan baik nanti implementasinya malah tidak ada apa-apa,” ujar Wayan dalam Rapat Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan, dengan narasumber Akademisi UII Yogyakarta Suparman Marzuki serta Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Wayan menyoroti kewenangan besar yang dimiliki polisi, jaksa, dan hakim, tetapi tidak diimbangi pengawasan yang kuat. Ia menyebut lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi salah satu akar masalah di sektor penegakan hukum. 

Di sisi lain, ia turut mengapresiasi pandangan Sugeng yang mengusulkan agar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diberi kewenangan melakukan penyelidikan untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak cukup hanya memperluas satu kewenangan saja.

“Selama ini banyak sekali kelemahan pengawasan, bukan hanya eksternal, juga internal. Internal bolong-bolong, lalu dibuat eksternal, bolong-bolong lagi, bahkan ketika pengawasan eksternal pun membuat rekomendasi tidak didengarkan,” ujarnya. Ia meminta masukan konkret mengenai bagaimana rekomendasi pengawasan dapat memiliki daya ikat agar tidak lagi diabaikan institusi terkait.

Dalam forum tersebut, Wayan juga menyinggung efektivitas tiga lembaga pengawas, yaitu  Kompolnas, Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Yudisial (KY). Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut belum bekerja optimal. Ia merujuk pemberitaan media yang menyebut KY “kurang efektif” karena banyak hakim masih terjerat kasus hingga ditangkap KPK. Wayan mendorong para narasumber memberikan rancangan usulan revisi UU KY yang dapat diterima Mahkamah Agung, tetapi tetap memperkuat fungsi pengawasan atas perilaku hakim.

Lebih jauh, Wayan juga mempertanyakan apakah reformasi kultural saja sudah mampu menjawab persoalan di institusi penegak hukum. Ia menilai problem sumber daya manusia (SDM) masih sangat serius dalam tiga aspek: rekrutmen, pendidikan, dan penempatan. Ia meminta para ahli memberikan rekomendasi agar reformasi SDM dan pengawasan berjalan paralel dengan perubahan kebijakan struktural.

Menanggapi pernyataan Sugeng yang menyarankan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, Wayan meminta penjelasan lebih rinci. Sebab, menurutnya, sekalipun berada di bawah Presiden, masalah besar di tubuh Polri tetap terjadi. “Selama ini di bawah Presiden kok masih ada masalah seperti ini. Kalau di bawah Presiden plus minusnya apa? Kalau di bawah kementerian plus minusnya apa? Agar kami mudah memutuskan nanti,” kata Wayan.

Di akhir pernyataannya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa esensi reformasi hukum adalah mewujudkan keadilan, bukan hanya perubahan struktur. Ia mengingatkan, banyak konflik negara lain berawal dari ketidakadilan, dan Indonesia memiliki dua titik rawan yang harus diwaspadai: keadilan hukum serta keadilan pusat–daerah. Wayan berharap momentum reformasi aparat penegak hukum kali ini dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan tidak sekadar slogan. 

Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pengawasan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar kebijakan kompensasi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Nusa Dua, Bali, dalam rangka peninjauan kesiapan Pertamina dan jajaran unit PSO menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sabtu (6/12/2025).

Menurut Andi, fungsi Komisi XI salah satunya adalah memastikan subsidi dan kompensasi BBM tepat sasaran, sehingga pengawasan distribusi oleh Pertamina dan operator di lapangan harus berjalan efektif. “Pertama, karena ini di Komisi XI, di mana Komisi XI ini mengawasi sejauh mana subsidi dan kompensasi itu tepat sasaran. Salah satu hal yang dikelola Pertamina adalah subsidi bahan bakar minyak dan gas,” ujarnya. 

Ia menambahkan, subsidi energi memiliki dampak fiskal yang besar, sehingga penyimpangan penerima dapat berpengaruh terhadap perhitungan kompensasi. “Tentunya kita berharap bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan kompensasi itu tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Andi meminta Pertamina memperkuat pengawasan terhadap SPBU, SPBE, agen LPG, dan seluruh jaringan penjualan energi bersubsidi sehingga kuota benar-benar digunakan sesuai alokasinya. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyaluran yang tidak sesuai kelompok penerima. 

“Kita harapkan kerja sama, di mana pengawasan dari Pertamina kepada SPBU, kemudian SPBE, SPBU compact dan agen-agen yang menjual gas dan BBM betul-betul menggunakan alokasinya secara tepat kepada penerima subsidi. Jadi jangan sampai subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat,” katanya.

Menjelang libur Nataru, Andi turut mengingatkan potensi peningkatan kebutuhan BBM transportasi dan LPG rumah tangga, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya, lonjakan aktivitas konsumsi memasak di rumah tangga juga berpotensi menambah kebutuhan LPG bersubsidi maupun non-subsidi. 

“Biasanya jumlah wisatawan di Provinsi Bali meningkat dan tentunya perlu diperhatikan kecukupan bahan bakar untuk transportasi dan juga LPG untuk rumah tangga. Kegiatan rumah tangga akan meningkat,” jelasnya.

