Penulis: Redaksi Th

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Industri Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi penunjang aktivitas industri dan investasi.

Ia menyoroti beberapa catatan yang masih menjadi hambatan, seperti aksesibilitas, sarana transportasi, serta minimnya fasilitas residensial bagi tenaga kerja. “Kami akan menindaklanjuti ini bersama komisi-komisi terkait. Kawasan industri seperti ini harus dilengkapi infrastruktur pendukung agar investasi bisa berjalan efektif dan menciptakan dampak ekonomi maksimal,” jelasnya kepada tonggakhukum.com/, Kamis (11/7/2025).

Rahayu juga mendorong agar pembangunan dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan hidup. “Kami berharap kawasan ini menjadi ikon pertumbuhan baru di Jawa Barat dan Indonesia,” pungkasnya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mendorong upaya konkret untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara dari sektor ini harus diiringi dengan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat dan evaluasi menyeluruh terhadap ketimpangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dede mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun, realisasi PNBP di Kabupaten Bandung baru mencapai sekitar Rp15 miliar dari target Rp25 miliar. “Masih ada sekitar Rp9 miliar yang belum terserap. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya minat masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah atau membayar BPHTB, karena dianggap membebani,” jelasnya kepada tonggakhukum.com/ usai kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Kantor BPN Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).

Ia menyoroti perbedaan mencolok antara NJOP dengan harga pasar tanah di beberapa wilayah, terutama di daerah pengembangan seperti kawasan industri dan perumahan. “Saya temui NJOP hanya Rp140 ribu per meter, padahal harga pasarnya bisa mencapai Rp5 juta. Ini jelas menciptakan ketimpangan dan meminggirkan masyarakat lokal,” ujar Dede.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menciptakan gap sosial, tetapi juga menyebabkan pendapatan daerah dari BPHTB menjadi tidak maksimal. Karena itu, ia mendorong agar kebijakan penetapan NJOP ditinjau ulang agar lebih relevan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Dede juga menyoroti keberadaan tanah milik pemerintah yang sudah lama ditempati masyarakat tanpa sertifikat, seperti di wilayah Baleendah. Ia mengusulkan skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang memungkinkan diterbitkannya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan negara.

“Dengan status HGB, masyarakat memiliki kepastian hukum, bisa mengakses kredit, mengembangkan usaha, atau mewariskannya. Tapi lahan tetap milik negara,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Selain pembenahan regulasi, Dede menekankan pentingnya pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat. Ia menyadari bahwa meskipun pemerintah telah mendorong layanan digital seperti sertifikat elektronik, masih banyak warga di daerah yang belum terbiasa dengan teknologi tersebut.

“Kuncinya adalah sosialisasi dan pelayanan jemput bola. Salah satunya melalui mobil layanan keliling seperti yang dilakukan oleh SIM dan SAMSAT. Ini penting karena tidak semua warga desa mau datang ke kota hanya untuk mengurus dokumen pertanahan,” tegas Dede.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam biaya dan waktu pengurusan. “Informasi tentang biaya tetap dan durasi pengurusan harus jelas sejak awal. Ini untuk mencegah kebingungan masyarakat dan menghindari praktik percaloan,” tambahnya.

Dede Yusuf berharap, dengan kombinasi antara perbaikan kebijakan, pendekatan pelayanan langsung, dan kejelasan informasi, PNBP sektor pertanahan dapat meningkat secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. 

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyoroti soal diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang mengatur tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Menurutnya, terbitnya dua beleid itu telah berdampak signifikan terhadap para petani dan juga pengecer dan distributor pupuk soal betapa mudahnya mereka menerima pupuk.

Demikian disampaikannya kepada tonggakhukum.com/ usai meninjau kios pengecer, dan gudang distributor pupuk di Banyuasin, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (11/07/2025).

