Penulis: Redaksi Th

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser meminta Kementerian Kehutanan memperkuat manajemen pengelolaan hutan nasional pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan penyusunan program 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Dadang mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi atas capaian enam penghargaan yang diraih Kementerian Kehutanan sepanjang tahun 2025. Ia menilai pencapaian tersebut mencerminkan kinerja positif kementerian. “Ini adalah prestasi yang luar biasa yang menunjukkan kinerja Pak Menteri bersama jajaran,” ujarnya saat rapat berlangsung.

Namun demikian, Dadang menegaskan perlunya penguatan manajemen perhutanan, mengingat hutan memiliki fungsi ekonomi sekaligus ekologis. Ia menyoroti kondisi hutan di Pulau Jawa, termasuk persoalan hutan sosial dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang hingga kini masih menyisakan tumpang tindih pengelolaan di lapangan.

Ia menilai, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan klaim kepemilikan dari masyarakat, padahal hutan merupakan aset negara. Dadang juga mengingatkan potensi penyimpangan apabila kebijakan reforma agraria di sektor kehutanan tidak diikuti pengawasan yang ketat.

“Kalau sertifikat dikasihkan, ada harapan reforma agraria di bidang kehutanan. Ini mesti diwaspadai karena bisa berdampak yang fatal ketika kebijakan tidak dibarengi evaluasi yang ketat,” tegasnya.

Ia menyebut kondisi hutan Jawa rentan terhadap bencana, terlebih setelah sekitar 1,1 juta hektare lahan perhutani terdampak kebijakan KHDPK. Jumlah itu disebutnya hampir separuh dari total kawasan hutan perhutani di Jawa.

“Luasan hutan di Jawa 2,3 sampai 2,4 juta hektare,  namun temponya di kebijakan, tadinya untuk kesejahteraan rakyat, tapi ini yang mesti dievaluasi antara hutan sosial dan KHDPK,” imbuhnya

Selain itu, Dadang menyoroti belum optimalnya strategi peningkatan status hutan lindung menjadi hutan nasional pada rencana kerja tahun 2026. Padahal, menurutnya, keberadaan hutan nasional sangat penting untuk perlindungan daerah aliran sungai dan stabilitas lingkungan, sebagaimana contoh Taman Hutan Raya (Tahura) di Bandung. “Di sini belum kelihatan ada program hutan nasional. Berapa yang harus ditingkatkan?” katanya.

Ia juga menilai perlu ada pola pengamanan hutan yang lebih kuat, termasuk melalui kerja sama dengan TNI. Adapun sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Brasil menjadi salah satu yang ia jadikan rujukan dalam mengatasi kerusakan hutan. “Tentara punya strategi operasi militer  perang. Tentara perlu hutan. Tentara juga harus bantu teritorial,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pola kerja sama tersebut belum terlihat pada dokumen rencana tahun 2026. Maka dari itu, ia mendorong adanya kolaborasi dengan sektor swasta untuk rehabilitasi hutan berbasis ekonomi.

“Kita kuatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk menghasilkan hutan yang berbasis ekonomi. Salah satunya adalah pohon Polonia atau tanaman-tanaman lain yang bisa diproduksi,” pungkasnya.

Di akhir, ia pun berpesan agar hutan tidak dijadikan penopang pangan non-hutan serta agar  pembangunan pangan tidak membebani hutan, terutama pada wilayah dengan kemiringan di atas 30 derajat. 

“Dimohon itu tidak dilakukan dengan tanaman-tanaman satu musim.Itu harus tanaman yang berkelanjutan, yang berbasis agroforestri. Itu harus dikuatkan di sini dalam strateginya. Itu termasuk solusi dalam bentrokan antara Kehutanan Sosial dan KHDPK yang harus dievaluasi karena ada tumpang tinggi kepemilikan,” imbuhnya.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi segala tantangan. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Fikri itu saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2025.

“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan tema sentral Guru Hebat, Indonesia Kuat untuk menggarisbawahi urgensi peran pendidik dalam mencetak generasi unggul,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada tonggakhukum.com/ di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Fikri menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi segala tantangan. 

Secara spesifik, ia mengajak seluruh insan pendidikan untuk meneladani praktik pengajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai guru utama yang diakui sepanjang masa.

Politisi Fraksi PKS ini turut memanfaatkan momentum HGN 2025 ini untuk mengajak seluruh insan pendidikan merefleksikan kembali praktik dan metode pengajaran yang ideal. 

Karena itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini menegaskan bahwa standar kehebatan guru telah dicontohkan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW.

“Selamat Hari Guru Nasional 2025 posisi guru sebagai agen transformasi yang krusial dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, dan mari kita teladani Rasulullah Muhammad SAW sebagai guru yang utama,” tambahnya.

Fikri secara lugas menjelaskan mengapa Rasulullah Muhammad SAW pantas dijadikan teladan utama. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW adalah guru yang dihormati semua kalangan dan keutamaannya ditunjukkan oleh kejelian dalam cara mendidik, berinteraksi, dan mengevaluasi murid-muridnya.

“Nabi Muhammad SAW adalah seorang guru yang utama, dihormati semua kalangan, diakui hingga kini, beliau mendidik semua sahabat dengan keteladanan, berinteraksi dengan penuh kelembutan dan sentuhan hati. Beliau menggabungkan antara teori dan praktik, seperti tak ada sekat,” jelasnya.

Pria yang juga mantan guru SMA dan SMK di Kota Tegal tersebut kemudian mencontohkan hasil didikan Nabi Muhammad SAW yang mampu mengubah anak biasa menjadi luar biasa, seperti Bilal yang semula seorang budak, dan Ibnu Abbas, murid yang sering dirundung. 

Ia menekankan bahwa hasil didikan beliau dicirikan oleh akhlak yang mulia.  “Murid didikannya bisa ditandai dengan ciri akhlak atau moralitas yang mulia dan luhur, diakui oleh semua kalangan,” tegasnya.

Dampak kehebatan pengajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga pada ranah praktis dan strategis. 

Sebagai contoh, Fikri menyebutkan bahwa atas didikan beliau, Ibnu Abbas kini menjadi rujukan utama dalam tafsir wahyu yang termaktub dalam kitab At-Tafsir Tanwirul Miqbas Li Tafsir Ibnu Abbas.

Sementara itu, dalam situasi perang, Salman Al-Farisi dikenal kreatif membangun parit Khandak, dan Tamim Ad-Dari merancang mimbar Masjid Nabawi di Madinah.

Pada puncaknya, Fikri menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan paling mendasar bagaimana seorang guru dapat dikatakan hebat adalah dari kekuatan mental dan spiritual muridnya.

“Yang lebih mengguncangkan lagi barangkali dan perlu kita ingat, bahwa semua muridnya punya kemampuan untuk menghadapi segala tantangan, segala problema, yang tak pernah menyerah demi menegakkan materi ajar yang beliau didik, yakni meninggikan kalimat Tuhannya,” pungkas Fikri. 

Dinamika anggaran pada Kementerian Pertanian pada tahun 2025 yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program strategis di lapangan. Kebijakan efisiensi hingga pemblokiran anggaran disebut dapat berdampak langsung terhadap output pertanian, mulai dari cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran benih, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menjelaskan bahwa tantangan teknis di sektor pertanian membutuhkan dukungan anggaran yang tepat dan pelaksanaan yang fleksibel di lapangan. “Kebijakan efisiensi atau blokir tentu memiliki implikasi langsung terhadap output di lapangan. Karena itu harus dikelola dengan perencanaan serta eksekusi yang presisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian pada Senin (24/11/2025) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa setiap program yang terdampak efisiensi tetap wajib dievaluasi secara komprehensif agar dapat diperbaiki pada tahun mendatang. Politisi yang akrab disapa Titiek ini juga menyoroti pentingnya ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian, serta infrastruktur penelitian dan sumber daya manusia pertanian yang dinilai belum optimal mendukung kebutuhan nasional. 

Untuk tahun anggaran 2026, pagu Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebesar Rp40,145 triliun. Komisi IV DPR RI meminta agar alokasi besar ini berbasis prioritas, sinkronisasi data, mitigasi risiko program, serta kesiapan teknis di lapangan, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

“Anggaran sebesar itu harus disusun dengan pendekatan yang adaptif terhadap tantangan, dan harus memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut saat membuka rapat.

Sebagai penekanan, Komisi IV DPR RI meminta agar prioritas Presiden mengenai swasembada pangan benar-benar tercermin dalam anggaran dan program yang disusun kementan untuk tahun 2026. Fokus diarahkan pada peningkatan produksi padi, jagung, komoditas strategis lainnya, serta penyediaan sarana-prasarana, irigasi, pembenihan, dan penyuluhan. 

Selain itu, Kementan juga diminta untuk menyusun rencana kerja 2026 berbasis prioritas nasional, kesiapan program, dan efektivitas anggaran yang optimal, terukur, dan berbasis hasil. 

Terkait dengan realisasi anggaran Kementan, Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mempertanyakan realisasi yang baru menembus angka 72 persen. Untuk itu, ia meminta Menteri Pertanian untuk menyampaikan strategi agar bisa mengoptimalisasi serapan anggaran di akhir 2025.

“Soal realisasi anggaran yang sampai di hampir akhir November ini, mau selesai November ini kok masih 72,29 persen? Mestinya di akhir November ini sudah di angka lebih dari 80 persen. Saya belum melihat strategi apa yang akan dilakukan, yang konkret yang akan dilakukan,” tutup politisi Fraksi PKB itu.

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian memaparkan bahwa capaian anggaran Kementerian Pertanian TA 2025, hingga 20 November 2025 adalah sebesar 72,41 persen dari nilai pagu Rp31,91 miliar. Mentan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya menggenjot penyerapan anggaran hingga 93,79 persen di penghujung tahun. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Mr. Philip Nathan Taula, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan terkait sejumlah isu penting, dan peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru.

“Hari ini kami menerima Mr. Philip untuk membahas beberapa isu penting terkait hubungan kerja sama yang dijalin bersama Selandia Baru,” ujar Dave pada tonggakhukum.com/, usai pertemuan, Senin (24/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dave menjelaskan bahwa diskusi dengan Dubes Selandia Baru banyak berfokus pada sistem hubungan luar negeri. Ia menuturkan, hubungan luar negeri dengan Selandia Baru sebagai fondasi penting untuk meningkatkan perekonomian.

“Tentu ya akan kita jaga hubungan diplomasi yang selama ini sudah terjalin dan harapannya kedepannya bisa lebih meningkat,” jelas Poliisi Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti yang diketahui, kerja sama Indonesia dan Selandia Baru meliputi berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, energi terbarukan (khususnya panas bumi), ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini bertujuan untuk saling mendukung pembangunan, meningkatkan perdagangan, dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui program beasiswa, transfer keahlian, dan kolaborasi di tingkat global dan regional. 

Selandia Baru juga mendukung pembangunan Indonesia melalui program pembangunan jangka panjang dan kerja sama regional di ASEAN.

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Ia menyebut bahwa distribusi gas bumi oleh PGN dapat menjadi solusi selain penggunaan LPG, terutama di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi.

“PGN ini kan utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga bisa mendapatkan alternatif selain dari LPG. Kita juga lagi perketat bahwa LPG 3kg yang merupakan LPG subsidi itu diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak, bukan yang tidak berhak,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut kepada tonggakhukum.com/ di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).

Abdul Hakim menambahkan bahwa jaringan gas (jargas) yang dikelola PGN menjadi pilihan lain selain LPG non-subsidi 12 kg. Menurutnya, dari sisi harga, kedua opsi tersebut cukup bersaing. Namun, ia menyoroti perlunya inovasi dalam pemasangan instalasi sambungan rumah tangga agar lebih efisien dan tidak membebani perusahaan maupun masyarakat.

“Salah satu sisi dari PGN sebagai perusahaan negara adalah jangan sampai boncos (rugi) dalam melakukan sambungan. Berapa yang diterima dan pengembaliannya harus sesuai. Sementara rumah tangga yang mendapatkan sambungan gas juga harus memperoleh harga yang relatif murah atau bisa bersaing dengan LPG 12 kg,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah PGN yang dinilai semakin intens melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan jaringan gas sebagai alternatif energi. Meski demikian, Abdul Hakim menyoroti bahwa sumber pendapatan terbesar PGN masih didominasi segmen bisnis ke bisnis (B2B), seperti hotel dan pengembang perumahan premium. Hal tersebut membuat perusahaan harus berhati-hati dalam memperluas jaringan gas rumah tangga dan tetap melakukan studi kelayakan sebelum mengembangkan wilayah baru.

Terkait pengembangan jargas, legislator asal Dapil Jawa Timur VIII tersebut berharap PGN dapat menemukan titik tengah antara penugasan pemerintah dan kesehatan perusahaan. Ia mengingatkan bahwa ekspansi jaringan harus dilakukan secara terencana dan berimbang.

“Mereka dalam proses pengembangannya sudah punya roadmap. Kalau dari kami, inginnya jargas merata ke seluruh Indonesia, tapi prioritas tetap pada wilayah dengan studi kelayakan terbaik. Jadi perusahaan tetap sehat dan masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal,” pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan pentingnya proses yang hati-hati dan terukur dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Sri Meliyana menilai sering muncul kegaduhan publik setiap kali ada perubahan kebijakan, terutama terkait sinkronisasi data kepesertaan JKN. Ia menjelaskan bahwa peralihan dari sistem data lama ke DTSEN kerap menimbulkan masalah, seperti hilangnya data peserta, terganggunya keaktifan kepesertaan, hingga tidak dapat digunakannya BPJS Kesehatan ketika masyarakat membutuhkannya.

“Sering sekali ada pemberitaan, satu kebijakan berganti. Misalnya tentang dari data ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Itu tiba-tiba ada data kepesertaan yang terganggu, ada data yang hilang, ada data yang macam-macam, sehingga BPJS itu tidak bisa digunakan pada saat dibutuhkan,” ujar Sri Meliyana kepada tonggakhukum.com/ di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (20/11/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DTSEN akan menjadi tulang punggung data nasional, sehingga transisinya harus dilakukan secara arif dan tidak menimbulkan keresahan. Setiap syarat dan ketentuan peralihan data harus disiapkan secara matang agar tidak merugikan masyarakat.

Lebih jauh, Sri Meliyana juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah daerah. Meskipun banyak kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 98 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dan secara status dikategorikan UHC, namun di lapangan masih ada masyarakat yang tercatat sebagai peserta tidak aktif.

“Dengan Universal Health Coverage (UHC) itu ternyata masih banyak peserta yang tidak aktif, dari peserta tidak aktif itu ternyata walaupun Universal Health Coverage (UHC), tidak bisa menggunakan BPJS untuk berobat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa UHC seharusnya menjamin seluruh masyarakat di wilayah tersebut dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif. Melalui kunjungan Panja JKN ini, Legislator Dapil Sumatera Selatan ini berharap pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dapat memastikan validitas dan stabilitas data kepesertaan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat UHC dan tidak dirugikan akibat perubahan sistem data.

“Harapan kami Universal Health Coverage (UHC) itu menjamin, menjamin bahwa semua masyarakat di kabupaten atau kota tersebut sudah tercover untuk menjalani pengobatan. Jadi, bukan Universal Health Coverage (UHC) terus tidak aktif, Universal Health Coverage (UHC) terus hilang, bukan begitu. Universal Health Coverage (UHC) itu seluruh masyarakat karena kepesertaan sudah lebih dari 98 persen bisa mencapai pengobatan, itu Universal Health Coverage (UHC),” tutupnya.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan dua isu besar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Dua isu besar tersebut adalah persoalan sengketa dan penguasaan tanah di wilayah Tangerang, serta perlunya reformasi menyeluruh dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, kedua isu ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.

Pertama, ia menyoroti persoalan tanah di Tangerang Selatan, khususnya proyek pengembang yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai Perda dan Permendagri setelah mencapai batas waktu tertentu. Namun kenyataannya, proyek tersebut tidak kunjung diserahkan. 

“Ketika masyarakat membongkar tembok untuk kepentingan tertentu, malah masyarakatnya jadi tersangka. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya dala pertemuan tersebut.

Tak hanya di Tangerang Selatan, di Kota Tangerang, Sudirta juga menemukan persoalan serupa, yakni penguasaan tanah oleh kelompok-kelompok kuat di lapangan meski warga memiliki sertifikat resmi. Ia menyebut bahwa kondisi ini membuat investor enggan masuk karena merasa hukum tidak cukup kuat melindungi hak-hak mereka. 

“Kalau di Polda Metro Jaya saja bisa begini, bagaimana di daerah lain?!” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan.

Karena itu, Sudirta meminta Kapolres Tangerang Selatan dan Kapolres Kota Tangerang untuk lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan. Ia menegaskan bahwa aparat harus mampu memprediksi potensi masalah dan bertindak cepat sebelum konflik berkembang. “Sudah ada laporan saja tidak ditindaklanjuti, apalagi kalau tidak ada laporan. Ini harus diubah,” tegasnya.

Isu kedua yang disoroti Sudirta adalah penanganan kasus narkoba yang dinilainya masih konvensional dan tidak memberikan hasil signifikan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi masalah yang sama seperti Portugal sebelum negara itu melakukan reformasi besar-besaran. 

Menurutnya, Portugal mengadopsi dua kebijakan dalam penanganan narkoba, yaitu menghukum mati bandar dan pengedar, serta mempermudah rehabilitasi bagi pemakai. Model tersebut terbukti menurunkan penggunaan narkoba dan kejahatan secara drastis.

“Kenapa kita tidak belajar dari Portugal? Lapas penuh, APBN tersedot triliunan, tapi kasus narkoba tidak turun-turun,” ujarnya. 

Di sisi lain, ia mengkritisi adanya ketimpangan rehabilitasi, di mana orang-orang berduit lebih mudah direhabilitasi, sementara masyarakat miskin justru dituntut berat. Selentingan serupa, menurutnya, pernah terdengar hingga ke Mahkamah Agung.

Ia menegaskan perlunya ketegasan terhadap aparat yang melindungi bandar dan meminta semua hambatan rehabilitasi dihapus. “Kalau ada yang menghalangi rehabilitasi atau mempermainkan prosesnya, harus dicopot,” kata Sudirta. Ia berharap kunjungan ke Polda Metro Jaya dapat mendorong adanya kemajuan signifikan dalam enam bulan ke depan.

Menurutnya, narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda. Karena itu, negara harus hadir dengan kebijakan yang berani dan aparat yang bersih. “Jangan sampai kita berkali-kali turun ke daerah tapi tidak ada perubahan. Kita ingin hasil nyata,” tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensial hingga Rp1.320 triliun. Meskipun demikian, tegasnya, kalau semua dibeli dari luar negeri, maka duit negara akan lari triliunan rupiah. 

“Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi kepada tonggakhukum.com/, dalam pertemuan Komisi VI dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan manajemen PT PELNI, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya target minimal TKDN 40 persen, sinergi antar-BUMN maritim (PT PAL, PELNI, Pelindo), serta kerja sama dengan industri swasta nasional untuk memproduksi seluruh komponen kapal, termasuk yang memerlukan sertifikasi khusus.

Menyambut baik dukungan Komisi VI, Dirut PT PAL Kaharuddin Djenod memaparkan data yang semakin mempertegas urgensi kebijakan tersebut. Menurut Kaharuddin, jika kebijakan hanya terkait bangun kapal di dalam negeri, tetapi komponen 100 persen impor, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,09 persen. 

Namun, jika kebijakan dilengkapi dengan pembangunan industri pendukung dalam negeri secara menyeluruh, dampaknya melonjak menjadi 1,2 persen terhadap PDB nasional.

“Kesenjangan itu sangat besar. Dari 0,09 persen menjadi 1,2 persen. Itu sebabnya kami sedang menyusun konsep besar di bawah arahan Menteri Pertahanan dan perintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kaharuddin.

Ia mencontohkan program Pertamina yang akan membangun 105 kapal tanker dalam 10 tahun ke depan. Presiden telah memerintahkan seluruhnya dibangun di dalam negeri melalui PT PAL. Kaharuddin menjelaskan, dengan menyeragamkan desain (misalnya mesin 12.000 hp), cukup 50 unit kapal saja sudah mencapai skala ekonomi untuk mendirikan pabrik mesin kapal di Indonesia.

“Kalau hanya 20 unit mesin dibutuhkan untuk 50 kapal itu, sudah cukup untuk membangun pabrik mesin berkapasitas besar. Begitu juga program hilirisasi nikel Presiden untuk kapal tanker stainless steel dan kapal listrik yang kemarin dibahas dengan delegasi Rusia — semuanya akan kami koordinasikan agar komponennya diproduksi di dalam negeri,” tambahnya.

Kaharuddin menegaskan PT PAL tidak ingin sekadar menjadi “koordinator proyek besar” demi kontrak, melainkan membangun ekosistem industri maritim yang mandiri, termasuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM nasional.

Nevi Zuairina menyatakan Komisi VI akan terus mengawal kebijakan ini, termasuk memastikan harmonisasi regulasi lintas kementerian agar target 1,2 persen pertumbuhan ekonomi dari industri maritim nasional dapat tercapai pada periode pemerintahan saat ini.

“Kita punya potensi pasar yang sangat besar untuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan. Saatnya uang negara berputar di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” tutup Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar II ini.

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menekankan pentingnya komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Barat dalam memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu disampaikan Gulam saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/11/2025).

“Kita berharap perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya melalui CSR agar masyarakat sekitar dapat merasakan hasil pembangunan yang berlangsung di daerahnya,” ujarnya kepada tonggakhukum.com/ usai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan industri, khususnya sektor tambang dan hilirisasi mineral, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, CSR yang ideal perlu mencakup kebutuhan dasar dan fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Program seperti penyediaan air bersih, beasiswa, perbaikan infrastruktur jalan, hingga bantuan rumah ibadah harus menjadi prioritas. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari aktivitas industri di wilayah mereka,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Gulam menambahkan bahwa sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri. Ia menegaskan perusahaan harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga sekitar sekaligus memastikan adanya pemerataan manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Gulam mengapresiasi PT ANTAM dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) yang dinilainya cukup transparan dalam pelaksanaan CSR. “CSR ANTAM cukup menyentuh objek-objek vital yang dibutuhkan masyarakat. Saya pantau terus dan saya minta laporan secara berkala,” ujarnya.

Gulam berharap praktik CSR yang baik dapat diterapkan secara merata oleh seluruh perusahaan tambang di Kalimantan Barat sehingga kehadiran industri benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.