Andi juga menyinggung penggunaan solar dan biodiesel bagi angkutan logistik serta truk pengangkut kebutuhan pokok. Meski konsumsi biosolar disebut menurun, ia menilai perlu pengaturan jelas agar pemanfaatan tidak mengganggu alokasi subsidi. 

“Kadang-kadang ini harus ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang tidak berhak jangan menggunakan solar biodiesel yang subsidi,” lanjutnya. Ia menegaskan bahwa BBM non-subsidi harus diarahkan bagi pengguna yang memang tidak termasuk penerima bantuan energi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Andi menyampaikan harapan agar tidak terjadi kelangkaan, baik pada BBM maupun LPG, terutama pada wilayah yang menjadi destinasi wisata dengan potensi peningkatan mobilitas. 

“Tentunya kita berharap tidak ada lagi kelangkaan LPG, kemudian yang tidak berhak jangan pakai LPG yang subsidi, kemudian ketersediaan BBM di titik-titik di mana pariwisata kita semakin meningkat,” tuturnya.

Dalam situasi saat ini kebutuhan akan ketersediaan pangan dan energi menjadi fokus utama perhatian nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menegaskan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dan minyak. Dengan stok beras nasional yang mencapai 3,5 juta ton mendekati 4 juta ton Nasril menyatakan bahwa data mengenai fasilitas penyimpanan harus selalu diperbarui. 

Menurut Nasril minyak menjadi komoditas yang cukup sensitif dalam distribusinya. “Peran swasta sangat penting hari ini untuk dipantau,” ujarnya. Ketidakstabilan harga sering kali disebabkan oleh spekulasi yang muncul ketika data stok tidak diperbaharui. Hal ini berpotensi menciptakan gejolak harga di daerah tertentu sehingga, kolaborasi dengan pihak penegak hukum menjadi sangat diperlukan. “Kita tidak ingin respon baru muncul setelah terjadi gejolak harga,” tambahnya usai memimpin pertemuan dengan Kemendag dan BUMN Pangan di Denpasar, Jumat (6/12/2025).

Nasril juga menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan di update datanya. Ia menekankan bahwa meskipun teknologi sudah diperkenalkan jika data tidak diperbaharui tepat waktu maka upaya tersebut menjadi tidak efektif. Ini menandakan perlunya adanya inovasi dalam pengumpulan dan pemantauan data yang lebih real-time. 

Beralih ke kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Nasril menjelaskan bahwa hampir semua lembaga dan kementerian telah memberikan bantuan, terutama kepada dua provinsi yang terdampak. Meskipun bantuan telah disalurkan, masih terdapat kendala dalam hal jumlah yang cukup serta masalah transportasi akibat longsor dan banjir yang menghalangi distribusi. 

Lebih lanjut, Nasril mengingatkan pentingnya kerja sama antara aparat pemerintah provinsi dan kementerian perhubungan dalam menjamin distribusi bantuan. “Kami berharap kerjasama antar instansi dapat diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dia juga mencatat bahwa respon antarprovinsi sangat positif. Ketika satu provinsi mengalami bencana, provinsi lain menunjukkan solidaritas dengan memberikan bantuan. Ini adalah contoh kolaborasi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. 

“Dari pengamatan kami, terdapat kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pemerintah dalam membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua proses pendistribusian dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Nasril. 

Dengan semua langkah ini, harapan ke depan adalah agar kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketersediaan pangan serta energi dapat terus ditingkatkan, berkat dukungan teknologi dan kerjasama antara berbagai pihak. Ini penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk di masa yang akan datang.

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) agar BUMN pelayaran tersebut mampu bersaing dan bertransformasi menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. Hal itu disampaikan saat kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke PT PELNI di Denpasar, Bali.

Mekeng mengungkapkan bahwa PELNI, sebagai industri pelayaran yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu, seharusnya dapat berkembang mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor pelayaran dan logistik nasional. Namun demikian, ia menilai tata kelola dan perencanaan bisnis PELNI masih memerlukan penguatan yang signifikan.

“PELNI ini industri pelayaran yang sudah cukup lama, sejak saya kecil pun sudah ada. Tetapi menurut hemat saya, tata kelola, manajemen, dan business plannya belum komprehensif. Sepuluh tahun yang lalu saja pembukuannya sangat menyedihkan dan selalu meminta pertolongan kepada pemerintah,” ujar Mekeng, Sabtu (6/12/2025).

Ia menegaskan bahwa ketika industri pelayaran dan logistik sedang booming, PELNI justru tertinggal karena belum mampu melakukan penyesuaian strategis. Untuk itu, ia mendorong PELNI melakukan lompatan besar dalam perencanaan bisnis.

“Saya arahkan agar PELNI mempersiapkan diri untuk go public. Dengan go public, pembukuan akan lebih transparan, manajemennya lebih prudent dan kompetitif. Ini penting agar PELNI dapat bersaing dengan industri lainnya,” tegasnya.