“Yang bersangkutan (petani dan distributor pupuk) mereka cukup puas ya dengan adanya keputusan Presiden Peraturan Presiden Perpres Nomor 6 Tahun 2025  dan Permen Nomor 15 Tahun 2025 yang untuk mengatur distribusi pupuk bersubsidi ini. Mereka dari pengecer merasa puas, dari distributor juga gitu. Jadi dropping pemesanan dan dropping dari pabrik pupuk ke distributor lancar, dari distributor ke pengecer juga lancar, pengecer ke petaninya Gapoktannya itu juga lancar, dan sekarang jadi menurut mereka petani lebih bergairah untuk bercocok tanam lagi untuk nanam padi lagi karena semuanya sudah terpenuhi dan ini tentunya lebih mempercepat swasembada kalau ini terjadi,” jelasnya.

Diketahui bahwa Perpres ini menetapkan kerangka kebijakan umum, sementara Permentan menjabarkan aturan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima. 

Selain itu, saat ini sistem penyaluran pupuk bersubsidi lebih ringkas dan tidak rumit seperti sebelumnya, saat ini penyaluran pupuk subsidi melalui sistem online, sehingga pemanfaatannya juga terasa lebih memudahkan masyarakat.

“Betul iya, tentunya memotong rantai (distribusi) yang kemarin berbelit-belit ya, ini bisa lebih singkat lagi, lebih cepat lagi dengan sistem online ini. Walaupun kebanyakan yang sepuh-sepuh mereka gaptek tapi kan mereka ada anak-anaknya, dan tadi ternyata kalau di daerah sini kebanyakan petani-petaninya adalah cucu-cucunya transmigran jaman waktu dulu, jadi mereka masih memiliki tanah dua hektar yang transmigran dulu, (lahannya) masih tidak mereka jual, dan kalau yang di daerah sini tidak untuk kelapa sawit tapi untuk ke sawah padi jadi lebih menguntungkan katanya,” tuturnya.

Titiek, biasa ia disapa juga mengatakan bahwa dengan adanya peraturan baru dan sistem baru penyaluran subsidi pupuk, membuat para distributor dan pengecer pun tidak berani menjuL harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Harga jualnya juga disini kan tadi kita tanya apakah dijualnya diatas harga HET, tidak! mereka ga berani itu karena begitu mereka jual diatas harga HET nanti dihukum gajadi distributor lagi,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Terakhir, Titiek menilai dengan diperbaharuinya seluruh aturan dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi semua pihak diuntungkan, mulai dari distributor pupuk, lalu ke pengecer hingga ke kelompok gapoktan yang ada.

“Semuanya diuntungkan dan untuk di daerah sini, (Banyuasin) alhamdulillah tidak ada (distributor pupuk) yang nakal-nakal, tidak ada yang dioplos juga, karena mereka d isini langsung dari pabrik dan mereka hanya distributor ini hanya menjual pupuk-pupuk bersubsidi,” tutupnya.

Perlu diketahui kedua aturan diatas, point pentingnya adalah Penyaluran pupuk bersubsidi yang kini mengedepankan prinsip 7T (tambah tepat penerima), Sistem e-RDKK menjadi acuan utama dalam menentukan penerima pupuk bersubsidi, Koperasi didorong perannya dalam distribusi pupuk, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi diperketat, dan Perpres dan Permentan ini bertujuan untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik kepada petani.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal secara resmi membuka ajang International Horseback Archery Alliance (IHAA) World Kids Championship 2025 yang digelar di Pondok Pesantren Milbos (Magfiroh Islamic Leadership Boarding School), Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). 

Kejuaraan panahan berkuda internasional untuk atlet usia di bawah 17 tahun ini diikuti oleh 33 peserta dari 12 negara, termasuk Indonesia, Perancis, Polandia, Kazakhstan, China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Australia.

Dalam sambutannya, Cucun menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kepercayaan dunia internasional yang telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan dunia ini untuk pertama kalinya.

“Ini adalah sebuah prestasi dan hasil perjuangan yang membanggakan bagi Indonesia. Atas kerja keras organisasi panahan berkuda di Indonesia, kita dipercaya oleh Federasi International Horseback Archery Alliance menjadi tuan rumah kejuaraan dunia IHAA World Kids Championship 2025,” ujarnya.

Cucun mengapresiasi inisiatif dan kerja keras IHAA Indonesia yang berhasil menyelenggarakan event ini secara mandiri dan swadaya. Ia menyoroti absennya dukungan negara dalam perhelatan internasional ini, dan menyebut hal tersebut sebagai catatan penting.

Lebih lanjut, Cucun memberikan penghargaan khusus kepada atlet-atlet muda Indonesia seperti Arsa Wening, Alun Najlus, dan Rayyan Abdul Karim yang telah mengharumkan nama bangsa melalui prestasi mereka di berbagai ajang panahan berkuda tingkat Asia dan Eropa.

“Mereka berjuang secara mandiri mengibarkan Merah Putih sebagai juara di Asia, di Eropa, serta menjadi inspirasi anak-anak Indonesia dan dunia untuk mencintai olahraga panahan berkuda,” tambahnya.

Cucun menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penuh setiap upaya pengembangan olahraga, termasuk panahan berkuda, karena olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Olahraga bukan hanya meningkatkan kesehatan, tapi juga memperkuat semangat kebangsaan, disiplin, dan kerja sama. Ini investasi strategis untuk masa depan Indonesia yang sehat, dinamis, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga menekankan bahwa meskipun panahan berkuda belum menjadi cabang olahraga olimpiade, negara tetap harus hadir secara moral maupun material untuk mendorong kemajuan atlet muda di cabang olahraga tersebut.

Di akhir pidatonya, Cucun membuka kejuaraan secara resmi dengan mengajak seluruh hadirin membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebagai simbol harapan agar acara ini berjalan lancar dan memberi manfaat besar bagi kemajuan olahraga di Indonesia.

“Acara International Horseback Archery Alliance World Kids Championship 2025 resmi saya buka. Selamat bertanding untuk seluruh atlet muda. Tunjukkan prestasi terbaik untuk Indonesia dan dunia,” pungkasnya.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, dalam rangka menindaklanjuti persoalan status kawasan hutan yang telah lama menjadi keluhan warga. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menyampaikan bahwa permasalahan tumpang tindih antara penetapan kawasan hutan dan keberadaan desa atau lahan transmigrasi adalah masalah nasional yang harus segera diselesaikan secara menyeluruh.

“Saat ini terdapat 25.863 desa di Indonesia yang masuk dalam kawasan hutan. Di luar itu, ada 185.000 lebih transmigran yang lahannya juga masuk kawasan hutan. Ini menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak adil bagi masyarakat. Bahkan jika seorang ibu membangun kandang ayam di pekarangan rumahnya yang berada di kawasan hutan, ia bisa dituduh merambah hutan. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas Adian, Kamis (10/7/2025).

Menurutnya, tumpang tindih kebijakan dan ketidakjelasan regulasi telah membuat jutaan warga Indonesia hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian hukum. Status desa yang sudah berdiri sejak lama, bahkan sebelum penetapan kawasan hutan dilakukan, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan kehutanan.

“Kalau desanya lebih dulu ada, maka kawasan hutan yang harus menyesuaikan. Apalagi ada kawasan yang baru ditetapkan lewat SK penunjukan. Masa aturan zaman Belanda tahun 1927 dijadikan rujukan utama? Kita ini sudah merdeka, dan rakyat harus merdeka dari rasa was-was akan status tanah tempat mereka tinggal,” jelasnya.

Adian juga menyoroti ironi bahwa berbagai infrastruktur yang dibangun menggunakan APBD, APBN, bahkan dana desa — seperti sekolah, puskesmas, hingga jalan desa — jika berada di dalam kawasan hutan, maka secara hukum dianggap melanggar dan dapat disebut “merambah hutan”.

“Kalau begitu, negara sendiri yang merambah hutan. Ini kan absurd. Maka kita dorong agar semua pihak menyadari bahwa masalah ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut 40 juta jiwa warga negara yang perlu perlindungan hukum,” tambahnya.

BAM DPR RI telah mendistribusikan isu ini ke berbagai komisi terkait, seperti; Komisi II (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan), Komisi IV (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Komisi V (Kementerian Desa dan Transmigrasi).

Selanjutnya, BAM DPR RI akan melaporkan temuan dan rekomendasi ini ke Pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam forum lintas kementerian dan lembaga. Diharapkan langkah ini menjadi bagian dari solusi nasional guna menata ulang kebijakan kehutanan yang berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan.

“Tugas negara bukan membuat masalah bagi rakyat, tapi menyelesaikannya. Jangan sampai karena regulasi yang tumpang tindih, rakyat dijadikan pelanggar hukum di atas tanah mereka sendiri,” tutup Adian. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap bahwa sekitar 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Lebih mencengangkan, lebih dari 100 NIK di antaranya juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, serta sejumlah NIK terkait tindak pidana korupsi.

Abidin Fikri menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem penyaluran dan pengawasan bansos.

“Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme. Ini tidak hanya melanggar tujuan bansos, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat,” ujarnya dalam rilis yang diterima tonggakhukum.com/, Jumat (11/7/2025)

Dalam keterangannya, Abidin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi intensif dengan PPATK, Kepolisian, dan instansi terkait guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap data tersebut. Ia menekankan pentingnya validasi data yang akurat agar tidak ada masyarakat miskin yang menjadi korban akibat penyalahgunaan NIK oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Kita harus pastikan bahwa sanksi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bansos. Jangan sampai masyarakat yang NIK-nya dicatut justru kehilangan hak atas bantuan,” tambahnya.

Abidin juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan data kependudukan dan mereformasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih transparan dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah Kemensos yang mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, namun menilai bahwa implementasinya perlu dipercepat dan diawasi ketat.

“Komisi VII akan terus mengawal isu ini dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Kami juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online,” tutur Abidin.

Abidin Fikri meminta semua pihak untuk mendukung upaya pemberantasan judi online dan pendanaan terorisme, serta menjaga integritas program bansos sebagai wujud keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai ini. Ia menilai penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam.

“Kolaborasi pusat dan daerah,  serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir Jakarta. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” ujar Mardani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Pihaknya merasa prihatin atas banjir di wilayah Jakarta yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat rumahnya terendam hingga ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Mardani menilai banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur pada 5-6 Juli 2025 ini menunjukkan masih adanya masalah struktural di daerah perkotaan.

 Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun skema penanganan banjir yang lebih akurat. Pihaknya juga berharap penanganan banjir dapat cepat diatasi. Termasuk penyediaan pengungsian yang layak dan bantuan kepada warga yang terdampak.

“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” jelasnya.  

Selain berkolaborasi dengan Pemerintah pusat, lanjutnya, Pemprov DKI juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga ibu kota lainnya seperti Pemda Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

“Jika Jakarta lumpuh kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta,” ujar Mardani.

Belum lagi kompleksitas persoalan Jakarta, baik dari segi pertumbuhan populasi, penyusutan tanah, hingga alih fungsi ruang hijau yang menurutnya diperlukan perencanaan yang lintas sektor dan konsisten dari hulu ke hilir.

“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time. Pintu air dan pos pantau sudah canggih, tapi jika tidak didukung oleh respons lapangan yang cepat, peringatan dini bisa kehilangan maknanya,” paparnya.

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini mendorong agar Pemerintah membuat road map yang jelas untuk mengatasi persoalan banjir Jakarta ini. Mardani mengingatkan agar Pemerintah memberikan solusi yang teruji dan menggunakan anggaran yang bijak.

“Petanya harus jelas, solusinya harus teruji, anggarannya harus jelas pembagian bebannya. Mesti pake pola anggaran multiyears,” sebutnya.

Lebih lanjut, Mardani mendorong agar program pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di wilayah Ibu Kota, tidak hanya fokus pada estetika dan konektivitas, tetapi juga mengutamakan daya tahan terhadap bencana iklim dan krisis lingkungan perkotaan.

“Banjir tidak bisa kita anggap sebagai nasib. Ini soal pilihan kebijakan, kualitas eksekusi, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Setiap tahun kita diingatkan oleh air bah, dan setiap tahun pula kita dituntut untuk berbenah. Sekali lagi harus ada perbaikan yang komprehensif,” pungkasnya.

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk ‘Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ pada Kamis (10/7/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif dan akademisi, termasuk Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dan akademisi Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif. Forum dibuka langsung oleh Pimpinan DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperkuat demokrasi dan transparansi.

Cucun Ahmad menegaskan bahwa DPR RI telah membentuk Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai kanal penyerap aspirasi rakyat. Menurutnya, BAM akan fokus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Langkah ini dinilai sejalan dengan prinsip ‘meaningful participation’ atau partisipasi bermakna. Partisipasi publik dianggap kunci dalam menciptakan kebijakan yang relevan dan berdampak nyata.

“Saat ini DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai wadah yang siap menyerap aspirasi masyarakat, BAM juga akan memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dalam rangka melaksanakan meaningful participation,” ujar Cucun Ahmad dalam keterangan rilis yang diterima tonggakhukum.com/.

Turut hadir dalam forum ini antara lain Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Media Massa Kominfo RI, Molly Prabawaty, dan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat dan mitra kerja Bakohumas diharapkan lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui berbagai saluran yang tersedia.

Forum ini juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan platform digital diperkenalkan sebagai metode partisipasi yang lebih efektif dan inklusif. “Kami berharap melalui forum ini lahir pemikiran strategis dan praktik baik yang dapat direplikasi untuk mendorong partisipasi publik yang berkelanjutan,” ujar Indra Iskandar. Harapannya, sinergi parlemen dan publik dapat semakin kuat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis.

 Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Alimuddin Kolatlena, mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Lukman Hakim Saifuddin dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Bagaimana rakyat bisa merasa Pancasila itu hadir, kalau mereka masih harus kehilangan nyawa karena akses kesehatan tidak tersedia? Di banyak daerah, orang sakit masih harus ditandu, naik gerobak, bahkan berenang menyeberangi sungai hanya untuk sampai ke tempat perawatan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia menyoroti secara khusus pentingnya implementasi nilai-nilai dalam Sila Kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila Kelima, yaitu. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, kedua sila ini belum diwujudkan secara nyata, terutama dalam bentuk pelayanan dasar negara seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di daerah 3T.

“Anak-anak usia sekolah di beberapa daerah mengalami lost generation karena tidak punya akses ke pendidikan. Ketika itu terjadi, mereka merasa bahwa Pancasila tidak hadir dalam hidup mereka,” tegas legislator asal Maluku ini.

Alimuddin juga menekankan bahwa absennya negara dalam menghadirkan layanan dasar memunculkan keraguan terhadap keberadaan dan makna bernegara itu sendiri. Ia mempertanyakan, apa gunanya bernegara jika setelah hampir 80 tahun kemerdekaan, masih banyak rakyat yang tidak merasakan hasil dari perjuangan tersebut.

“Buat apa Pancasila, buat apa kita bernegara, jika rakyat di pelosok tak merasakan keadilan sosial dan hak dasar mereka?” tandasnya.

Dalam konteks pembahasan RUU BPIP, Alimuddin mengusulkan agar BPIP sebagai badan negara tidak hanya menjalankan fungsi edukatif dan normatif, melainkan juga diberikan ruang dan mandat untuk melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan praktik pelayanan publik.

“Saya beri penekanan, bisakah BPIP ini, melalui penguatan dalam RUU, diberikan kewenangan untuk mengintervensi lembaga-lembaga negara, agar implementasi Pancasila tak hanya berhenti di dokumen, tapi terasa dalam hidup masyarakat?” pungkasnya.