Penulis: Redaksi Th

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara,  dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah.

Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material longsor, toko dan perbengkelan habis terbawa banjir, hingga kehilangan keluarga yang seharusnya membantu dalam menjalankan usaha.

“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada pemerintah. Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025)

Kebijakan khusus yang dimaksud, terang Martin, dapat berupa pemberian waktu yang lebih panjang sampai keadaan para korban benar-benar stabil, atau mungkin kebijakan penghapusan piutang untuk korban yang benar-benar kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya.

“Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan. Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. 

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana.

Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa digunakan karena tercemar lumpur dan kotoran,” kata Irmawan dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, secara geografis banyak wilayah terdampak berada di kawasan perbukitan dan aliran sungai. Saat banjir dan longsor terjadi, sumber mata air tertutup material tanah, jaringan perpipaan rusak, serta instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Kondisi tersebut membuat warga sepenuhnya bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah.

Menurut Irmawan, air bersih dibutuhkan untuk keperluan dasar seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Namun hingga kini, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah lokasi terdampak.

“Bahkan untuk kebutuhan sederhana seperti mandi dan mencuci pakaian masih sangat terbatas. Masih ada warga yang mengenakan pakaian berlumur lumpur karena tidak bisa dicuci akibat kekurangan air bersih,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini.

Irmawan juga mengingatkan krisis air bersih berpotensi memicu masalah kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Minimnya air bersih dilaporkan memicu meningkatnya kasus penyakit kulit dan diare di sejumlah titik pengungsian.

“Banyak anak mengalami penyakit kulit karena tidak bisa membersihkan diri dengan layak. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis kesehatan,” katanya.

Ketua DPW PKB Aceh itu menambahkan, sebagian warga bahkan harus berhari-hari tidak mandi karena keterbatasan pasokan air bersih. Ia pun mendesak pemerintah agar penyaluran air bersih dilakukan secara masif, merata, dan berkelanjutan, termasuk ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

“Air bersih bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi kebutuhan utama yang menentukan kesehatan, martabat, dan keselamatan warga terdampak bencana,” pungkas Irmawan. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan.

Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan.

“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Kurniasih, persoalan ini berakar pada ketidaksinkronan data yang akut. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Dapodik, masih terdapat disparitas signifikan pada Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan wilayah pegunungan di Papua. Kendala jaringan internet serta keterbatasan operator sekolah kerap membuat ribuan anak tidak terdaftar dalam sistem, sehingga kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Kurniasih juga menyoroti tantangan geografis Papua sebagai faktor utama ketimpangan akses pendidikan. Ia menawarkan penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai salah satu solusi untuk menjawab kondisi geografis yang ekstrem dan keterbatasan akses transportasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di wilayah rawan. Menurutnya, mustahil menurunkan angka putus sekolah apabila tenaga pendidik masih merasa terancam dalam menjalankan tugasnya.

“Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pungkas Kurniasih.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu.

Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

“Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus mudik. Dengan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, masyarakat tidak menumpuk di satu atau dua hari tertentu, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Danang Wicaksana menambahkan potensi jumlah pergerakan atau orang yang melakukan mudik di Nataru mencapai 119.5 Juta. Anggota DPR RI Dapil Jateng III ini menjelaskan, pemerintah berencana kembali menerapkan kebijakan WFA pada 29 hingga 31 Desember 2025. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen transportasi sekaligus mengurangi kepadatan di berbagai simpul perjalanan selama libur akhir tahun. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PANRB, Polri, serta pemerintah daerah, guna memastikan kebijakan WFA berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik.

“Koordinasi lintas kementerian ini sangat penting agar pelaksanaan WFA tetap berjalan seimbang antara kelancaran mudik dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi, Komisi V DPR RI, lanjut Danang, akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan WFA dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Khususnya dalam mendorong mudik Nataru yang aman, nyaman, dan lancar,” tutupnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik.

Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang.

“Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan dalam pembahasan peta jalan harus dipertahankan dalam implementasinya. Sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar progresif dan terukur,” ucap Willy melalui rilis yang disampaikan kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Baginya, suasana kebersamaan pembahasan yang menghasilkan peta jalan perlu dipertahankan agar solusi yang dihasilkan bisa baik dalam kemufakatan. Ia juga menekankan kebersamaan tersebut penting agar fase-fase keberhasilan yang sudah dilalui sebelumnya dapat dilanjutkan.

“Negara ini dibangun dengan musyawarah. Semua didialogkan tidak ada menang-menangan. Kalau ini terjadi di dalam implementasi peta jalan, saya yakin hasilnya akan semakin progresif. Kita sudah belajar dari upaya yang sama di periode-periode lalu untuk tidak mengulanginya,” tegasnya.

Willy menambahkan, baik penyelesaian justisial maupun non justisial terhadap pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang diperlukan. Pembelajaran dari banyak negara di dunia menunjukan dua jalur yang tidak terpisah di dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Bahkan, jika dilihat lebih mendalam, menurutnya, upaya untuk mengembalikan hak-hak korban menjadi konsentrasi penting dari praktek banyak negara lainnya.

“Perspektif korban harus dikedepankan agar penyelesaian ini dirasakan keadilannya bagi para korban dari masa lalu. Sambil kita terus memperbaiki mekanisme-mekanisme dan sistem yang ada untuk masa depan. Harus ada ketegasan dalam mekanisme hukum dan kejelasan dalam mekanisme rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban. Ini yang kita lihat dari peta jalan yang sudah di-launching,” ujarnya.

Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem itu juga menuturkan komitmen besar Presiden Prabowo dalam bidang HAM benar-benar harus dijawab dengan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus ditempatkan dalam konteks implementasi peta jalan yang dimaksud.

“Celah apapun yang terbuka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus dimanfaatkan. Namun kita perlu membangunnya secara strategis dengan tetap mengedepankan kemanfaatan bagi para korban,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan program dari Kementerian Kehutanan, yang bertempat di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, penyuluh, serta kelompok masyarakat yang selama ini berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan di wilayahnya.

Dalam sambutannya, Endang menegaskan bahwa sosialisasi MPA sangat relevan bagi wilayah Cianjur yang merupakan daerah rawan longsor dan pergerakan tanah. Meski kejadian kebakaran hutan tidak terlalu dominan, kerusakan lingkungan sekecil apa pun dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap ekosistem dan keselamatan warga.

“Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan. Kerusakan sekecil apa pun dapat memicu bencana yang lebih besar, terutama di wilayah rawan seperti Cianjur,“ ujar Endang dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya menjaga plasma nutfah yaitu sumber daya genetik yang menjadi aset strategis bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa rusaknya lingkungan dapat mengancam keberadaan sumber genetik tersebut.

⁠“Plasma nutfah adalah kekayaan bangsa yang harus kita lindungi. Jika lingkungan rusak, kita berpotensi kehilangan sumber genetik bernilai tinggi. Ini tidak boleh jatuh ke tangan asing,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat III ini.

Sosialisasi MPA menghadirkan narasumber dari unsur teknis yang menyampaikan materi terkait upaya pencegahan kebakaran hutan, teknik pemadaman awal, deteksi dini potensi kebakaran, hingga penguatan peran kelompok Masyarakat Peduli Api di tingkat desa.

Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait dalam memitigasi risiko kebakaran maupun kerusakan hutan lainnya. 

Perwakilan masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Dr. Endang terhadap isu lingkungan di Cianjur dan berharap kegiatan seperti ini dapat berlanjut agar kapasitas masyarakat dalam menjaga hutan terus meningkat.

Kegiatan berjalan dengan baik dan diharapkan melalui program MPA, masyarakat semakin memahami peran penting mereka dalam menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lingkungan.

 Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew, menanggapi secara kritis pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM).

Cheroline menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional.

“Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulisnya kepada tonggakhukum.com/, Kamis (18/12/2025).

Ia mengingatkan bahwa pengalaman panjang industri sawit di berbagai daerah di Indonesia telah meninggalkan jejak deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, serta kerusakan ekosistem. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya dikhawatirkan akan jauh lebih serius.

“Ironis jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan keadilan energi, BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” papar Legislator Dapil Papua Barat ini.

Cheroline juga mempertanyakan logika transisi energi yang digunakan pemerintah. Menurutnya, apabila pemerintah sungguh-sungguh berbicara tentang kedaulatan energi dan masa depan, seharusnya fokus pada energi terbarukan yang berkeadilan, bukan mengandalkan sawit.

“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegas Cheroline.

Sebagai wakil rakyat, Cheroline menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis negara, terutama yang menyangkut Papua harus dikaji secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat serta menjamin perlindungan atas ruang hidup dan hak-hak dasar mereka, bukan justru melahirkan konflik dan kerusakan baru

“Pelibatan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” tutup Cheroline.

Cheroline mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog publik, melibatkan DPR, akademisi, tokoh adat, gereja, dan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar dan jangka panjang bagi Papua dan Indonesia. 

Anggota Komisi V DPR RI Ruslan Daud mengapresiasi diresmikannya kembali jalur penerbangan Kualanamu–Rembele yang menghubungkan Aceh Tengah melalui Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah. Pembukaan rute tersebut dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat Takengon dan Bener Meriah, terutama dalam situasi pascabencana.

Ruslan menyampaikan, selama jalur udara menuju Bandara Rembele vakum, masyarakat Aceh Tengah mengalami keterbatasan akses yang berdampak pada distribusi logistik, pelayanan kemanusiaan, serta aktivitas ekonomi, khususnya setelah bencana banjir dan longsor pada akhir November lalu. Kondisi geografis yang berat dan rawan bencana menjadikan transportasi udara sebagai kebutuhan mendesak.

“Pembukaan kembali jalur udara ini adalah jawaban atas kebutuhan riil masyarakat Takengon dan Bener Meriah. Transportasi udara sangat vital, terutama saat jalur darat terputus akibat longsor dan banjir,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ruslan mengatakan, aspirasi terkait terbatasnya penerbangan menuju Bandara Rembele telah lama disampaikan masyarakat Aceh Tengah. Aspirasi tersebut kemudian diteruskannya kepada Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh maskapai Lion Air dengan membuka penerbangan harian.

“Awalnya hanya direncanakan beberapa kali dalam seminggu, namun kini menjadi setiap hari. Kami berharap dengan dibukanya jalur ini, penyaluran logistik berjalan lebih lancar sehingga mempercepat proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor,” katanya.

Ruslan juga menyampaikan apresiasi kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta Lion Air Group yang dinilai cepat merespons kebutuhan masyarakat Aceh, khususnya wilayah tengah yang selama ini sulit dijangkau.

“Ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga keadilan pembangunan. Jalur udara ini akan menggerakkan ekonomi daerah, mempercepat distribusi bantuan, dan memperkuat layanan publik, terutama pascabencana,” tegas Politisi Fraksi PKB itu.

Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, Ruslan Daud menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mendorong penguatan bandara-bandara rintisan di Aceh, termasuk Bandara Rembele, agar pelayanan penerbangan semakin aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Ke depan, frekuensi penerbangan diharapkan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Negara harus hadir memastikan wilayah seperti Takengon dan Bener Meriah tidak terisolasi,” pungkasnya. 

Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Menurut Syafiuddin, pembentukan Satgas merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pascabencana, khususnya banjir. 

“Pembentukan Satgas ini sangat penting agar penanganan pascabencana bisa dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Koordinasi dan kerja sama antarkementerian maupun lembaga akan berjalan lebih efektif,” ujar Syafiuddin dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Syafiuddin menyoroti kondisi di lapangan yang hingga kini masih memprihatinkan. Sejumlah daerah terdampak banjir masih terisolasi akibat terputusnya akses jalan dan jembatan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan, terutama kebutuhan pokok seperti makanan dan logistik lainnya.

“Saat ini masih banyak wilayah yang terisolasi karena jalan dan jembatan putus. Akibatnya, distribusi bantuan terhambat dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Ini harus segera ditangani,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai PKB itu meminta agar Satgas yang nantinya dibentuk dapat bekerja secara cepat, taktis, dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Ia juga mendorong para pejabat terkait untuk tidak berlama-lama dalam mengambil keputusan, mengingat kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.

“Kami berharap Satgas dan seluruh pejabat terkait bekerja cepat dan taktis. Keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk Indonesia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peringatan ini disampaikan untuk memantau pergerakan keluar-masuk warga negara asing yang hendak merayakan pergantian tahun di Indonesia.

“Jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia di akhir tahun biasanya meningkat. Imigrasi mesti meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi keimigrasian, overstay, dan sebagainya,” ujar Meity dalam keterangan tertulis yang dikutip tonggakhukum.com/ di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Meity juga menekankan bahwa pengawasan dan pemeriksaan oleh Imigrasi berkontribusi penting dalam mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru untuk mengganggu ketertiban dan keamanan dalam negeri, termasuk upaya memperoleh keuntungan dari peredaran barang haram seperti narkoba pada malam pergantian tahun.

“Kita ingin suasana perayaan Natal dan Tahun Baru di negara kita berlangsung nyaman, tertib, dan aman. Tidak ada gangguan bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Begitu pula pergantian Tahun Baru Masehi, agar dirayakan secara tertib dan aman oleh mereka yang merayakannya,” katanya.

Meity menambahkan bahwa momen pergantian tahun kerap identik dengan pesta yang berpotensi disalahgunakan untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, ia berharap Imigrasi meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk dan keluar Indonesia guna mencegah hal-hal tersebut.

“Pergantian tahun baru sering dimanfaatkan untuk pesta. Pada momen itulah terdapat potensi penyalahgunaan narkoba. Kami berharap Imigrasi memperketat pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk dan keluar negara kita,” jelasnya.

Pernyataan tersebut, menurut Meity, didasari kondisi Indonesia yang pada tahun 2025 sudah dapat dikatakan berada dalam situasi darurat narkoba. Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang luput dari peredaran narkoba. Bahkan, sekitar 70–80 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) merupakan pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.

“Saya sudah berkeliling Indonesia mengunjungi lapas dan rutan. Hampir semuanya diisi warga binaan yang terkait narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bandar. Kondisi ini sangat mengancam masa depan generasi muda bangsa. Tidak heran jika salah satu visi Presiden adalah memberantas narkoba. Imigrasi harus mendukung upaya ini dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam pengawasan dan pemeriksaan,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai PKS itu juga mengapresiasi upaya Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui aplikasi All Indonesia. Aplikasi ini mengintegrasikan data keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, serta karantina dalam satu formulir digital yang menghasilkan kode Quick Response (QR). 

Dengan pemanfaatan aplikasi ini, proses kedatangan di bandara diharapkan berlangsung lebih cepat. Adapun  Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah mengimbau masyarakat yang datang dari atau bepergian ke luar negeri untuk menggunakan aplikasi tersebut menjelang Nataru. “Saya sangat mengapresiasi inovasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keimigrasian. Semoga ke depan, pelayanan keimigrasian kita semakin baik,” pungkasnya Meity.