Mekeng juga memberikan contoh perusahaan pelayaran dan logistik lain yang baru berdiri sekitar 14–15 tahun namun kini memiliki kapitalisasi pasar hampir Rp50 triliun, bahkan tengah mempersiapkan diri untuk melantai di bursa Nasdaq, Amerika Serikat.

“PELNI bisa seperti itu. Tapi jangan lagi sedikit-sedikit mengulurkan tangan kepada pemerintah. Pemerintah punya tugas besar lainnya untuk rakyat,” tambahnya.

Menurut Mekeng, sebagai BUMN, PELNI memang memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun peran itu mustahil dijalankan jika perusahaan terus bergantung pada bantuan negara. Ia menekankan pentingnya restrukturisasi keuangan, penguatan manajemen, serta penyusunan strategi bisnis yang mampu mendorong PELNI melakukan quantum leap.

Melchias Mekeng berharap PELNI mampu melakukan transformasi besar agar dapat menjadi perusahaan pelayaran nasional yang kuat, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

“Dengan 17 ribu pulau, pasar dalam negeri saja tidak akan habis. PELNI harus mandiri. Negara harus memikirkan rakyat yang sedang susah, seperti korban bencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat yang kehilangan rumah. Itu yang harus diprioritaskan,” tuturnya. 

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas nasional sebagai BUMN yang melayani transportasi laut. Ia menyampaikan bahwa kemajuan yang telah dicapai PELNI harus menjadi landasan untuk melakukan pembenahan dan pengembangan layanan secara lebih komprehensif.

“Kita bersyukur melihat PELNI terus mengalami kemajuan. Tapi pelayanan dan servisnya masih belum mencapai titik excellence. Sebagai negara kepulauan, PELNI sejatinya memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama transportasi laut,” ujar Kamrussamad saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke Denpasar, Bali, Sabtu (6/12/2025).

Kamrussamad menilai bahwa diversifikasi layanan merupakan kebutuhan mendesak agar PELNI mampu menjawab tantangan industri transportasi dan pariwisata. Ia mendorong PELNI untuk memperluas portofolio bisnis, tidak hanya pada angkutan penumpang, tetapi juga pada layanan logistik serta sektor pariwisata maritim

Menurutnya, akselerasi pengembangan bisnis ini bukan hanya untuk meningkatkan daya saing PELNI, tetapi juga untuk memperkuat konektivitas antardaerah, membuka peluang ekonomi baru, dan menghadirkan layanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

“Potensi wisata kita luar biasa. Konsep kapal pesiar dari Sabang sampai Merauke dapat menjadi ikon baru pariwisata nasional. Masyarakat Indonesia juga memiliki karakter petualang dan menyukai perjalanan laut. Jika PELNI mampu melakukan lompatan besar ini, transportasi laut akan kembali menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti disharmoni kebijakan ketenagakerjaan, khususnya terkait relasi antara upah dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai sejumlah dalil yang selama ini digunakan untuk menekan besaran upah buruh tidak selaras dengan data empiris di lapangan.

“Jadi ada satu statement dan data yang penting bagi saya bahwa upah tinggi tidak berkorelasi langsung dengan PHK atau pindah PHK. Karena (pihak penyampai aspirasi) memberikan contoh konkret, Jawa Tengah itu upahnya rendah, tetapi PHK-nya justru (tetap) tinggi,” ujar Totok dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/12/2025).

Menurut Totok, kondisi tersebut sering dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menekan upah, padahal faktanya tidak demikian. Ia menyebut persoalan ketenagakerjaan kerap terjebak dalam pertanyaan mendasar, yaitu apakah negara lebih berpihak kepada buruh atau kepada industri demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Dalil bahwa upah rendah akan memperluas ruang akumulasi kapital, lanjutnya, tidak dapat dijadikan justifikasi.

“Yang saya lihat, negara masih belum jelas berpihak pada siapa. Apakah pada rakyat dalam pengertian buruh, atau pada industri yang dikejar demi pertumbuhan ekonomi, meski dengan mengorbankan kesejahteraan,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Totok juga menyoroti tumpang tindih regulasi yang menghambat keadilan perburuhan, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), hingga peraturan menteri yang dinilai kerap menabrak inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial.

“Kami akan mengkaji lebih lanjut dan menjadikan ini agenda penting BAM, meski distribusinya nanti harus ke Baleg atau komisi-komisi terkait,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ia juga mempertanyakan arah kebijakan otonomi daerah dalam konteks perburuhan, di tengah kecenderungan sentralisasi kewenangan. “Kita ini masih mau menjalankan otonomi, atau semua ditarik ke pusat? Ini peta persoalan yang perlu kami lihat sebelum menentukan solusi,” tutup Totok.

Hasil RDPU tersebut akan dirumuskan BAM sebagai rekomendasi kebijakan kepada alat kelengkapan dewan terkait untuk memperkuat tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia.